Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar fintechP2P lending atau pinjaman online (pinjol) legal dan berizin yang terbaru. Perusahaan-perusahaan dalam daftar tersebut beroperasi secara resmi dan ada dalam pengawasan OJK, sehingga pastikan peminjaman hanya dilakukan di perusahaan pinjol legal.

OJK mencatat ada sebanyak 98 perusahaan fintech yang berizin per 12 Juli 2024. Jumlah tersebut turun signifikan jika dibandingkan dengan periode 2020 yang sempat mencapai 157 perusahaan.

Berdasarkan catatan Bisnis, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau (Satgas PASTI) telah menemukan dan memblokir sebanyak 1.591 pinjol ilegal sepanjang Januari—Juni 2024.

Dengan demikian, OJK telah memblokir 8.271 pinjol ilegal sejak 2017 sampai dengan Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan pengaduan entitas ilegal sebanyak 8.633 pengaduan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2024.

Jumlah pengaduan tersebut meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.213 pengaduan dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 420 pengaduan.

Sebagai informasi, agar tidak terjebak dalam pinjol ilegal dan tidak aman, pengecekan legalitas pinjol dapat dilakukan melalui website OJK di menu statistik fintech, berikut tautan atau link-nya: https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx.

Berikut adalah 98 daftar pinjol berizin OJK yang berlaku sampai hari ini:

• AdaKami (adakami.id)
• 360 Kredi (360kredi.id)
• AdaKami (adakami.id)
• AdaModal (adamodal.co.id)
• AdaPundi (adapundi.com)
• Akseleran (akseleran.co.id)
• Aktivaku (aktivaku.com)
• Alami (p2p.alamisharia.co.id)
• Amartha (amartha.com)
• Ammana.id (ammana.id)
• Asetku (asetku.co.id)
• Avantee (avantee.co.id)
• AwanTunai (awantunai.co.id)
• BantuSaku (bantusaku.id)
• Batumbu (batumbu.id)
• Boost (myboost.co.id)
• Cairin (cairin.id)
• Cashcepat (cashcepat.id)
• Cicil (cicil.co.id)
• Crowde (Crowde.co)
• Crowdo (crowdo.co.id)
• Dana Syariah (danasyariah.id)
• DanaBagus (danabagus.id)
• danabijak (danabijak.com)
• Danacita (danacita.co.id)
• Danai.id (danai.id)
• Danain (danain.co.id)
• Danakini (danakini.co.id)
• Danamas (p2p.danamas.co.id)
• Danamerdeka (danamerdeka.co.id)
• Danarupiah (danarupiah.id)
• Doeku (doeku.id)
• Dompet Kilat (dompetkilat.co.id)
• Duha SYARIAH (duhasyariah.com)
• DUMI (minjem.com)
• Easycash (easycash.id)
• Edufund (edufund.co.id)
• Esta Kapital Fintek (estakapital.co.id)
• Ethis (ethis.co.id)
• Findaya (findaya.co.id)
• Finmas (finmas.co.id)
• FinPlus (finplus.co.id)
• Fintag (fintag.id)
• GandengTangan (gandengtangan.co.id)
• Gradana (gradana.co.id)
• iGrow (igrow.asia)
• IKI Modal (ikimodal.com)
• Indodana (indodana.id)
• Indofund.id (indofund.id)
• Indosaku (indosaku.id)
• Investree (investree.id)
• Invoila (invoila.co.id)
• Ivoji (ivoji.id)
• Julo (julo.co.id)
• KawanCicil (kawancicil.co.id)
• Klik Kami (klikkami.co.id)
• KlikA2C (klika2c.co.id)
• KlikCair (klikcair.com)
• klikUMKM (klikumkm.co.id)
• KoinP2P (koinp2p.com)
• Komunal (komunal.co.id)
• KrediFazz (kredifazz.id)
• Kredinesia (kredinesia.id)
• Kredit Pintar (kreditpintar.com)
• KREDITO (kredito.id)
• Kreditpro (kreditpro.id)
• KTA Kilat (pendanaan.com)
• Lahan Sikam (lahansikam.co.id)
• Lentera Dana Nusantara (lenteradana.co.id)
• Lumbungdana (lumbungdana.co.id)
• Maucash (maucash.id)
• Mekar (mekar.id)
• Modal Nasional (modalnasional.co.id)
• Modalku (modalku.co.id)
• ModalRakyat (modalrakyat.id)
• OVO Finansial (ovofinansial.com)
• Papitupi Syariah (papitupisyariah.com)
• Pinjam Gampang (kreditplusteknologi.id)
• Pinjam Modal (pinjammodal.id)
• Pinjam Yuk (pinjamyuk.co.id)
• PinjamanGO (pinjamango.co.id)
• PinjamDuit (pinjamduit.co.id)
• Pinjamwinwin (pinjamwinwin.com)
• Pintek (pintek.id)
• Pohondana (pohondana.id)
• qazwa.id (qazwa.id)
• Restock.ID (restock.id)
• Ringan (ringan.co.id)
• Rupiah Cepat (rupiahcepat.co.id)
• SamaKita (samakita.co.id)
• Samir (samir.co.id)
• Sanders One Stop Solution (sanders.co.id)
• Singa (singa.id)
• Solusiku (solusi-ku.id)
• Toko Modal (tokomodal.co.id)
• TrustIQ (trustiq.id)
• UangMe (uangme.id)
• Uatas (uatas.id)
• UKU (ukuindo.com)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah langkah menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pinjaman online (pinjol).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah yang di antaranya meminta penguatan hukum mengenai pinjol.

“Atas hal tersebut OJK telah dan terus melakukan upaya penguatan P2P lending dengan menerbitkan roadmap LPBBTI [layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi] 2023-2028,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara virtual, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan penyempurnaan ketentuan P2P lending melalui penguatan kelembagaan, manajemen risiko, serta tata kelola dan perlindungan konsumen. Upaya ini, menurut Agusman, juga mencakup penguatan dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM.

Kemudian, dia menyebut bahwa OJK sedang menyusun rancangan pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi industri PVML.

Penyusunan beleid tersebut merupakan amanat dari Undang-undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Hal itu dilakukan sebagai penyempurnaan pengaturan POJK yang berlaku tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang telah berlaku selama ini,” pungkas Agusman.

Berdasarkan catatan Bisnis, MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit terkait dengan pinjaman online pada 24 April 2024.

Dalam keputusan tersebut, MA meminta Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer (P2P) lending atau pinjol dapat beroperasi di Indonesia.

Lebih lanjut, MA juga memerintahkan Menkominfo untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.

“Memerintahkan tergugat IV [Menkominfo] untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi P2P lending atau pinjaman online,” imbuh MA dalam putusannya.