KOMPAS.com — Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja luar negeri perdananya pada Jumat, (8/11/2024).

Prabowo akan mengunjungi sejumlah negara untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Pertemuan itu akan membahas sejumlah masalah penting, mulai dari ekonomi hingga geopolitik global.

Terkait kunjungan itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengungkapkan harapannya tentang masa depan politik luar negeri (polugri) Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, Indonesia memiliki harapan kuat tentang adopsi pendekatan yang lebih asertif dalam memajukan kepentingan nasional.

Prabowo juga dinilai memiliki pendekatan yang dapat memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara dan dunia.

Polugri yang lebih asertif sendiri bermakna pendekatan yang lebih tegas dan aktif dalam merespons isu-isu internasional. Utamanya, yang berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan, dan posisi strategis Indonesia di panggung global.

“Dengan pengalaman dan pergaulan internasional yang dimiliki Pak Prabowo, saya berharap, Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih asertif. Pendekatan ini paling tepat sebagai upaya pengintegrasian kepentingan Indonesia di tengah perubahan geopolitik global sambil terus mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan stabilitas di kawasan,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Fahira menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat akibat perang dagang dan konflik antarnegara, Indonesia perlu memastikan posisinya dalam rantai pasokan global tetap kuat dan menguntungkan ekonomi domestik.

Artinya, selain aspek keamanan, kepemimpinan Prabowo juga diharapkan dapat mendorong Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi ekonomi, termasuk dalam mengembangkan kerja sama ekonomi regional maupun global.

Adapun diplomasi ekonomi yang lebih proaktif juga diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Selain itu, hal tersebut juga bermanfaat dalam membuka peluang-peluang baru bagi sektor swasta Indonesia untuk berkembang di pasar internasional.

Fahira meyakini, Indonesia akan semakin memperkuat posisinya sebagai negara yang mampu menjadi mediator dalam konflik internasional dengan mengusung isu-isu global, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan kedaulatan digital.

“Indonesia memiliki modal sejarah dalam percaturan politik dan hubungan internasional karena dikenal sebagai salah satu penggerak utama dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan Gerakan Non-Blok,” kata Fahira.

Ke depan, tambah Fahira, semoga polugri Indonesia juga dapat memaksimalkan potensi budaya dan pariwisata sebagai bagian dari kekuatan diplomatik.

Menurutnya, melalui promosi budaya yang intensif, Indonesia dapat meningkatkan citranya sebagai negara yang terbuka, ramah, dan kaya akan warisan budaya.

“Diplomasi kebudayaan yang kuat juga dapat mendukung pariwisata, mengangkat ekonomi kreatif, dan memperluas pengaruh Indonesia dalam ranah budaya global,” tutur Fahira.

Jakarta: Sejumlah pihak menduga-duga akan ke arah mana Presiden Prabowo Subianto membawa arah politik luar negeri Indonesia, setelah dirinya menunjuk Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri RI. Nama Sugiono cukup mengejutkan karena bukan seorang diplomat karier.

Apakah polugri RI di era Prabowo akan lebih aktif dari sebelumnya di bawah komando Menlu Sugiono?

Pengamat hubungan internasional dari Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menilai arah politik luar negeri pemerintahan Prabowo ke depan akan lebih bersifat nasionalistik sehingga belum tentu bisa lebih aktif di tingkat internasional.
Dinna menuturkan, ada beberapa poin dalam pidato perdana Prabowo yang memperlihatkan fokus kepemimpinannya. Hal itu antara lain, fokus memastikan pengentasan kemiskinan hingga swasembada pangan, dan memutus ketergantungan RI terhadap negara lain.

“Dari situ kelihatan arah politiknya juga tidak keluar dari yang sudah pernah dimulai oleh Jokowi,” kata Dinna.

Namun, lanjut Dinna, ada juga kecenderungan Prabowo lebih aktif di ranah internasional. Ia memprediksi Prabowo akan memimpin sendiri kebijakan luar negeri Indonesia atau tampil secara langsung di forum internasional.

