Jakarta: SMKN 1 Tambun, Bekasi, Jawa Barat membatalkan penerimaan 36 siswa baru pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Tragisnya, 36 siswa baru itu sudah menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Bahkan, mereka sudah membayar uang seragam sekolah sebesar Rp1,7 juta. Siswa yang diberhentikan itu tak hanya rugi materil, namun juga mengalami depresi.

Puluhan wali murid dan siswa yang tak terima dengan keputusan pihak sekolah mengglar aksi demonstrasi. Wali murid dan siswa menggembok pagar SMKN 1 Tambun Utara.
Salah satu orang tua siswa, Nini, menyampaikan anaknya dikeluarkan secara sepihak oleh sekolah. Padahal, anaknya masuk lewat jalur prestasi.

Ia merasa dicurangi mendapatkan keputusan anaknya dikeluarkan dari sekolah. Sebab, anaknya telah bersusah payah meraih ragam prestasi.

"Loh katanya anak prestasi bisa diterima, mana? Anak prestasi kami, sudah banyak prestasi, kami membuat anak kami biar punya prestasi biar bisa diterima di sekolah negeri. Tapi jangan dipermainkan seperti ini," kata Nini dalam unggahan di Instagram @metrotv dikutip Kamis, 25 Juli 2024.

Informasi yang didapatkan dari pihak sekolah, pemberhentian karena persoalan administratif. Sekolah tidak mendapatkan persetujuan penambahan rombongan belajar (rombel) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: JPPI Ungkap 10 Kecurangan Terbanyak dalam PPDB 2024

(REN)

BEKASI, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi segera memanggil Dinas Pendidikan terkait mundurnya kepala dinas mereka di tengah kisruhnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Mungkin dalam beberapa waktu singkat ini, DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan terkait soal pengunduran diri (Kepala Dinas Pendidikan, Uu Saeful Mikdar) dan kekisruhan terhadap pelaksanaan PPDB," ujar anggota komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI-Perjuangan Heri Purnomo, di Graha Girsang, Selasa (16/7/2024).

Sebagai informasi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar santer dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri karena ingin maju dalam kontestasi Pilkada Kota Bekasi 2024.

Menurut Heri, maju dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Bekasi merupakan hak warga negara, tetapi harus bertanggung jawab sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Saya sangat menayangkan saat lagi kisruhnya PPDB online, beliau (Kadisdik) mengundurkan diri, ini sangat disayangkan. Walaupun itu hak politik warga negara," tegas Heri.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bekasi, jumlah lulusan SD/MI berjumlah 44.562, sedangkan daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi sebanyak 13.600 siswa.

Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bekasi, ditemukan calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri mencapai 8.000 untuk jenjang SD.

Hal tersebut disebabkan kurangnya infrastruktur pendidikan di Kota Bekasi sehingga banyak siswa tidak tertampung pada sekolah Negeri.

Selain itu, disaat PPDB kisruh Kadisdik Uu Saeful Mikdar menjadi perbincangan ia mengambil formulir bakal calon Wali Kota melalui DPC PKB Kota Bekasi, saat itu ia belum mengundurkan diri sebagai ASN.

Namun, pada Jumat (12/7/2024) Uu Saeful Mikdar resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN kepada Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Saat ini, BKSDM sedang memproses surat tersebut dan tengah menggodok pengganti Uu Saeful Mikdar sebagai kepala dinas.