Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan sebanyak 700 dari 1.170 (sekitar 60%) anggota APJII saat ini berbisnis internet di Pulau Jawa. Padatnya pemain di Pulau Jawa berdampak pada persaingan yang kurang sehat dan penurunan kualitas.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif menilai, dengan pengurusan izin menjadi ISP yang terlalu mudah membuat tumpukan pengusaha internet di wilayah tertentu, terutama di area komersial.

Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium perizinan penyelenggara internet atau Internet Service Provider (ISP) di wilayah Jakarta, tepatnya di Pulau Jawa.

“Akhirnya karena terlalu mudah, entry barrier ke bisnis industri nya terlalu rendah. Jadi semua orang bisa mengurus izin ISP,” kata Arif saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

Alhasil, lanjut dia, jumlah ISP menjadi banyak, namun dengan kualitas yang tidak terlalu kokoh lantaran terjadinya penumpukan pemain internet.

Menurut catatan APJII sebanyak 700 dari 1.170 anggota mereka saat ini berbisnis di Pulau Jawa. Artinya sekitar 70% pengusaha internet dalam negeri, menumpuk di Pulau Jawa.

“Saya berpikir memang perlu adanya pembatasan ke depan, moratorium, terutama dari sisi penyelenggara telekomunikasi ISP, di Jawa saja udah 700 lebih [ISP],” ujarnya.

Untuk itu, APJII juga mendorong adanya regulasi yang mampu menjaga keberlangsungan dari industri ISP, yakni melalui moratorium perizinan.

“Moratorium ini terutama mungkin di Pulau Jawa dulu ya, jadi jangan sampai ada izin baru lagi Pulau Jawa, karena udah terlalu ramai,” ungkapnya.

Menurutnya, pengusaha internet di Pulau Jawa mesti diatur. Pasalnya, jika tidak diatur, maka industri internet akan menjadi tak terkontrol yang berimbas pada persaingan harga internet antar pemain.

“Kalau nggak diatur, ini akan kacau banget ke depannya. Persaingan harga udah semakin tidak bisa dikontrol, akhirnya merugikan semuanya,” jelasnya.

Di samping itu, persaingan harga juga akan merugikan masyarakat. Menurut Arif, meski harga layanan internet yang ditawarkan murah, namun tidak ada kualitas.

Arif menyebut bahwa pemerintah harus mengatur ulang penyebaran ISP melalui moratorium. Bahkan, dia juga menyarankan agar syarat menjadi ISP perlu lebih ditingkatkan agar bisnis sustain.

“Karena ujung-ujungnya kalau semakin hancur, harga akan semakin hancur, para pengusaha juga akhirnya menjerit, beban kewajiban dari pemerintah terus berjalan, dan market juga hancur, akhirnya kualitas buat masyarakat juga hancur,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa jika APJII susah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah, maka moratorium perizinan ISP bisa dilakukan.

Adapun skenarionya, kata Heru, jika pemain internet sudah lebih banyak dibandingkan kebutuhan di suatu wilayah, maka mereka bisa berpindah ke wilayah lain yang belum terjangkau internet. Namun, Heru menjelaskan, mesti ada permintaan dari asosiasi.

“Kalau misalnya dari APJII merasa sudah padat dan memang perlu dimoratorium, dimoratorium harusnya. Karena kan moratorium sebenarnya juga untuk menyehatkan para pemain,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, jika pemain internet terlalu menumpuk di suatu wilayah maka akan gulung tikar di tengah jalan, lantaran tidak bisa bersaing dengan pemain lain.

“Jadi peran pemerintah itu tidak hanya mengeluarkan izin, tetapi juga membina,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan kehadiran pemain internet baru tidak serta merta membuat penetrasi internet merata.

Perusahaan internet hanya tertarik di daerah gemuk, dengan tingkat pengembalian investasi pasti.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan bahwa dalam kurun tiga tahun terakhir, penyelenggara jasa internet bertumbuh lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 1.170 penyelenggara. Bahkan, saat ini hampir setiap minggu ada pemain baru.

Sayangnya, kehadiran baru tidak membuat penetrasi internet di Tanah Air merata. Pemain baru hanya tertarik masuk ke pasar yang dianggap menguntungkan seperti Pulau Jawa.

“Yang menjadi sedikit menjadi bermasalah adalah, dengan banyaknya penyelenggara yang ada di Indonesia kok internet belum merata, ini yang jadi pertanyaan,” kata Arif dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Terlebih, kata Arif, pemerintah telah mendukung infrastruktur pemerataan internet mulai dari stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS), proyek satelit Satria, hingga proyek Palapa Ring.

“Kita masih bertanya-tanya kenapa kok masih ada gap sekitar 20%,” imbuhnya.

Namun, Arif juga menyayangkan dari ribuan penyelenggara internet itu hanya terkonsentrasi kurang lebih di 13 kota besar. Misalnya saja, Pulau Jawa dengan populasi terbanyak memiliki sekitar 750 penyedia layanan internet (service provider).

“Jadi lebih dari 70% service provider itu terpusat di Pulau Jawa. Ini yang merupakan sebuah anomali kenapa Indonesia secara coverage [cakupan] belum merata,” jelasnya.

Arif melihat bahwa ada beberapa faktor yang membuat penyelenggara internet sulit menjangkau daerah 3T, yakni Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

Faktor utamanya adalah sulitnya akses ke infrastruktur. “Itu sangat sulit, dengan topologi yang sangat rumit, pegunungan, sangat sulit ketika infrastruktur menjangkau 3T. Jangankan fiber optic, bahkan untuk tower,” ungkapnya.

Kedua, Arif mengungkap bahwa ketersediaan backbone untuk para penyelenggara, terutama di daerah terpencil juga menjadi faktor sulitnya memeratakan internet di Tanah Air.

Bahkan, dia mengungkap harga layanan internet di antarpulau juga masih sangat tidak kompetitif. Dia menyebut bahwa harga yang ditawarkan tidak sama dengan kualitas layanan internet yang diterima.

“Secara layanan tidak sama, jika di Jakarta Rp200.000 untuk 30–50 Gb, atau di sekitar Pulau Jawa. Tetapi di pulau Kalimantan atau Sumatra itu sama [harganya] Rp200.000, tetapi hanya 2–3GB,” ungkapnya.

Menariknya, lanjut Arif, adanya daya beli masyarakat yang hampir sama dengan perkotaan dan non-komersial. Menurutnya, kondisi ini disebabkan karena bahan baku yang lebih mahal untuk area yang masih jauh dari infrastruktur yang memadai.

“Ketika supply terlalu banyak dan demand hanya itu saja, itu akan mengacaukan tatanan ekosistem dari industri. Akhirnya perang harga yang tidak bisa dihindari,” imbuhnya.

Untuk itu, Arif meminta agar adanya kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dengan penyelenggara melalui stimulus atau insentif.