Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

"Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta," cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

"Seperti dikatakan Prof. Sumitro, 'Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya--yang diberikan oleh rakyat semua--maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka", tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

"Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI," tutur Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menceritakan peranan ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo dalam membentuk karakternya. Sejak kecil, ia mengatakan ayahnya kerap mengajak berdiskusi. Dari sini, ia belajar nilai dan gagasan dari begawan ekonomi itu.

"Saya banyak menyerap, banyak mendengar (dari Sumitro)," kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Eks Menteri Pertahanan mengenang, Sumitro dahulu memang terkenal kepintarannya. Di zaman penjajahan Belanda, ia mengatakan ayahnya mampu mampu bersaing dan mengalahkan orang-orang Belanda di sekolah. “Dia orangnya sangat pintar ya. Jauh lebih pintar dari saya," ucap Prabowo.

Di mata Prabowo, Soemitro tak hanya seorang guru besar dan pendidik. Ia juga seorang pemimpin politik. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, ayahnya juga seorang yang sangat idealis.

Majalah Tempo pernah menerbitkan wawancara eksklusif dengan Sumitro Djojohadikusumo di edisi 04/28, 5 April 1999, berjudul “Saya Bukan Godfather”. Dalam wawancara tersebut, besan dari mantan Presiden Soeharto ini menceritakan kepribadian Prabowo menurut sudut pandangnya.

Guru besar kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, pada 29 Mei 1917 ini mengatakan sifat Prabowo yang arogan dan cenderung temperamental. Bahkan, ia juga membenarkan Prabowo telah menculik sembilan orang aktivis prodemokrasi sebelum Reformasi 1998.

“Dari segi kemanusiaan, penculikan memang tidak bisa diterima. Tapi, dari sudut ketentaraan, ini adalah perintah. Saya sendiri sulit melihatnya dari sudut pandang mana,” ucap Sumitro yang juga menjadi guru bagi beberapa menteri pada masa pemerintahan Soeharto, seperti B.J. Sumarlin, Ali Wardhana, dan Widjojo Nitisastro.

Sumitro pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian serta Menteri Keuangan pada era Presiden Sukarno. Terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, ia dihadapkan pada tuduhan korupsi oleh Presiden Sukarno.

Setelah pembubaran Partai Sosialis Indonesia pada 1960, karier Sumitro terpengaruh dan membuatnya harus hidup berpindah-pindah bersama keluarganya hingga masa Orde Baru.

Setelah pengasingan selama era Sukarno, Sumitro kembali ke Indonesia pada pemerintahan Presiden Soeharto. Ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan (1968-1972) dan Menteri Negara Riset (1972-1978).

Sumitro Djojohadikusumo meninggal pada 9 Maret 2001, di usia 84 tahun, di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur. Sesuai wasiatnya, jenazahnya disemayamkan secara sederhana di kediamannya di Jalan Metro Kencana IV/22, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Blok A III.

TEMPO.CO, Jakarta - Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan program-program yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo merupakan cita-cita ayah mereka, Sumitro Djojohadikusumo.

“Saya bersaksi, dia (Prabowo) sudah berulang kali confession, saya bisa jalankan program dari papi (Sumitro Djojohadikusumo). Saya bisa jalankan cita-cita dan impian papi. Kita bisa jalankan,” ujar Hashim dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesiadi Menara Kadin, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

CEO Arsari Grup itu mengatakan, Prabowo begitu bersemangat saat ia bisa menjalamkan pemikiran dan program-program yang direncanakan oleh orang tua mereka sejak 50 hingga 60 tahun yang lalu.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyebut, program yang dijalankan oleh Prabowo adalah program-program yang pro-rakyat. Hal ini, kata Hashim, juga sejalan dengan latar belakang ayah mereka, Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan petinggi Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Menurut Hashim, program pro-rakyat Prabowo ini bisa dilihat dari pidato pertama Prabowo di Gedung Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR). Di sana, Prabowo mengatakan ingin menghapus kelaparan dan mengentaskan kemiskinan.

Oleh karena itu, kata Hashim, Prabowo membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dikepalai oleh Budiman Sudjatmiko. “Badan ini diberikan tugas jadi koordinator antara kementerian-kementerian, dari 48 kementerian,” ucapnya.

Hashim mengatakan, salah satu program yang dijalankan Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan ini adalah dengan menyediakan akses kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta membangun ketahanan pangan.

Meski demikian, Hashim mengatakan, program Prabowo juga tidak anti-pengusaha. “Dia (Prabowo) bilang, orang kaya tetap kaya nggak masalah, tapi yang miskin harus kita angkat dari comberan dan dari jurang,” kata dia.

Hashim menyebut, jika pengusaha dan pemerintah bersinergi mensejahterakan masyarakat miskin, dunia usaha bisa makin untung. Sebab, kata Hashim, jika masyarakat miskin pendapatannya makin besar, maka pengusaha juga akan menikmati keuntungan lewat konsumsi mereka.

“Mereka (masyarakat miskin) tidak akan bawa uang lari ke Hong Kong atau Shanghai, atau Jenewa, Switzerland. Tidak. Uang mereka akan berputar di sini,” ujar Hashim. “Ini suatu simbiosis, suatu sinergi.”

Hashim menegaskan, pro-rakyat dan pro-pengusaha dapat berjalan beriringan tanpa benturan.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - DEPOK. Kehadiran Badan Penerimaan Negara sebagai otoritas terpisah dari Kementerian Keuangan tidak akan secara otomatis mewujudkan ambisi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio penerimaan negara hingga 23% dari produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun ke depan tanpa disertai reformasi menyeluruh.

Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia, Prof. Haula Rosdiana, mengungkapkan pendapat ekonom dan mantan Menteri Perdagangan, Sumitro Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa untuk melakukan pembangunan ekonomi yang cepat tanpa memicu inflasi, dibutuhkan rasio pendapatan pajak sebesar 35% dari pendapatan nasional.

“Kondisinya tax ratio kita masih rendah. Tahu tidak ternyata Prof. Sumitro itu sudah menyebutkan di buku Ekonomi Pembangunan bahwa tax ratio yang ideal itu 35%. Bayangkan itu sebenarnya masih jauh dibandingkan rasio penerimaan yang ingin dicapai di dalam Asta Cita,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Haula pada acara peluncuran dan diskusi buku terbarunya, Sambung Pemikiran Politik Pajak Transformatif Sumitro Djojohadikusumo, yang berlangsung di Auditorium EDISI 2020, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, pada 15 Oktober 2024.

Acara ini juga diisi dengan sesi bedah buku oleh Direktur Jenderal Pajak periode 1993-1998 dan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier, serta Dirjen Perimbangan Keuangan (2001-2005) dan Dirjen Pajak (2000-2001) Machfud Sidik, serta Dirjen Pajak (2011-2014) Ahmad Fuad Rahmany.

Haula menjelaskan bahwa Sumitro membagi rasio pajak sebesar 35% menjadi 15% untuk pengeluaran administratif atau konsumtif, sementara sisanya 20% dialokasikan untuk pembentukan modal.

Di sisi lain, visi dan misi Prabowo-Gibran yang dikenal sebagai Asta Cita menargetkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 23%, yang berarti 12% di bawah rasio yang dicanangkan oleh Sumitro.

Ahmad Fuad Rahmany, Dirjen Pajak periode 2011-2014, mengakui bahwa menaikkan rasio pajak bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah.

Ia menegaskan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan menekan kebocoran pendapatan pajak yang tidak efektif akibat insentif pajak yang diberikan.

“Banyak dibangun kawasan berikat dan mereka mendapat insentif pajak. Tapi produknya bocor ke dalam negeri bukan diekspor karena lemah pengemasannya. Akibat kebocoran ini, pasar lokal jadi rusak,” ungkapnya. Fuad juga menyarankan agar pembentukan Badan Penerimaan Negara dilakukan secara bertahap.

Haula menambahkan bahwa pemikiran Prof. Sumitro masih relevan, terutama terkait politik pajak. Ia menyatakan bahwa politik pajak Sumitro menekankan pentingnya pendekatan progresif dalam menghimpun penerimaan negara untuk pembangunan ekonomi.

“Pajak itu bukan sekadar undang-undang tapi sejatinya dia merupakan relasi yang terdekat antara negara dengan rakyat, bagaimana menjadi instrumen social, political, and economic engineering,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi membawa perubahan struktural yang signifikan dalam masyarakat, berkontribusi terhadap pendapatan nasional serta menciptakan kesempatan kerja.

“Pajak itu harus menjadi sumber penerimaan andalan karena relasi yang paling dekat antara negara dengan rakyat yang menunjukkan bela negara sejatinya adalah pajak,” ujarnya.

Sumitro yakin bahwa pajak adalah sumber pembiayaan utama, dan untuk memenuhi kebutuhan negara yang terus meningkat, pemerintah perlu melakukan perbaikan organisasi dan tata usaha, atau dalam konteks saat ini, transformasi kelembagaan perpajakan dan penerimaan negara.

Ia juga mengingatkan bahwa resistensi terhadap modernisasi kebijakan fiskal dapat menimbulkan ketegangan sosial.

