JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Emmanuel Ebenezer (Noel) memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk.

Menurut dia, hal itu sudah disepakati oleh manajemen PT Sritex.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai owner PT Sritex," ujar Noel dalam siaran pers dikutip dari laman resmi Kemenaker, Rabu (30/10/2024).

Pada Senin (28/10/2024) lalu, Wamenaker Noel mengunjungi langsung pabrik PT Sritex yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Noel menyebut kunjungan itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah menyusul status pailit PT Sritex.

Ia menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil yang mati.

Sementara itu, Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyatakan pihaknya akan terus beroperasi dan berkomitmen untuk tidak menutup pabrik PT Sritex.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama dua tahun terakhir juga mengalami perbaikan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon.

Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Adapun perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Setelah dinyatakan pailit, manajemen PT Sritex menyatakan telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Manajemen mengungkapkan, upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil Sritex selama lebih dari setengah abad.

Selanjutnya, manajemen juga mengaku membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Emmanuel Ebenezer (Noel) memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk.

Menurut dia, hal itu sudah disepakati oleh manajemen PT Sritex.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai owner PT Sritex," ujar Noel dalam siaran pers dikutip dari laman resmi Kemenaker, Rabu (30/10/2024).

Pada Senin (28/10/2024) lalu, Wamenaker Noel mengunjungi langsung pabrik PT Sritex yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Noel menyebut kunjungan itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah menyusul status pailit PT Sritex.

Ia menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil yang mati.

Sementara itu, Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto menyatakan pihaknya akan terus beroperasi dan berkomitmen untuk tidak menutup pabrik PT Sritex.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama dua tahun terakhir juga mengalami perbaikan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Adapun pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon.

Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dengan demikian, putusan tersebut sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Adapun perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Setelah dinyatakan pailit, manajemen PT Sritex menyatakan telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Manajemen mengungkapkan, upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil Sritex selama lebih dari setengah abad.

Selanjutnya, manajemen juga mengaku membutuhkan dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan.

Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) melaporkan banyaknya aksi mogok kerja yang terjadi mengakibatkan gelombang PHK terhadap 44.000 pekerja. Ini merupakan jumlah pengurangan tenaga kerja bulanan terbesar sepanjang tahun.

Melansir dari CNN, Sabtu (26/10/2024), perkiraan pemangkasan ini berlaku untuk berbagai perusahaan yang sempat menghadapi aksi mogok kerja karena berbagai alasan di seluruh penjuru AS.

Sebagian besar dari 44.000 karyawan ter-PHK itu berasal dari pekerja Boeing yang sudah melakukan aksi mogok kerja selama lebih dari sebulan ini.

Sebagaimana diketahui, raksasa produsen pesawat Boeing belum lama ini melaporkan akan memangkas sekitar 10% karyawan mereka dalam beberapa bulan mendatang imbas aksi mogok kerja hingga kerugian yang dialami perusahaan selama lima tahun terakhir.

Aksi mogok kerja yang dilakukan serikat International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) yang beranggotakan 33.000 tersebut membuat lini produksi perusahaan terhenti hingga mengakibatkan banyak calon pelanggan jadi ragu untuk memesan pesawat dari Boeing.

Bahkan lembaga analis kredit Standard & Poor's mengatakan bahwa pemogokan yang telah menghentikan sebagian besar produksi pesawat komersial perusahaan mengakibatkan kerugian sekitar US$ 1 miliar atau Rp 15,57 triliun per bulan, dan kondisi inilah yang kemudian memaksa perusahaan melakukan pemangkasan.

Meski begitu, Biro Statistik Tenaga Kerja AS tersebut turut melaporkan surplus penyerapan tenaga kerja, di mana Oktober 2024 ini jumlah lapangan kerja yang dibuka masih lebih besar dari jumlah karyawan yang ter-PHK tadi.

"Kami sekarang tidak lagi melihat laporan negatif (jumlah karyawan ter-PHK lebih banyak dari pembukaan lapangan kerja) untuk Oktober," kata kepala ekonom di RSM, Joe Brusuelas, kepada CNN.

"Jadi, perkiraan kami total ada peningkatan 120.000 lapangan kerja, yang sudah bagus. Namun, kemungkinan besar akan mengecilkan laju penciptaan tenaga kerja yang sebenarnya dalam perekonomian," terangnya lagi.

Pekerja industri rokok tembakau menolak pemerintah membuat aturan turunan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Aturan turunan kebijakan tersebut akan berbentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK)

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP-RTMM), Sudarto, mengingatkan bahwa ancaman badai PHK juga akan menerpa Industri Hasil Tembakau (IHT), yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia yang mencapai lebih dari 6 juta tenaga kerja.

Apalagi menurutnya peraturan yang berkaitan dengan pertembakauan yang sangat menekan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dengan ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek sedang dikejar target penyelesaiannya akhir September ini.

