Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar memasuki tahap baru dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Proyek ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah yang semakin serius sekaligus menyediakan sumber energi terbarukan bagi masyarakat.

Asisten Deputi pada Kemenko Marves, Ridha Yasser, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik berbasis teknologi ramah lingkungan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kedaruratan sampah,” ujarnya.

Proyek ini, yang ditujukan untuk mengurangi volume sampah hingga 80 persen, akan menggunakan teknologi Waste to Energy (WtE). Dengan kapasitas 1.300 ton/hari dan dua jalur pembakaran berkapasitas 2x650 ton/hari, proyek ini tidak hanya berfungsi untuk mengelola sampah tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung Indonesia dalam mencapai target netral karbon.

Penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dan konsorsium internasional yang melibatkan SUS Shanghai Holding Limited, Shanghai SUS Environment Co.Ltd, dan PT Grand Puri Indonesia, menandai komitmen kedua belah pihak dalam menyukseskan proyek ini.

Jiao Xue Jun, CTO SUS Environment, menyampaikan bahwa perusahaan mereka akan memanfaatkan keunggulan teknologi dan manajemen untuk memastikan efisiensi dalam pembangunan dan operasi proyek.

“Kami berharap proyek ini akan memberikan dorongan baru bagi perkembangan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

Diharapkan proyek PLTSa ini akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026 dan menjadi contoh penting dalam pengelolaan sampah di Indonesia serta kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, selama fase pembangunan, proyek ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat, berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal.

Dengan inisiatif ini, diharapkan kolaborasi antara China dan Indonesia di bidang energi hijau dan perlindungan lingkungan dapat semakin diperkuat, memberikan dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan banyak lembaga di dunia yang menyediakan anggaran cukup besar untuk pendanaan yang bersifat berkelanjutan atau pendanaan hijau.

"Green Economy ini juga ada pendanaan yang disediakan oleh Amerika Serikat dan Investment Banking. Sementara Jepang ada yang namanya Just Energy Transition Partnership (JETP)," ujar Airlangga dalam acara "Green Initiative Confrence 2024", di Jakarta, Selasa (24/9).

Airlangga menyebut, Indonesia telah menyiapkan beberapa inisiatif untuk mendapatkan pendanaan dari beberapa negara dan lembaga pendanaan internasional yang fokus pada lingkungan. Beberapa negara dan lembaga pendanaan internasional berminat untuk menanamkan dananya di Indonesia.

"Mereka sangat minat adalah geotermal, yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa)," ujarnya.

Airlangga mengatakan, sampai dengan saat ini Indonesia baru memiliki satu proyek PLTSa. Menurut dia, terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan proyek PLTSa di Indonesia salah satunya adalah terkait dengan biaya penanganan sampah.

"Tipping fee yang menjadi kewajiban pemerintah daerah jadi tantangan ataupun menjadi persoalan yang harus diselesaikan," ujarnya.

Selain mengenai biaya penanganan sampah, permasalahan lainya adalah mengenai kesepakatan harga antara pembangkit listrik dengan pembeli yaitu PT PLN.

"Kemudian perjanjian kontrak yang diambil oleh PLN yang tentunya akan lebih mahal daripada brown energy. Jadi ini beberapa tantangan yang harus diselesaikan," ucapnya.