Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk menambah fleksibilitas pilihan kursi bagi para penumpang, sesuai dengan preferensi perjalanan yang diinginkan.

Salah satunya dengan menghadirkan program baru selection seat, Garuda Indonesia memberikan penjelasan terkait inisiatif ini yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal, khususnya dalam memilih kursi penerbangan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjrelaskan program selection seat akan mulai diterapkan pada 26 Oktober 2024, dengan sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder agar penerapan program ini tetap mematuhi ketentuan operasional dan standar keselamatan penerbangan.

"Program ini memberikan kesempatan kepada pemegang tiket Eco Promo dan Eco Affordable untuk memilih kursi favorit, termasuk kursi dengan legroom lebih luas di baris pertama dan kursi di baris pintu darurat (emergency exit row)," kata Itfan dalam keterangan resminya Jumat (25/10).

Selain itu, penumpang dengan tiket Eco Promo juga dapat memilih kursi regular seat dengan biaya tambahan yang terjangkau, mulai dari Rp 85.000 untuk regular seat dan IDR 199 ribu untuk extra legroom seat.

“Kami memahami pentingnya kenyamanan perjalanan bagi penumpang bersama keluarga maupun orang terdekat dengan layanan Garuda Indonesia. Untuk itu, kami menghadirkan nilai tambah dengan memberikan fleksibilitas bagi penumpang dalam memilih kursi favorit mereka sebelum proses check-in,” kata Irfan.

Irfan menambahkan pemilihan kursi secara gratis tetap dapat dilakukan saat proses check-i, yang dimulai 48 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, penumpang ekonomi yang tergabung dalam keanggotaan GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus, serta pemegang tiket Eco Comfort juga memiliki akses memilih kursi tanpa biaya tambahan.

Garuda Indonesia menjamin bahwa program ini tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, terutama terkait ketentuan siapa saja yang diperbolehkan duduk di area tertentu sesuai standar operasional yang berlaku.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan, tapi rugi bersih emiten maskapai penerbangan ini masih membengkak. Pergerakan saham GIAA pun juga tidak likuid mencerminkan kinerjanya.

Melansir laporan keuangan, GIAA membukukan pendapatan usaha sebesar US$ 1,62 miliar per Juni 2024. Ini tumbuh 18,27% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari US$ 1,37 miliar.

Adapun pendapatan dari penerbangan berjadwal mencapai US$ 1,27 miliar. Kemudian penerbangan tidak berjadwal dan lainnya masing-masing berkontribusi US$ 177,96 juta dan US$ 167,57 juta.

Dari sisi bottom line, rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai US$ 101,65 juta per Juni 2024. Ini meningkat 32,88% secara tahunan dari US$ 76,50 juta per Juni 2023.

Senior Maket Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan raihan kinerja GIAA sejatinya sudah tercermin dari pergerakan harga saham maskapai pelat merah ini.

"Meningkatnya rugi bersih yang dialami GIAA sudah tercermin daripada perdagangan sahamnya yang relatif kurang begitu likuid," kata dia saat dihubungi Kontan, Selasa (1/10).

Nafan menjelaskan pergerakan harga saham Garuda Indonesia tidak likuid dan secara teknikal random tren pada GIAA mulai terjadi. Untuk itu, dia tidak memberikan rekomendasi apapun ke GIAA.

Jakarta: Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengantar kepergian Paus Fransiskus setelah melakukan perjalanan apostolik di Indonesia selama tiga hari. Didampingi Kepala Protokoler Negara, Andi Rachmianto, Yaqut menyambut Paus Fransiskus turun dari mobil.

Paus langsung menuju barisan tamu yang menunggunya, terlihat ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin, anggota DPR Effendy Simbolon, hingga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistiyanto.

Paus Fransiskus juga memberkati para pekerja bandara, satu persatu yang berada di sekitar pesawat yang akan ia tumpangi.

Paus Fransiskus akan bertolak ke Port Moresby Papua Nugini untuk melanjutkan lawatan apostoliknya di sana. Ia menggunakan pesawat komersil Garuda Indonesia untuk melanjutkan perjalanan.

Di Indonesia, Paus Fransiskus menggelar misa akbar yang dihadiri sekitar 86 ribu umat Katolik dari Sabang hingga Merauke. Ia menyampaikan pesan-pesan perdamaian, sesuai dengan nama ke-Paus-an yang ia pilih.

Selain itu, ia mengunjungi Masjid Katedral dan melihat Terowongan Silaturahim yang menjadi penghubung dengan Gereja Katedral di seberangnya. Ia juga menandatangani Deklarasi Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

Sehari sebelumnya, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan ke Gereja Katedral.

Ia akan melanjutkan perjalanan apostoliknya ke Port Moresby, Papu Nugini. Setelahnya Paus Fransiskus menuju ke Timor Leste dan mengakhiri perjalanan apostolik Asia dan Oseania di Singapura.

