Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

"Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

"Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

Aksi serupa juga terjadi di Boyolali. Para peternak sapi hingga pengepul susu melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi," kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

"Untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

"Mudah-mudahan segera dapat diatasi," katanya.

Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS. Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

KUD Mojosongo, imbuhnya, menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter per hari. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

"Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada peternak sapi lokal agar tak lagi membuang susu hasil panen.

Hal ini disampaikan Saan merespons aksi peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur yang membuang susu karena pembatasan jumlah pengiriman ke industri pengolahan.

"Kita berharap, ya, bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan di Sekretariat Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta, Sabtu (9/11).

Saan tak menampik keperluan impor susu karena kebutuhan yang besar. Namun, menurutnya pemerintah harus tetap memberikan perhatian khusus agar alokasi pasokan susu didominasi oleh peternak lokal.

"Jadi tetap disamping memenuhi kebutuhan susu untuk nasional, itu tetap juga harus selain impor, karena memang tidak mencukupi, juga peternak itu harus mendapatkan perhatian khusus juga," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, tak ada lagi susu dari peternak lokal yang tidak laku karena tak mampu bersaing dengan kualitas susu impor.

Apabila ketersediaan susu di pasar domestik sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Saan, baru lah keran impor susu bisa dibuka.

"Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tururnya.

Diberitakan sebelumnya, peternak sapi asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil panen karena adanya pembatasan pasokan susu lokal ke industri.

Peternak sekaligus pengepul susu Bayu Aji Handayanto mengatakan, kondisi ini terjadi akibat kurangnya kontrol pemerintah terhadap susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Bayu berharap pemerintah memperhatikan pasokan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

Pemerintah tengah mempersiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan mulai Januari 2025. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengusulkan agar pemenuhan protein untuk program ini tidak hanya bergantung pada susu, melainkan juga pada sumber protein lain.

Sudaryono menyatakan produksi susu dalam negeri belum mencukupi. Meski begitu, tetap akan digenjot produksi susu guna memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

"Produksi susu kita belum mencukupi. Kita tidak ingin membebani negara dengan impor susu. Sebaiknya, Badan Gizi mempertimbangkan sumber protein alternatif," kata Sudaryono dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Dia menyebutkan, makan bergizi tidak hanya minum susu, tapi juga memenuhi kebutuhan protein dari berbagai sumber, seperti ayam dan telur merupakan contoh sumber protein yang sudah tersedia dengan cukup, bahkan untuk ekspor.

Untuk itu produksi kedua komoditas itu perlu digenjot agar dapat memberikan efek ekonomi di dalam negeri. Hal itu berkaitan bagaimana manfaat ekonomi bagi petani dan peternak dalam program makan bergizi gratis sangat penting.

"Ayam dan telur kita sudah swasembada, kita sudah cukup. Atau bisa juga dengan sumber protein lainnya. Makan bergizi itu kan bukan hanya berarti minum susu, artinya makan dengan jumlah protein yang cukup, dan kita ingin betul-betul makan bergizi ini secara ekonomi bermanfaat juga bagi petani padi, petani sayur, termasuk peternak," ujarnya.

Saat ini, Sudaryono menambahkan, ada beberapa sentra susu di Indonesia, seperti Banyumas dan Boyolali, yang dapat menyuplai kebutuhan lokal. Namun, tetap dibuka ruang untuk impor sapi perah guna menggenjot produksi susu dalam negeri.

"Pemerintah membuka ruang kepada perusahaan dalam dan luar negeri untuk mendatangkan sapi hidup dan membangun industri sapi. Kita lagi kawal dan akan kita beri asistensi," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, Kementan berkomitmen kuat untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk itu, ada dua strategi yang disiapkan yaitu peningkatan produksi susu dan daging, serta program pekarangan pangan bergizi.

"Program kita ke depan adalah membagikan benih dan bibit unggul. Jadi di pekarangan bisa tanam sayur-sayuran, umbi-umbian, ternak ayam, bebek, lele. Jangan hanya melihat makanan bergizinya, tetapi ekonomi perdesaan dapat tumbuh," ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Kamis (24/10/2024) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia akan mengurangi impor daging, susu, hingga kedelai guna menuju cita-cita swasembada pangan pada 2028.

Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah bakal menggenjot swasembada pangan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia belum swasembada daging dan susu.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk swasembada bawang putih, kedelai, serta komoditas pangan lain yang masih impor.

“Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada,” ujar Sudaryono Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Badan untuk membahas upaya Indonesia mencapai swasembada pangan di 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga untuk mencapai swasembada pangan di 2028.

Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.

“Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Lalu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan sejumlah kementerian dan badan.

Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan agar Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

Dia optimistis, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. “Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Minggu (20/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin terus-menerus mengimpor daging hingga susu. Hal ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujdukan swasembada pangan, termasuk daging.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa pemerintah membuka peluang bagi investor untuk masuk dan membangun peternakan di Indonesia.

“Enggak lah [impor daging dan susu terus-menerus], bahwa ekspertis mereka [Uni Eropa] itu kita butuhkan. Kalau perlu mereka investasinya di sini, membangun peternakan di sini,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Adapun, Heru menyampaikan bahwa pemerintah tengah gencar menyiapkan lokasi sebagai upaya mengundang para investor agar masuk ke Indonesia, salah satunya dari Vietnam. Dia menjelaskan, keberadaan investor akan membuka arah Indonesia mewujudkan negara swasembada.

“Investor itu kan nanti bisa membuat peternakannya di sini, arahnya ke sana. Jadi bukan terus-terusan impor [sapi] gitu ya,” jelasnya.

Untuk itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya menarik investor agar berinvestasi di sektor pertanian di Indonesia. Adapun, investor yang dimaksud mencakup investor lokal maupun investor asing.

“Tapi intinya, kalau peternakan sekarang sedang digenjot investor untuk melakukan usaha peternakannya di Indonesia dari dalam maupun dari luar negeri. Ada beberapa yang dari dalam negeri dan ada beberapa juga yang dari luar negeri,” jelasnya.

Heru kembali menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

“Intinya arahan Pak Menteri adalah yang pertama soal swasembada pangan dan ke depan pasti akan mencapai swasembada daging,” terangnya.

Sebelumnya, Kementan membawa investor dari Vietnam untuk berinvestasi pada sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Mentan Amran menjelaskan bahwa investasi tersebut berbentuk pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu, salah satunya untuk mendukung program minum susu gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Investornya, Alhamdulillah mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden Terpilih, untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Perlu diketahui, investasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama dari hasil lawatan Mentan Amran yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Vietnam. Dia pun menjelaskan bahwa investor ini merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu.

“Kalau investasinya lancar, 3–5 tahun target produksinya 1,8 juta ton,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian buka-bukaan alasan pemerintah perlu mengimpor sapi. Diperkirakan akan ada 1,3 juta sapi yang diimpor di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, impor ini dilakukan salah satunya untuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan, bukan berarti pemerintah meninggalkan peternak lokal dengan memilih impor.

"Mohon tidak misleading bahwa seolah-olah kita meninggalkan rakyat, peternak, bukan. Terus kok mengimpor sih, kan kita ada peternak lokal?," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, Indonesia memiliki kebutuhan susu yang sangat besar. Karena itu, apabila RI tidak mengimpor sapi hidup, maka kebutuhan tersebut akan sulit terpenuhi.

"Kalau nggak datangkan sapi hidup, mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk bisa sapinya beranak-pinak sampai banyak. Kita penduduknya 270 juta, jumlah ternak kita 12 juta, ya kurang," ujarnya.

Ia juga menilai, dari produk-produk pangan yang rutin dikonsumsi masyarakat Indonesia, yang paling jauh dari swasembada ialah daging dan susu. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk swasembada selain memperbanyak indukan sapi hidup.

"Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong anti-impor-anti-impor, kalau kita nggak datangkan sapi hidup, selamanya kita impornya impor, impor daging dan impor susu. Nah kita ingin impor barang hidup, nanti didistribusi sebagian, dikelola oleh masyarakat, menjadi mitra, ya itu kan sudah dilakukan juga kan di Greenfields, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain kan sudah lakukan itu," terangnya.

Sudaryono menambahkan, saat ini sudah ada lebih dari 46 perusahaan yang bersedia untuk mengimpor sapi. Perusahaan itu terdiri atas perusahaan lokal hingga koperasi. Dari jumlah tersebut, total komitmen impor yang dikantonginya mencapai 1,3 juta ekor sapi.

"Asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya. Ya kan tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, Mexico, Brazil, dan seterusnya.

Saat ini, komitmen tersebut masih dalam proses. Kementerian Pertanian tengah membantu proses perizinan serta menyiapkan lahan untuk pemeliharaan sapi.

Bisnis.com, JAKARTA — Program unggulan makan bergizi gratis milik presiden terpilih Prabowo Subianto disebut membutuhkan tambahan hingga 3,6 juta ton susu.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa kemampuan produksi susu segar dalam negeri saat ini hanya 1 juta ton per tahun. Angka itu setara dengan 21% dari kebutuhan susu segar di Indonesia. Lalu sisanya, sebanyak 3,7 juta ton atau setara 79% susu segar dipenuhi dari impor.

"Untuk memenuhi kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dibutuhkan tambahan 3,6 juta ton. Jadi, total kebutuhan [reguler dan Makan Bergizi Gratis] susu mencapai 8,5 juta ton," kata Khudori kepadaBisnis, Kamis (10/10/2024).

Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) juga merencanakan mengimpor sapi perah satu juta ekor sepanjang 2025—2029. Diproyeksikan, produksi eksisting ditambah impor sapi perah 1 juta ekor sapi perah nanti bisa memproduksi susu total 8,17 juta ton atau 96% dari kebutuhan reguler dan Makan Bergizi Gratis.

Namun demikian, jelas Khudori, untuk memastikan angka produksi susu sapi itu terealisasi maka dibutuhkan eksekusi di lapangan. Menurutnya, mengimpor satu juta ekor sapi perah juga menjadi tantangan tersendiri.

"Pertama, siapa yang mengimpor? Jika pemerintah, bagaimana anggarannya. Jika swasta, siapakah yang mau? Karena mereka pasti bersaing dengan industri pengolahan susu yang ada," jelasnya.

Dia juga mempertanyakan siapa yang akan memelihara 1 juta sapi perah dan lokasi pemeliharaan sapi tersebut. Alhasil, untuk memelihara jutaan sapi perah impor sebanyak itu perlu menggandeng peternak. Begitupun dengan skema keterlibatan peternak dengan pengimpor yang menguntungkan kedua belah pihak.

Khudori juga mempertanyakan regulasi yang dibuat untukmembuat program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan. Terlebih, lanjur dia, saat ini industri pengolah susu bebas mengimpor susu.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar susu yang diproduksi dari impor sapi perah bisa kompetitif dan diserap industri pengolah susu, termasuk untuk memenuhi Pangan Bergizi Gratis. "Hampir bisa dipastikan, harga susu impor dan berbagai komponennya saat ini lebih murah," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengungkap bahwa kebutuhan susu segar di Indonesia terus mengalami tren peningkatan. Namun, kebutuhan susu segar ini tidak sejalan dengan produksi susu segar dalam negeri yang masih minim.

Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi mengakui bahwa saat ini keberadaan industri susu nasional hanya kurang dari 20%, terutama di peternak sapi perah yang berkontribusi terhadap kebutuhan susu nasional.

“Kebutuhan susu semakin meningkat, kedai-kedai kopi, kafe di mana-mana, anak-anak muda sekarang begitu sangat menikmati susu, minum kopi pasti pakai susu. Kebutuhan susu meningkat dengan tajam,” kata Ahmad di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Terlebih, Ahmad mengungkap bahwa Indonesia sempat dilanda penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menular ke peternakan sapi pada tiga tahun silam. Kondisi ini berdampak luas pada produksi susu segar di Indonesia.

“Dua tahun yang lalu, kita merasakan, perhitungan data yang kami miliki, tidak kurang dari 40% dari produksi susu di Indonesia ini menggerus dari petani sapi rakyat,” ungkapnya.

Bahkan, Ahmad menyebut para peternak sapi perah yang semula masuk ke dalam kelompok masyarakat yang establis secara ekonomi, kemudian jatuh pada garis kemiskinan akibat wabah PMK. Dia pun mengklaim ada ribuan sapi mati dan produktivitas ikut menurun.

“Datanya, tiap hari ratusan sampai ribuan sapi perah rakyat itu tumbang, mati, dan yang hidup tidak lagi produktif sampai 80%,” ungkapnya.

