Bisnis.com, MEDAN – Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara (Disbunak Sumut) menanggapi pertanyaan sekelompok petani di Deli Serdang terkait bantuan cuka untuk membekukan getah karet yang hingga saat ini belum juga diterima petani.

Kepala Bidang Perkebunan Disbunak Sumut Banua Pane mengatakan, pihaknya belum menerima informasi apapun dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjenbun Kementan) terkait bantuan cuka untuk petani karet.

“Saya sudah menanyakan ke kepala bidang yang langsung menangani bantuan itu (Bidang Pembinaan Usaha), sampai hari ini memang belum ada informasi lagi dari Jakarta (Dirjenbun),” kata Banua saat dihubungi Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Banua juga menjelaskan perihal pengumpulan data para kelompok tani karet seperti yang disampaikan Ketua Kelompok Petani Karet di Desa Kuta Jurung Kecamatan STM Hilir Deli Serdang, Sungkunen Tarigan.

Menurutnya, hal itu dilakukan oleh instansi setempat setelah ada informasi dari pusat terkait bantuan bagi petani karet ke Bidang Pembinaan Usaha Disbunak Sumut.

“Awalnya mereka (Bidang Pembinaan Usaha) mendapat info dari Dirjen Jakarta (Dirjenbun) soal itu. Lalu dimintalah untuk mengumpulkan data-data kelompok petani. Ternyata, anggarannya tidak tertampung oleh APBN. Makanya tidak ditindaklanjuti,” jelas Banua.

Banua mengatakan tak tahu alasan pasti tidak berlanjutnya rencana pemberian bantuan dari Dirjenbun untuk petani karet khususnya di Sumatra Utara ini. Dia menyatakan bahwa pihaknya sulit mengeksekusi suatu program tanpa adanya sokongan anggaran.

Lebih jauh dia menjelaskan, minimnya penganggaran bantuan untuk petani tahun ini tak hanya menimpa petani karet. Bahkan, lanjutnya, hampir seluruh instansi di Sumut mengalami refocusing anggaran untuk sejumlah agenda besar tahun 2024 seperti PON dan Pilkada.

Sebelumnya, Kelompok Tani Karet Mbuah Page (Poktan Karmage) di Desa Kuta Jurung Kecamatan STM Hilir Deli Serdang mempertanyakan kelanjutan bantuan cuka pembeku getah karet yang sempat ditawarkan oleh dinas perkebunan setempat.

Ketua Poktan Poktan Karmage Sungkunen Tarigan mengatakan, penggunaan cuka juga akan berdampak pada kualitas bahan olah karet atau bokar yang mereka hasilkan, sehingga diharapkan dapat mengerek harga bokar yang anjlok beberapa tahun belakangan.

Namun, setahun lebih berselang, bantuan cuka tersebut tak kunjung datang meski para petani telah mengumpulkan data diri dan sejumlah persyaratan lain yang diminta.

“Padahal kami sudah sangat butuh cuka ini. Ini, kan, untuk memenuhi permintaan pemerintah juga agar harga bokar kita bisa terus naik harganya sehingga kualitasnya juga harus baik,” kata Sungkunen beberapa waktu lalu. (K68)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri karet nasional masih terjerembab dalam keterpurukan dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan bagi para produsen karet makin berat, mengingat adanya penerapan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa mulai awal Januari 2025 mendatang.

Kinerja industri karet Indonesia telah mengalami kemunduran sejak 2017 lalu. Berdasarkan data Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), produksi karet alam nasional tercatat sebesar 3,68 juta ton pada 2017 silam.

Angka ini kemudian terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023 lalu, produksi karet alam nasional hanya mencapai 2,24 juta ton atau berkurang 17,34% year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga akhir 2024, produksi karet alam diprediksi kembali menyusut menjadi 2,15 juta ton.

Penurunan produksi sejalan dengan melemahnya ekspor karet alam. Pada 2017 silam, ekspor karet alam nasional masih bisa menyentuh level 3,27 juta ton. Namun, pada 2023 kemarin Indonesia hanya bisa mengekspor 1,79 juta ton karet alam. Gapkindo pun memperkirakan ekspor karet hanya akan mencapai 1,55 juta ton pada akhir 2024.

"Ekspor karet alam berpotensi turun 13,5% pada 2024, sedangkan hingga Juli kemarin sudah ada penurunan sekitar 15% secara tahunan," ujar Direktur Eksekutif GapkindoErwin Tunas, Senin (23/9).

Merosotnya produksi dan ekspor karet alam nasional sangat dipengaruhi oleh harga komoditas tersebut yang tergolong rendah dalam beberapa tahun terakhir. Harga karet alam sulit naik signifikan seiring konflik geopolitik yang terjadi di berbagai wilayah dunia.

Akibatnya, banyak petani karet tidak lagi tertarik menanam karet dan cenderung beralih ke komoditas lainnya yang lebih menguntungkan, misalnya sawit. "Idealnya, harga karet itu di atas US$ 2 atau US$ 3 per kilogram (kg) agar para petani bisa hidup sejahtera," kata Erwin.

Mengutip Trading Economics, harga karet alam globalsebenarnya melonjak 40% yoy menjadi US$ 1,95 per kg. Namun, angka ini belum cukup ideal bagi para pelaku usaha di industri karet, termasuk bagi petani.

Para petani yang tetap aktif menanam karet juga kesulitan meningkatkan produktivitasnya lantaran adanya wabah penyakit gugur daun yang disebut Pestalotiopsis. Sektor karet juga kian terpinggirkan mengingat minimnya program peremajaan tanaman tua dan perubahan iklim global.

"Tidak sedikit lahan perkebunan karet yang beralih menjadi sawit," imbuh Erwin.

Lantas, produsen karet pun terus berguguran. Gapkindo menyebut, beberapa tahun lalu pabrik crumb rubber (karet remah) yang menjadi anggota Gapkindo mencapai 152 unit. Per akhir semester I-2024, jumlahnya anjlok menjadi hanya 117 unit. Ini pun pabrik yang aktif berproduksi hanya 99 unit saja dengan utilisasi rendah atau di kisaran 40%.

Tantangan Ekspor

Gapkindo juga menilai, rencana penerapan UU Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan semakin memberatkan langkah para pelaku usaha karet alam nasional untuk bangkit. Padahal, selama ini Uni Eropa menjadi salah satu tujuan ekspor utama karet alam Indonesia, selain Jepang, Amerika Serikat, dan China.

Regulasi ini menuntut para operator eksportir untuk melakukan penelusuran asal-usul komoditas yang dijualnya hingga ke sektor hulu. Hal ini jelas tidak mudah karena masalah seperti tumpang tindih penggunaan lahan hingga legalitas kerap ditemukan di lapangan.

Di sisi lain, tidak mudah bagi eksportir karet alam untuk mencari alternatif negaratujuan ekspor demi menghindari dampak EUDR. Justru, karet alam yang tidak memenuhi ketentuan EUDR bakal memiliki daya tarik yang rendah di negara-negara selain Eropa.

"Kalau kami ekspor ke India pun mereka pasti akan bertanya apakah karet Indonesia sesuai aturan EUDR atau tidak. Sebab, produsen ban India yang pakai karet dari Indonesia juga nantinya diekspor ke Eropa, sehingga berhadapan lagi dengan EUDR," jelas Erwin memberi contoh.

Erwin berharap pemerintah bisa memberi perhatian lebih terhadap industri karet nasional dan tidak membiarkan sektor ini terus terpuruk pada masa depan. Padahal, potensi bisnis karet tetaplah besar, terutama dari industri ban yang menyerap 76% hasil produksi karet alam.

Kebutuhan ban di seluruh dunia juga terus tumbuh untuk berbagai jenis kendaraan, termasuk alat berat dan pesawat terbang.

Di samping itu, Gapkindo juga terus mendorong penjualan ban untuk produk selain ban. Misalnya, sarung tangan karet, seismic bearing, komponen perlengkapan jalan, aspal karet, dan lain-lain.