Sebagai catatan, Prof. Soemitro Djojohadikusumo adalah seorang ekonom Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri perdagangan dan perindustrian serta menteri keuangan dalam beberapa kabinet. Ia lahir pada 29 Mei 1917 dan meninggal pada 9 Maret 2001.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta menjaga stabilitas. Menurutnya, itu adalah esensi fungsi keuangan negara yang tertuang dalam Undang-undang Keuangan Negara yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Hal itu juga merupakan esensi dari trilogi pembangunan yang diajarkan Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo ayah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Itu juga merupakan esensi trilogi pembangunan yang diajarkan Prof Soemitro Djojohadikoesoemo yaitu ayahanda dari presiden terpilih yaitu perekonomian harus dijaga untuk mencapai tiga keseimbangan pertumbuhan, pemerataan dan menjaga stabilitas," katanya dalam rapat paripurna, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia telah mampu mengatasi berbagai gejolak global dalam satu dekade terakhir seperti pandemi COVID-19 hingga ketegangan geopolitik yang menimbulkan disrupsi rantai pasok global, gejolak harga komoditas hingga suku bunga global yang tinggi.

"Dunia juga terancam bencana akibat perubahan iklim yang menimbulkan ancaman dan konsekuensi besar bagi manusia dan kemanusiaan serta beban terhadap keuangan negara," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian, inflasi yang terjaga rendah.

"Dalam situasi yang penuh tantangan dan begitu dinamis, serta kompleks Indonesia tetap mampu dan menjaga pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah terjaga di sekitar 5% sejak akhir 2021 dengan inflasi terkendali rendah. Konsolidasi fiskal dicapai dengan defisit APBN yang turun secara cepat pasca COVID-19 dan kembali di bawah 3% dari PDB hanya dalam waktu 2 tahun," katanya.

Akan seperti apa diplomasi luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto?

Sebagai putra dari Profesor Sumitro Djojohadikusumo, menurut penulis, akan banyak langkah diplomasi sang ayah yang turun dan dijalankan oleh Presiden Terpilih Prabowo.

Yaitu menggunakan kekuatan narasi dan kekerabatan dalam membangun soft power Indonesia.

Dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia, tidak banyak yang mengetahui bahwa Sumitro juga adalah seorang diplomat hebat. Salah satu kerja diplomasi Sumitro terekam dalam artikel New York Times.

Pledoi Sumitro saat berusia 31 tahun ke Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan New York Times pada 21 Desember 1948, berhasil menghentikan aliran dana bantuan AS ke Belanda. Pemerintah Belanda menggunakan dana bantuan tersebut untuk operasional militer pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945.

Prof Sumitro menulis:

“The present Dutch military campaign has most unfortunately brought into horrible realization apprehensions that were carried for some time in the minds of all well-meaning people. In the modern history of relations only Signor Mussolini's stab in the back in 1940 and Japan's sudden attack on Pearl Harbor in 1941 could stand the comparison of this reprehensible Dutch act without warning.”

“There is no other alternative for the Republic of Indonesia than to lead its own life and carry on to the best of its abilities as a separate independent and sovereign state.”

“We respectfully but urgently request the United States Government to discontinue rendering American dollars to the Netherlands under the European Recovery Program or otherwise.”

Setelah Perang Dunia II, Belanda sebenarnya dalam posisi bangkrut. Belanda bergantung pada uang bantuan pembangunan kembali Eropa dari Amerika (Marshall Plan) yang diselewengkan untuk membiayai operasi militernya di Indonesia.

Sumitro ditugaskan Presiden Sukarno untuk menghentikan aliran uang Amerika yang digunakan oleh Belanda untuk menjajah Indonesia. Sebagai Acting Head of the Indonesian Delegation to the United Nations, Sumitro berjuang di Washington melobi Menteri dan Departemen Luar Negeri AS, dan di New York melobi PBB.

Akhirnya, lewat perjuangan Sumitro, Menteri Luar Negeri AS saat itu Robert A Lovett menghentikan dana bantuan yang diberikan ke Belanda. Kata-kata Sumitro terbukti: uangnya digunakan untuk operasi militer di Indonesia.

Penghentian aliran dana ini memaksa Belanda berunding di Konferensi Meja Bundar dan akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia.

Sumitro muda, karena kecerdasannya dalam bernarasi dan bernegosiasi, dalam bergaul di tingkat internasional, ditunjuk oleh Presiden Sukarno untuk melaksanakan tugas yang begitu penting.

Keberhasilan diplomasi narasi dan kekerabatan Sumitro menentukan kemerdekaan Republik Indonesia pasca proklamasi. Presiden Sukarno pun melantik Sumitro menjadi Dubes Indonesia untuk AS pada usia 33 tahun.