Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

RPP KEN sendiri merupakan payung hukum untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Rancangan ini mengatur berbagai aspek terkait energi nasional, mulai dari bauran energi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga kebijakan impor energi.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengungkap dirinya bersama sejumlah jajaran Kementerian ESDM menghadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas penyelesaian RPP tersebut.

Menurutnya, penyelesaian RPP KEN masih dalam proses dan masih membutuhkan tanda tangan sejumlah pihak. Di samping itu, Djoko berharap rpp tersebut akan diteken sebelum 20 Oktober 2024.

"Ya, lagi diproses paraf-paraf, tanda tangan. Mudah-mudahan (selesai sebelum tanggal 20 Oktober)," kata Djoko di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan resmi purnatugas pada 20 Oktober 2024 setelah satu dekade memimpin Indonesia. Ia akan digantikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 akan digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI sebelumnya menyetujui RPP KEN sebagai pengganti PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

RPP tersebut selanjutnya diproses oleh Bahlil selaku Ketua Harian DEN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

"RPP Kebijakan Energi Nasional mencakup satu penambahan bab dari 6 bab menjadi 7 bab, penambahan pasal dari 33 pasal menjadi 93 (1 pasal tetap, 39 pasal berubah bersifat substantif, 4 pasal berubah tidak bersifat substantif, dan 49 pasal penambahan pasal baru)," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Kamis (5/9).

Landasan penyusunan RPP KEN meliputi perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis EBT secara pesat, dan kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional pengurangan emisi gas rumah kaca dan net zero emission (NZE) pada 2060.

Bahlil mengungkapkan hasil pelaksanaan kegiatan focus group discussion (FGD) pembahasan tindak lanjut RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI telah menghasilkan seluruh substansi dari pandangan delapan fraksi Komisi VII DPR RI pada prinsipnya telah terakomodir dalam substansi pengaturan RPP tersebut.

"24 pasal telah mendapat masukan dan keputusan bersama, yaitu terdiri dari 13 pasal mengalami perubahan dan 11 pasal tetap," kata Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah disepakati Kamis (6/9) malam.

Ia mengatakan dalam diskusi Kamis malam, hanya terdapat perbedaan arahan revisi untuk draf aturan tersebut, namun menurutnya tidak begitu substantif.

“Ada arahan sedikit, tetapi tidak substansif. Jadi angka-angkanya masih sama. Misalnya ton oil equivalent segala macam itu masih sama. Jadi termasuk optimis ya,” kata Eniya di acara Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat.

Harmonisasi PP KEN yang baru itu dirancang sebagai pengganti PP 79/2014.

Eniya menuturkan, dalam waktu dekat RPP KEN akan segera diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk disetujui Presiden Joko Widodo.

“Ini sudah diketok tadi malam, lalu pastinya nanti masuk (diserahkan) ke presiden, karena ke PP kan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Nanti disetorkan ke Setneg. Nah baru setelah itu ditandatangani Presiden, baru keluar,” ucapnya.

Dengan adanya PP KEN yang diperbarui, ia berharap transisi energi Indonesia terus berjalan hingga mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE).

“Itu pasti beberapa hari (diresmikan presiden). Nanti setelah itu ada RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional), baru RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik),” jelasnya.

Adapun urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, menurut mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif dilatarbelakangi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi.

Kemudian juga dipengaruhi oleh perubahan strategi lingkungan yang signifikan, baik nasional maupun global.

"Asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional 2019-2023 sebesar 7-8 persen, namun capaiannya rata-rata 2015-2018 sekitar 5 persen, dan anomali akibat krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi -2 persen. Sejalan dengan tahap tersebut, capaian sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi pada PP KEN 2015-2023 juga mengalami gap 3-4 persen per tahun," jelasnya di Jakarta, Selasa (9/7).

Selain itu, Arifin juga menjelaskan urgensi untuk merevisi PP KEN adalah dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun 2021 lalu.

Jokowi telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Selaras dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga Menyusun scenario menuju NZE pada 2060 dengan Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement Target (LCCP) dan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS LCCR) 2050.

Dari skenario tersebut, untuk mencapai NZE 2060, sektor energi diperkirakan akan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 129 juta ton CO2 yang akan mampu diserap oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kebijakan Energi Nasional perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa keselarasan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dengan kebijakan terkait perubahan iklim menjadi salah satu kedaruratan untuk merevisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN.

“Kebijakan Energi Nasional perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim,” ujar Arifin dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Senayan Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa pada Conference of Parties (COP) Ke-26 di Glasgow, Skotlandia tahun 2021, Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2026.

“Di mana untuk mencapai net zero emission di 2060, sektor energi diperkirakan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, yaitu sebesar 129 juta ton CO2 emission,” ujar Arifin.

Oleh karena itu, Arifin menilai kontribusi dekarbonisasi sektor energi dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi memiliki peran yang signifikan.

Selain keselarasan dengan kebijakan perubahan iklim, urgensi dari merevisi Kebijakan Energi Nasional juga dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi, serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi dalam PP KEN.

Tidak tercapainya target, kata Arifin, dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis yang cukup signifikan, baik nasional maupun global. Target pada asumsi makro ekonomi di KEN lama, kata dia, sebesar 7–8 persen pada 2017–2022.

Akan tetapi, realisasi pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan target, terlebih terjadi anomali akibat dampak krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19.

“Tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif, mencapai minus 2 persen,” kata dia.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Arifin melanjutkan, realisasi pasokan energi primer (air, nuklir, matahari, minyak, batu bara, kayu dan angin) sampai dengan 2022 di bawah angka proyeksi KEN.

Selain itu, Arifin juga mengatakan realisasi pencapaian bauran energi primer tidak sesuai dengan target.

“Khusus di 2023, realisasi capaian bauran EBT, terdapat sebesar 13,1 persen dari target sebesar 17,87 persen,” kata Arifin.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024