Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menjadi salah satu dari 7 tersangka yang ditetapkan KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada 6 Oktober 2024 lalu.

Terkait dengan status tersangka tersebut, Sahbirin pun melawan dengan melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menanggapi gugatan itu, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mempersilakan Sahbirin menggunakan haknya dalam praperadilan.

"KPK mempersilakan Penggugat untuk menggunakan hak melakukan gugatan praperadilan. KPK akan menghadapi dan mengawal prosesnya melalui Biro Hukum sesuai aturan yang berlaku," ujar Tessa kepada wartawan, Jumat (11/10).

Adapun Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap atau gratifikasi.

Kasus itu diduga terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

Ia diduga terlibat dengan menerima fee sebesar 5 persen dalam pengaturan proyek di Kalsel. Lembaga antirasuah menemukan bukti uang hingga Rp 12 miliar yang diduga untuk Sahbirin Noor dkk.

Politikus Golkar itu kemudian mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangkanya.

Berdasarkan penelusuran, gugatan itu teregister dengan nomor 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 10 Oktober 2024. Dalam gugatan itu, Sahbirin sebagai pihak pemohon, sedangkan pihak termohon adalah KPK.

Sidang perdana dijadwalkan bakal digelar pada Senin, 28 Oktober mendatang.

"Sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian tertulis dalam gugatan tersebut dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Jumat (11/10).

Berikut petitum lengkap gugatan tersebut:

Dalam konferensi pers yang digelar KPK pada Selasa (8/10) kemarin, Sahbirin Noor terlihat tak ikut ditahan oleh KPK. KPK baru menahan 6 orang tersangka dalam kasus itu.

Tessa pun memastikan bahwa KPK akan tetap melakukan penahanan terhadap Sahbirin.

"Kecuali ada kondisi yang tidak memungkinkan seperti koma di Rumah Sakit, maka tersangka akan dilakukan penahanan," ujar Tessa saat dikonfirmasi, Rabu (9/10).

Namun, Tessa tak membeberkan lebih lanjut kapan Sahbirin akan dipanggil oleh KPK.

"Ditunggu saja," kata dia.

Dalam perkara ini, Sahbirin juga telah dicegah ke luar negeri per 7 Oktober 2024. Cegah itu berlaku selama 6 bulan ke depan.

"Gubernur Kalsel sudah dicegah ke luar negeri per tanggal 7 Oktober 2024. [Berlaku selama] 6 bulan," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (9/10).

Terkait kasus yang sedang diusut KPK dan status tersangka itu, Sahbirin Noor belum berkomentar, tapi langsung mempraperadilankan KPK.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor ditetapkan sebagai salah satu dari 7 tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan penerimaan suap atau gratifikasi.

KPK mengungkap kasus tersebut lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024. Kasus itu diduga terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

Sahbirin yang akrab disapa "Paman Birin" ini diduga terlibat dengan menerima fee sebesar 5 persen dalam pengaturan proyek di Kalsel. Lembaga antirasuah menemukan bukti uang hingga Rp 12 miliar yang diduga untuk Sahbirin Noor dkk.

Terkait penetapan tersangka itu, Sahbirin melawan. Politikus Golkar ini melayangkan gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Berdasarkan penelusuran, gugatan itu teregister dengan nomor 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 10 Oktober 2024. Dalam gugatan itu, Sahbirin sebagai pihak pemohon, sedangkan pihak termohon adalah KPK.

Sidang perdana dijadwalkan bakal digelar pada Senin, 28 Oktober mendatang.

"Sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian tertulis dalam gugatan tersebut dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Jumat (11/10).

Berikut petitum lengkap gugatan tersebut:

Dalam konferensi pers yang digelar KPK pada Selasa (8/10) kemarin, Sahbirin Noor terlihat tak ikut ditahan oleh KPK. KPK baru menahan 6 orang tersangka dalam kasus itu.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan bahwa KPK akan tetap melakukan penahanan terhadap Sahbirin.

"Kecuali ada kondisi yang tidak memungkinkan seperti koma di Rumah Sakit, maka tersangka akan dilakukan penahanan," ujar Tessa saat dikonfirmasi, Rabu (9/10).

Namun, Tessa tak membeberkan lebih lanjut kapan Sahbirin akan dipanggil oleh KPK.

"Ditunggu saja," ujarnya.

