Proyek LRT Jakarta Fase 1B genap satu tahun dikerjakan. Sejauh ini, Jakpro telah berhasil menyambungkan jalur stasiun dari Velodrome hingga ke Rawamangun.

Di balik cepatnya pengerjaan proyek yang menelan anggaran Rp 5,5 triliun ini, ada target besar yang diincar untuk mengerek penumpang lebih banyak lagi. Dengan jalur fase 1A yang baru 5,7 km saja, saat ini jumlah penumpang yang diangkut masih sangat kecil, berkisar di angka 3.500 sampai 4.000 penumpang per hari.

"Traffic yang diharapkan itu bisa mencapai sekitar 80.000 penumpang per hari." kata Direktur Teknis dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), Dian Takdir.

Bagaimana strategi untuk mencapai target penumpang yang setinggi itu? Lalu apa pula pesan yang disampaikan oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang sempat berkunjung ke lokasi proyek LRT Jakarta beberapa waktu lalu?

Dengarkan wawancara eksklusif detikcom bersama Direktur Teknis dan Pengembangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro), Dian Takdir dalam program Big Cheese. Tonton selengkapnya di sini!

Beredar video yang menunjukkan aktivitas olahraga pound fit di stasiun MRT Jakarta hingga viral di media sosial. Kegiatan tersebut mendapat kritik karena dinilai terlalu bising dan mengganggu kenyamanan pengguna MRT.

Terkait ini, Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo buka suara. Ahmad menyebut akan menghentikan kegiatan pound fit di stasiun MRT sampai hasil evaluasi selesai dilaksanakan.

"Sampai hasil evaluasi selesai, kegiatan olahraga pound fit di stasiun akan dihentikan," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (23/10/2024).

Menurut Ahmad, respons dari masyarakat terkait pelaksanaan poundfit menjadi poin evaluasi MRT Jakarta. Ia menyebut peningkatan layanan tetap diutamakan tanpa mengganggu kenyamanan pengguna MRT.

"Sehingga kualitas dan peningkatan layanan tetap diutamakan serta tidak mengganggu kenyamanan maupun keamanan masyarakat yang menggunakan layanan MRT Jakarta," bebernya.

Namun, Ahmad menyebut pada prinsipnya MRT Jakarta mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di ruang publik. Dengan catatan kegiatan tersebut tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku.

"Pada prinsipnya, MRT Jakarta mendukung pelaksanaan kegiatan masyarakat di ruang publik, baik dalam bentuk aktivitas komunitas, entertainment, kesehatan, edukasi, dan lainnya sepanjang tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku," tuturnya.

Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terang Dian.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. PT BPR Dananta
6. PT BPRS Saka Dana Mulia
7. PT BPR Bali Artha Anugrah
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Aceh Utara
10. PT BPR EDCCASH
11. Perumda BPR Bank Purworejo
12. PT BPR Bank Pasar Bhakti
13. PT BPR Madani Karya Mulia
14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae mengungkap alasan mengapa 15 bank itu dicabut izin usahanya.

Dian menerangkan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan pencabutan izin usaha itu karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," kata dia dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terangnya.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. PT BPR Dananta
6. PT BPRS Saka Dana Mulia
7. PT BPR Bali Artha Anugrah
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Aceh Utara
10. PT BPR EDCCASH
11. Perumda BPR Bank Purworejo
12. PT BPR Bank Pasar Bhakti
13. PT BPR Madani Karya Mulia
14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma