Juan Tacuri, salah satu promotor utama dalam skema penipuan Ponzi kripto bernama Forcount atau Weltsys, dijatuhi hukuman 240 bulan penjara. Forcount melibatkan ribuan korban dan menargetkan komunitas berbahasa Spanyol di Amerika Serikat. 

Tacuri diketahui meraup jutaan dolar dari korban yang uangnya ia gunakan untuk membeli properti di Florida dan barang mewah.

Dia berperan besar dalam mempromosikan skema Ponzi kripto ini, yang berkedok sebagai investasi kripto yang sah. Tidak hanya itu saja, pelaku tersebut juga menjanjikan keuntungan harian dan penggandaan investasi dalam enam bulan. 

“Juan Tacuri mungkin mengklaim terlibat dalam investasi cryptocurrency mutakhir, tetapi kenyataannya dia menjalankan salah satu trik tertua dalam buku, yaitu skema Ponzi,” kata Damian Williams, Jaksa AS, Selasa (15/10/2024). 

Menurut Williams.Tacuri menghabiskan uang korban untuk keperluan pribadi, alih-alih menginvestasikannya seperti yang dijanjikan.

Berdasarkan dakwaan, Forcount beroperasi sebagai perusahaan yang mengaku melakukan penambangan dan perdagangan cryptocurrency. Namun, semua keuntungan yang dijanjikan hanyalah kedok dari Ponzi kripto. 

Dana yang diterima dari korban baru digunakan untuk membayar korban lama, seperti halnya dalam skema penipuan Ponzi klasik. 

“Tacuri adalah salah satu promotor paling produktif dari skema Ponzi Forcount, mengambil jutaan dolar dari korban kelas pekerja,” tambah Williams.

Tacuri dan rekan-rekannya melakukan presentasi di berbagai kota di AS. Mereka mengadakan acara-acara besar yang dibuat meriah untuk menarik perhatian korban potensial. Dalam acara tersebut, Tacuri sering tampil dengan pakaian dan aksesoris mewah, memberikan kesan bahwa investasi di Forcount adalah langkah menuju kebebasan finansial. 

Para korban penipuan Ponzi kripto yang telah berinvestasi mendapatkan akses ke portal online, tempat mereka bisa melihat keuntungan yang diklaim akan mereka peroleh. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar korban tidak pernah bisa menarik dana mereka. 

Ketika mereka mencoba, mereka dihadapkan dengan berbagai alasan, seperti penundaan dan biaya tambahan yang tidak jelas. Keluhan mulai menumpuk sejak awal 2018, tetapi Tacuri dan para promotor tetap melanjutkan operasinya tanpa henti.

Forcount bahkan memperkenalkan token crypto buatan sendiri, “Mindexcoin”, sebagai cara untuk menarik lebih banyak investasi. Tacuri mengklaim bahwa token ini akan memiliki nilai besar di masa depan. 

Namun, token tersebut tidak pernah memiliki nilai dan malah menambah kerugian para korban. Menjelang akhir 2021, pembayaran kepada korban dihentikan, dan para promotor, termasuk Tacuri, mulai menghindar dari korban.

Selain hukuman penjara, Tacuri juga diwajibkan untuk menyerahkan properti senilai lebih dari US$3,6 juta yang ia beli dengan dana dari korban. Dalam pengumuman yang disampaikan oleh Jaksa AS, hukuman ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pelaku kripto scam.

Kasus Tacuri ini bukan satu-satunya skema penipuan Ponzi kripto yang telah dijatuhi hukuman. David Carmona, pendiri skema Ponzi cryptocurrency IcomTech, baru saja dijatuhi hukuman 121 bulan penjara oleh Hakim Distrik AS Jennifer L. Rochon pada 4 Oktober 2024. 

Carmona dianggap bertanggung jawab atas penipuan besar-besaran yang menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi ribuan investor, mirip dengan kasus Tacuri saat ini.

“David Carmona adalah otak di balik skema penipuan kripto IcomTech, yang menargetkan orang-orang kelas pekerja dengan menjanjikan kebebasan finansial sepenuhnya sebagai imbalan atas uang hasil jerih payah mereka” kata Williams pada kasus IcomTech, Jumat (04/10/2024).

Kedua kasus ini memperlihatkan bahaya besar dari penipuan kripto. Meskipun ada potensi keuntungan yang menjanjikan, banyak proyek yang hanya bertujuan mengeksploitasi ketidaktahuan investor. 

Penipuan Ponzi kripto seperti Forcount dan IcomTech memperingatkan bahwa pasar kripto, jika tidak diawasi, dapat menjadi ladang subur bagi penipu yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. [dp]

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) menangkap seorang buron internasional asal China yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Interpol.

Buron tersebut, yang dikenal dengan inisial LQ alias JL (Joe Lin), ditangkap berdasarkan red notice dan perintah penangkapan dari Shanghai Public Security.

"Kami mengamankan Warga Negara China berinisial LQ alias JL (Joe Lin) yang merupakan buronan pemerintah China sesuai red notice dan perintah penangkapan dari Shanghai Public Security," ujar Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Silmy menjelaskan, LQ dituduh secara ilegal mengumpulkan lebih dari 100 miliar yuan China (sekitar Rp 210 triliun) dari lebih dari 50.000 orang dengan janji palsu mengenai pembayaran pokok dan bunga serta pengembalian tahunan yang tinggi, berkisar antara 6 persen hingga 10,1 persen.

"Yang bersangkutan melakukan penipuan investasi fiktif dengan menggunakan skema Ponzi yang melibatkan 50.000 korban dengan total kerugian Rp 210 triliun atau dalam mata uang China Rp 100 miliar," tambahnya.

LQ ditangkap pada Selasa, 1 Oktober 2024, di Bandara Internasional Ngurah Rai setelah terdeteksi cekal dan tertolak saat mencoba melintas melalui autogate, serta berusaha menghindari pemeriksaan petugas.

Sebelumnya, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi menerima red notice dari Interpol pada 27 September 2024 untuk menangkap LQ (39), yang terlibat dalam kasus pidana di China.

LQ diketahui masuk ke Indonesia menggunakan maskapai Singapore Airlines SQ0944 yang tiba pada 26 September 2024 dengan paspor Turki dan identitas palsu bernama Joe Lin.

"Petugas melakukan identifikasi menggunakan teknologi pengenalan wajah (facial recognition) yang mengonfirmasi bahwa penumpang tersebut diduga menggunakan paspor Turki dan identitas palsu," jelas Silmy.

Setelah identitas LQ terkonfirmasi, dia langsung dimasukkan ke dalam daftar cegah agar tidak bisa meninggalkan Indonesia.

“Begitu kami dapati identitas LQ identik dengan profil penumpang, kami langsung masukkan dia ke dalam daftar cegah agar lebih mudah kami ringkus,” tegas Silmy.

Pada 1 Oktober 2024, LQ mencoba keluar dari Indonesia melalui autogate di Bandara Ngurah Rai, tetapi tertahan karena namanya sudah masuk dalam Daftar Cegah Ditjen Imigrasi.

"Pemeriksaan lebih lanjut memastikan bahwa Joe Lin adalah LQ, buron Interpol yang sama," tambahnya.

Setelah tiga hari pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, LQ dipindahkan ke Ditjen Imigrasi pada 4 Oktober 2024 dan diserahkan kepada NCB Interpol pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Kadiv Hub Inter) Irjen Krishna Murti menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dan Imigrasi dalam menangani subyek red notice yang dikeluarkan oleh negara lain, termasuk pemerintah China.

"Proses integrasi ini sudah menjadi prosedur standar yang melibatkan berbagai lembaga melalui jaringan Interpol. Jaringan ini beroperasi 24/7 dan terhubung dengan pusat Interpol, termasuk pengawasan di semua titik perlintasan, seperti bandara dan perbatasan," ungkapnya.

Dia menambahkan, jika ada subyek red notice terdeteksi, pihak terkait dapat langsung melakukan tindakan hukum awal sebelum melanjutkan langkah-langkah lainnya.

"Hari ini, kami menerima informasi terkait subyek red notice dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi sesuai dengan prosedur," kata Krishna.

Mengenai ekstradisi, Krishna menjelaskan bahwa pemerintah dapat memerintahkan penahanan atas permintaan negara lain jika situasinya mendesak dan tidak bertentangan dengan hukum setempat.

Setelah verifikasi, langkah-langkah berikut akan diambil, termasuk mempertimbangkan mekanisme ekstradisi yang berlaku, terutama dalam konteks perjanjian resiprokal antara negara-negara.

"Kami akan melakukan tinjauan terhadap buronan tersebut, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut," tegasnya.

David Carmona, pendiri skema Ponzi cryptocurrency IcomTech, dijatuhi hukuman 121 bulan penjara oleh Hakim Distrik AS Jennifer L. Rochon pada 4 Oktober 2024. Carmona dianggap bertanggung jawab atas penipuan besar-besaran yang merugikan ribuan investor dengan total kerugian jutaan dolar. 

Dalam pengumumannya, Jaksa AS Damian Williams menyatakan bahwa skema Ponzi IcomTech telah merugikan banyak orang dengan investasi palsu yang ditawarkan oleh mereka. 

“David Carmona adalah otak di balik skema Ponzi cryptocurrency IcomTech, yang menargetkan orang-orang kelas pekerja dengan menjanjikan kebebasan finansial sepenuhnya sebagai imbalan atas uang hasil jerih payah mereka. Carmona mengklaim bahwa uang para korbannya akan diinvestasikan dalam perdagangan dan penambangan cryptocurrency, serta keuntungan dari aktivitas tersebut akan menggandakan uang para korban dalam enam bulan. Kenyataannya, IcomTech tidak melakukan hal seperti itu. Semua itu adalah kebohongan. Dan ketika skema ini runtuh, para korban Carmona kehilangan segalanya,” kata Williams, Jumat (04/10/2024).

Selain Carmona, dua rekan utamanya, David Brend dan Gustavo Rodriguez, juga dinyatakan bersalah oleh juri atas keterlibatan mereka dalam skema ini.

Carmona dan para promotornya, termasuk Brend, melakukan presentasi dan acara di berbagai tempat, baik di Amerika Serikat maupun internasional, untuk menarik lebih banyak investor dari skema Ponzi mereka. 

Acara-acara ini sering kali diselenggarakan dengan mewah dan dihadiri oleh promotor yang datang dengan mobil mahal dan pakaian mewah, menciptakan ilusi kesuksesan besar dari investasi di IcomTech. 

Korban skema penipuan kripto diperdaya untuk percaya bahwa mereka sedang berinvestasi dalam produk cryptocurrency yang sah, dengan akses ke portal online untuk memantau keuntungan yang tampak terus meningkat. 

Namun, ketika korban mencoba menarik dana, mereka dihadapkan dengan berbagai kendala, termasuk penundaan, biaya tersembunyi, dan dalam banyak kasus, kegagalan total untuk menarik uang mereka.

Rodriguez memainkan peran penting dalam mengelola situs web IcomTech, termasuk portal online tempat para korban memantau investasi mereka. Selain itu, Rodriguez juga memberikan saran kepada Carmona mengenai cara menstrukturkan paket investasi dan tingkat pengembalian harian yang dijanjikan kepada korban. 

Pada kenyataannya, IcomTech tidak melakukan aktivitas apapun yang menghasilkan keuntungan bagi investor. Sebaliknya, dana yang dikumpulkan dari korban kripto scam tersebut digunakan untuk membayar korban sebelumnya, mengikuti pola khas skema Ponzi.

