REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membidik peta jalan untuk pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) selesai pada September 2024. Diketahui terdapat 13 PLTU yang akan dipensiunkan sebelum 2030.

“September, sebulan dari sekarang. Marves (Kementerian Kemaritiman dan Investasi) meminta saya dua minggu (sudah jadi), tapi saya minta harus ada Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara),” ujar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui setelah menghadiri EV Conversion Forum 2024, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Eniya menjelaskan, peta jalan tersebut dibutuhkan untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan sebelum 2030 dan setelah 2030. Adapun PLTU yang ditargetkan akan dipensiunkan sebelum 2030, yakni sebanyak 13 PLTU. Angka sebanyak 13 PLTU tersebut diperoleh dari hasil analisis terkait berapa banyak PLTU yang dapat dipensiundinikan guna mendukung ambisi Indonesia untuk mewujudkan net zero emission (NZE).

PLTU yang akan dipensiunkan dini, kata Eniya, adalah PLTU yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Pada Pasal 3 ayat (4) huruf b, terdapat persyaratan pengembangan PLTU, seperti terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, terdapat syarat berupa komitmen melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35 persen dalam jangka waktu 10 tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran Energi Terbarukan.

“Kalau emisinya polluted (kotor) banget, maka memenuhi kriteria untuk dipensiunkan,” ujar Eniya.

Selain itu, juga terdapat syarat berupa beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak merespon wacana bakal 'diistirahatkanya' (passed out) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. PLTU yang terletak di Cilegon, Banten ini, dianggap menjadi salah satu penyebab polusi di Daerah Khusus Jakarta.

Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung hal itu. Ali mengetahui PLTU dituding sebagai sumber polutan utama. Tekanan untuk segera menutup PLTU batubara semakin kencang tahun lalu saat kemarau panjang yang berdampak pada 'gelapnya' langit Jakarta. PLTU terdekat, yakni PLTU Suralaya dapat sorotan lebih.

Tapi apakah pandangan itu tepat dalam kondisi saat ini? Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, jelas Ali, bisa dikatakan tetap menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.

Ia melanjutkan, transisi energi ini penting dan harus dijalankan secara adil, berimbang dan berkelanjutan. Transisi energi seiring sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan.

"Bahwa, dalam jangka panjang, pemanfaatan batubara untuk listrik harus diminimalkan, itu betul dan saya setuju. Namun itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (pemerintah, PLN & swasta) untuk menyediakan substitusinya dan menjamin kehandalan pasukan listrik nasional. Terkait itu, saya kira co-firing biomassa di PLTU batubara menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan, termasuk di PLTU Suralaya," kata Direktur Eksekutif CESS kepada Republika.co.id, belum lama ini.

Sebelumnya Luhut menyebut PLTU Suralaya sebagai penyebab polusi Jakarta. Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

PLTU Sudah beroperasi....

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Sehingga imbasnya ke berbagai hal. Termasuk pengeluaran. Menurut dia, pemerintah mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan akibat penyakit dari polusi udara tersebut.

Langkah lainnya, seperti sudah ia singgung di atas, yakni terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Lalu pabrik-pabrik di sekitar Jakarta akan dikasih sensor. Sehingga bisa mengetahui gas apa yang dikeluarkan.

"Dioksin atau apa semacamnya. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita rame-rame. Kita tidak ada pilihan, kalau mau sehat, ya lakukan," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menambahkan. Pertama-tama, kata Arifin, perlu dilihat masa operasinya. Lalu dampak yang ditimbulkan.

Ia mengaku melintasi wilayah udara PLTU tersebut. "Itu kan memang berat emisinya di daerah sana, daerah cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede. Kemarin yang kita sempat makan siang itu kan di Sulawesi, tapi kan karena Sulawesi tidak dekat Jakarta kan tidak kelihatan," ujar Menteri ESDM.

Meski demikian, jika pensiun dini, tentu harus ada energi penggantinya. Pastinya harus energi yang lebih bersih. Menurut Arifin di potensi energi terbarukan di Pulau Jawa belum cukup untuk menopang semuanya.

