JAKARTA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menerima duplikat Bendera PusakaSang Saka Merah Putih di Balai Samudera Jakarta, Senin (5/8/2024). Penyerahan duplikat bendera pusaka tersebut diinisiasi dan diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada seluruh kepala daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. 

Acara dimulai dengan sambutan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para gubernur dan penjabat gubernur. 

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran para gubernur dan penjabat gubernur pada acara ini," ujar Yudian, Senin (5/8/2024).

Yudian juga menjelaskan tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 mengenai Program Paskibraka. BPIP bertanggung jawab untuk mendistribusikan bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Kementerian/Lembaga.

"Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 mengamanatkan duplikat bendera pusaka ini digunakan dalam waktu 10 tahun. Namun apabila sebelum 10 tahun terjadi kerusakan, dapat mengajukan pergantian secara tertulis ke BPIP," katanya.

"Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dijaga dengan sebaik-baiknya," ucapnya lagi.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan Presiden Republik Indonesia ke-5 yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Dia mengajak para peserta kegiatan untuk berkontemplasi sekaligus mengingatkan kembali akan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. 

"Bendera ini bukan sekadar kain, melainkan lambang dari perjuangan, pengorbanan dan cita-cita bangsa kita," ujar Megawati. 

Megawati juga menekankan pentingnya menyosialisasikan sejarah dan visi bangsa serta membiasakan untuk memulai dengan Salam Pancasila. 

"Pekikan 'Merdeka' menggambarkan perjuangan yang tidak pernah luntur di era kemerdekaan ini. Indonesia adalah negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat," katanya.

Selain itu, Megawati juga mengingatkan gotong royong, kekeluargaan dan Bhinneka Tunggal Ika sudah mulai luntur oleh anak bangsa sendiri. 

"Duplikat Sang Saka Merah Putih sebenarnya moral kita yang membuat negara lain memberikan hormat, karena menggambarkan nilai perjuangan dan kejuangan. Jaga dan berikan tempat yang layak," ucapnya.

Acara ini diakhiri dengan penyerahan duplikat bendera pusaka, teks proklamasi dan buku pendidikan Pancasila kepada seluruh kepala daerah. 

"Alhamdulillah, selaku Pj Gubernur Sultra saya tadi mendapat amanah untuk menerima duplikat bendera pusaka dari Kepala BPIP yang disaksikan Ibu Presiden RI ke-5. Ini merupakan momentum bersejarah bagi kita semua," ujar Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

"Bendera Pusaka tersebut akan disimpan dengan baik, dan selanjutnya akan diserahkan kepada putra/i terbaik Sultra yang tergabung dalam Paskibraka untuk dikibarkan pada saatnya," katanya.

Andap mengutarakan rasa bangganya dapat menghadiri acara tersebut.

"Penyerahan duplikat bendera pusaka ini merupakan momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita semua akan sejarah dan perjuangan bangsa. Ini juga menjadi dorongan bagi kita untuk terus berupaya menjaga keutuhan dan memajukan daerah masing-masing," kata Andap.

Acara penyerahan duplikat bendera pusaka ini diharapkan dapat mengokohkan semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air di kalangan masyarakat Indonesia, utamanya generasi muda.

Sebagai informasi, penyerahan duplikat bendera pusaka ini dibuat dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terakhir dilaksanakan pada tahun 1969. Bendera yang akan dibagikan tidak memiliki jahitan antara warna merah dan putih, sesuai dengan ketentuan tersebut.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Sekretaris Pengarah BPIP, anggota pengarah BPIP, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Wakil Kepala BPIP, para gubernur/pj gubernur dan Ketua Umum Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Yuslihayanti.

Editor: Donald Karouw

KENDARI, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto memberikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sultra Tahun 2025-2045. Penjelasan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra, Senin (29/7/2024). 

Adapun agenda utama pada rapat paripurna DPRD ini yakni penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sultra 2024 dan penjelasan gubernur mengenai ranperda tentang RPJPD Sultra 2025-2045.

Mengawali sambutan, Pj Gubernur Sultra memberikan penjelasan mengenai informasi program Presiden terpilih yang akan dituangkan ke dalam RPJPN dan RPJMN Indonesia.

"Ada 8 misi yang disebut Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat," ujarnya, Senin (29/7/2024).

Dia juga menekankan pentingnya RPJPD sebagai acuan utama bagi pembangunan di Sultra.

"RPJPD ini disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dan mengoptimalkan potensi daerah guna mencapai visi pembangunan tahun 2045, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan di Sulawesi Tenggara," katanya.

