Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Airlangga mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan mengakui keputusan final tentang soal kenaikan PPN akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, kubu Presiden Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun depan. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan karena rencana kenaikan PPN sudah diatur dalam UU HPP maka pembatalannya hanya bisa melalui revisi beleid tersebut. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menyatakan dari sisi pebisnis, kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah permasalahan apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis.

Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sudah mengamanatkan agar PPN naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

Oleh sebab itu, sambung Anggawira, pembatalan kenaikan PPN hanya bisa melalui revisi UU HPP. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengakui, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak sudah menyatakan kenaikan PPN menjadi 12% tetap akan berlaku pada tahun depan sesuai amanat UU HPP.

Menurutnya, pernyataan DJP tersebut wajar karena pemerintah harus menjalankan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," jelasnya.

Lebih lanjut, Anggawira menyatakan dari sisi pengusaha melihat kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah maslaah apabila diikuti dengan insentif dari pemerintah untuk dunia bisnis. Pengusaha, klaimnya, akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan mengikuti amanat UU HPP ihwal penyesuaian tarif PPN. Artinya, tarif PPN akan naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025," kata Dwi kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Bisnis.com, SERANG — Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi dan daya beli masyarakat sebelum menerapkan kenaikan pajak pertamabahan nilai alias PPN menjadi 12%.

Menurut Josua, Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengamanatkan kenaikan PPN menjadi 12% paling cepat pada 1 Januari 2025. Baginya, itu berarti pemerintah memiliki ruang untuk tidak langsung menaikkan PPN tahun depan.

"Artinya memang ada fleksibilitas di sana," ujar Josua dalam Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Josua menekankan bahwa pemerintah harus mendasarkan pengambilan kebijakan pada asesmen dan kajian, mengenai manfaat dan dampaknya. Kenaikan PPN dapat dilakukan apabila tidak membebani masyarakat.

"Kalau memang kalau kita lihat dampaknya signifikan, pada kelas menengah ataupun masyarakat umumnya, ya perlu ditunda. Karena itu kan paling cepat bisa [berlaku] 1 Januari, paling cepat artinya dari Undang-Undang HPP itu bisa saja mundur. Seperti cukai hasil tembaku lah [yang tidak naik pada 2025]," ujar Josua.

Meskipun demikian, perlu menjadi catatan bahwa saat tarif PPN naik jadi 12% tidak semua komoditas akan terdampak. Menurut Josua, komoditas pangan, pendidikan, kesehatan, dan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak akan turut naik.

Lalu, Josua menyebut bahwa kenaikan PPN 1% menjadi 12% dapat memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah, yang di antaranya dapat digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG), dengan kebutuhan anggaran Rp71 triliun.

Kebutuhan belanja yang besar akan berujung pada tambahan utang apabila rencana penerimaan negara tidak tercapai. Oleh karena itu, pemerintah perlu menimbang betul kenaikan PPN dan berbagai kebijakan fiskal di tengah kebutuhan belanja yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Adanya deindustrialisasi dan tarif PPN yang sudah naik ke 11% dua tahun terakhir menurut Drajad turut berpengaruh pada tekanan kelas menengah. Padahal, kelas menengah merupakan salah satu tulang punggung konsumsi domestik, yang menjadi komponen utama perekonomian Indonesia.

"Saya tracking pertumbuhan kita kuartalan sejak krisis Asia [1998] itu growth kita closely align dengan consumption growth [pertumbuhan konsumsi]. Kalau consumption growth melambat, karena kelas menengah drop, bagaimana kita bisa mengejar target pertumbuhan [ekonomi]?" ujarnya.

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Anshor) mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai Januari 2025.

Ketua Badan Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor Muhammad Arif Rohman menilai bahwa kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% akan sangat memberatkan bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan juga masyarakat secara umum yang masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Dia memahami bahwa pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai proses pembangunan. Namun menurutnya, menaikkan tarif PPN bukanlah solusi yang tepat di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih rentan.

"Kami mendesak pemerintahan Prabowo agar menunda kebijakan ini sampai perekonomian relatif stabil dan mencari alternatif lain yang lebih ramah untuk dunia usaha dan masyarakat," tuturnya di Jakarta, Selasa (17/9).

Selain itu, dia juga berpandangan bahwa ada beberapa indikator ekonomi yang kini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Tanda-tandanya, kata dia, deflasi yang sudah terjadi dalam 4 bulan terakhir, gelombang PHK semakin meluas, kondisi sektor manufaktur yang terpuruk, nilai tukar rupiah yang melemah, kemudian inflasi pangan yang relatif tinggi serta presentase kelas menengah yang semakin menyusut.

"Karena bagaimanapun proses transisi kepemimpinan lama ke baru pasti ada unsur ketidakpastiannya,” katanya.

Pemerintah berencana menaikan PPN 12 persen paling lambat 1 Januari 2025 mendatang sesuai dengan aturan dari UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 7.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Airlangga beralasan, kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan itu sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Oleh sebab itu, jika pasal tersebut belum dibatalkan dengan UU lain maka kenakan PPN 12% akan tetap terjadi.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa bingung karena banyak pihak yang soroti rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Padahal, menurutnya, kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tetap akan berlaku mulai 2025 mendatang.

Demikian dikatakannya, lantaran hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Kan Undang-Undangnya sudah jelas," ujar Airlangga ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Diakui Airlanga, kenaikan tarif PPN ini juga bisa ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan soal aturan untuk menunda penerapan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

"Ya kecuali ada hal yang terkait dengan undang-undang, kan tidak ada. Jadi kita monitor aja catatan nota keuangan nanti," kata dia.

Sebagai informasi, dalam UU HPP itu memang disebutkan bahwa pemerintah memang bisa menunda kenaikan tarif PPN dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk nantinya dibahas besama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan, pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 mendatang. Pelaksanaan ketentuan kenaikan PPN yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 itu akan ditentukan oleh pemerintahan mendatang.

"Tunda dulu kenaikan tarif PPN 12 persen. Kalau bisa turunkan tarif PPN saat ini menjadi 8-9 persen untuk menstimulus konsumsi domestik," kata Bhima, Senin (5/8/2024) lalu.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025. Apakah kebijakan pajak ini akan berdampak ke daya beli masyarakat?

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan kebijakan tersebut sangat mungkin diterapkan alias feasible untuk Indonesia saat ini.

“[Kenaikan tarif PPN menjadi 12%] tidak berdampak signifikan dan secara kebijakan menjadi feasible untuk dilaksanakan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (25/7/2024).

Dia mengungkapkan jika berkaca dari kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022 lalu, daya beli masyarakat tidak terlalu terganggu dengan kenaikan 1% tersebut.

Hal itu tercermin dari kebijakan kenaikan PPN yang mendorong inflasi sebesar 0,4% kala itu.

“Mengapa? karena masih banyak ‘lubang’ dari kebijakan PPN kita baik dari kebijakan fasilitas pengecualian atau pembebebasan serta ambang batas PKP PPN yang tinggi [Rp4,8 miliar],” jelasnya.

Mulai 1 April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11%. Kenaikan tersebut diatur melalui Undang Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sementara ketentuan kenaikan PPN menjadi 12% tersebut juga tertuang dalam beleid yang sama, yang sesuai aturan tersebut akan mulai pada 1 Januari 2025.

Fajry menyampaikan tarif PPN tahun depan otomatis naik, kecuali pemerintah melakukan intervensi dan membahasnya dengan DPR untuk dibatalkan. Kenaikan tarif PPN jadi 12% akan terlihat dalam asumsi pemerintah dalam melakukan penganggaran.

Dengan demikian, sangat wajar jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan asumsi kenaikan tarif PPN 12% dalam proyeksi penerimaan PPN mengingat secara hukum akan otomatis naik 12% di Januari 2025.

"Tinggal nanti Menteri Keuangan selanjutnya mau membatalkan atau tidak?" tegas Fajry.

Adapun, pemerintah belum memberikan kejelasan terkait naik atau tidaknya PPN pada tahun depan.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan sepenuhnya ketetapan tersebut kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam masa transisi ini, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan pemerintah membuat beberapa asumsi yang menjadi dasar target penerimaan pajak tahun depan, termasuk soal kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Susi menjelaskan pihaknya belum mengetahui apakah pemerintah selanjutnya akan menerapkan tarif PPN 12% atau tidak. Namun, pemerintah petahana telah membuat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pertimbangan tersebut.

“Semua asumsi semua antisipasi apapun sudah dijadikan dasar dalam membuat postur [APBN]. Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).