Jakarta: Perpustakaan Nasional (Perpusnas) gelar Pertemuan Pembelajaran Sebaya Tingkat Nasional tahun 2024. Acara ini berlangsung selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 November 2024 di Bali.

Tantangan Indonesia di masa depan akan dihadapkan dengan kompleksitas perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu, konsep pembangunan Indonesia akan bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh kecakapan sumber daya manusia (human capital).

Bangsa Indonesia akan mengalami puncak dari bonus demografi pada 2045 mendatang. Bonus demografi adalah kondisi di mana populasi usia masyarakat produktif lebih besar dibanding masyarakat usia non produktif.
Kondisi ini benar-benar harus dimaksimalkan agar tidak terjadi lonjakan pengangguran dan rendahnya produktivitas masyarakat. “Saat ini kita perlu mendesain bonus demografi sebagai manfaat yang besar. Dan keberadaan perpustakaan jelas berkorelasi sangat kuat dalam membangun human capital,” ujar Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bondar dalam siaran persnya, Jumat, 8 November 2024.

Perpustakaan merupakan instrumen pendidikan bagi semua orang. Keberadaannya selain memberikan layanan pengetahuan dan informasi kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, juga harus memberikan dampak signifikan merekonstruksi sumber daya manusia berbasis perilaku gemar membaca sehingga membantu terwujudnya masyarakat yang literat.

“Masyarakat yang literat adalah masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, dan kreatif,” tambah Adin.

Forum Ekonomi Dunia (Word Economy Forum) pada 2016 sudah jauh- jauh hari mengingatkan bahwa masa disrupsi akan terjadi. Perkembangan teknologi dan komunikasi mengakibatkan banyak lahan pekerjaan diambil alih oleh otomatisasi dan mesin. Artinya, eksistensi manusia mulai tereduksi.

Maka, di sinilah kecakapan interpersonal dan analisis menjadi penting. Manusia jangan hanya paham secara pengetahuan saja tapi juga dianalisis, dievaluasi, bahkan mencipta gagasan baru.

Perpusnas bersyukur inisiasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sejauh ini telah mendapatkan apresiasi banyak pihak arena terbukti dapat memberikan dampak sosial dan kesejahteraan. Bahkan di beberapa daerah, program TPBIS sudah direplikasi. Mereka meyakini, TPBIS mampu menjadi instrumen strategis dalam pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan stunting.

“Terjadinya kemiskinan ekstrim dan stunting karena adanya kemiskinan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat tidak mempunyai kecakapan dan kreativitas, tambah Adin
Di kancah internasional, program TPBIS pun telah mendapatkan respons positif. Sejumlah negara dalam forum Colombo Plan pada Agustus 2024 lalu secara khusus mendatangi dan mempelajari langsung praktik baik dari TPBIS.

Perpusnas terus mendorong peningkatan kualitas layanan perpustakaan dengan membangun ruang-ruang baca sebagai ruang belajar. Selain itu juga melakukan pengembangan terhadap 10 ribu perpustakaan desa/kelurahan dan taman baca masyarakat melalui bantuan bahan bacaan bermutu.

Ekspansi layanan perpustakaan pun tidak luput dilakukan dengan menyasar armada perpustakaan keliling, pembangunan pojok baca digital (Pocadi), dan titik-titik baca yang bisa diakses secara online (QR Code) berisikan sumber-sumber bahan bacaan berbagai subjek, serta penguatan model TPBIS.

Sebelumnya, disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Nani Suryani bahwa sebelumnya Perpusnas telah mengadakan pertemuan serupa di tingkat regional secara daring dengan melibatkan 600 perpustakaan desa/kelurahan penerima manfaat TPBIS 2024 dari 143 kabupaten/kota dan 34 provinsi, serta para Pelatih Ahli. “Hari ini adalah kegiatan puncaknya dimana para mitra dihadirkan agar dapat berbagi cerita, strategi, serta praktik baik, juga wawasan yang lebih luas lagi dari para pengisi materi,” jelas Nani

Di momen puncak ini, tidak kurang dari 700 peserta berkesempatan hadir langsung mewakili institusi/kelompok dari daerah kabupaten/kota setiap provinsi. Sisanya, ribuan peserta mengikuti secara daring (online).

Baca juga: 10 Rekomendasi Situs dan Platform Penyedia Jurnal Ilmiah, Mahasiswa Wajib Tahu!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Jumlah komisi di DPR RI dikabarkan bakal bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13. Masing-masing komisi bakal bekerja dengan mitra Kementerian/Lembaga yang ditentukan.

Dalam dokumen formulir pilihan komisi salah satu fraksi kepada anggotanya seperti dilansir dari detikNews, Kamis (10/10/2024), ada t13 komisi di DPR periode 2019-2024. Beberapa mitra komisi masih sama seperti periode lalu, tapi ada juga mitra kerja yang digeser ke komisi baru.

Misalnya, Kementerian ESDM yang sebelumnya bermitra dengan Komisi VII DPR RI lalu digeser ke Komisi XII DPR RI. Dalam formulir tersebut juga tercantum beberapa nomenklatur kementerian baru.

Misalnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perumahan Rakyat.

Meski demikian, bocoran ini bersifat sementara. DPR RI menyatakan susunan komisi serta AKD mereka belum rampung dan baru akan diumumkan 14 Oktober.

Berikut ini bocoran sementara mitra kerja 13 komisi di DPR:

Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP_
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. ANRI
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III
Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V
Infrastruktur dan Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI
Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi (DEKOPIN)

Komisi VII
Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Keneterian Ekonomi Kreatif/Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII
Agama, sosial, dan Perempuan dan Anak
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BPNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PBJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X
Pendidikan, Olahraga, dan Riset
1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Menoter, Sektor Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPIE)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII
Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII
Hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

(ily/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) membuka kesempatan bagi lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat sebanyak 154 formasi tenaga teknis dan 1 formasi tenaga kesehatan yang disediakan.

Daftar Formasi CPNS Perpusnas 2024

Mengutip Surat Pengumuman Perpusnas Nomor: 9525/2/KPG.01.00/VIII.2024 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2024, berikut daftar nama jabatan, jenis formasi, unit penempatan, persyaratan pendidikan, dan kisaran gaji setiap bulanCPNSPerpusnas pada 2024:

Dokter Ahli Pertama

Formasi umum: 1.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: Dokter Umum.

Rentang penghasilan: Rp 7.242.120 - Rp 7.576.404.

Analis Anggaran Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Formasi lulusancumlaude: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

Formasi umum: 1.

Formasi lulusancumlaude: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Publik atau S1 Administrasi Negara.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Analis Kerja Sama Ahli Pertama

Formasi umum: 3.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Internasional.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

Formasi umum: 4.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Negara atau S1 Teknik Informatika.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Arsiparis Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Publik.

Rentang penghasilan: Rp 7.437.120 - Rp 7.771.404.

Auditor Ahli Pertama

Formasi umum: 7.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi, S1 Teknik Informatika, atau S1 Teknik Sipil.

Rentang penghasilan: Rp 7.367.120 - Rp 7.701.404.

Manggala Informatika Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris

Formasi umum: 6.

Unit penempatan:Perpusnas, Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Blitar, Jawa Timur.

Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Inggris.

Rentang penghasilan: Rp 7.292.120 - Rp 7.626.404.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

Formasi umum: 7.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi atau S1 Hukum.

Rentang penghasilan: Rp 7.410.120 - Rp 7.744.404.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Teknologi Pendidikan.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

Formasi umum: 1.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Rentang penghasilan: Rp 7.242.120 - Rp 7.576.404.

Perencana Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Formasi lulusancumlaude: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi.

Rentang penghasilan: Rp 7.919.120 - Rp 8.253.404.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

Formasi umum: 3.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Masyarakat atau S1 Ilmu Komunikasi.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Pranata Komputer Ahli Pertama

Formasi umum: 17.

Formasi lulusancumlaude: 3.

Formasi putra/putri Kalimantan: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta; UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatra Barat.

Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komputer atau S1 Teknik Informatika.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Pustakawan Ahli Pertama

Formasi umum: 19.

Formasi penyandang disabilitas: 2.

Formasi putra/putri Kalimantan: 3.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Perpustakaan.

Rentang penghasilan: Rp 7.437.120 - Rp 7.771.404.

Statistisi Ahli Pertama

Formasi umum: 1.

Formasi lulusancumlaude: 1.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S1 Statistika.

Rentang penghasilan: Rp 7.457.120 - Rp 7.791.404.

Widyaiswara Ahli Pertama

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: S2 Perpustakaan dan Sains Informasi.

Rentang penghasilan: Rp 7.557.020 - Rp 7.923.452.

Arsiparis Terampil

Formasi umum: 3.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Kearsipan.

Rentang penghasilan: Rp 6.310.320 - Rp 6.608.628.

Asisten Perpustakaan Terampil

Formasi umum: 24.

Formasi penyandang disabilitas: 1.

Formasi putra/putri Kalimantan: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta; UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno; dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Perpustakaan.

Rentang penghasilan: Rp 6.310.320 - Rp 6.608.628.