Dinna menilai Sugiono ditunjuk sebagai menlu karena bisa menjadi ‘jembatan’ agar Prabowo lebih aktif di tingkat internasional. Sementara tiga wakil menteri yang ditunjuk adalah untuk mempersiapkan isu-isu yang menjadi perhatian Prabowo.

Ada tiga wakil menteri luar negeri yang ditunjuk Prabowo, termasuk Anis Matta yang diminta untuk mengurusi isu-isu dunia Islam. Dua wakil menteri luar negeri lainnya Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno.

Untuk Arrmanatha dan Havas, kata Dinna, keduanya merupakan diplomat Kementerian Luar Negeri yang terkenal di bidangnya. Havas dengan latar belakang hukum internasional, sedangkan Arrmanatha dinilai lebih menguasai multilateral.

“Jadi, dia mempersiapkan isu-isu (multilateral) yang bisa diangkat oleh Prabowo,” ujarnya.

Sementara itu, Sugiono langsung melakukan kunjungan ke luar negeri di hari kedua menjabat dengan terbang ke Kazan, Rusia. Ia menghadiri KTT BRICS di sana dan akan menyampaikan posisi Indonesia dalam berbagai isu global.

Baca juga: Menlu Sugiono Diyakini Mampu Kembangkan Kebijakan Sesuai Kebutuhan Strategis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Sugiono resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI periode 2024-2029. Usai dilantik, Sugiono menyampaikan bahwa politik luar negeri (polugri) Indonesia tetap berpegang teguh pada tradisi dan konstitusi, yaitu Bebas Aktif.

"Kita punya politik luar negeri yang bebas aktif, dan kemarin, dalam pidato beliau menyampaikan, kita ingin menjadi teman dan tetangga yang baik dengan semua teman-teman kita di dunia," ucap Sugiono kepada awak media di lingkungan Istana, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto.

Sugiono menegaskan, Indonesia juga akan terus menjalin kedekatan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Ia menginginkan Indonesia bisa menjadi jembatan bagi hubungan baik kedua negara tersebut.
Meski bukan seorang diplomat karier, Sugiono mengaku akan dibantu banyak tenaga yang memiliki kapasitas luar biasa.

"Arahan Presiden adalah untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dengan semua tetangga kita dan tentu saja upaya upaya untuk membantu sodara kita," ucap Sugiono.

Saat ditanya mengenai pembagian wakil menteri luar negeri, Sugiono mengatakan, akan mempelajarinya setelah masuk ke Kementerian Luar Negeri.

Sebagai Menlu RI, Sugiono diberikan tiga pembantu atau wakil menteri luar negeri, yakni Anis Matta, Arif Havas Oegroseno, dan Arrmanatha Nasir.

Baca juga: Prabowo Tunjuk Soegiono sebagai Menteri Luar Negeri RI


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Ia menekankan, Indonesia tidak akan terlibat dalam pakta militer mana pun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Paripurna MPR yang merupakan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

"Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik bagi negara lain.

"We want to be a good neighbor," tambahnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ingin menjalin persahabatan dengan semua negara berdasarkan prinsip anti-penjajahan, anti-rasialisme, dan anti-apartheid.

Hal ini diungkapkan Prabowo mengingat pengalaman pahit Indonesia yang pernah mengalami penjajahan.

"Saya masih lihat prasasti di kolam berenang Manggarai tahun '78 yang berbunyi 'Honden en inlander verboden'. Karena itu, kita punya prinsip untuk membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini," ujarnya.

Pelantikan Prabowo dan Gibran selaku presiden dan wakil presiden digelar di Gedung MPR RI, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Banyak tokoh baik dalam dan luar negeri yang menghadiri acara pelantikan.

Pasangan nomor urut 2 di Pilpres 2024 ini memperoleh suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi.

Prabowo-Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024).

Jakarta: Retno Lestari Priansari Marsudi menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia selama satu dekade terakhir sejak tahun 2014. Selama periode itu hingga kini, Menlu Retno telah mengimplementasikan berbagai kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Berlandaskan politik bebas aktif, presiden Indonesia memiliki pandangan dan preferensi tersendiri dalam mendorong pertumbuhan Indonesia di kancah global.

Di era Presiden Jokowi, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih difokuskan pada ekonomi demi mendorong pertumbuhan bidang tersebut di dalam negeri.

