Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap potensi penggantian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang akan pensiun dini untuk dialihkan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama BRIN, Suparman mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi PLTU yang akan pensiun dini dan cocok untuk pembangunan PLTN dengan syarat kapasitas nya sesuai dengan reaktor yang digunakan.

"Jadi reaktor yang akan digunakan itu adalah reaktor yang temperaturnya tinggi, maksimal sekarang itu 500 megawatt [MW] PLTU yang bisa kita repowering kan, 300 MW pun bisa 100 MW apalagi bisa," kata Suparman saat ditemui Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Suparman menyebutkan saat ini belum ada negara manapun yang mengubah PLTU menjadi PLTN. Namun, dia tak memungkiri kemungkinan itu besar terjadi lantaran sudah banyak kebijakan penggantian batu bara menjadi nuklir.

"Artinya kita bisa melakukan penggantian PLTU dengan PLTN, reaktornya boiler dari PLTU kita ganti dengan reaktor nuklir. Yang lain seperti turbin, generator itu masih bisa kita pakai, artinya tidak mubazir kalo umpamanya PLTU diganti, yg lain mash bisa digunakan," tuturnya.

Kendati demikia, dia menegaskan untuk melakukan pengalihan dari PLTU menjadi PLTN juga harus melihat dari sisi ukuran dan posisi lokasi. Pemilihan lokasi untuk pembangunan PLTN sangat selektif.

"Lokasi itu harus tidak boleh tsunami, gempa besar, tidak boleh ada patahan pergerakan tanah, jadi kita harus lihat, tidak semua PLTU bisa, karena ada persyaratan lokasi harus layak," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia, Anhar Riza Antariksawan mengatakan pertimbangan lokasi PLTN membutuhkan 70 kriteria yang harus dipenuhi dan melibatkan lembaga International Atomic Energy Agency (IAEA).

Namun, Anhar menilai Indonesia harus segera bergerak untuk memulai transisi dari batu bara ke nuklir. Apalagi, dari negara G20 maupun G7 hanya Indonesia yang belum memiliki PLTN.

"Kondisi dunia dan semua sekarang memperhitungkan untuk nuklir karena memang nggak ada cara lain kalau kita sekali lagi committed terhadap lingkungan dan kedaulatan energi," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak merespon wacana bakal 'diistirahatkanya' (passed out) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. PLTU yang terletak di Cilegon, Banten ini, dianggap menjadi salah satu penyebab polusi di Daerah Khusus Jakarta.

Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung hal itu. Ali mengetahui PLTU dituding sebagai sumber polutan utama. Tekanan untuk segera menutup PLTU batubara semakin kencang tahun lalu saat kemarau panjang yang berdampak pada 'gelapnya' langit Jakarta. PLTU terdekat, yakni PLTU Suralaya dapat sorotan lebih.

Tapi apakah pandangan itu tepat dalam kondisi saat ini? Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, jelas Ali, bisa dikatakan tetap menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.

Ia melanjutkan, transisi energi ini penting dan harus dijalankan secara adil, berimbang dan berkelanjutan. Transisi energi seiring sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan.

"Bahwa, dalam jangka panjang, pemanfaatan batubara untuk listrik harus diminimalkan, itu betul dan saya setuju. Namun itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (pemerintah, PLN & swasta) untuk menyediakan substitusinya dan menjamin kehandalan pasukan listrik nasional. Terkait itu, saya kira co-firing biomassa di PLTU batubara menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan, termasuk di PLTU Suralaya," kata Direktur Eksekutif CESS kepada Republika.co.id, belum lama ini.

Sebelumnya Luhut menyebut PLTU Suralaya sebagai penyebab polusi Jakarta. Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

PLTU Sudah beroperasi....

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Sehingga imbasnya ke berbagai hal. Termasuk pengeluaran. Menurut dia, pemerintah mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan akibat penyakit dari polusi udara tersebut.

Langkah lainnya, seperti sudah ia singgung di atas, yakni terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Lalu pabrik-pabrik di sekitar Jakarta akan dikasih sensor. Sehingga bisa mengetahui gas apa yang dikeluarkan.

"Dioksin atau apa semacamnya. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita rame-rame. Kita tidak ada pilihan, kalau mau sehat, ya lakukan," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menambahkan. Pertama-tama, kata Arifin, perlu dilihat masa operasinya. Lalu dampak yang ditimbulkan.

Ia mengaku melintasi wilayah udara PLTU tersebut. "Itu kan memang berat emisinya di daerah sana, daerah cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede. Kemarin yang kita sempat makan siang itu kan di Sulawesi, tapi kan karena Sulawesi tidak dekat Jakarta kan tidak kelihatan," ujar Menteri ESDM.

Meski demikian, jika pensiun dini, tentu harus ada energi penggantinya. Pastinya harus energi yang lebih bersih. Menurut Arifin di potensi energi terbarukan di Pulau Jawa belum cukup untuk menopang semuanya.

