JAKARTA, KOMPAS.com - DPR memastikan tak perlu menggelontorkan anggaran lagi untuk membangun kantor baru imbas adanya penambahan komisi.

DPR periode 2024-2029 memiliki 13 komisi, bertambah dua dibandingkan periode sebelumnya.

Namun Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan, dua komisi yang baru dibentuk akan menggunakan ruangan yang sudah ada.

"Tidak ada penambahan bangunan baru maupun pemakaian anggaran untuk membuat bangunan baru," ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024).

"Kita sudah siapkan dari seminggu yang lalu, ruang rapat di pansus B dan C itu akan dipakai untuk komisi XII dan XIII," jelasnya.

Sebagai informasi, penambahan dua komisi di DPR RI menyesuaikan dengan bertambahnya jumlah kementerian dan badan pada kabinet gemuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Komisi XII akan melingkupi bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.

Sementara itu, Komisi XIII akan meliputi isu regulasi reformasi dan hak asasi manusia.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut jumlah komisi di DPR RI akan bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13. Penambahan komisi demi menyesuaikan jumlah kementerian Prabowo yang bertambah.

"Kemudian sampai sekarang belum ada kegiatan yang berarti karena komisi baru mulai persiapan pembentukan, ada komisi dari komisi 1 sampai 11, sekarang menjadi komisi sampai 13, karena komisi menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang akan diumumkan katanya begitu," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan virtual di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Muzani menyebut penambahan kementerian akan fokus pada program yang akan dijalankan Pemerintahan Prabowo. Menurutnya, Prabowo akan melaksanakan janji-janji selama masa kampanye.

"Itu menunjukkan bahwa akan banyak sektor-sektor di lapangan yang akan menjadi opportunity bagi unit-unit yang akan bisa dikerjakan bagi berbagai macam opportunity bagi dunia usaha. Itu saja menunjukkan bahwa akan makin banyak yang bisa dikerjakan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prabowo akan mengumumkan jajaran menterinya pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Proses pelantikan dilakukan esok harinya, Senin 21 Oktober 2024.

"Mungkin tanggal 20 malam kabinet akan segera diumumkan, tanggal 21 akan segera dilantik. Mungkin lebih cepat dari tradisi yang sudah," tutur Muzani.

"Karena rencananya mungkin akan lebih cepat, proses ini akan lebih dilakukan dari tradisi yang sudah-sudah. Pak Prabowo ingin proses ini akan lebih cepat dari yang sudah-sudah, supaya proses transisi ini tidak memakan waktu lebih lama lagi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mempertanyakan urgensi dari penambahan komisi DPR.

Menurut dia, sampai sejauh ini masih belum ada kepastian berapa jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Urgensinya [penambahan fraksi di DPR] kayak apa? Katanya karena kementeriannya nambah. Tapi apa benar kementerian yang nambah, kita juga belum tahu. Jadi, menurut saya belum bisa dibetulkan periode ini. Silakan saja prioritas berdepan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Lebih lanjut, Ketum PKB ini juga menyebut pihaknya belum mendapatkan info apapun perihal jumlah kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

“Belum, belum ada info berapa jumlah kabinet, belum ada info apapun kepada PKB,” katanya.

Akan tetapi, Cak Imin menilai wacana penambahan komisi DPR ini dalam tahap lobi-melobi antar fraksi dan ada kemungkinan penyusunan ini berlaku setelah pelantikan DPR periode 2024-2029 nanti.

“Saya belum mengikuti yang terakhir tapi baru sampai level lobi-lobi antar fraksi. Nanti akan dibahas lagi karena tidak mungkin dalam waktu tinggal beberapa hari ini merubah itu. Ya mungkin dengan pelantikan DPR lah yang akan menyusun perubahan itu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap rencana penambahan komisi di DPR. Rencana penambahan tersebut akan menyesuaikan jumlah kementerian yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ini lagi dimatangkan. Dengan adanya rencana penambahan kementerian, jadi sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Penambahan komisi ini, lanjut Puan, dilakukan untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif.

“Jadi akan ada kemungkinan juga ada penambahan komisi, jika memang ada penambahan kementerian,” tutur putri Megawati Soekarnoputri tersebut.