Dalam perkara ini, Sahbirin juga telah dicegah ke luar negeri per 7 Oktober 2024. Cegah itu berlaku selama 6 bulan ke depan.

"Gubernur Kalsel sudah dicegah ke luar negeri per tanggal 7 Oktober 2024. [Berlaku selama] 6 bulan," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (9/10).

Total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Sahbirin Noor.

Tersangka penerima suap:

Mereka dijerat Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tersangka pemberi suap:

Mereka dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terkait kasus yang sedang diusut KPK dan status tersangka itu, Sahbirin Noor belum berkomentar, tapi langsung mempraperadilankan KPK.

Hi!Pontianak - Masyarakat Kabupaten Sambas mengecam tersangka pencabulan anak di bawah umur yang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Sambas. Kecaman itu datang salah satunya dari Korps HMI-Wati (Kohati) Cabang Sambas.

Ketua Kohati Cabang Sambas, Pertiwi Astuti, mengecam tindakan tersangka pencabulan anak di bawah umur. Tersangka diketahui berinisial S alias D (59) yang merupakan guru ngaji dan diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri.

"Kami mengutuk dan menolak dengan keras atas gugatan yang dilayangkan oleh tersangka kasus cabul karena sudah menjadi tersangka. Tersangka harus menjalani hukuman sesuai tuntutan yang berlaku," kata Pertiwi Astuti, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Kohati Sambas memberikan apresiasi keputusan Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang telah menolak gugatan praperadilan tersangka pencabulan.

"Jelas perbuatan tersangka sudah melukai hati keluarga dan masyarakat Sambas. Kami mengapresiasi Hakim Pengadilan Negeri Sambas setinggi-tingginya sebagai sebuah komitmen untuk melindungi korban agar kasus serupa tidak kembali terjadi," ucapnya.

Pertiwi Astuti berharap seluruh stakeholder dan masyarakat bersama-sama dalam mencegah kasus-kasus pencabulan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak agar tidak kembali terjadi.

"Mari bersama-sama kita menjaga keluarga, menjaga rohani dan kewarasan kita, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi, mari kita cegah sehingga kasus cabul berhenti cukup sampai di sini," ujarnya.

Hi!Pontianak - Warga Kabupaten Sambas mengapresiasi hakim Pengadilan Negeri Sambas yang telah menolak gugatan praperadilan guru ngaji terkait kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Guru ngaji berinisial S alias D (59) itu diduga melakukan pencabulan terhadap muridnya sendiri.

"Kami sangat mengapresiasi hakim yang telah menolak gugatan praperadilan tersebut. Kami juga mengapresiasi Polres Sambas yang sudah bekerja mengusut kasus tersebut sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan," ujar Deden, salah seorang warga kepada wartawan, Kamis, 3 Oktober 2024.

Menurutnya keputusan tersebut membuktikan komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak-anak korban kekerasan seksual. Untuk itu, ia mengajak semua pihak agar bersama-sama melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan.

"Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang oknum guru gaji ditangkap polisi karena mencabuli muridnya sendiri yang baru berusia 11 tahun. Pelaku melakukan aksi cabulnya sebanyak empat kali dalam kurun waktu Mei hingga 13 Juni 2024. Pelaku melakukan aksinya itu di musala.

Peristiwa itu terungkap setelah korban tidak mau lagi pergi ke TPA. Sambil menangis korban menjelaskan kepada ibunya jika ia telah dicabuli oleh D sebanyak empat kali di Musala.

Selanjutnya, mereka pun pergi ke rumah D untuk menanyakan perihal pengakuan korban tersebut. Saat itu, D mengakui kesalahannya jika dirinya telah melakukan perbuatan cabul kepada korban.

"Kami meminta pihak APH (kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) segera menuntaskan perkara tersebut dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal kepada pelaku" pinta Deden.

Bupati Situbondo Karna Suswandi mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Praperadilan itu terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya dalam kasus korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa.

Gugatan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 92/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Karna telah mendaftarkan gugatan itu pada Selasa (17/9). Dalam gugatan itu, Karna Suswandi sebagai pihak pemohon, sedangkan pihak termohon adalah KPK.

Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut komisi antirasuah siap menghadapi gugatan tersebut.

"Bila benar yang bersangkutan mengajukan gugatan praperadilan, KPK mempersilakan penggugat menggunakan hak melakukan gugatan praperadilan, dan KPK akan menghadapi serta mengawal prosesnya melalui Biro Hukum sesuai aturan yang berlaku," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (23/9).

Tessa menegaskan, KPK telah bekerja secara profesional dalam melakukan penetapan tersangka.

"Yang jelas KPK bekerja secara profesional dan prosedural, sehingga apapun yang nanti disajikan di sidang praperadilan tersebut tentunya akan sesuai dengan prosedur atau aturan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Adapun dalam gugatan tersebut, petitum yang diajukan oleh Karna tertulis 'belum dapat ditampilkan'. Sidang perdana dijadwalkan bakal digelar pada Selasa (1/10) mendatang.

KPK tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur. Dugaan korupsi ini sudah dalam penyidikan KPK.

Tessa menyebut, penyidikan kasus tersebut berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa.

"Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, KPK telah melakukan penyidikan dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai 2024,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa (27/8) lalu.

Tessa mengungkapkan dua orang telah dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia belum membeberkan identitas lebih detail dua tersangka yang dimaksud. Akan tetapi, keduanya merupakan penyelenggara negara di Kabupaten Situbondo.

"KPK juga telah menetapkan 2 orang tersangka yaitu KS dan EP," ucap Tessa.

"Keduanya merupakan penyelenggara negara Pemerintah Kabupaten Situbondo," sambung dia.

KPK juga belum menyampaikan detail konstruksi perkara kasus ini. Materi itu akan diumumkan komisi antirasuah ketika penyidikan perkara telah mencukupi.

“Terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan diumumkan saat penyidikan perkara ini telah dinyatakan cukup,” pungkasnya.

CIREBON - Setelah dibebaskan Polda Jabar, Pegi Setiawan kembali ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa (9/7/2024) sore. Kedatangan Pegi disambut meriah oleh ratusan warga setempat yang telah menunggu sejak siang hari.

Pegi Setiawan tiba di kampung halamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sekitar pukul 15.30 WIB. Ia diantar menggunakan mobil oleh kuasa hukumnya, Sugianti Iriani. Sesampainya di rumah, Pegi langsung bersujud syukur di hadapan ratusan warga yang menyambutnya.

Ibunda Pegi, Kartini, tampak sumringah melihat anaknya kembali ke kampung halaman. Ratusan warga ikut mengarak Pegi dan keluarganya menuju rumah mereka. Di depan rumahnya, Pegi kembali bersujud syukur sebelum memeluk sejumlah keluarga dan kerabatnya.

Setelah sejenak beristirahat di dalam rumah sederhana mereka, Pegi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu upaya pembebasannya serta seluruh warga yang mendukungnya.



"Saya sangat berterima kasih kepada semua yang telah membantu saya, baik dari segi hukum maupun dukungan moral. Saya juga berterima kasih kepada warga yang telah menunggu dan menyambut saya dengan begitu meriah," ujar Pegi dengan penuh haru.

Hingga Selasa sore, ratusan warga masih berkumpul di halaman sekitar rumah Pegi untuk memberikan ucapan selamat atas kebebasannya. Atmosfer kebahagiaan dan kelegaan tampak jelas di wajah warga yang hadir.

Kebebasan Pegi Setiawan menjadi momen berharga bagi dirinya dan keluarga, serta warga sekitar yang turut merasakan kebahagiaan atas kembalinya salah satu warganya ke kampung halaman.

JAKARTA - Wakil Presiden ( Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan . Pengadilan menyatakan status tersangka Pegi Setiawan tidak sah, sehingga harus dibebaskan.

Wapres mengatakan bebasnya Pegi Setiawan menunjukkan Polda Jawa Barat kurang teliti dalam menanggani kasus tersebut. Polda Jabar telah menangkap dan menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka pada 21 Mei 2024.

"Memang ada berarti kekurang-telitian dari pihak Polda ketika menangkap Pegi itu, sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui pra peradilan," kata Wapres kepada awak media usai meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa (9/7/2024).



Ma'ruf Amin telah menyimak pernyataan dari Kapolri Listyo Sigit yang menyatakan pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon akan berlanjut.

"Soal Pegi itu, saya hanya menyimak apa yang disebut juga Pak Kapolri itu akan berlanjut, saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Artinya prosesnya akan dilanjutkan, nggak tahu seperti apa," katanya.

Wapres meminta kasus Vina Cirebon dituntaskan, khususnya yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Saya setuju kalau memang belum tuntas, bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu bahwa ada di tiga orang, DPO itu kalau betul itu ada ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang Pegi itu bukan orangnya yang dicari ini dilanjutkan saja saya kira," katanya.

Lebih lanjut, Wapres mengingatkan pihak Kepolisian agar kedepan tidak terjadi lagi salah tangkap seperti halnya Pegi Setiawan. Dia meminta agar bukti-bukti harus kuat sehingga tidak dipatahkan lewat pra peradilan.

"Saya kira kita harapkan ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau-kalau menangkap betul-betul firm dan memang buktinya cukup," katanya.

Status Pegi Setiawan sebagai tersangka gugur dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (9/7) lalu. Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi alias Awiek, meminta Polri untuk menyelidiki dugaan maladministrasi dalam penetapan status tersangka Pegi.

"Kenapa sampai terjadi penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan? Apakah dalam penetapan tersangka itu tergesa-gesa ataupun dipaksakan sehingga menyebabkan keputusan yang tidak benar?" kata Awiek kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Ia meminta pihak Polri untuk segera menyelelidiki dugaan maladministrasi dalam kasus ini. Awiek juga mendorong agar Polri bisa menjaga dan meningkatkan profesionalitasnya agar tingkat kepercayaan publik tidak turun.

"Jadi kami akan mendorong itu untuk menjaga profesionalitas Polri yang mana Polri kemarin mendapatkan peringkat tertinggi aspek kepuasan publik itu jangan sampai tercederai dari kasus ini," tuturnya.

Pegi Setiawan awalnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudana alias Eky, di Cirebon pada Agustus 2016 silam. Namun status tersangka itu kemudian gugur di proses Praperadilan.

Awiek menyebut keputusan hakim harus dihormati. Ia juga meminta agar hak dan nama Pegi dipulihkan setelah status tersangkanya dicabut.

"Sebaiknya memang ikuti saja putusan dari praperadilan itu sebagaimana lazimnya penetapan tersangka dalam kasus apa pun ketika dibatalkan oleh pengadilan di praperadilkan maka otomatis gugur," tutup Awiek.

Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan "Vina Cirebon", dilepaskan dari tahanan dan status tersangkanya dinyatakan tidak sah alias gugur. Praperadilan yang diajukannya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Hakim menilai ada prosedur tidak benar yang dilakukan penyidik dalam penetapan Pegi selaku DPO dan juga sebagai tersangka.

Pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, menyebut bahwa Pegi Setiawan disebut bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka. Namun proses penyelidikan harus diulang dari awal. Ditambah polisi harus memiliki bukti yang lebih kuat.

“Karena praperadilan belum pokok perkara, maka bisa ditetapkan tersangka lagi,” kata Fatahillah Akbar kepada wartawan, Selasa (9/7).

Meski begitu, lanjut dia, penerapannya harus sesuai prosedur: Pegi mesti diperiksa sebagai saksi lebih dahulu. Sebelum kemudian ditetapkan tersangka bila memenuhi 2 alat bukti.

“Harus dibuat Sprindik dan SPDP [surat pemberitahuan dimulainya penyidikan] baru,” jelas Fatahillah.

Proses penyidikan harus dimulai dari awal. “Namun dengan bukti-bukti lebih kuat juga,” imbuh Fatahillah.

Pada keterangan lain, pakar hukum pidana Universitas Trisakti yang juga pernah menjadi ahli dalam sidang Richard Eliezer—kasus Sambo, Albert Aries, menilai terlalu dini bila membicarakan mengenai potensi penetapan Pegi sebagai tersangka lagi.

Dia menjelaskan, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

“Jadi dengan tidak sahnya penetapan tersangka Pegi Setiawan kemarin, penyidik Polda Jabar dapat memulai penyidikan yang baru untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang baru yang berbeda dari penyidikan sebelumnya, guna membuat terang perkara tersebut dan menemukan siapa tersangkanya,” kata Albert.

Pakar hukum yang juga termasuk dalam 11 jubir KUHP baru itu justru berharap Polda Jawa Barat segera melaksanakan arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yakni mengedepankan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (scientific crime investigation). Pembuktian ilmiah dimaksud antara lain melakukan identifikasi untuk kepastian identitas pelaku, psikologi forensik, dan digital forensik untuk HP, media sosial, dan CCTV terkait.

“Hukum acara pidana adalah prosedur yang sudah diatur oleh KUHAP untuk mencari dan menemukan kebenaran yang paling sesungguhnya (kebenaran materiil), jadi penyidik harus mengikuti prosedur hukum acara baik yang diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Kapolri No 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,” ujar Albert.

Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan status tersangka Pegi Setiawan batal. Ada setidaknya dua poin utama yang membuat hakim mengetok putusan pembebasan Pegi itu:

Pertama, terkait penetapan Pegi Setiawan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) per 15 September 2016. Status itu diunggah 15 mei 2024 dalam situs Polri. Proses masuknya Pegi dalam DPO dinilai tidak sesuai prosedur.

Hakim merujuk pada dua ketentuan dalam Peraturan Kapolri. Bahwa penetapan DPO itu didahului oleh pemanggilan terhadap tersangka terlebih dulu.

Kedua, penetapan tersangka Pegi dinilai tidak sah. Pegi Setiawan ditangkap Polda Jabar pada 21 Mei 2024. Pada hari yang sama, dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Hakim menilai ada prosedur yang dilanggar penyidik Polda Jabar.

Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 16 Maret 2015 yang memberikan telah memberikan syarat tambahan, bahwa untuk penetapan tersangka, selain 2 alat bukti, harus ada pemeriksaan calon tersangka.

"Harus ada pemeriksaan calon tersangka, sebelum Pegi Setiawan alias Perong ditetapkan tersangka, termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada pemohon," kata Hakim dalam pertimbangannya.

Berkat putusan itu, Pegi Setiawan sudah dilepaskan dari tahanan Polda Jabar pada Senin malam.

Pegi Setiawan akhirnya lepas dari jeratan tersangka kasus tewasnya Vina. Hakim menilai penetapan tersangka tidak sah karena ada pelanggaran prosedur administrasi.

Dari lepasnya Pegi di praperadilan itu, ada satu pertanyaan menggelitik. Apa dalam kasus Pegi ini Polri sudah menerapkan scientific crime investigation (SCI) seperti yang selama ini kerap didengungkan?

"Sering didengungkan penerapan SCI, tetapi kebanyakan tidak memahami konsep SCI dan hakekatnya," kata Komjen (Purn) Arief Sulistyanto dalam keterangannya, Selasa (9/7).

Arief yang pernah menjadi Kabareskrim ini menjelaskan, tak sedikit penyidik kepolisian yang mengetahui SCI secara dangkal dan sempit, dengan menyatakan bahwa ketika ada barang bukti diperiksa di labfor oleh ahli atau telah melakukan pemeriksaan ahli, dikatakan itu SCI.

"Secara konseptual SCI adalah langkah yang komprehensif dalam penyidikan yaitu penerapan metode ilmiah dalam penyidikan. Pertanyaannya adalah apa metode ilmiah? Metode ilmiah adalah langkah-langkah dalam menemukan kebenaran ilmiah setidaknya melalui proses: Perumusan Masalah, Hipotesa, Pengumpulan data-informasi-bukti dan fakta, Pengolahan dan analisa data-informasi-bukti dan fakta, terakhir adalah Pengambilan Kesimpulan," beber Arief.

Jadi lanjut purnawirawan yang pernah menjadi Kabaharkam dan Kalemdikpol ini, ketika penyidik menemukan peristiwa, kalau semua prosedur yang telah diatur itu sudah dilakukan maka sebenarnya sudah menerapkan metode ilmiah dalam penyidikannya.

"Hakekatnya SCI itu sendiri sebenarnya menemukan kebenaran yang dilandasi oleh prinsip kejujuran , kebenaran dan objektif," jelas dia.

Arief menduga dalam kasus Pegi ini mungkin sebenarnya prosedur SCI sudah dilakukan. Namun tidak runut dan tidak memahami hakikatnya.

"Apalagi penyidikannya di tengah desakan publik yang menyoroti dari segala arah. Akhirnya tidak fokus pada langkah SCI, tetapi terpengaruh oleh opini dan sibuk melakukan counter opini. Inilah yang menjadi pekerjaan penyidik selanjutnya untuk mengevaluasi atau melakukan audit investigasi," saran Arief.

"Audit dilakukan secara cermat karena penetapan tersangka terhadap Pegi didasarkan pada penyidikan yang sebelumnya. Para pelakunya sudah dijatuhi hukuman penjara yang cukup berat," urai dia.

Arief juga memberi saran, dengan lepasnya Pegi ini yang harus dilakukan penyidik adalah melakukan penelitian kembali hasil penyidikan terhadap Pegi. Mengapa sampai terjadi kesalahan sehingga Hakim Praperadilan menyatakan tidak sah penetapan tersangka.

"Kesalahan tersebut apakah pada aspek formil (prosedur dan administrasi) artinya hanya salah prosedur tetapi tidak salah orang maka segera benahi dan lengkapi sehingga tidak ada kesalahan. Bila kesalahannya pada aspek materiil maka terjadi error in persona maka harus dilakukan penyelidikan lagi berdasarkan hasil penyidikan sebelumnya untuk menemukan pelaku yang sebenarnya (selain Pegi) dan jangan salah lagi," urai dia.

Kedua, meneliti dan mengkaji secara cermat hasil penyidikan para tersangka sebelumnya karena sudah memperoleh keputusan hakim maka sudah ada alat bukti.

"Dari alat bukti itu dikembangkan untuk bisa diperoleh alat bukti untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Ketiga , melakukan audit investigasi terhadap penyidikan secara keseluruhan sehingga bisa diperoleh temuan dan masukan untuk kelanjutan perkara ini terutama pada aspek pembuktiannya," tutup Arief.

Status tersangka Pegi Setiawan, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, gugur dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (8/7).

Hal itu setelah dikabulkannya permohonan praperadilan yang diajukan Pegi oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa status tersangka Pegi tidak sah.

Pegi pun akan dibebaskan oleh Polda Jabar. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi.

"Terima kasih untuk Presiden Jokowi, Pak Prabowo Subianto, dan lainnya," kata Pegi di Polda Jabar.

Selain itu ia juga mengucap terima kasih ke siapa pun yang mendukungnya, hingga akhirnya praperadilan dikabulkan sehingga status tersangkanya di kasus pembunuhan Vina Cirebon gugur.

"Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang mau dukung saya," kata Pegi.

"Kepada kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung dan membela saya," imbuhnya.

Wartawan pun bertanya, selama di penjara seperti apa? Kok terlihat kurus?

"Di sini seperti biasa, makan tidur makan tidur," jawab Pegi.

Ada setidaknya dua poin utama yang membuat Hakim menyatakan status Pegi sebagai tersangka pembunuhan "Vina Cirebon" tidak sah.

Pertama, terkait penetapan Pegi Setiawan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) per 15 September 2016. Status itu diunggah 15 mei 2024 dalam situs Polri. Proses masuknya Pegi dalam DPO dinilai tidak sesuai prosedur.

Hakim merujuk pada dua ketentuan dalam Peraturan Kapolri. Bahwa penetapan DPO itu didahului oleh pemanggilan terhadap tersangka terlebih dulu.

Berikut aturan yang dikutip Hakim:

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

"Tersangka yang sudah dipanggil sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang." (Pasal 31 ayat 1)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

"Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat dalam DPO dan dibuatkan surat pencarian orang." (Pasal 17).

Berdasarkan persidangan, Hakim menilai tidak ada bukti yang menunjukkan soal panggilan terhadap Pegi Setiawan.

"Tidak ada satu pun bukti adanya surat panggilan yang dilayangkan oleh termohon kepada pemohon sehingga pemohon tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam DPO," kata hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman, membacakan pertimbangan putusan praperadilan, Senin (8/7).

Kemudian Hakim menilai ada prosedur yang dilanggar penyidik Polda Jabar. Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 16 Maret 2015 yang memberikan telah memberikan syarat tambahan, bahwa untuk penetapan tersangka, selain 2 alat bukti, harus ada pemeriksaan calon tersangka. Hal itu agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil.

"Harus ada pemeriksaan calon tersangka, sebelum Pegi Setiawan alias Perong ditetapkan tersangka, termohon memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada pemohon," kata Hakim.

Berdasarkan persidangan, Pegi ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Mei 2024. Ia kemudian diperiksa sebagai tersangka sebagaimana BAP tersangka Pegi Setiawan alias Perong tanggal 22 Mei 2024 dan pemeriksaan lanjutan dilakukan pada 12 Juni 2024

Polda Jabar beralasan bahwa penetapan tersangka bisa berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti. Serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.

Namun, Hakim tidak sependapat. Menurut Hakim, harus pula diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu, karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan MK.

Oleh karenanya, Hakim menilai penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah.

"Fakta di sidang tidak ditemukan bukti satu pun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka, maka menurut hakim penetapan tersangka oleh termohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," kata Hakim.

Pengacara Pegi Setiawan, Marwan Iswandi, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar mencopot Irjen Akhmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jabar.

Ia menilai, harus ada yang bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam.

Selain Kapolda, Iswandi juga meminta Kapolri agar mencopot Kombes Surawan dari jabatannya sebagai Dirreskrimum Polda Jabar.

"Ini harus bertanggung jawab. Saya meminta agar Dirkrimum bahkan Kapolda dicopot. Tanggung jawab. Ini permintaan ku kepada Kapolri. Aku minta agar dicopot, Kapolda, Dirkrimum, dan kebawahnya jajaran, termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot," kata Iswandi saat dihubungi, Senin (8/7).

"Ini kan sudah hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan," tambah dia.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, dikabulkannya gugatan praperadilan Pegi disebabkan adanya persyaratan formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik.

"Karena kalau kita lihat dalam proses materi praperadilan tentu saja ada formil yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya. Walaupun tetap kita pada prinsip adalah praduga tak bersalah," ujar Djuhandani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/7).

Djuhandani berharap dengan adanya putusan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh penyidik agar tidak kembali mengulangi kesalahan serupa.

"Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama, kita juga melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu," jelasnya.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan pihaknya menghormati putusan itu. Dia juga meminta kepada penyidik di Polda Jabar agar melaksanakan isi putusan yang sudah dibacakan oleh majelis hakim.

"Merupakan kewajiban bagi penyidik untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi muatan atau isi dari putusan praperadilan tersebut," kata dia di Kantor Kejagung, Senin (8/7).

Jika di kemudian hari penyidik Polda Jabar bersikeras untuk melengkapi dan menyerahkan lagi berkas perkara, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut dengan berlandaskan putusan majelis hakim di pengadilan.

"Sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu maka kami akan akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum yaitu putusan pengadilan," ucap dia.

"Karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu dinyatakan tidak sah," lanjut dia.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan.

"Ya, tentunya kita harus menghormati putusan pengadilan," kata Sigit di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Untuk langkah hukum selanjutnya, Sigit menyerahkan kepada Polda Jawa Barat.

"Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut. Jadi supaya bisa ditindaklanjuti," ujarnya.

Dengan gugurnya status tersangka Pegi Setiawan, bagaimana pengusutan kasus pembunuhan 'Vina Cirebon' ke depan?

"Ya, tentunya itu akan didalami, ya. Didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini, kan, terkait dengan sah tidaknya martabat sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain," tuturnya.

"Saya juga belum tahu isinya apa. Tapi yang jelas akan segera ditindaklanjuti," pungkasnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi respons terkait digugurkannya status tersangka terhadap Pegi Setiawan oleh majelis hakim di PN Bandung.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan pihaknya menghormati putusan itu. Dia juga meminta kepada penyidik di Polda Jabar agar melaksanakan isi putusan yang sudah dibacakan oleh majelis hakim.

"Merupakan kewajiban bagi penyidik untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi muatan atau isi dari putusan praperadilan tersebut," kata dia di Kantor Kejagung, Senin (8/7).

Jika di kemudian hari penyidik Polda Jabar bersikeras untuk melengkapi dan menyerahkan lagi berkas perkara, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut dengan berlandaskan putusan majelis hakim di pengadilan.

"Sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu maka kami akan akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum yaitu putusan pengadilan," ucap dia.

"Karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu dinyatakan tidak sah," lanjut dia.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) pun sudah menyatakan bahwa berkas penyidikan Pegi belum lengkap. Tim jaksa meminta penyidik Polda Jabar untuk melengkapi kekurangan berkas perkara itu.

Berkas perkara Pegi Setiawan telah diserahkan oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Jabar ke Kejati Jabar pada Kamis (20/6). Kemudian, tim jaksa peneliti di Kejati Jabar melakukan pemeriksaan selama 7 hari.

“Tim jaksa hukum sudah melakukan penelitian terhadap berkas tersebut. Pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan pada tim penyidik Polda Jabar, bahwa [berdasarkan] hasil penelitian [berkas tersebut] belum lengkap,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Sri Cahyawijaya, kepada wartawan, Kamis (27/6).