IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pemerataan.

Hal tersebut tercermin dari hadirnya Kementerian Transmigrasi yang berada di bawah koordinasi AHY. Seperti namanya, Kementerian Transmigrasi mendorong pemindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, namun daerah tujuan migrasi sudah dilengkapi oleh ketersediaan infrastruktur.

"Ini bisa mempercepat proses transmigrasi sehingga orang juga yakin berpindah tempat itu bukan hanya mengembara tanpa tujuan, tetapi justru ada kejelasan, ada kepastian karena disiapkan infrastruktur yang mendukung," ujar AHY saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Seperti diketahui, ada lima Kementerian teknis yang berada langsung dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi.

"Kita harapkan kolaborasi ini bisa mempercepat proses transmigrasi, sehingga orang juga yakin berpindah tempat karena disiapkan infrastruktur yang mendukung, bukan hanya kehidupan, tapi juga pekerjaan dan produktivitasnya," kata AHY.

Lewat program transmigrasi ini diharapkan bisa menciptakan pemerataan penduduk sehingga tidak lagi terkonsentrasi di satu wilayah, dan terjadi perputaran ekonomi baru di wilayah yang menjadi tujuan migrasi.

"Jadi ini penting sekali, itulah mengapa hadirnya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang baru ini saya rasa dengan tujuan untuk segera mengintegrasikan berbagai upaya yang tadi penuh dengan tantangan," tutur AHY.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara mengenai tujuan Presiden Prabowo Subianto kembali menghidupkan Kementerian Transmigrasi.

Untuk diketahui, Kementerian Transmigrasi menjadi salah satu kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur.

Dalam kunjungannya ke Kementerian Transmigrasi, AHY menjelaskan bahwa pembentukan kembali Kementerian Transmigrasi dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan dan pembentukan pusat-pusat ekonomi baru.

“Kita tahu ini adalah kementerian yang dihidupkan kembali. Di masa lalu ada, dan di masa Orde Baru bahkan mendapatkan alokasi anggaran yang sangat besar, triliunan rupiah. Dan tentu ketika itu dengan semangat agar masyarakat di wilayah padat penduduk bisa didistribusikan,” kata AHY saat ditemui di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dalam pertemuan perdananya itu, AHY menyebut pihaknya bakal merumuskan pemberian insentif kepada masyarakat yang nantinya bakal di-transmigrasi. Akan tetapi, dirinya masih belum merinci berapa nilainya.

AHY menegaskan, hal itu menjadi komponen utama yang perlu diperhatikan guna menimbulkan keinginan masyarakat untuk dapat menjalankan program transmigrasi ke depan.

“Harus ada insentif yang baik. Dalam arti kenapa masyarakat kemudian bisa bersemangat untuk pindah ke suatu lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau kampung halamannya karena ada harapan baru,” tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman membocorkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak 121 KK yang bakal mengikuti program transmigrasi pada tahap awal pemerintahan Prabowo.

Sebanyak 121 KK itu rencananya bakal ditransmigrasikan ke wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Poso.

“Sudah disiapkan sekitar 121 kepala Keluarga yang akan diberangkatkan ke Poso. Nah, di Poso itu, dan beberapa lokasi lainnya,” jelasnya.

Sulaiman yang juga eks Ajudan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memberi sinyal bahwa 121 KK itu paling cepat bakal merealisasikan program transmigrasi pada November 2024.

“Tapi yang saya sudah data tadi, kemungkinan paling dekat bulan November, ini kan, pemerintahan ini kan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya,” pungkasnya.

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

AHY baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin (21/10/2024) kemarin. Sebelumnya di era Jokowi, AHY menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY bercerita di awal masa jabatannya ini AHY banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan memahami landasan-landasan untuk memaksimalkan kinerjanya posisi itu. Hal ini salah satunya dengan belajar dari Luhut.

"Makanya tadi saya baru bertemu dengan Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya sebagai Menko Marves sebelumnya, dan juga cukup banyak mengelola berbagai proyek strategis nasional (PSN)," kata AHY di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Selain belajar dari salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam menjaring investor dan menggeber pembangunan di Era Jokowi itu, AHY juga ingin mencari tahu sampai di mana progress dari keseluruhan proses inevstasi dan pembangunan tersebut dari Luhut.

Lebih lanjut, AHY juga berencana melakukan kunjungan ke kantor-kantor kementerian teknis yang berada di Bawah naungan Menko Infrastruktur untuk melakukan pendalaman. Setidaknya, AHY menaungi 5 kementerian.

Kelima kementerian tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya satu persatu ingin mengetahui laporan dari menteri-menteri teknis apa saja yang menjadi kendala atau tantangan di lapangan sehingga dengan demikian kita carikan solusinya. Jangka pendek harus kita tuntaskan, tapi jangka menengah dan panjang tentu harus kita benar-benar integrasikan dengan Asta Cita, dengan program-program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

Di samping itu, AHY juga mengaku telah mengunjungi Gedung Kantor Kemenko Marinves, tempat di mana dulu Luhut berkantor. Katanya, bangunan tersebut yang akan dijadikan sebagai bangunan kantor kementeriannya.

"Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," ujar AHY.

Simak Video: AHY Akan Berkantor di Gedung KemenkoMarves, Bekas Kantor Luhut

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan Selasa (22/10/2024).

AHY mengatakan jika dirinya ingin mempelajari tugas pokoknya tersebut.

"Saya ingin mendengar langsung pemaparan dari Pak Menteri (Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman) dan juga Pak Wamen (Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga) tentang kondisi awal karena yang paling penting di hari-hari pertama, minggu-minggu pertama setelah dilantik adalah mempelajari tugas pokok," kata AHY di lokasi, Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan, kunjungannya ke Kementerian Transmigrasi yang pertama itu dilakukan lantaran dia ingin mengenal secara langsung, bukan hanya struktur tetapi juga orang per orang.