"Harus ada sambungan dari Sumatera. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya tidak kan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Intinya, perlu adanya pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk pasokan listrik yang dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya pensiun dini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak merespon wacana bakal 'diistirahatkanya' (passed out) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. PLTU yang terletak di Cilegon, Banten ini, dianggap menjadi salah satu penyebab polusi di Daerah Khusus Jakarta.

Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung hal itu. Ali mengetahui PLTU dituding sebagai sumber polutan utama. Tekanan untuk segera menutup PLTU batubara semakin kencang tahun lalu saat kemarau panjang yang berdampak pada 'gelapnya' langit Jakarta. PLTU terdekat, yakni PLTU Suralaya dapat sorotan lebih.

Tapi apakah pandangan itu tepat dalam kondisi saat ini? Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, jelas Ali, bisa dikatakan tetap menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali). PLTU Suralaya memiliki kapasitas pembangkit sebesar 3.400 Megawatt (MW) yang terdiri dari Unit 1-7. Unit 1-4 memiliki kapasitas total sebesar 1.600 MW, dan Unit 5-7 memiliki kapasitas total sebesar 1.800 MW.

Ia melanjutkan, transisi energi ini penting dan harus dijalankan secara adil, berimbang dan berkelanjutan. Transisi energi seiring sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional, termasuk sektor ketenagalistrikan.

"Bahwa, dalam jangka panjang, pemanfaatan batubara untuk listrik harus diminimalkan, itu betul dan saya setuju. Namun itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara (pemerintah, PLN & swasta) untuk menyediakan substitusinya dan menjamin kehandalan pasukan listrik nasional. Terkait itu, saya kira co-firing biomassa di PLTU batubara menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan, termasuk di PLTU Suralaya," kata Direktur Eksekutif CESS kepada Republika.co.id, belum lama ini.

Sebelumnya Luhut menyebut PLTU Suralaya sebagai penyebab polusi Jakarta. Ia menerangkan saat ini indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 170 sampai 200. Menurutnya, keadaan demikian harus segera dicarikan solusinya. Pasalnya bisa mengakitkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area jadi seperti ganjil genap mungkin kita lagi exercise juga. Supaya itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap," kata Luhut saat ditemui di acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (14/8/2024).

PLTU Sudah beroperasi....

PLTU Suralaya, kata dia, sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait bakal mengkaji rencana suntik mati PLTU yang menjadi tulang punggung listrik di Jawa ini. Ia menegaskan itu semata-mata demi udara yang lebih bersih.

Sehingga imbasnya ke berbagai hal. Termasuk pengeluaran. Menurut dia, pemerintah mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya pengobatan akibat penyakit dari polusi udara tersebut.

Langkah lainnya, seperti sudah ia singgung di atas, yakni terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Lalu pabrik-pabrik di sekitar Jakarta akan dikasih sensor. Sehingga bisa mengetahui gas apa yang dikeluarkan.

"Dioksin atau apa semacamnya. Karena itu semua berbahaya untuk kesehatan. Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita rame-rame. Kita tidak ada pilihan, kalau mau sehat, ya lakukan," ujar Luhut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menambahkan. Pertama-tama, kata Arifin, perlu dilihat masa operasinya. Lalu dampak yang ditimbulkan.

Ia mengaku melintasi wilayah udara PLTU tersebut. "Itu kan memang berat emisinya di daerah sana, daerah cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede. Kemarin yang kita sempat makan siang itu kan di Sulawesi, tapi kan karena Sulawesi tidak dekat Jakarta kan tidak kelihatan," ujar Menteri ESDM.

Meski demikian, jika pensiun dini, tentu harus ada energi penggantinya. Pastinya harus energi yang lebih bersih. Menurut Arifin di potensi energi terbarukan di Pulau Jawa belum cukup untuk menopang semuanya.

"Harus ada sambungan dari Sumatera. Tapi itu kan kita harus lakukan bertahap, jadi kalau gak ada infrastruktur transmisi ya tidak kan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Intinya, perlu adanya pembangunan jaringan transmisi kelistrikan Jawa-Sumatera terlebih dahulu untuk pasokan listrik yang dari energi bersih. Terutama sebelum PLTU Suralaya pensiun dini.