"IHT ini adalah industri padat karya menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Seharusnya dipertahankan dan dilindungi dengan kebijakan yang baik. Ada jutaan pekerja yang terlibat di berbagai level dalam IHT, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang kecil. Hati-hati, potensi PHK bagi pekerja akan memperburuk kondisi ekonomi pekerja yang sudah sangat tertekan, apalagi baru adanya pengesahan PP 28/2024," ujar Sudarto, dalam keterangannya, Selasa (24/9/2024).

Perwakilan dari Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker Nikodemus, menanggapi bahwa jangan sampai pekerja jadi korban karena aturan yang tidak seimbang.

"Kami berharap jangan ada aturan yang tidak berpihak pada pekerja. Ketika ada aturan yang menekan, dan tidak mengatur secara ideal, maka salah satu pihak akan jadi korban. Maka, agar tidak ada korban, kita harus duduk bareng, Kemenkes bersama Kemenkeu, dan lintas kementerian lainnya agar pekerja dapat diberi perlindungan sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan," ujar Nikodemus

Nikodemus juga menekankan bahwa para pekerja harus diberi perlindungan, agar jangan sampai pekerja kehilangan martabat nya.

"Kami di Kemenaker akan terus hadir dan mem-back up, mempertahankan tenaga kerja. Kami ingin pekerja tidak menjadi korban aturan yang tidak seimbang" tambahnya.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menekankan bahwa selama ini industri hasil tembakau diatur oleh aturan fiskal dan non fiskal yang akhir-akhir ini sangat menghimpit.

"IHT ini adalah industri padat karya dan padat regulasi, ada 480 peraturan tingkat daerah hingga pusat yang mengelilingi kami. Bisa dibayangkan bahwa industri ini sangat tertekan. Nah, sekarang pemerintah melahirkan peraturan yang terus melarang. Mulai dari UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2024, dan sekarang Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Aturan ini akan menimbulkan masalah baru, pekerjanya mau dikemanakan?" tegas Henry.

Bisnis.com, JAKARTA - Qualcomm, perusahaan pembuat cip telpon pintar, berencana memberhentikan 226 pekerja di San Diego, California, Amerika Serikat (AS) pada akhir tahun, yang berdampak pada 16 fasilitas perusahaan di wilayah tersebut.

Dilansir dari TechCrunch, Jumat (20/9/2024), pemberhentian tersebut dikabarkan mulai berlaku pada minggu 12 November 2024.

PHK tersebut memengaruhi karyawan di 16 fasilitas di San Diego, termasuk kantor pusat perusahaan, yang memiliki kantor pusat keamanan siber. Tidak jelas apakah tim keamanan siber juga terpengaruh. Juru bicara Qualcomm menolak untuk mengatakannya saat ditanya oleh TechCrunch.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Qualcomm Kristin Stiles mengatakan bahwa perusahaan telah memposisikan untuk menjalankan strategi diversifikasi sebagai bagian dari kegiatan bisnis yang normal.

“Kami memprioritaskan dan menyelaraskan investasi, sumber daya, dan bakat kami untuk memastikan kami berada pada posisi yang optimal untuk memanfaatkan peluang diversifikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di depan kami,” kata Kristin.

Kabal PHK ini muncul kurang dari setahun sejak perusahaan memutuskan untuk memberhentikan 1.250 pekerja pada tahun lalu. Total pekerja yang dimiliki perusahaan saat itu sekitar 51.000. Artinya PHK berdampak pada 2,5 persen dari total pekerja yang dimiliki.

Sebelumnya, Qualcomm Technologies, Inc. memperkenalkan Snapdragon® 4s Gen 2 Mobile Platform yang dirancang untuk mempermudah akses 5G agar lebih mudah diakses. Teknologi tersebut sudah ada di smartphone Xiaomi.

Senior Vice President & General Manager Mobile Handsets Qualcomm Technologies Chris Patrick mengatakan Snapdragon 4s Gen 2 dilengkapi dengan penyempurnaan yang kaya fitur, termasuk kinerja CPU unggul untuk multitasking dan produktivitas hingga navigasi dual band untuk akurasi titik lokasi yang lebih baik.

Tidak hanya itu, Snapdragon 4s Gen 2 juga memiliki kualitas audio yang disempurnakan dengan kecerdasan buatan (AI), serta pengalaman gaming yang lebih lancar serta streaming video yang bertenaga.

“Snapdragon 4s Gen 2 Mobile Platform merupakan inovasi terkini yang menjadikan teknologi 5G lebih mudah diakses, sehingga lebih banyak orang dapat menjelajahi dunia dengan kecepatan jaringan seluler generasi kelima ini,” ujar Chris, dikutip Selasa (30/7/2024).