Baca juga: Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan Apostolik ke Papua Nugini dengan Pesawat Garuda Indonesia

(FJR)

Bisnis.com, JAKARTA - Bos Garuda Indonesia Irfan Setiaputra terpantau berbincang dengan Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo serta Ketua KWI Mgr. Anton Subianto di Bandara VIP Soekarno Hatta, Jumat (6/9/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui siaran langsung youtube Komsos KWI, Irfan sedang berbicara dengan Kardinal di sela-sela momen keberangkatan Paus Fransiskus ke Papua Nugini.Salah satu topik yang terdengar yaitu terkait kapasitas pesawat Garuda yang digunakan Paus Fransiskus hari ini.

“[Kapasitas pesawat] Sebenarnya bisa muat 310 penumpang,” kata Irfan menanggapi pertanyaan Ketua KWI.

Adapun Paus Fransiskus akan menggunakan pesawat milik Garuda Indonesia Airbus A330-300 untuk bertolak ke Papua Nugini.

“[Paus Fransiskus] Insya Allah, rencananya Airbus A330-300,” kata Irfan saat dikonfirmasi Bisnis, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Irfan menyebutkan telah ada pembicaraan dari pihak Vatikan maupun Panitia Kunjungan untuk penggunaan maskapai GIAA. Pengamanan VVIP pun berlaku saat perjalanan.

Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, Paus Fransiskus dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke Indonesia sebagai bagian dari Perjalanan Apostoliknya. Selain itu, Paus juga akan melakukan perjalanan ke Papua Nugini, Timor-Leste, dan Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyampaikan alasan pihaknya memvonis bebas Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.

Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mengatakan Soetikno selaku intermediasi ataucommercial advisorsudah tidak memiliki tanggung jawab dalam pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

"Setelah kedua pesawat tersebut diserahterimakan dan dioperasikan oleh PT Garuda Indonesia Tbk, maka sudah bukan kewenangan dan tanggung jawab terdakwa Soetikno Soedarjo," ujarnya di PN Tipikor, Rabu (31/7/2024).

Rianto menambahkan, uang sebesar US$1.666.667,46 dan 4.344.363,19 euro yang diperoleh Soetikno tidak masuk dalam pokok perkara kasus. Sebab, uang tersebut merupakan hak milik Soetikno selaku intermediasi dalam pengadaan dua pesawat itu.

Apalagi, hakim juga memiliki pandangan yang sama dengan putusan MA No.3948 pada 21 Desember 2020 yang menilai uang tersebut merupakan fee atau jasa Soetikno selaku intermediary dari tugasnya menjadi commercial advisor agreement dan consultant agreement.

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan" hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi pada hari perbuatan terdakwa," pungkasnya.

Sebagai informasi, Soetikno didakwa bersama dengan eks Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) Emirsyah Satar melakukan korupsi terkait pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

Namun berbeda dengan Soetikno Soedarjo, Emirsyah Satar harus kembali mendekam dalam jeruji besi usai divonis lima tahun pidana penjara.Selain hukuman penjara, Emirsyah juga harus membayar denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan.

Hakim juga menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar US$86.367,019 dengan subsider dua tahun kurungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo divonis bebas dari kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh menyatakan Soetikno Soedarjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider penuntut umum.

"Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," ujar Pontoh dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Atas putusan itu, majelis hakim memulihkan hak-hak Soetikno dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat serta membebankan biaya perkara kepada negara. Menurut Hakim, dalam tindak pidana korupsi pengadaan pesawat jenis Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 di Garuda Indonesia, Soetikno memang ikut terlibat sebagai penasihat komersial perantara atau intermediary commercial advisor.

Namun dalam perannya saat itu, majelis hakim menilai Soetikno telah dijatuhkan hukuman dalam perkara sebelumnya pada 2020. Selain itu, lanjut Hakim, keikutsertaan Soetikno telah selesai pada saat pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 diserahterimakan kepada Garuda Indonesia.

"Setelah kedua pesawat diserahterimakan dan dioperasikan Garuda, maka sudah bukan kewenangan Soetikno lagi selaku intermediary commercial advisor dari pesawat udara itu," tutur Hakim.

Sementara mengenai uang sebesar 1,66 juta dolar AS dan 4,34 juta euro yang diterima Soetikno, majelis hakim berpendapat uang tersebut legal dan merupakan haknya sebagai penasihat komersial perantara.

"Maka kami tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang meminta terdakwa dibebankan uang pengganti karena unsur menyebabkan kerugian negara tidak terpenuhi," tegas Pontoh.

Sebelumnya, Soetikno dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan enam bulan dalam kasus pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Selain itu, ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 1,66 juta dolar AS dan 4,34 juta euro subsider penjara tiga tahun.

Jaksa menilai pengusaha itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara tersebut, Soetikno diduga terbukti bersekongkol dengan Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005—2014 dalam pengadaan pesawat di maskapai tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Garuda Indonesia dengan jumlah total 609,81 juta dolar AS.

Adapun Soetikno juga telah divonis dalam perkara berbeda. Pada 8 Mei 2020, ia divonis enam tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan karena terbukti menyuap Emirsyah serta melakukan pencucian uang.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo divonis bebas dalam kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di maskapai Garuda Indonesia periode 2011–2021.

Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menyampaikan pihaknya menilai Soetikno tidak terbukti secara sah melanggar dakwaan primer dan subsider dari Jaksa Kejagung.

Perinciannya, dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Membebaskan terdakwa Soetikno Soedarjo oleh karena itu dari dakwaan primer maupun dakwaan subsider penuntut umum tersebut," ujar Rianto di PN Tipikor, Rabu (31/7/2024).

Oleh sebab itu, hakim meminta agar Soetikno segera dibebaskan setelah putusan diucapkan. Selain itu, hakim juga memerintahkan jaksa agar memulihkan hak-hak dari Soetikno.

"Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya," pungkasnya.

Sebelumnya, JPU Kejagung menuntut pidana penjara terhadap Soetikno selama enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider enam bulan pidana.

Selain itu, Soetikno juga dituntut membayar uang pengganti sebesar US$1.666.667,46 dan 4.344.363,19 euro dengan subsider selama tiga tahun pidana.

Sebaliknya, terdakwa lain dalam kasus pengadaan pesawat ini yaitu Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) Emirsyah Satar telah divonis lima tahun pidana dengan denda Rp500 juta.

Selain hukuman penjara, Emirsyah juga harus membayar denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar US$86.367,019 dengan subsider dua tahun kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) buka suara terkait kenaikan harga saham yang signifikan. Kenaikan kinerja keuangan dan operasional disebut menjadi latar belakang kepercayaan investor.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan kenaikan harga saham Garuda Indonesia sebesar 23,08% pada periode 18 Juli 2024 hingga 23 Juli 2024 disebabkan oleh kenaikan kinerja operasional dan kinerja keuangan.

“Berdasarkan analisis internal kami, kenaikan saham GIAA merupakan cerminan dari perbaikan kinerja operasional dan keuangan,” kata Irfan dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Irfan melanjutkan kinerja keuangan dapat dilihat dalam laporan keuangan yang secara rutin disampaikan oleh Perseroan. Fokus outlook kinerja positif tersebut, turut ditunjang oleh fundamental kinerja yang terus menunjukan performa positif.

Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah penumpang, peningkatan trafik kargo, hingga peningkatan tingkat utilisasi pesawat.

Kinerja operasional dan kinerja keuangan yang membaik, kata Irfan, telah memberikan kepercayaan kepada investor dan berkontribusi terhadap kenaikan harga saham.

Meski demikian, kenaikan harga saham ini tidak mempengaruhi daftar kepemilikan saham yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017.

Adapun berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, saham GIAA saat ini berada di level Rp62 per saham. Dalam perdagangan sepekan, saham GIAA telah naik 14,81% dan 24% jika diakumulasikan dalam perdagangan sebulan.

Meski demikian, GIAA masih membukukan return negatif sebesar 10,14% secara year to date. Saham GIAA juga masuk dalam papan pemantauan khusus dengan mekanisme full call auction (PPK FCA). Kapitalisasi pasar pun tercatat sebesar Rp5,67 triliun.

--------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar membantah jika dirinya pernah mengintervensi atau mengarahkan pengadaan pesawat untuk keuntungan pihak mana pun, selain Garuda.

Menurut dia, keputusan pengadaan selalu diambil Dewan Direksi secara kolegial berdasarkan usulan tim dalam forum rapat resmi, serta dengan persetujuan Dewan Komisaris seiring dengan komitmen untuk membesarkan
Garuda.

"Semua proses pengadaan yang terjadi pada saat saya menjabat sebagai Dirut Garuda dilakukan secara prosedural dan bertahap, khususnya dalam pengadaan Pesawat Bombardier CRJ1000," kata Emirsyah saat membacakan pembelaan (pleidoi) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Maka dari itu, ia menilai tidak benar apabila proses pengadaan Pesawat CRJ1000 dan ATR 72-600 sudah merugikan Garuda karena inefisiensi.

Sebaliknya, lanjut dia, seluruh proses pengadaan yang dilakukan justru membuat Garuda selalu mendapatkan harga yang lebih murah dan keuntungan, sehingga dapat dipastikan tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Mengenai tidak-adanya intervensi dirinya dalam pengadaan pesawat, Emirsyah menuturkan keterangan tersebut sudah diungkapkan para saksi di persidangan.

Terkait dakwaan mengenai perubahan kriteria penilaian pengadaan tidak dilakukan dalam rapat direksi, dirinya menilai hal tersebut tidak benar karena semua direksi sudah setuju dan tidak ada yang menyatakan perbedaan pendapat ketika pembahasan kriteria pemenang maupun penentuan pemenangnya.

"Lantas, di bagian mana yang katanya saya dituduh mempengaruhi proses pemilihan pemenang?" tuturnya.

Sebelumnya, Emirsyah dituntut pidana delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan dalam kasus pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.

Ia juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 86,36 juta dolar Amerika Serikat (AS) subsider penjara selama 4 tahun. MI/Usman Iskandar

(CDE)