Pasalnya, leadership itu tentang hubungan yang baik antara elemen-elemen organisasi, antara pemimpin dengan yang dipimpin, termasuk juga sinergi dan kolaborasi bisa dibangun dengan seringnya bertemu.

"Ini juga in line dengan apa yang menjadi visi-misi dari Presiden Prabowo Subianto, di mana beliau ingin Indonesia semakin maju dan tidak ada yang tertinggal. Pembangunan ekonomi harus berkeadilan dan juga berkelanjutan," katanya.

AHY menambahkan, Kementerian Transmigrasi secara khusus dihidupkan kembali dan dipisah dari desa serta daerah tertinggal bukan tanpa tujuan.

Namun, Presiden Prabowo punya tujuan ataupun visi agar Kementerian Transmigrasi bisa membantu mempercepat pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan. Diantaranya kawasan Indonesia Timur agar bisa direncanakan dan dijalankan program-program transmigrasi.

"Saya dengar Pak Menteri tadi pagi mengatakan transmigran itu patriot karena memang harus ada keinginan dan kesadaran, dengan berpindah ke suatu daerah yang membutuhkan kehadiran bukan hanya secara fisik tapi juga skills, keterampilan dan juga pengalaman-pengalaman tertentu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Transmigrasi sore hari ini, Selasa (22/10/2024). Diketahui, kementerian ini menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengatakan, ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kementerian Transmigrasi. "Ada lima kementerian teknis yang ada dalam koordinasi kami. Di antaranya adalah Kementerian Transmigrasi. Oleh karena itu tentu penting bagi saya untuk segera turun ke lapangan. Saya ingin mengenal secara langsung, bukan hanya struktur tetapi juga orang-orangnya," kata AHY, di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Dalam agenda ini, ia juga akan mendengarkan pemaparan dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wamen Viva Yoga Mauladi terkait dengan kondisi kementerian tersebut.

Kementerian Transmigrasi sendiri dihidupkan kembali dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Adapun di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), persoalan transmigrasi masuk ke ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

AHY mengatakan, alasan dihidupkannya kembali kementerian ini ialah untuk mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Harapannya, langkah ini juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan.

"Kita ingin saudara-saudara kita dimanapun berada, daerah-daerah di Indonesia juga tidak ada yang sangat timpang pembangunan ekonominya, kesejahteraannya, antara Jawa dengan non-Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. Oleh karena itu Kementerian Transmigrasi secara khusus dihidupkan kembali, dipisah dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal," jelasnya.

Keberadaan kementerian ini selaras dengan visi misi Prabowo untuk menggeber pemerataan pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, saat ini tengah dipersiapkan rencana untuk percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui program-program transmigrasi.

"Saya dengar tadi Pak Menteri juga tadi pagi mengatakan bahwa transmigran itu adalah patriot. Karena memang harus ada keinginan dan juga kesadaran bahwa dengan berpindah ke suatu daerah yang membutuhkan kehadiran bukan hanya secara fisik, tapi juga skills, keterampilan, dan juga pengalaman-pengalaman tertentu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah," kata dia.

Simak Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Agus Harimurti Yudhoyono dan Zulkifli Hasan telah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator (Menko). AHY, sapaan Agus Harimurti Yudhoyono, dilantik menjadi Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sementara Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menjadi Menko bidang Pangan. Namun keduanya belum memiliki kantor seperti menteri yang lain.

Ditanya terkait lokasi kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana harus berkantor tersebut.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Menurut AHY saat ini gedung pemerintah untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Sebagai informasi ada 5 kementerian bakal berada di bawah koordinasi AHY. Kementerian tersebut antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata AHY.

Sementara Zulhas mengatakan sementara akan meminjam kantor dulu, sambil menunggu kantor disiapkan

"Setelah ini, serah terima jabatan dulu. Setelah serah terima, nanti rapat. Nanti pinjam dulu kantornya," ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

"Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalau kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," sambung Zulhas, di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta.

Zulhas pun menambahkan ada beberapa kementerian/lembaga yang nanti di bawah koordinasi Menko Pangan. mulai dari Kementerian Pertanian hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas)

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " ujarnya.

Jumlah komisi di DPR RI dikabarkan bakal bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13. Masing-masing komisi bakal bekerja dengan mitra Kementerian/Lembaga yang ditentukan.

Dalam dokumen formulir pilihan komisi salah satu fraksi kepada anggotanya seperti dilansir dari detikNews, Kamis (10/10/2024), ada t13 komisi di DPR periode 2019-2024. Beberapa mitra komisi masih sama seperti periode lalu, tapi ada juga mitra kerja yang digeser ke komisi baru.

Misalnya, Kementerian ESDM yang sebelumnya bermitra dengan Komisi VII DPR RI lalu digeser ke Komisi XII DPR RI. Dalam formulir tersebut juga tercantum beberapa nomenklatur kementerian baru.

Misalnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perumahan Rakyat.

Meski demikian, bocoran ini bersifat sementara. DPR RI menyatakan susunan komisi serta AKD mereka belum rampung dan baru akan diumumkan 14 Oktober.

Berikut ini bocoran sementara mitra kerja 13 komisi di DPR:

Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP_
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. ANRI
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III
Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V
Infrastruktur dan Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI
Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi (DEKOPIN)

Komisi VII
Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Keneterian Ekonomi Kreatif/Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII
Agama, sosial, dan Perempuan dan Anak
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BPNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PBJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X
Pendidikan, Olahraga, dan Riset
1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Menoter, Sektor Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPIE)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII
Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII
Hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan