JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta harus berbuat untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan orang tertentu apabila sudah resmi dilantik.

Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaluddin berkaitan dengan perpindahan tongkat estafet kepemimpinan Jokowi ke Prabowo nanti.

"Dia harus berbuat demi kepentingan bangsa, bukan demi komunikasi dan silaturahmi orang tertentu," ujar Hamid dalam program Gaspol! Di Youtube Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Melihat hubungan Jokowi dan Prabowo saat ini, Hamid menyebut Prabowo punya dua pilihan ketika resmi memimpin bangsa nanti.

"Pilihannya, mau demi kepentingan bangsa dan negara diselamatkan, atau mau dikesankan bahwa dia tidak membelakangi Jokowi," terang dia.

Hamid mengatakan, penyelamatan negara yang bisa dilakukan Prabowo saat ini adalah konsiten menolak revisi Undang-Undang Pilkada.

Bahkan, Prabowo perlu mempelopori penolakan tersebut kepada Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengantarkannya memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Konsistensi tersebut dinilai penting karena apabila revisi UU Pilkada lolos disahkan, justru hal ini akan menjadi beban di masa kepemimpinannya nanti.

"Seharusnya. Pak Prabowo harus konsisten dengan ucapan Dasco, tidak ada revisi, pelopori koalisi. Dan dia tidak mewarisi beban itu ke depan," imbuh dia.