Namun, dia mengakui pasca wabah PMK, kondisi produksi susu sapi masih belum pulih karena keterbatasan dari para petani sapi perah rakyat untukrecovery, terutama dalam hal pembiayaan.

Umumnya, kata dia, sapi-sapi yang dikelola oleh koperasi susu, jauh dari yang dikelola para industri. Meski begitu, Ahmad menyampaikan bahwa peran koperasi susu di Indonesia menjadi salah satu tonggak monumental meski telah terjadi penurunan yang sangat dalam.

“Kalau di masa orde baru, yang saya catat, kontribusi dari kooperasi susu nasional, secara nasional itu mencapai lebih dari 50%, hampir relatif seimbang kontribusinya dengan industri pengolahan susu [IPS],” ungkapnya.

Kemenkop UKM juga menyoroti pakan, isolasi, dan ketersediaan lahan yang mengganggu perkembangan produksi susu. Di samping itu, biaya logistik juga disebut menjulang tinggi.

“Tetapi ternyata secara nasional karena memang belum terintegrasi antara ketersediaan pakan untuk ternak dengan keberadaan produksi susu menyebabkan juga biaya logistik tinggi sekali,” ucapnya.

Untuk itu, dia menilai perlu dibangun ekosistem yang terintegrasi dari pengembangan produksi susu di Tanah Air. Namun, terhitung hari ini, lahan-lahan sudah berubah menjadi bangunan dan rumah huni yang berdampak pada ketebatasan ketersediaan lahan.

Selain itu, Ahmad juga mengakui adanya tantangan dan impor terutama susu bubuk dan susu powder yang dampaknya cukup serius.

Bahkan, dia mengungkap hasil produksi susu di sejumlah koperasi juga terpaksa dibuang karena tidak bisa diserap lagi oleh IPS, sebab harganya yang terlalu rendah dan kebutuhan IPS sudah bisa dipenuhi dari impor susu bubuk.

“Sehingga, hari ini angkanya menunjukkan pengadaan kebutuhan susu nasional kita 80%. Sementara kemampuan kita menyediakan di dalam negeri hanya 20%,” pungkasnya.

Indonesia akan mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencananya importasi dilakukan bertahap mulai 2025.

Impor ini dilakukan untuk menggenjot produksi susu dan menambah pasokan daging sapi. Impor sapi ini tidak serta merta akan habis begitu saja. Sapi impor itu akan dikembangkan di Indonesia hingga dapat memproduksi susu dan menambah kebutuhan daging.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda menjelaskan dengan impor sapi perah, maka ditargetkan produksi susu bertambah setiap tahunnya. Dia menyebut kebutuhan susu nasional untuk regular dan MBG pada 2029 diproyeksi mencapai 8,5 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, kebutuhan susu untuk Program MBG tahun 2029 diperkirakan akan membutuhkan sekitar 3,6 juta ton susu segar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Pertanian merencanakan impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor hingga tahun 2029, yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha," kata dia dalam keterangannya kepada detikcom, dikutip Kamis (10/10/2024).

Kementan akan memasukkan 1 juta ekor sapi perah bertahap dari 2025 sampai 2029 untuk meningkatkan produksi susu nasional. Impor sapi perah ini sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha (swasta) tanpa melibatkan APBN. Tahap pertama impor 2025 sebanyak 200 ribu ekor sapi perah.

"Diikuti dengan tambahan impor di tahun-tahun berikutnya 300.000 ekor (2026), 400.000 ekor (2027), 100.000 ekor (2028), hingga akhirnya mencapai 1 juta ekor pada 2029," jelasnya.

Terkait jumlah importir yang berkontribusi, Kementan tidak dapat menyebutkan secara spesifik target jumlah importir yang diharapkan. Agung mengatakan sejauh ini, Kementan telah menerima komitmen investasi dari 53 perusahaan untuk pengembangan sapi perah mencapai 1 juta ekor.

"Perusahaan yang terlibat dalam program ini beragam, termasuk perusahaan besar dalam negeri, perusahaan kecil, serta investor baru dari luar negeri. Selain itu, ada juga skema kemitraan yang melibatkan peternak yang sudah beroperasi dan tertarik untuk memperluas usaha mereka," terangnya.

Tekan Impor Susu

Melihat kebutuhan susu dalam negeri yang akan meningkatkan untuk MBG, impor sapi perah diharapkan bisa menekan impor susu.