Bisnis.com, MEDAN – Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatra Utara (Sumut) menyebut aturan anti deforestasi Eropa yang dikenal dengan EUDR (The European Union on Deforestation-free Regulation) telah menekan kinerja ekspor karet alam dari Sumut.

Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut Edy Irwansyah mengatakan hal itu lantaran buyer karet alam Sumut ialah pabrik ban dari pasar Eropa di mana mereka memprioritaskan membeli karet dari penjual yang memenuhi regulasi baru tersebut.

“Ekspor untuk pengapalan Juni hampir 100% berdasarkan kontrak jangka panjang (Long Terms Contract/ LTC), mayoritas adalah karet yang mengikuti regulasi anti deforestasi Eropa yang dikenal dengan EUDR. Buyer dari pabrik ban utama saat ini prioritasnya membeli karet yang memenuhi 'aturan EUDR',” kata Edy dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Edy menjelaskan, sejauh ini ada 6 negara Eropa yang menjadi tujuan ekspor karet Sumut, yakni Prancis, Slovenia, Italia, Jerman, Belgia, Spanyol, dan Luksemburg dengan pengapalan karet pada Juni 2024 sebesar 7,53% dari total ekspor. Ekspor tersebut adalah karet remah (berupa SIR/TSR) untuk bahan baku pembuatan ban.

Dari catatan Gapkindo, volume ekspor karet alam asal Sumut untuk pengapalan Juni 2024 mencapai 19.557 ton. Dikatakan Edy, meski ada peningkatan hingga 25,21% dibanding pengapalan Mei (month-to-month), volume ekspor karet Sumut ini tercatat turun sebanyak 23,97% secara tahunan. Pada Juni 2023, pengapalan karet Sumut mencapai 25.724 ton.

“Realisasi ekspor ini masih jauh dari rata-rata normal volume ekspor bulanan sekitar 42 ribu ton, bahkan pada April 2011 mencapai 54 ribu ton,” tambahnya.

Kinerja ekspor karet alam Sumut juga berpotensi semakin tertekan lantaran saat ini negara tujuan non-Eropa juga mempersyaratkan pemenuhan EUDR. Mereka adalah industri ban dimana produk ban tersebut juga akan dipasarkan ke Eropa.

Edy mengatakan, kesulitan pabrik pengolahan karet memenuhi regulasi EUDR mengakibatkan volume ekspor sulit bangkit. Pelaku usaha tidak dapat berbuat banyak memenuhi regulasi EUDR, sebab sebagian besar sumber bahan baku adalah karet rakyat.

“Perlu dukungan pemerintah setidaknya untuk aspek legalitas lahan dan bebas deforestasi,” kata Edy.

Berdasarkan data Gapkindo Sumut, ekspor karet pada pengapalan Juni 2024 menyasar 23 negara tujuan dengan 5 (lima) posisi teratas adalah 1) Jepang sebanyak 40,23% dari total ekspor; 2) Amerika Serikat sebanyak 23,55%; 3) India 4,74%; 4) Polandia 4,43%; dan 5) Luksemburg 3,09%.

Sementara harga karet SICOM-TSR20 rata-rata bulan Juni 2024 sebesar 173,85 sen AS per kg atau naik sebesar 5,11 sen dari rataan bulan Mei.

“Saat ini kembali terjadi penurunan yang sangat signifikan. Di bursa berjangka karet Singapura, harga closing SICOM-TSR20 pada 8-Juli kemarin sebesar 161,7 sen AS,” jelas Edy.

Sementara itu, lanjut dia, kebun karet di wilayah Sumatra Utara saat ini produksinya juga tengah terganggu karena curah hujan yang tidak menentu. Diperkirakan pasokan bahan olah karet (BOKAR) bulan ini masih terbatas. Edy menyebut kondisi ini akan mempengaruhi kinerja produksi pabrik pengolahan karet karena ketersediaan bahan baku yang berkurang. (K68)