Lebih lanjut, Andap memaparkan sejumlah data penting yang menjadi dasar penyusunan RPJPD ini. Pertumbuhan ekonomi Sultra pada tahun 2023 sebesar 5,35 persen dan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,78 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian nasional pada tahun 2023 sebesar 5,02 persen dan pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,11 persen.

"Di sisi lain, capaian tingkat pengangguran terbuka Sultra pada Februari 2024 sebesar 3,22 persen dengan tingkat pendidikan penduduk yang bekerja paling banyak berpendidikan rendah sebesar 31,15 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar pertumbuhan ekonomi bukan hanya pertumbuhan yang menciptakan peluang ekonomi baru, melainkan memastikan kesempatan yang sama untuk semua laposan masyarakat," kata Andap.

Isu yang menjadi atensi dalam perumusan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJPD Sultra tahun 2025-2045 yakni :

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif;
2. Penurunan angka kemiskinan;
3. Pengurangan ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah;
4. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja;
5. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
6. Optimalisasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang lainnya;
7. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Mitigasi bencana menuju pembangunan berkelanjutan.

"Isu strategis ini perlu disikapi bersama melalui langkah-langkah strategis yang terarah dan terukur melalui perumusan arah kebijakan pembangunan yang tepat agar berbagai isu yang menjadi dapat teratasi dengan baik, holistik, komprehensif dan integral," ucapnya.

Pj Gubernur Sultra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan keunggulan lokal, inovasi, dan daya saing daerah.

"Semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan berperan aktif sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya pemberdayaan segenap lapisan masyarakat sebagai langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Program pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan perkotaan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan.

"Dengan adanya RPJPD yang holistik, komprehensif dan integral ini, diharapkan Sulawesi Tenggara dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakatnya," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAYAPURA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40 Tahun 2024 di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura Papua, Selasa (23/7/2024). Peringatan HAN tahun ini mengusung tema 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju'.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan tanggung jawab untuk melindungi mereka.

Pj Gubernur Papua Muhammad Rumasukun mengatakan, peringatan HAN merupakan momentum penting untuk mengingatkan seluruh pihak akan tanggung jawab dalam melindungi dan meningkatkan kesadaran anak-anak Indonesia.

Selanjutnya, Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) Tri Tito Karnavian mengatakan pentingnya perlindungan dan pendidikan anak-anak sebagai fondasi kemajuan bangsa.

Selain itu, dalam acara ini juga disampaikan berbagai aspirasi dan harapan anak Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Harapan ini disampaikan 38 perwakilan Forum Anak Indonesia. Momen ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berpartisipasi aktif dan menyampaikan pandangan mereka secara langsung.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak-anak juga dilaksanakan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu anak-anak yang berprestasi untuk terus mengembangkan potensi mereka.

Puncak acara dimeriahkan dengan tarian kolosal 'Tari Pergaulan' Papua yang menunjukkan kekayaan budaya dan semangat kebersamaan masyarakat Papua. 

Pada acara ini, Presiden Jokowi tidak berpidato seperti kegiatan kenegaraan lainnya.

"Ini harinya anak-anak untuk bermain dan bersenang-senang," ujar Jokowi.

"Penting untuk kita persiapkan anak-anak Indonesia menjadi generasi penerus yang cerdas, berwawasan luas dan berkarakter kuat," kata Presiden.

Di lokasi yang sama, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan apresiasinya terhadap acara yang penuh makna ini. 

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-40 kepada seluruh anak-anak Indonesia. Melalui tema 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju', mari kita rayakan HAN dengan berbagai kegiatan positif, kreatif, bermakna dan partisipatif dari anak untuk anak,” ucapnya.

“Semoga peringatan HAN dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk terus memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak anak-anak Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat,” kata Andap.

Sebagai informasi, pemilihan Papua sebagai lokasi puncak acara didasari pada nilai edukatif yang tinggi serta secara historis Papua sebagai tempat pertama kali peringatan HAN Tahun 1984, bersamaan dengan dimulainya program wajib belajar 6 tahun di Indonesia.

Dalam peringatan puncak HAN tahun 2024 ini turut hadir dalam acara ini Ketua Pj TP PKK Sultra Wa Ode Munanah Asrun Lio, serta anak-anak berprestasi perwakilan dari Provinsi Sultra, Nabiel Musyarraf dan Anugrah Nur Isnain.

Editor: Donald Karouw