"Kebutuhan susu nasional berada pada angka 4,7 juta ton, namun capaian produksi lokal kurang dari 1 juta ton (<21%) dari kebutuhan. Dengan defisit yang mencapai >3,7 juta ton (>79%) dari konsumsi susu di Indonesia harus dipenuhi dari impor," jelas Agung.

Agung menyebut, data ini mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor untuk produk-produk pangan hewani, khususnya daging sapi dan susu, guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang terus meningkat.

"Upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri menjadi semakin penting untuk mencapai ketahanan pangan di masa mendatang," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menerapkan program susu gratis mulai Januari 2025. Namun, ternyata Indonesia masih mengimpor susu dari negara lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih impor susu sebesar 94,49 juta dollar AS pada Agustus 2024.

Angka ini meningkat sebesar 21,19 persen dibandingkan Juli 2024 dan meningkat 21,12 persen dibandingkan Agustus 2023.

PIXABAY/CONGERDESIGN Ilustrasi susu, susu sapi.

Namun secara kumulatif, selama Januari-Agustus 2024 nilai impor susu Indonesia mencapai 605,05 juta dollar AS, turun 10,27 persen dibandingkan Januari-Agustus 2023 yang sebesar 674,28 juta dollar AS.

"Impor susu secara bulanan naik 21,19 persen, sedangkan secara tahunan naik 21,12 persen, dan secara kumulatif turun 10,27 persen," kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Adapun berdasarkan negara asal impornya, Indonesia paling banyak impor susu dari Selandia Baru sebesar 47,99 juta dollar AS, meningkat 8,47 persen secara tahunan dan 29,20 persen secara bulanan.

Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 19,16 juta dollar AS, Australia sebesar 10,94 juta dollar AS, Belgia sebesar 6,02 juta dollar AS, dan Irlandia sebesar 2,47 juta dollar AS.

"Impor susu utamanya berasal dari Selandia Baru, Amerika Serikat dan juga Australia," kata dia.

Adapun produk susu yang paling banyak diimpor pada Agustus 2024 lalu berupa susu dan krim bubuk atau padat yang tidak mengandung gula atau bahan pemanis lain dengan berat 20 kilogram atau lebih, volumenya mencapai 21,58 juta kilogram.

Freepik Ilustrasi susu.

Sementara itu, Indonesia mengimpor sapi hidup jenis lembu ke Australia 44,74 juta dollar AS.

Meski demikian, nilai impor ini turun 22,09 persen dibandingkan Juli 2024 senilai 57,43 juta dollar AS tapi meningkat 44,09 persen dibandingkan Agustus 2023 yang sebanyak 31,05 juta dollar AS.

"Jadi impor binatang hidup jenis lembu ya kalau di HS-nya itu secara bulanan turun 22,09 persen, sedangkan secara tahunan naik 44,09 persen, dan secara kumulatif naik 40,22 persen. Impor barang jenis lembu ini utamanya dari Australia," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuka keran impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor demi mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sapi perah tersebut didatangkan untuk mendukung produksi susu di dalam negeri untuk menyukseskan program Makan Siang Bergizi Gratis Prabowo-Gibran.

“Jumlahnya 1 juta untuk lima tahun ke depan. Itu sapinya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip pada Sabtu (7/9/2024).

Program bagi-bagi susu merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis. Namun pemerintah terkendala pasokan susu, mengingat 80 persen kebutuhan susu masih mengandalkan impor.

Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor. Sehingga pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ekor.

Jika jadi direaliasikan, makan siang dan susu gratis akan diberikan langsung kepada siswa pra sekolah, dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga tingkat pesantren.

Program susu gratis direncanakan akan menyasar 82 juta anak. Dengan begitu, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menerapkan program susu gratis mulai Januari 2025. Namun, ternyata Indonesia masih mengimpor susu dari negara lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia masih impor susu sebesar 94,49 juta dollar AS pada Agustus 2024.

Angka ini meningkat sebesar 21,19 persen dibandingkan Juli 2024 dan meningkat 21,12 persen dibandingkan Agustus 2023.

PIXABAY/CONGERDESIGN Ilustrasi susu, susu sapi.