Auditor Terampil

Formasi umum: 6.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Teknik Komputer atau D3 Akuntansi.

Rentang penghasilan: Rp 6.260.320 - Rp 6.558.628.

Penata Laksana Barang Terampil

Formasi umum: 4.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi.

Rentang penghasilan: Rp 6.320.320 - Rp 6.618.628.

Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

Formasi umum: 1.

Unit penempatan: UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

Kualifikasi pendidikan: D3 Komunikasi.

Rentang penghasilan: Rp 6.266.320 - Rp 6.564.628.

Pranata Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Terampil

Formasi umum: 4.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Kualifikasi pendidikan: D3 Akuntansi.

Rentang penghasilan: Rp 6.320.320 - Rp 6.618.628.

Pranata Komputer Terampil

Formasi umum: 12.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Kualifikasi pendidikan: D3 Sistem Informasi.

Rentang penghasilan: Rp 6.320.320 - Rp 6.618.628.

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

Formasi umum: 2.

Unit penempatan: Perpusnas, Jakarta.

Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara.

Rentang penghasilan: Rp 6.320.320 - Rp 6.618.628.

Pengalih media menyelesaikan pengalihwahanaan naskah kuno di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Salemba, Jakarta, Kamis (1/8).

Sebanyak 6.700 dari total 12.700 naskah kuno yang ada di Perpusnas telah selesai diubah dari konvensional menjadi digital.

Upaya pelestarian naskah kuno ini sebagai upaya optimalisasi tempat penyimpanan, keamanan dari berbagai bentuk bencana, serta meningkatkan resolusi gambar dan file menjadi lebih stabil.

BADUNG, iNews.id - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung menggelar Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di Hotel Aston Denpasar, Rabu (10/7/2024). 

Gerakan Indonesia Membaca dilaksanakan melalui program Sepekan 1 Buku. Program ini sebagai upaya Perpustakaan Nasional mempromosikan pentingnya membaca buku di masyarakat.

Sepekan 1 Buku ini adalah kegiatan kampanye untuk mengajak siswa membiasakan diri membaca 1 buku dalam sepekan yang dirangkaikan dengan kegiatan lomba resensi dalam bentuk tulisan atau video yang diunggah di media sosial dan website resmi Gerakan Indonesia Membaca Perpustakaan Nasional RI.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan mewakili Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyampaikan, bahwa diselenggarakanya acara Gerakan Indonesia membaca di Kabupaten Badung adalah untuk membangun kesadaran akan pentingnya literasi dan kegiatan membaca. Selain itu, membangun komitmen Pemkab Badung dalam meningkatkan pemanfaatan sumber bahan bacaan yang ada dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari program kampanye literasi.

“Dengan membaca satu buku dalam seminggu kemudian diresensi dan tantangan 21 hari membaca nyaring yang nantinya menjadi pembiasaan sehingga membaca itu bukan paksaan akan tetapi menjadi kebutuhan individu dan masyarakat Kabupaten Badung,” kata Cok Raka dalam sambutan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta.

Kegiatan hari pertama menghadirkan Gelar Wicara dengan tiga narasumber. Narasumber pertama dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung Astawa, kedua dari Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Nurhadisaputra, lalu narasumber ketiga adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Ni Wayan Kristiani.  

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung Ni Wayan Kristiani menyebutkan, acara ini terselenggara menyertakan anak-anak didik dari SMA, SMP, SD, PAUD, beserta para guru dan pegawai, pegiat literasi dan pustakawan di Kabupaten Badung.

“Selama tiga hari kita akan melaksanakan bimtek terkait dengan Indonesia Membaca #Sepekan1Buku, ini adalah bentuk kerja sama kami dengan Perpustakaan Nasional,” tuturnya.

Sesuai dengan amanat undang-undang perpustakaan dan undang-undang pendidikan ada tiga indikator yang mempengaruhi pembiasaan membaca, dengan peran pertama adalah dari lingkungan keluarga yaitu melalui orang tua, peran sekolah atau dunia pendidikan diberikan oleh guru, dan masyarakat melalui lingkungan masyarakat.

“Ke depannya, sinergi ini menjadikan membaca adalah hal mendasar bagi anak-anak. Kami beraharap anak-anak kembali giat membaca baik itu buku konvesional maupun buku digital karena sumber ilmu adalah dari buku,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Badung Giri Prasta dalam sambutanya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perpustakaan Nasional.

Dari tahun ke tahun selalu dapat menyelanggarakan kolaborasi kegiatan dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yang dapat meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat serta tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Badung.

Editor: Anindita Trinoviana