Diplomasi Ekonomi

Diplomasi Ekonomi yang diserukan Presiden Jokowi berkutat pada penguatan sektor perdagangan dan investasi melalui skema kerja sama bilateral atau multilateral. Dalam 10 tahun terakhir, Menlu Retno telah mendapat berbagai pencapaian konkret terkait hal ini.
Dalam pidato di Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2024, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa nilai volume perdagangan Indonesia dengan berbagai negara di tahun 2014 mencapai USD355 miliar atau berkisar Rp5.513 triliun.

Hampir sepuluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 2023 pada periode Januari-November, volume perdagangan global Indonesia mencapai USD439 miliar atau sekitar Rp6.817 triliun.

“Naik hampir 24 persen dan mengalami surplus lebih dari USD33 miliar,” ucap Menlu Retno dalam pidatonya.

Di bidang investasi, Menlu Retno menyebut realisasi investasi asing di tahun 2014 mencapai USD28,5 miliar atau Rp442 triliun. Melompat hampir satu dekade ke depan, pada periode Januari hingga September 2023, nilai investasi asing ke Indonesia sudah mencapai USD37 miliar (Rp574 triliun) atau naik sekitar 32 persen.

Hasil nyata investasi asing ini berbuah berbagai proyek infrastruktur di dalam negeri, beberapa di antaranya yang menjadi sorotan adalah:

* Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)
* Kereta Cepat Jakarta Bandung
* Proyek Pelabuhan Patimban
* Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cirata

Penguatan Kerja Sama Perdagangan

Masih dalam keterangan di PPTM 2024, Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan melalui 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi.

Puluhan perjanjian ini disepakati dalam bentuk Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan juga Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Sementara itu berdasarkan keterangan di Setkab.go.id, Indonesia telah memiliki sepuluh perjanjian perdagangan bilateral yang telah ditandatangani dengan negara mitra.

Delapan dari sepuluh perjanjian ini sudah diratifikasi dan telah berlaku efektif (entry into force), yaitu:

* Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).
* Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA).
* Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories.
* Indonesia–Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA).
* Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
* Indonesia-European Free Trade Area Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).
* Indonesia Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA).
* Indonesia-Republic of Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Sedang dua perjanjian perdagangan bilateral lainnya masih dalam proses ratifikasi, yaitu Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) dan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (IP-PTA).

Masih terkait perjanjian dagang, Indonesia juga telah menyelesaikan protokol perdagangan dalam skema kerja sama, terutama untuk produk-produk pertanian dan perikanan.

Berbagai inisiatif baru, lanjut Menlu Retno, juga dijalankan untuk memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia di berbagai kawasan, termasuk yang melibatkan peran sektor swasta.

Perihal kelapa sawit, salah satu komoditas utama Indonesia, Menlu Retno telah menjalankan diplomasi ekonomi yang bertujuan mendorong ekspor sekaligus melawan diskriminasi terhadap produk tersebut. Diplomasi ekonomi juga dijalankan untuk memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit beserta turunannya.

Diplomat sebagai Agen Pertumbuhan Ekonomi

Di periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada mencari keuntungan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Peran diplomat, terutama duta besar, menjadi krusial dalam hal ini.

Dubes RI di semua negara perwakilan didorong untuk ‘berjualan’ segala sesuatu mengenai Indonesia, mulai dari undangan untuk berinvestasi di berbagai sektor hingga mempromosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Pendekatan diplomasi seperti ini dipandang lebih pragramatis, yang didesain untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Para dubes dan diplomat lainnya yang berada di negara perwakilan didorong untuk menggunakan segala sumber daya untuk mempromosikan segala sesuatu mengenai Indonesia.

Promosi dilakukan di berbagai acara, termasuk resepsi diplomatik yang biasanya digelar di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia. Di acara seperti ini, para dubes dan diplomat melakukan soft approach dalam mempromosikan Indonesia, termasuk terkait sektor pariwisata, produk makanan dan minuman, kerajinan tangan, hingga kuliner nusantara.