"Harus ada sambungan dari Sumatera. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya tidak kan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Intinya, perlu adanya pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk pasokan listrik yang dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya pensiun dini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak merespon wacana bakal 'diistirahatkanya' (passed out) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. PLTU yang terletak di Cilegon, Banten ini, dianggap menjadi salah satu penyebab polusi di Daerah Khusus Jakarta.

Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung hal itu. Ali mengetahui PLTU dituding sebagai sumber polutan utama. Tekanan untuk segera menutup PLTU batubara semakin kencang tahun lalu saat kemarau panjang yang berdampak pada 'gelapnya' langit Jakarta. PLTU terdekat, yakni PLTU Suralaya dapat sorotan lebih.

Tapi apakah pandangan itu tepat dalam kondisi saat ini? Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, jelas Ali, bisa dikatakan tetap menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.

Ia melanjutkan, transisi energi ini penting dan harus dijalankan secara adil, berimbang dan berkelanjutan. Transisi energi seiring sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan.

"Bahwa, dalam jangka panjang, pemanfaatan batubara untuk listrik harus diminimalkan, itu betul dan saya setuju. Namun itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (pemerintah, PLN & swasta) untuk menyediakan substitusinya dan menjamin kehandalan pasukan listrik nasional. Terkait itu, saya kira co-firing biomassa di PLTU batubara menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan, termasuk di PLTU Suralaya," kata Direktur Eksekutif CESS kepada Republika.co.id, belum lama ini.

Sebelumnya Luhut menyebut PLTU Suralaya sebagai penyebab polusi Jakarta. Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

PLTU Sudah beroperasi....

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Sehingga imbasnya ke berbagai hal. Termasuk pengeluaran. Menurut dia, pemerintah mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan akibat penyakit dari polusi udara tersebut.

Langkah lainnya, seperti sudah ia singgung di atas, yakni terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Lalu pabrik-pabrik di sekitar Jakarta akan dikasih sensor. Sehingga bisa mengetahui gas apa yang dikeluarkan.

"Dioksin atau apa semacamnya. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita rame-rame. Kita tidak ada pilihan, kalau mau sehat, ya lakukan," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menambahkan. Pertama-tama, kata Arifin, perlu dilihat masa operasinya. Lalu dampak yang ditimbulkan.

Ia mengaku melintasi wilayah udara PLTU tersebut. "Itu kan memang berat emisinya di daerah sana, daerah cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede. Kemarin yang kita sempat makan siang itu kan di Sulawesi, tapi kan karena Sulawesi tidak dekat Jakarta kan tidak kelihatan," ujar Menteri ESDM.

Meski demikian, jika pensiun dini, tentu harus ada energi penggantinya. Pastinya harus energi yang lebih bersih. Menurut Arifin di potensi energi terbarukan di Pulau Jawa belum cukup untuk menopang semuanya.

"Harus ada sambungan dari Sumatera. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya tidak kan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Intinya, perlu adanya pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk pasokan listrik yang dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya pensiun dini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan daftar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara yang segera pensiun. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi ada 13 PLTU dipensiunkan.

Jumlah tersebut di luar yang ada di Cirebon.

"Nah rangkuman bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon. Nah Cirebon ini masuk ke beyond 2030. Jadi sebetulnya Cirebon juga direncanakan. Tetapi setelah 2030 pembahasannya gitu," ujar Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sementara PLTU Suralaya dan PLTU Paiton sudah termasuk dalam 13 daftar tersebut. Eniya menjelaskan perlu ada skenario dan roadmap yang jelas, serta syarat-syarat tertentu untuk melakukan pensiun dini PLTU.

"Nah kalau yang sekarang dibahas itu yang kayak Suralaya, Paiton. Itu termasuk di dalam 13 list itu. Kayak Ombilin di Sumatera. Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa tuh," terang Eniya.

Namun, Eniya menambahkan, tidak semua negara di Asia setuju melakukan program itu. Hal tersebut berdasarkan kunjungannya dengan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dengan pertemuan 20 negara.

Ia mencontohkan Filipina yang enggan menyuntik mati PLTU, sementara Vietnam baru akan mencontoh Indonesia.

"Saya baru balik dari APEC. APEC ini berapa country ya? 20 lebih ya? Nah itu juga ada beberapa negara yang saling bertanya itu kita di ASEAN. Jadi saling bertanya di wilayah ASEAN ini kalau masalah coal retirement gimana. Kalau Filipina menolak. Tapi kalau Vietnam itu baru akan mencontoh Indonesia," papar Eniya

Menurut Eniya, Vietnam berencana melakukan pensiun dini PLTU batu baru sebesar 100 megawatt.

"Jika Indonesia melakukan coal retirement yang 660. Mereka saya tanya, Vietnam berapa rencana coal retirement-nya? 100 mega. Jadi kecil, lebih kecil dari kita," tutur Eniya.