Namun secara kumulatif, selama Januari-Agustus 2024 nilai impor susu Indonesia mencapai 605,05 juta dollar AS, turun 10,27 persen dibandingkan Januari-Agustus 2023 yang sebesar 674,28 juta dollar AS.

"Impor susu secara bulanan naik 21,19 persen, sedangkan secara tahunan naik 21,12 persen, dan secara kumulatif turun 10,27 persen," kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Adapun berdasarkan negara asal impornya, Indonesia paling banyak impor susu dari Selandia Baru sebesar 47,99 juta dollar AS, meningkat 8,47 persen secara tahunan dan 29,20 persen secara bulanan.

Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat (AS) sebesar 19,16 juta dollar AS, Australia sebesar 10,94 juta dollar AS, Belgia sebesar 6,02 juta dollar AS, dan Irlandia sebesar 2,47 juta dollar AS.

"Impor susu utamanya berasal dari Selandia Baru, Amerika Serikat dan juga Australia," kata dia.

Adapun produk susu yang paling banyak diimpor pada Agustus 2024 lalu berupa susu dan krim bubuk atau padat yang tidak mengandung gula atau bahan pemanis lain dengan berat 20 kilogram atau lebih, volumenya mencapai 21,58 juta kilogram.

Freepik Ilustrasi susu.

Sementara itu, Indonesia mengimpor sapi hidup jenis lembu ke Australia 44,74 juta dollar AS.

Meski demikian, nilai impor ini turun 22,09 persen dibandingkan Juli 2024 senilai 57,43 juta dollar AS tapi meningkat 44,09 persen dibandingkan Agustus 2023 yang sebanyak 31,05 juta dollar AS.

"Jadi impor binatang hidup jenis lembu ya kalau di HS-nya itu secara bulanan turun 22,09 persen, sedangkan secara tahunan naik 44,09 persen, dan secara kumulatif naik 40,22 persen. Impor barang jenis lembu ini utamanya dari Australia," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuka keran impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor demi mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sapi perah tersebut didatangkan untuk mendukung produksi susu di dalam negeri untuk menyukseskan program Makan Siang Bergizi Gratis Prabowo-Gibran.

“Jumlahnya 1 juta untuk lima tahun ke depan. Itu sapinya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip pada Sabtu (7/9/2024).

Program bagi-bagi susu merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis. Namun pemerintah terkendala pasokan susu, mengingat 80 persen kebutuhan susu masih mengandalkan impor.

Impor sapi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sapi dalam memproduksi susu, yakni sebanyak 2,5 juta ekor. Sehingga pemerintah berencana membuka impor sapi perah sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ekor.

Jika jadi direaliasikan, makan siang dan susu gratis akan diberikan langsung kepada siswa pra sekolah, dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga tingkat pesantren.

Program susu gratis direncanakan akan menyasar 82 juta anak. Dengan begitu, dibutuhkan sekitar 40 juta liter susu.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan perkembangan impor komoditas susu dan sapi Indonesia.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan impor susu pada Agustus 2024 mencapai US$ 94,49 juta. Jumlah itu naik baik secara bulanan maupun tahunan yang nilainya US$ 77,97 juta pada Juli 2024.

"Impor susu secara bulanan naik 21,19%, sedangkan secara tahunan naik 21,12%," kata Pudji dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Secara kumulatif dari Januari-Agustus 2024, impor susu mencapai US$ 605,05 juta atau turun 10,27%. Adapun asal negara impor dari Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Belgia dan Irlandia.

Meski impor susu meningkat, untuk impor sapi atau binatang hidup jenis lembu justru turun sebesar 22,09% secara bulanan. Sementara itu, secara tahunan naik 44,09% dan secara kumulatif naik 40,22%.

Secara nilai, pada Agustus 2024 impor jenis lembu sebesar US$ 44,74 juta dan secara kumulatif dari Januari-Agustus 2024 sebesar US 340,23 juta. Negara asal terbesar impor jenis lembu yakni Australia.

"Impor binatang hidup jenis lembu itu secara bulanan turun 22,09%, sedangkan secara tahunan naik 44,09% dan secara kumulatif naik 40,22%," beber Pudji.

Simak juga Video: Ekonomi RI Tumbuh 5,11%, Jokowi: Didukung Investasi yang Masuk ke RI

[Gambas:Video 20detik]