Industri manufaktur Indonesia disebut-sebut pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia. Namun kini, jumlahnya merosot jadi hanya tersisa 2%.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum. Persoalan ini disinggungnya saat membahas tentang industrialisasi di Indonesia.

Teten mengatakan, Indonesia pernah melakukan industrialisasi besar-besaran pada pertengahan tahun '90-an. Pada kala itu, prosesnya dilakukan dengan mengundang investasi asing dan relokasi industri manufaktur.

"Hanya mencari tenaga kerja, karena bahan bakunya segala macam, teknologinya dari luar," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN, disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Adapun pabrik-pabrik asing ini termasuk dengan pabrik sepatu olahraga bermerek ternama dunia. Kondisi industrialisasi ini pun bahkan sempat membuat manufaktur RI menguasai 20% produk sepatu olahraga dunia. Namun kondisi ini tak bertahan selamanya.

"Ini kan sunset industry. Kita pernah menguasai 20% sepatu olahraga dunia, hari ini tinggal 2%," ujarnya.

Menurut Teten, industri di Indonesia akan lebih berkelanjutan apabila RI mendorong industrialisasi dengan berfokus pada hilirisasi sumber daya yang dimiliki dari dalam negeri. Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.

"Ini saya berkeyakinan ini industri yang akan sustain, akan tumbuh. Nah jadi ini yang saya kira perlu dilakukan. Jadi bagaimana sekali lagi kita menciptakan lapangan kerja yang berkualitas," kata dia.

Tidak jauh berbeda dari sisi UMKM, menurutnya pemerintahan ke depan perlu melakukan intervensi dari sisi teknologi dan pembiayaan demi melahirkan UMKM berkelanjutan. Adapun RI juga punya PR untuk memperbesar akses pembiayaan perbankan di lingkup UMKM yang baru mencapai 20-21%.

Dengan mendorong perkembangan teknologi dan pembiayaan, harapannya UMKM juga mampu melahirkan lapangan kerja berkualitas. Menurutnya, hal ini akan jauh lebih baik ketimbang mengundang relokasi industri manufaktur asing yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai peristiwa tahun '80-'90-an itu terulang lagi.

"Kalau kita mau mengulang lagi seperti tahun '80-an, mengundang relokasi industri manufaktur yang labor intensive. Hari ini dengan penerapan IOT di industri manufaktur, saya tidak terlalu optimis. Saya sudah lihat di Korea, di Jepang, tidak ada kepentingan mereka relokasi," ujar Teten.

"Karena sudah sangat efisien dengan IOT smart factory. Bahkan di dalam negeri sudah ada perusahaan-perusahaan manufaktur yang menggunakan smart factory IOT yang sangat minimum membutuhkan tenaga kerja. Nah ini dari sisi produksi efisiensi bagus, tapi dari isu lapangan kerja kurang bagus," sambungnya.

Masalah perizinan usaha menjadi salah satu kendala berbisnis di Indonesia. Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, meski sudah ada Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, implementasinya belum juga optimal.

Rosan menjelaskan, perizinan melalui OSS melibatkan verifikasi 18 Kementerian yang belum semuanya terintegrasi ke. Akibatnya Kementerian Investasi/BKPM hanya menerima data dari Kementerian lain lalu perlu diproses lagi secara manual.

"OSS itu, itu melibatkan 18 kementerian. Dari 18 itu saja, belum semua terintegrasi ke OSS. Ibaratnya kita hanya terima data dari bapak-bapak ibu-ibu, terus diprosesnya manual," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Kedua, pengurusan perizinan di Kementerian lain bisa memakan waktu selama berbulan-bulan. Padahal ada perjanjian bahwa pengurusan izin berusaha harusnya selesai dalam waktu beberapa hari saja.

"Kedua, sebetulnya kita ini ada perjanjian nih, dengan semua kementerian 18 itu, yang namanya service level agreement. Contohnya, oh izin ini harusnya 3 hari, izin ini harusnya 5 hari. Kejadiannya, itu bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun. Yang kena siapa? Yang kena kita Pak, BKPM. OSS banyak yang bilang, bukan OSS katanya. Ini udah sakaratul, SOS dibaliknya jadinya," beber Rosan.

Rosan menyebut akan meminta 18 Kementerian yang terlibat dengan OSS mematuhi perjanjian soal penerbitan izin. Jika izin di Kementerian terkait tidak terbit dalam waktu yang disepakati, maka Kementerian Investasi/BKPM bisa mengeluarkan izin secara otomatis.

"Kalau tidak, misalnya kita sudah janji 3 hari, mereka tidak keluarkan izinnya, otomatis akan saya keluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha dalam dua-dua negeri exactly tahu kapan akan dapat izinnya," tegasnya.

Jika ada yang tidak setuju dengan itu, kata Rosan, ia bakal melapor ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menggarisbawahi bahwa yang dibutuhkan pengusaha adalah sesuatu yang terukur dan terstruktur.

"Dan kebetulan, nanti pemerintahan baru, presiden baru, kalau ada kementerian nggak boleh integrasikan, saya tinggal bilang langsung ke Bapak Presiden terpilih, Pak, yang ini nggak mau Pak integrasikan, Pak. Kelar itu. Kembali lagi kita maunya certainty, we don't like surprises, semuanya mau terukur dan terstruktur," terang Rosan.

OSS juga akan diintegrasikan dengan artificial intelligence (AI), cloud computing dan teknologi lainnya. Rosan menyebut pihaknya berupaya mengurangi pertemuan pengusaha dengan pegawai Kementerian Investasi/BKPM demi menekan korupsi dan kolusi.

Simak: Soal Izin Tambang Ormas Agama, Anggota Komisi VII Khawatir Ada Jebakan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan Indonesia masih punya pekerjaan rumah (PR) besar, khususnya di sektor ketenagakerjaan, untuk mencapai cita-cita jadi negara maju.

Teten mengatakan, saat ini tercatat sebanyak 97% orang Indonesia bekerja di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sementara itu, dari jumlah tersebut sebanyak 96% di antaranya di sektor mikro.

Adapun mikro ini merupakan sektor informal yang tidak produktif dengan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Berkaca dari banyaknya masyarakat RI yang bekerja di sektor tersebut, menurutnya perlu dilakukan perbaikan.

"Jadi kalau kita tidak bisa mengubah, menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, saya yakin kita gagal menjadi negara maju," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN. disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Ditambah lagi, menurutnya Indonesia juga punya waktu terbatas untuk melakukan pembenahan dan mengejar cita-cita keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.

Teten pun mengacu pada perkembangan China. Menurutnya, China membutuhkan waktu 40 tahun untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia. Sedangkan Indonesia telah menghabiskan Waktu 30 tahunnya dan masih terjebak di negara berpenghasilan menengah.

"Jadi kita tinggal punya 10 tahun lagi kalau kita ambil benchmark China. Nah 10 tahun ini kalau menurut saya, kita kalau tidak punya perencanaan yang baik dan eksekusi yang baik, kita gagal menurut saya," ujarnya.

Di samping itu, UMKM juga masih punya tantangan besar dari sisi pembiayaan. Secara keseluruhan baru 20-21% UMKM Indonesia yang bisa mengakses pembiayaan perbankan (Bankable). Angka ini jauh dari Korea Selatan yang sudah mencapai 80%.

"Kalau kita pelajari (bisnis) hanya untuk survival, mereka bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau untuk ada eskalasi bisnis segala macam itu agenda besar. Nah di banyak negara termasuk China untuk meningkatkan daya saing produk UMKM memang perlu intervensi teknologi selain digitalisasi," kata dia.

"China bisa membangunkan pabrik-pabrik skala kecil dengan mereka bagi dalam 200 klaster. Dan negara keluar untuk membangunkan itu, meningkatkan bagaimana mengubah UMKM yang informal menjadi unggul," sambungnya.

Sejak tahun 2008, Teten mengatakan, deindustrialisasi RI terus berlanjut. Share industry hanya tinggal 18% sehingga UMKM menjadi bagian besarnya dari perekonomian negara.

Berkaca pada kondisi tersebut, menurut Teten Indonesia tidak bisa mengabaikan keberadaan UMKM apabila mau mencapai posisi sebagai negara maju.

"Kita nggak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai buffer ekonomi hanya sebagai ekonomi subsisten tapi harus menjadi bagian desain kita bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri," kata Teten.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut jumlah komisi di DPR RI akan bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13. Penambahan komisi demi menyesuaikan jumlah kementerian Prabowo yang bertambah.

"Kemudian sampai sekarang belum ada kegiatan yang berarti karena komisi baru mulai persiapan pembentukan, ada komisi dari komisi 1 sampai 11, sekarang menjadi komisi sampai 13, karena komisi menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang akan diumumkan katanya begitu," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan virtual di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Muzani menyebut penambahan kementerian akan fokus pada program yang akan dijalankan Pemerintahan Prabowo. Menurutnya, Prabowo akan melaksanakan janji-janji selama masa kampanye.

"Itu menunjukkan bahwa akan banyak sektor-sektor di lapangan yang akan menjadi opportunity bagi unit-unit yang akan bisa dikerjakan bagi berbagai macam opportunity bagi dunia usaha. Itu saja menunjukkan bahwa akan makin banyak yang bisa dikerjakan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo akan mengumumkan jajaran menterinya pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Proses pelantikan dilakukan esok harinya, Senin 21 Oktober 2024.

"Mungkin tanggal 20 malam kabinet akan segera diumumkan, tanggal 21 akan segera dilantik. Mungkin lebih cepat dari tradisi yang sudah," tutur Muzani.

"Karena rencananya mungkin akan lebih cepat, proses ini akan lebih dilakukan dari tradisi yang sudah-sudah. Pak Prabowo ingin proses ini akan lebih cepat dari yang sudah-sudah, supaya proses transisi ini tidak memakan waktu lebih lama lagi," tutupnya.