Amerika Serikat (AS) sedang mengadakan pemilihan presiden untuk menentukan siapa pemimpin negara itu selama empat tahun ke depan. Calonnya adalah dari Partai Republik Donald Trump dan Partai Demokrat Kamala Harris.

Hasil awal sementara, Trump terhitung unggul berdasarkan proyeksi media AS. Sejauh ini Kamala Harris memeroleh 27 suara elektoral, sementara Donald Trump sudah memeroleh 99 suara elektoral.

Di luar itu, ternyata untuk menjadi Presiden AS dibutuhkan biaya yang sangat besar terutama untuk keperluan kampanye. Tidak heran baik dari kubu Demokrat yang mengusung Harris maupun dari kubu Republik yang mengusung Trump harus mengeluarkan biaya hingga triliunan rupiah.

Melansir dari CNBC TV18, Rabu (6/11/2024), biaya pemilihan presiden AS sejak 2000 hingga 2024 tercatat meroket hingga 115%. Kondisi ini menunjukkan bagaimana persaingan menjadi orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu kian memanas dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data terakhir, pengeluaran untuk kebutuhan pilpres tahun ini diproyeksikan mencapai US$ 5,51 miliar atau setara dengan Rp 87,36 triliun. Namun jumlah ini masih belum melewati rekor biaya kampanye pilpres terbesar sepanjang sejarah AS yang terjadi pada 2020 lalu sebesar US$ 7,72 miliar atau Rp 122,4 triliun.

Kenaikan biaya kampanye pilpres AS sebagian terjadi karena adanya peralihan gaya hidup masyarakat ke platform digital, yang memungkinkan kandidat menjangkau khalayak yang lebih luas namun dengan biaya yang lebih mahal.

Untuk tahun ini, sebagian besar dana kampanye Kamala Harris dan Donald Trump berasal dari sumbangan politik dari berbagai sumber seperti melalui Political Action Committees (PAC), kampanye digital, dan penggalangan dana dari tokoh-tokoh ternama AS.

Secara rinci pada 2024, kandidat Demokrat Kamala Harris berhasil mengumpulkan lebih dari US$ 906 juta (Rp 14,36 triliun) hingga 30 September lalu. Sebagian besar dana ini terkumpul berkat donatur kecil dan kontributor besar yang mendukung kampanyenya sejak Biden lengser.

Kemudian dari kelompok di luar itu telah menambahkan dana kampanye Harris sebesar US$ 359 juta (Rp 6,26 triliun) lagi. Dengan begitu total pendanaannya menjadi lebih dari US$ 1,27 miliar (Rp 20,13 triliun) dengan hampir 56% dananya berasal dari sumbangan besar.

Sedangkan Partai Republik Donald Trump tercatat mengumpulkan lebih sedikit sumbangan dana kampanye. Di mana tim kampanye-nya mengumpulkan US$ 367,1 juta (Rp 5,82 triliun) dan kelompok luar menyumbang US$ 572,8 juta (Rp 9,08 triliun) lagi.

Sehingga total sumbangan dana kampanye yang diterima Trump menjadi hampir US$ 940 juta atau Rp 14,9 triliun. Namun dapat dikatakan bahwa Trump sangat bergantung karena sebagian besar pendukung yang sangat kaya, dengan kontribusi besar mencapai lebih dari 68% dananya.

Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung bertanya ke Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) terkait komitmennya membangun 'Disneyland'. Proyek itu awalnya dijanjikan akan dibangun di Cikarang, namun tidak terwujud dan sekarang dijanjikan akan dibangun di Jakarta.

"Dulu pada 2018 Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu?" tanya Pramono dalam Debat Kedua Pilkada Jakarta yang dilihat virtual, Minggu (27/10/2024).

Menjawab itu, Ridwan Kamil bicara soal pemimpin yang baik adalah yang mau berimajinasi. Meski dalam perjalanannya ada yang berhasil, ada juga yang gagal.

"Tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi," ucap Ridwan Kamil.

Soal Disneyland di Cikarang yang belum terwujud, Ridwan Kamil bicara soal political will dan deal bisnis yang tidak sejalan.

"Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang iya dalam political will-nya, tapi bisnis dealnya mungkin tidak masuk dan sebagainya tapi yang penting itu berusaha karena seburuk-buruknya pemimpin itu adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam untuk aman cari pemilihan di 5 tahun selanjutnya," katanya.

Menurut Ridwan Kamil, 'Disneyland' di Kepulauan Seribu sangat memungkinkan untuk mengumpulkan devisa. Ia mengaku sudah bertemu dengan beberapa pihak terkait usulan membuat zona ekonomi di sana.

"Jakarta ini sangat konkret karena kunjungan wisata di Kepulauan Seribu sangat sedikit. Kami mengusulkan ada kawasan spesial ekonomic zone, saya sudah bertemu dengan beberapa pihak yang menyatakan sangat visible sehingga devisa bisa datang," imbuhnya.

Terkait penamaannya 'Disneyland' agar dimengerti oleh pihak-pihak internasional saja.

"Kelasnya nggak bisa kelas Ancol lagi, maka bahasa ke publik yang mudah disampaikan adalah naik kelas dari kelasnya Ancol menjadi kelas dunia. Bahasa destinasi global kelas dunia universal studio, Disneyland, itulah yang bahasanya akan dimengerti oleh pihak-pihak internasional," pungkasnya.

Lembaga advokasi dan pengawasan publik, Public Citizen, menyebut hampir setengah dana sumbangan kampanye yang digunakan dalam Pemilu di Amerika Serikat (AS) 2024 berasal dari sejumlah perusahaan Kripto. Tidak tanggung-tanggung, total nilai yang digelontorkan perusahaan-perusahaan ini mencapai triliunan rupiah.

Laporan penyaluran dana kampanye Public Citizen ini didasarkan pada data yang disediakan oleh lembaga transparansi pemerintahan OpenSecrets. Sehingga data yang didapat dan digunakan sudah memiliki kredibilitasnya sendiri.

Melansir dari coindesk, Jumat (23/8/2024), Public Citizen melaporkan total dana sumbangan dari sejumlah perusahaan kripto itu mencapai US$ 119 juta atau setara dengan Rp 1,85 triliun (kurs Rp 15.577/dolar AS). Jumlah ini merupakan 48% dari total dana sumbangan kampanye yang berasal dari perusahaan yang berjumlah US$ 248 juta atau Rp 3,86 triliun.

Perlu diketahui dalam sistem pemilu AS, para calon yang terlibat diperbolehkan menerima sejumlah dana sumbangan kampanye dari berbagai pihak, baik itu perorangan hingga perusahaan. Namun dana ini harus dikirimkan melalui lembaga khusus yang mengurus pendanaan kampanye, yakni Political Action Committee (PAC).

Dalam hal ini sejumlah perusahaan kripto tersebut mengirimkan uangnya untuk keperluan kampanye para calon yang terlibat melalui lembaga PAC non-partisan (tidak memihak kubu Republik ataupun Demokrat) namun pro terhadap kebijakan-kebijakan kripto.

Disebutkan US$ 107,9 juta (Rp 1,68 triliun) dari dana US$ 119 juta tadi disalurkan melalui lembaga PAC Fairshake, dan US$ 12 juta sisanya disalurkan melalui lembaga PAC lain. Dana ini kemudian akan disalurkan kepada semua kandidat atau calon pro-kripto yang terlibat dalam pemilu AS 2024 tanpa memandang asal partai mereka.

Di luar itu, dalam laporan Public Citizen juga disebutkan lembaga PAC Fairshake menampung US$ 95,1 juta atau Rp 1,48 triliun lainnya dari dana pribadi bos kripto besar seperti investor kembar Winklevoss dan CEO Coinbase Brian Armstrong untuk disalurkan ke calon pro-kripto tadi.

Dengan begitu Fairshake sudah menampung dana sumbangan kampanye untuk para calon pro-kripto hingga US$ 203 juta atau setara dengan Rp 3,16 triliun. Ini merupakan pengeluaran politik dari industri kripto terbesar sepanjang masa.

"Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pengeluaran langsung perusahaan kripto (untuk keperluan politik) dalam tiga siklus pemilihan terakhir (2020, 2016, 2012) berjumlah total US$ 129 juta atau 15% dari semua sumbangan perusahaan yang tercatat sejak 2010," direktur penelitian Public Citizen, Rick Claypool.