Baca juga: Diplomasi Ekonomi 'Paksa' Ubah Mindset Diplomat Indonesia

Indonesia Spice Up the World

Salah satu hal yang dilakukan para dubes dan diplomat RI di luar negeri adalah menggalakkan program Indonesia Spice Up The World. Ini merupakan program pemerintah Jokowi yang melibatkan lintas lembaga, dengan Kemenlu Ri sebagai ujung tombaknya.

Indonesia Spice Up The World merupakan program mengenalkan kuliner nusantara, terutama seputar bumbu, rempah dan pangan olahan Indonesia, ke negara-negara dunia terutama yang berada di benua Afrika.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia Spice Up The World diharapkan dapat mengembangkan dan menguatkan restoran Indonesia di luar negeri, atau sebagai bagian dari gastrodiplomasi restoran.

Dengan adanya Indonesia Spice Up The World, diharapkan Pemerintah RI dapat meningkatkan ekspor pangan olahan, terutama bumbu rempah.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa program Indonesia Spice Up The World diharapkan dapat meningkatkan peluang industri kuliner dunia.

Ini didasarkan pada data, nilai ekspor bumbu atau rempah olahan serta komoditas rempah segar di Indonesia yang mengalami tren positif, dengan rata-rata pertumbuhan 2,95?lam lima tahun terakhir. Bahkan pada 2020, nilai ekspornya mencapai USD1,02 miliar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Akan seperti apa diplomasi luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto?

Sebagai putra dari Profesor Sumitro Djojohadikusumo, menurut penulis, akan banyak langkah diplomasi sang ayah yang turun dan dijalankan oleh Presiden Terpilih Prabowo.

Yaitu menggunakan kekuatan narasi dan kekerabatan dalam membangun soft power Indonesia.

Dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia, tidak banyak yang mengetahui bahwa Sumitro juga adalah seorang diplomat hebat. Salah satu kerja diplomasi Sumitro terekam dalam artikel New York Times.

Pledoi Sumitro saat berusia 31 tahun ke Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan New York Times pada 21 Desember 1948, berhasil menghentikan aliran dana bantuan AS ke Belanda. Pemerintah Belanda menggunakan dana bantuan tersebut untuk operasional militer pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945.

Prof Sumitro menulis:

“The present Dutch military campaign has most unfortunately brought into horrible realization apprehensions that were carried for some time in the minds of all well-meaning people. In the modern history of relations only Signor Mussolini's stab in the back in 1940 and Japan's sudden attack on Pearl Harbor in 1941 could stand the comparison of this reprehensible Dutch act without warning.”

“There is no other alternative for the Republic of Indonesia than to lead its own life and carry on to the best of its abilities as a separate independent and sovereign state.”

“We respectfully but urgently request the United States Government to discontinue rendering American dollars to the Netherlands under the European Recovery Program or otherwise.”

Setelah Perang Dunia II, Belanda sebenarnya dalam posisi bangkrut. Belanda bergantung pada uang bantuan pembangunan kembali Eropa dari Amerika (Marshall Plan) yang diselewengkan untuk membiayai operasi militernya di Indonesia.

Sumitro ditugaskan Presiden Sukarno untuk menghentikan aliran uang Amerika yang digunakan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia. Sebagai Acting Head of the Indonesian Delegation to the United Nations, Sumitro berjuang di Washington melobi Menteri dan Departemen Luar Negeri AS, dan di New York melobi PBB.

Akhirnya, lewat perjuangan Sumitro, Menteri Luar Negeri AS saat itu Robert A Lovett menghentikan dana bantuan yang diberikan ke Belanda. Kata-kata Sumitro terbukti: uangnya digunakan untuk operasi militer di Indonesia.

Penghentian aliran dana ini memaksa Belanda berunding di Konferensi Meja Bundar dan akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia.

Sumitro muda, karena kecerdasannya dalam bernarasi dan bernegosiasi, dalam bergaul di tingkat internasional, ditunjuk oleh Presiden Sukarno untuk melaksanakan tugas yang begitu penting.

Keberhasilan diplomasi narasi dan kekerabatan Sumitro menentukan kemerdekaan Republik Indonesia pasca proklamasi. Presiden Sukarno pun melantik Sumitro menjadi Dubes Indonesia untuk AS pada usia 33 tahun.