Menjelang akhir 2019, skema ini mulai runtuh ketika para korban semakin sulit menarik dana mereka. Meskipun keluhan dari korban mulai menumpuk, para promotor IcomTech, termasuk Brend dan Carmona, tetap melanjutkan operasi mereka, menjual produk investasi palsu dan token kripto internal bernama “Icoms.” 

Token ini dipromosikan sebagai aset bernilai yang dapat digunakan untuk pembayaran di masa depan. Namun, kenyataannya, “Icoms” tidak memiliki nilai dan hanya menyebabkan kerugian lebih lanjut bagi para investor. Pada akhir 2019, IcomTech berhenti membayar para investor, dan skema ini pun kolaps.

Penangkapan Brend dan Rodriguez oleh pemerintah AS menandai akhir dari skema Ponzi ini. Brend, yang sering tampil di acara-acara promosi IcomTech, memimpin perekrutan korban baru, sementara Rodriguez bertanggung jawab atas aspek teknis, termasuk pengelolaan situs web dan portal online. 

Skema Ponzi kripto seperti IcomTech menunjukkan risiko besar yang dihadapi investor di pasar kripto. Meskipun ada potensi keuntungan yang besar, banyak proyek ternyata adalah penipuan yang dirancang untuk mengeksploitasi ketidaktahuan investor. 

Kasus IcomTech ini hanyalah satu dari banyak skema Ponzi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Di India, sebelumnya otoritas resmi juga berhasil menangkap dua pelaku utama di balik skema Ponzi kripto lain yang melibatkan token STA. 

Skema tersebut menipu sekitar 200.000 investor, dengan total kerugian mencapai US$120 juta. Seperti IcomTech, para pelaku skema ini menjanjikan keuntungan besar dari token kripto, yang ternyata tidak memiliki nilai.

Dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency, semakin banyak investor yang tertarik pada peluang investasi ini. Namun, kasus-kasus Ponzi seperti IcomTech dan token STA menunjukkan pentingnya berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum memasukkan uang ke dalam investasi kripto apa pun. [dp]

IDXChannel- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan tindakan pemblokiran kegiatan perusahaan yang bernama PT Xpertise Future Analytics Indonesia (PT XFA AI).

Pemblokiran tersebut dilakukan lantaran adanya pelaporan masyarakat yang dirugikan atas penawaran investasi yang diduga menggunakan skema ponzi.

Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto menjelaskan PT XFA AI ini mengaku melakukan kegiatan usaha berupa penyewaan server. Namun masyarakat melaporkan, dibalik tawaran tersebut, PT XFA AI diduga menarik minat masyarakat karena memberikan peluang usaha dan menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat.

"Menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan tersebut, Satgas PASTI telah melakukan rapat koordinasi dengan anggota Satgas PASTI terkait untuk memastikan aspek legalitas dari PT XFA AI dan kegiatan usaha yang dilakukannya," kata Hudiyanto dalam keterangan resminya, Rabu (2/10/2024).

Hudiyanto mengungkapkan, Satgas PASTI juga telah memanggil pengurus PT XFA AI untuk dimintakan keterangan dan klarifikasi. Kendati demikian, PT XFA AI tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan.

"Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Satgas PASTI akan melakukan tindakan berupa pemblokiran terhadap badan hukum PT XFA AI, pemblokiran aplikasi, situs dan sosial media yang berkaitan dengan PT XFA AI, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan upaya penegakan hukum," ujar Hudiyanto.

Adapun berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota Satgas PASTI, Hudiyanto menuturkan PT XFA AI dinilai telah melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan berlaku.

Ketentuan yang dilanggar tersebut antara lain:

1. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya;

2. Melakukan penawaran penempatan dana, perekrutan anggota, dan penawaran produk jasa yang mengarah pada modus skema ponzi;

3. Dan tidak memiliki perizinan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima penawaran penempatan dana atau penyertaan dana dengan imbal hasil yang tinggi dan tanpa risiko. Diharapkan masyarakat untuk melakukan pengecekan kelengkapan perizinan dan kegiatan usaha kepada lembaga yang berwenang," kata Hudiyanto.

Sekadar informasi, Satgas PASTI memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan hingga penindakan atas entitas perusahaan yang melakukan investasi bodong atau kegiatan sejenis, dengan ketentuan melanggar aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

(kunthi fahmar sandy)

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI yang diketuai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir kegiatan PT Xpertise Future Analytics Indonesia alias PT XFA AI.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengungkapkan, pihaknya telah menerima pengaduan dan pelaporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat menempatkan dananya pada kegiatan yang dilakukan oleh XFA AI.

Adapun XFA AI mengaku melakukan kegiatan usaha berupa penyewaan server. Penawaran tersebut menarik minat masyarakat karena memberikan peluang usaha dan menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan rapat koordinasi dengan anggota terkait untuk memastikan aspek legalitas dari PT XFA AI dan kegiatan usaha yang dilakukannya," ungkap Hudiyanto dalam siaran pers, Rabu (2/10).

Hudiyanto bilang pihaknya juga Satgas telah memanggil pengurus PT XFA AI untuk dimintakan keterangan dan klarifikasi meskipun yang bersangkutan tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan.

Hasil rapat koordinasi Satgas PASTI menilai PT XFA AI telah melakukan kegiatan yang melanggar beberapa ketentuan berlaku. Pertama, PT XFA AI melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya.

Kedua, melakukan penawaran penempatan dana, perekrutan anggota, dan penawaran produk jasa yang mengarah pada modus skema ponzi. Ketiga, PT XFA tidak memiliki perizinan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Satgas PASTI akan memblokir badan hukum PT XFA AI, pemblokiran aplikasi, situs dan sosial media yang berkaitan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," kata Hudiyanto.

Lebih lanjut, Hudiyanto mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima penawaran penempatan dana atau penyertaan dana dengan imbal hasil yang tinggi dan tanpa risiko.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat menempatkan dananya pada kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang bernama PT Xpertise Future Analytics Indonesia (PT XFA AI).

Entitas tersebut mengaku melakukan kegiatan usaha berupa penyewaan server. Penawaran tersebut menarik minat masyarakat karena memberikan peluang usaha dan menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat.

Menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan tersebut, Satgas PASTI telah melakukan rapat koordinasi dengan anggota Satgas PASTI untuk memastikan aspek legalitas dari PT XFA AI dan kegiatan usaha yang dilakukan. Satgas PASTI juga telah memanggil pengurus PT XFA AI untuk dimintakan keterangan dan klarifikasi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan.

Dikutip dari keterangan tertulis Satgas PASTI, Rabu (2/10/2024), berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota Satgas PASTI, PT XFA AI dinilai telah melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan yang berlaku antara lain:

1. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya
2. Melakukan penawaran penempatan dana, penempatan anggota, dan penawaran produk jasa yang mengarah pada modus skema ponzi
3. Tidak memiliki perizinan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Satgas PASTI akan melakukan tindakan berupa pemblokiran terhadap badan hukum PT XFA AI. Lalu pemblokiran aplikasi, situs dan media sosial yang terkait dengan PT XFA AI, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan upaya penegakan hukum.

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima penawaran penempatan dana atau penyertaan dana dengan imbal hasil yang tinggi dan tanpa risiko. Diharapkan masyarakat melakukan pengecekan kelengkapan perizinan dan kegiatan usaha kepada lembaga yang berwenang.

Bagi masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dengan modus yang mencurigakan atau diduga ilegal, serta memberikan janji imbal hasil yang tidak logis, agar dapat melaporkannya kepada Kontak OJK melalui nomor telepon 157, WA (081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau satgaspasti@ojk.go.id.