REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Perumnas mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai senilai Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dana PMN tersebut akan diperuntukkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan beberapa proyek perumahan rakyat yang tersebar di beberapa kota, terutama pada area-area dimana terdapat backlog perumahan.

"Suntikan dana berupa PMN tunai diperlukan Perumnas untuk menjalankan penugasan pemerintah," ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Perumnas, lanjut Budi, merupakan satu-satunya BUMN pengembang untuk membangun dan menyediakan kawasan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta berperan strategis dalam pengurangan jumlah backlog perumahan nasional. Budi mengatakan Perumnas pun memiliki misi sosial berupa penyediaan rumah terjangkau dimana minimal 20 persen dari unit di setiap proyek dialokasikan khusus untuk subsidi.

"Pengajuan PMN tunai sebesar Rp 1 triliun ini akan kami pergunakan untuk melanjutkan persediaan yang ada, sehingga memang fokus Perumnas ke depannya adalah menyelesaikan proyek existing menjadi kawasan perumahan yang layak huni bagi masyarakat," ucap Budi.

Budi menyampaikan secara keseluruhan suntikan dana pengajuan PMN 2025 ditujukan untuk menyelesaikan pembangunan hunian sebanyak 3.180 unit, yang terdiri atas perumahan terintegrasi transportasi umum, persedian kluster baru atau extension, dan persedian kavling di Jabodetabek, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pembangunan rumah susun Milenial Kemayoran. Budi menyebut Perumnas sebagai korporasi tentunya tidak bergerak sendiri dalam memenuhi berbagai program penyediaan hunian masyarakat dan mengurangi angka backlog kebutuhan hunian di Indonesia.

"Diperlukan keterlibatan pemerintah dan peran serta seluruh stakeholder untuk mengakselerasi penyelesaian pembangunan hunian tersebut," ucap Budi.

Budi menegaskan komitmen Perumnas dalam mengoptimalkan perannya sebagai pengembang hunian masyarakat dan terus berupaya untuk bertransformasi dengan melakukan penguatan model bisnis. Budi menyebut hal ini selaras dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yaitu pada kebijakan pengadaan tanah melalui revitalisasi rumah susun eksisting dan kerja sama pengembangan lahan idle milik pemerintah, BUMN, atau Bank Tanah.

"Bersamaan dengan itu pula, turut dilakukan kebijakan refinancing dan kebijakan produk yang memfokuskan pengembangan hunian diantaranya adalah yang terintegrasi dengan transportasi," sambung Budi.

Budi menambahkan tujuan penggunaan PMN untuk pembangunan di lahan atau lroyek pada area-area terdapat backlog perumahan, pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan, termasuk sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya jual Perumnas, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, serta penyelesaian persediaan.

"Dengan dana PMN tunai sebesar Rp 1 triliun ini, kami yakin dapat memberikan hasil yang positif tidak hanya bagi Perumnas, melainkan secara paralel juga berdampak positif bagi masyarakat melalui penyediaan perumahan dan lapangan pekerjaan," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2025 sebesar Rp 1 triliun. Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan dana tersebut bertujuan memperkuat permodalan dalam pemenuhan modal kerja untuk penugasan pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Perumnas mengajukan PMN tunai 2025 sebesar Rp 1 triliun dengan klasifikasi PMN dalam menjalankan penugasan," ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Budi memerinci penggunaan PMN akan digunakan untuk pembangunan di lahan pada area backlog, perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum, pengembangan ekosistem kawasan, menstimulus pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar, dan penyelesaian persediaan yang dimiliki oleh Perumnas.

"Alokasi unit yang akan dibangun (dari PMN Rp 1 triliun) itu 3.180 unit dengan rincian 2.600 rumah tapak dan 580 rumah susun," ucap Budi.

Budi menyampaikan 3.180 unit tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari Jabodetabek sebanyak 702 unit, Sumatera dengan 424 unit, Jawa Tengah dengan 814 unit, Jawa Timur sebanyak 51 unit, dan pembangunan rumah susun milenial Kemayoran sebanyak 580 unit.

Budi berharap langkah Perumnas dapat membantu mengurangi tingkat backlog yang berdasarkan data Susenas 2023 masih terjadi backlog sebesar 9,9 juta unit. "Kalau kita lihat, pertumbuhan rumah tangga baru mencapai 800 ribu per tahun. Hal ini tentu menambah jumlah backlog di Indonesia," kata Budi.