Menteri BUMN Erick Thohir kedatangan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, Jumat (8/11). Dalam kesempatan itu Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk terus melakukan bersih-bersih.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, dimana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Erick, Kementerian BUMN dan BPPIK akan bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh perusahaan pelat merah. Menurut Erick, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program melainkan juga efisiensi, serta menekan korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

Badan baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Badan ini dibentuk untuk memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Bisa Investigasi Program Menteri

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Prabowo Subianto membentuk sebuah badan baru yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program para menteri. Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

IDXhannel - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menterinya untuk tidak bekerja seenaknya. Sebab, dirinya akan memperkuat Kepala Staf Kepresidenan. Begitu juga dengan dibentuknya Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

"Yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," kata Prabowo saat memimpin Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Prabowo mengatakan, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas memonitor semua program dan proyek.

Selain itu, telah dibentuk juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

"Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata dia.

Prabowo berharap dengan dibentuknya Badan-Badan tersebut, kesulitan segera dapat diatasi.

"Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," kata Prabowo.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Aris Marsudiyanto resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Selasa (22/10/2024).

Aris dilantik bersama dengan 26 orang lainnya yang menjabat sebagai kepala badan dan lembaga, penasihat khusus, utusan khusus hingga staf khusus. Pengangkatan dan pelantikan Aris berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.138/P/2024.

Usai pelantikan, Aris menjelaskan bahwa badan yang dipimpin olehnya itu baru dan bertugas untuk mengoptimalkan serta memberi masukan kepada Presiden. Lingkup tugas badan tersebut adalah untuk mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Aris merupakan Politisi Partai Gerindra. Dia menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Gerindra Jawa Barat.

Latar belakang Aris yang dikenal sebagai 'orang dekat' Prabowo juga terkait dengan perusahaan-perusahaan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Dari informasi yang dihimpun, Aris diketahui menjabat di beberapa perusahaan Prabowo.

Selain badan yang dipimpin Aris, Prabowo turut melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi; Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji; Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan catatan Bisnis, Prabowo telah melantik 136 orang menjadi pejabat yakni menteri, wakil menteri, kepala badan-lembaga serta pejabat hingga utusan khusus. Hanya Luhut Binsar Pandjaitan yang memegang dua jabatan di kabinet Prabowo.

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah pejabat negara pada Selasa (22/10).

Dipantau dari siaran live Kompas TV, Selasa (22/10) pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta mulai pukul 10.00 WIB.

Acara dimulai dengan pembacaaan keputusan Presiden RI 2024 tentang pengangkatan pejabat/kepala lembaga negara.

Setidaknya ada 28 pejabat yang dilantik hari ini. Mulai dari Ketua Mahkamah Agung, Gubernur Lemhanas, hingga utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, staf khusus presiden dan sejumlah kepala badan yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk periode 2024-2029.

Berikut daftar pejabat negara yang dilantik hari ini:

Ketua Mahkamah Agung

1. Sunarto: Ketua Mahkamah Agung

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional

1. Ace Hasan Syadzily: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional

Penasihat Khusus Presiden

1. Wiranto: Penasihat Khusus Presdien bidang Politik dan keamanan
2. Luhut Binsar Pandjaitan: Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
3. Dudung Abdurracman: Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan
4. Bambang PS Brodjonegoro: Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional
5. Purnomo Yusgiantoro: Penasihat Khusus Presiden bidang Energi
6. Muhadjir Effendy: Penasihat Khusus Presiden bidang Haji
7. Terawan Agus Putranto: Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan Nasional

Utusan Khusus Presiden

1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
2. Setiawan Ichlas: Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
3. Miftah Maulanan Habiburrahman: Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan
4. Raffi Farid Ahmad: Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
5. Ahmad Ridha Sabana: Utusan Khusus Presidden Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
6. Mari Elka Pangestu: Utusan Khusus Presiden bidang Perdagangan
7. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Staf Khusus Presiden

1. Yovie Widianto: Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

1. Aris Marsudiyanto: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

1. Muliaman D. Hadad: Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
2. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang: Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

Badan Penyelenggara Haji

1. Moch Irfan Yusuf: Kepala Badan Penyelenggara Haji
2. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1. Budiman Sudjatmiko: Kepala Badan percepatan Pengentasan Kemiskinan
2. Nanik Sudaryati Deyang: Wakil Kepala Badan percepatan Pengentasan Kemiskinan
3. Iwan Sumule: Wakil Kepala Badan percepatan Pengentasan Kemiskinan

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

1. Haikal Hassan: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
2. Afriansyah Noor: Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Gizi Nasional

1. Lodewyk Pusung: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional