Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih berkoordinasi dengan pPresiden terpilih Prabowo Subianto soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025.

"Kita terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan presiden terpilih," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Menurutnya, ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Selain PPN, misalnya juga kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Kepastian dari berbagai program itu disebut akan diumumkan oleh Prabowo setelah pelantikan presiden.

"Untuk kebijakan yang memiliki dampak sosial, politik dan ekonomi yang cukup luas, nanti presiden terpilih yang akan menetapkan dan menyampaikan. Kami terus berkoordinasi dengan intensif," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut Prabowo sudah menyadari kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Sudah disampaikan di dalam kabinet, presiden terpilih maupun presiden sekarang sangat menyadari mengenai UU HPP itu," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% diubah menjadi 11% yang sudah berlaku pada 1 April 2022 dan kembali dinaikkan menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

Meski begitu, UU HPP memberikan ruang untuk mengubah PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15%.

Simak Video: Sri Mulyani Koordinasi dengan Tim Prabowo Susun RAPBN 2025

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.

Airlangga beralasan, kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan itu sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh sebab itu, jika pasal tersebut belum dibatalkan dengan UU lain maka kenakan PPN 12% akan tetap terjadi.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa bingung karena banyak pihak yang soroti rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Padahal, menurutnya, kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat.

Sri Mulyani menjelaskan, barang/jasa untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, hingga transportasi tidak terkena PPN. Oleh sebab itu, dia menunjukkan data bahwa masyarakat kelas menengah hingga kaya merupakan kelompok yang paling banyak menikmati kebijakan PPN yang dibebaskan.

"Kalau kita lihat yang biru tua di atas ini [kebijakan PPN yang dibebaskan], mereka dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah bahkan sampai ke atas [kelompok kaya] dalam hal ini," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Kendati demikian, sejumlah pihak seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kenaikan PPN tersebut.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani meyakini kebijakan tersebut malah akan memperburuk kondisi perekonomian karena sedang terjadi tren penurunan daya beli masyarakat.

Apalagi, dia mengingatkan jutaan penduduk kelas menengah turun kasta menurut temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI.

Tidak hanya itu, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditopang kurang lebih sebanyak 60% oleh konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, Ajib khawatir kenaikan tarif PPN malah akan membenahi pemerintahan presiden selanjutnya, Prabowo Subianto.

"Kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif akan menghadapi kendala," kata Ajib dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.

Menurutnya, kenaikan PPN ini sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), di mana PPN menjadi 12 persen mulai 2025.

"Kan Undang-undangnya sudah jelas ya. Kecuali ada hal yang terkait dengan Undang-undang (yang menunda kenaikan PPN), kan tidak ada," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8) dikutip CNBC Indonesia.

Meski begitu, Airlangga menekankan masuk tidaknya keputusan kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam APBN 2025 harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membacakan nota keuangan dan RUU APBN 2025.

"Jadi kita monitor saja catatan nota keuangan nanti. Nanti kita dengar saja nota keuangan," tegas Airlangga.

Ekonom sebelumnya sudah mewanti-wanti dampak kenaikan PPN 12 persen pada tahun depan jika tidak ada penundaan. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai masyarakat kelas menengah bawah jadi kelompok yang paling terdampak kenaikan pajak ini.

"Ini pengaruhnya ke masyarakat kelas menengah bawah, kelompok kelas menengah atas sih enggak terpengaruh sama sekali," kata Josua kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/3).

Menurutnya, kenaikan PPN bakal berdampak pada lonjakan inflasi. Meski tidak besar, kenaikan harga akan menambah tekanan ke kelas menengah dan bawah.

Apalagi, kelas menengah ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, berbeda dengan kelas bawah atau masyarakat miskin. Kelas menengah dianggap tidak layak menerima bantuan, tetapi pendapatan mereka pun tak bisa mengiringi kenaikan harga bahan pokok.

"Kelas menengah ini bukan penerima bansos, karena hanya 40 persen terbawah dapat bansos. Desil 1-4 jadi kewajiban pemerintah support melalui bansos. Nah, desil 5-6 ini yang harus kita pertimbangkan. Mereka enggak dapat bansos tapi biaya hidup, dampak dari inflasi berpengaruh ke mereka dan pendapatannya enggak naik banyak," jelasnya.

Namun, kata dia, jika kenaikan PPN tak diiringi dengan kenaikan bahan pokok dan listrik, kemungkinan tekanan untuk masyarakat kelas menengah bawah tidak terlalu besar.

"Seandainya hanya kenaikan PPN dan nggak ada kenaikan lain seperti listrik tetap, LPG tetap, harga bahan pokok stabil, ya mungkin dampak ke konsumsi secara keseluruhan tidak se signifikan itu. Mungkin terpengaruh ke kelas menengah rentan miskin cuma sedikit," imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pemerintah akan memberikan insentif di sektor properti menjelang penetapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah, menjelaskan kajian mengenai pemberian insentif dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya pajak yang bakal dibebankan pada 2025.

"Gambarannya gini deh. Waktu kita pandemi, pemerintah kan mengambil kebijakan PPN DTP di tanggung pemerintah. Itu bentuk cara yang kita carikan. Pemerintah pasti carikan [insentifnya]," kata Zainal saat ditemui di Perumahan Pesona Kahuripan 9 di Kabupaten Bogor, Rabu (31/7/2024).

Pada saat yang sama, Zainal menjelaskan bahwa perumahan menjadi salah satu sektor yang menjaga pertumbuhan ekonomi nasional lantaran memiliki multiplier effect yang tinggi. Karenanya, penting bagi pemerintah untuk memastikan ekosistem bisnis pada sektor perumahan tetap terjaga ke depan.

Namun demikian, kepastian pemberian insentif pada kenaikan PPN menjadi 12% masih akan dikoordinir terlebih dahulu dengan Kementerian Perekonomian.

“Karena dampaknya kan perumahan ini yang punya multiplier effect. Sehingga itu pasti akan dibahas kembali. Kan belum diberlakukan kan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana kembali menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% [dua belas persen] yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut.

Sementara itu, dalam kabar terbarunya, Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso menuturkan saat ini pemerintah telah pemerintah membuat beberapa asumsi yang menjadi dasar target penerimaan pajak tahun depan, termasuk soal kenaikan tarif PPN.

Namun demikian, Susi menjelaskan pihaknya belum mengetahui apakah pemerintah selanjutnya akan menerapkan tarif PPN 12% atau tidak. Akan tetapi, pemerintah petahana telah membuat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pertimbangan tersebut.

“Semua asumsi semua antisipasi apapun sudah dijadikan dasar dalam membuat postur [APBN]. Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” tuturnya.