JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pertemuan Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri semakin kuat bakal terjadi dalam waktu yang tidak lama ini.

Pasalnya, usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Rabu (25/9/2024), Prabowo Subianto secara langsung mengungkapkan harapannya untuk dapat segera bertemu dengan Mengawati.

“Insya Allah, mudah-mudahan (segera bertemu),” ujar Prabowo singkat saat ditanya mengenai rencana pertemuan dengan Megawati, Rabu.

Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menjawab lagi ketika ditanya awak media apa yang bakal dibahas dalam pertemuan dengan Megawati.

Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati menjadi menarik karena PDI-P diketahui belum menentukan sikap apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun mendatang.

Bertemu sebelum pelantikan Presiden

Sebelumnya, rencana pertemuan dua pimpinan partai politik (parpol) itu sempat diutarakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo direncanakan berlangsung sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024.

Muzani pun menyebut bahwa rencana pertemuan keduanya sebenarnya sudah bergulir sejak Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Insya Allah akan terjadi. Mudah-mudahan (sebelum pelantikan)," ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 9 September 2024.

Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Belum lama ini, Puan bahkan mengatakan bahwa rencana pertemuan dua tokoh bangsa tersebut bakal terlaksana dalam waktu yang tidak lama lagi.

"Nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya, dan dengan waktu yang setepat-tepatnya,” ujar Puan di Gedung DPR RI pada 24 September 2024.

Sinyal bergabung tapi bantah bagi-bagi kekuasaan

Sebelumnya, Puan juga sempat menjawab bahwa tidak ada yang tidak mungkin saat ditanya mengenai kemungkinan PDI-P bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Namun, menurut Ketua DPR RI tersebut, keputusan itu bergantung pada hasil pertemuan antara Megawati dan Prabowo.

“Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya Insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara," ujar Puan di Jakarta pada 21 September 2024.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah pernah menegaskan bahwa rencana pertemuan Megawati dan Prabowo bukan untuk bagi-bagi kekuasaan.

“Jangan ditarik ke gabung, bergabung dan tidak gabung. Urusan bagi-bagi kekuasaan lah, atau kalau tidak bagi-bagi di luar lah. Yang terpenting sesungguhnya adalah bertemunya kedua tokoh bangsa ini,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 10 September 2024.

Menurut dia, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai visi dan bangsa ke depan.

Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa tidak ada yang salah ketika Megawati dan PDI-P tetap berada di luar pemerintah, meski memiliki kesamaan visi dengan Prabowo.

“Visi sama tidak harus kami di dalam, tidak haram kami di luar. Kalau kami melakukan kritik konstruktif bukannya dibutuhkan pemerintah? Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif?" ujar Said.

Sebagaimana diketahui, PDI-P memang belum memutuskan sikap dengan tegas apakah akan mendukung atau berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

PDI-P menjadi satu-satunya partai politik di Parlemen yang belum menentukan sikap. Sedangkan tujuh partai lainnya sudah memutuskan untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk Gerindra.

Padahal, PDI-P memiliki kursi terbanyak di DPR hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Berdasarkanl perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, PDI-P memeroleh 25.384.673 suara yang setara dengan 110 kursi DPR.

Sementara itu, pada Pilpres 2024, PDI-P memang berseberangan dengan Prabowo-Gibran yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.