Bisnis.com, JAKARTA – Dalam rapat kabinet Merah Putih Perdana, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada program dan pembangunan proyek mercusuar di masa pemerintahannya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinetnya, khususnya Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih, dikutip Kamis (24/10/2024).

Lantas apa yang dimaksud dengan proyek mercusuar?

Mengutip Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risat dan Teknologi (Kemdikbud), istilah proyek mercusuar pertama kali mencuat di era Presiden Soekarno. Di mana, kala itu Soekarno tengah menjalankan kebijakan politik mercusuar.

Lewat kebijakan tersebut, dirinya melakukan pembangunan besar-besaran khususnya di Jakarta dengan maksud hendak menjadikan Republik Indonesia sebagai negara percontohan bagi kumpulan negara-negara yang baru merdeka, non-imperialis, dan sosialis yakni New Emerging Forces (NEFO).

Usai menjalankan kebijakan tersebut, beberapa bangunan megah yang berbau simbolik seperti Monumen Nasional (Monas), Komplek Asian Games Senayan, Sarinah, Masjid Istiqlal, hingga Patung Selamat Datang di Bundaran HI menjadi salah satu contohnya.

Singkatnya, implementasi politik mercusuar tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengakomodasi ambisi Presiden Sukarno, salah satunya yang berkeinginan hendak menjadi pemimpin NEFO.

Kala itu, pembangunan proyek-proyek spektakuler dilakukan guna menunjukkan daya saing RI dan membawa RI mendapat pengakuan dari dunia internasional. Salah satunya terbukti usai RI sukses menjadi tuan rumah Asian Games 1962.

Terdapat dua poin motivasi yang membuat RI dapat sukses menjadi tuan rumah turnamen olahraga terbesar se-Asia itu. Pertama, guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan kedua dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga atlet nasional hingga dapat mengharumkan nama bangsa.

Selain itu, pelaksanaan Asian Games 1962 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan politik mercusuar Sukarno. Hingga saat ini, bukti proyek mercusuar masih dapat dilihat secara jelas di Jakarta.

Beberapa di antaranya yakni pembangunan Hotel Indonesia, Hotel Sultan, Kompleks Istana Olahraga (Istora) Senayan termasuk Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) yang masih berdiri megah hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melarang adanya proyek mercusuar di periode pemerintahannya. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dicanangkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa proyek IKN bakal terus dilanjutkan. Meskipun demikian, dirinya menerangkan bahwa intensitas pembangunannya bakal berkurang.

“IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap lima tahun perlu ada adjustment dan melihat peta prioritas pembangunan,” kata AHY di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (23/10/2024).

AHY mengatakan bakal ada penyesuaian alokasi anggaran ke IKN. Meski tak secara gamblang disampaikan, hal itu menjadi sinyal keras bahwa alokasi anggaran yang bakal diguyur pemerintah untuk IKN tidak akan sebesar di masa kepemimpinan Jokowi.

Pasalnya, AHY menekankan, Prabowo telah mewanti-wanti menterinya untuk melakukan efisiensi anggaran negara. Dirinya menyebut. pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Prabowo diharapkan tidak bakal menyerap APBN secara berlebihan.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu akan disesuaikan terutama budgetingnya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, selebihnya kita kawal,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, dalam rapat Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Prabowo meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan tidak ada proyek mercusuar di pemerintahannya.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.

Prabowo juga menyampaikan agar program-program kementerian/lembaga di pemerintahannya fokus pada apa yang disampaikan saat pidato perdananya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024) yaitu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.

Presiden Prabowo Subianto membentuk sebuah badan baru yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program para menteri. Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Rachmat Pambudy buka suara terkait pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar tidak ada menteri di Kabinet Merah Putih yang membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

Prabowo dalam sidang kabinet paripurna perdana itu juga meminta Rachmat untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga punya kontribusi yang signifikan bagi rakyat.

"Nanti saja. Karena arahannya sangat internal dan terbatas," kata Rachmat singkat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Prabowo sebelumnya meminta agar para menterinya tidak membuat proyek mercusuar pada pemerintahannya.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Dalam sidang itu, Prabowo menekankan Indonesia perlu swasembada pangan sebagai prioritas di tengah kondisi global yang tak menentu.

Ia juga menekankan Indonesia perlu melakukan swasembada energi. Kendati, ia bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga tak boleh ragu untuk memanfaatkannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran menteri di kabinetnya agar tidak ada program dan pembangunan proyek mercusuar pada kegiatan di pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Dia meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.

"Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," kata Prabowo kepada menteri serta kepala badan dan lembaga Kabinet Merah Putih.

Prabowo menyampaikan agar program-program kementerian/lembaga di pemerintahannya fokus pada apa yang disampaikan saat pidato perdananya usai dilantik di Gedung MPR, Minggu (20/10/2024) yaitu mewujudkan swasembada pangan dan swasembada energi.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, Prabowo menitikberatkan soal situasi global di mana konflik geopolitik hingga perang bisa terjadi setiap saat. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah menjamin kemampuan sendiri di dalam negeri untuk memasok kebutuhan masyarakat alias swasembada pangan dan energi.

"Kita harus jamin kemampuan kita beri makan sendiri, swasembada energi mutlak," ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

Komitmen tersebut disampaikan pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

“Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mencapai swasembada energi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global.

“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” tambahnya.

Dia menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung.

“Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” imbuhnya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya distribusi subsidi yang tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Dia menekankan bahwa bantuan kepada rakyat harus disalurkan secara langsung dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital.

“Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan,” jelasnya.