Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberi jawaban perihal dugaan keterlibatan dirinya dalam praktik judi online.

Diketahui, Budi sempat menjabat Menkominfo pada 17 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024. Selama periode tersebut banyak warganet menuding Budi tebang pilih dalam memberantas situs judi online, terlihat dari belasan oknum Komdigi, dahulu Kominfo, yang tertangkap kepolisian.

Mengenai hal tersebut, Budi meminta kepada seluruh orang yang menudingnya terlibat untuk bertanya langsung kepada para pelaku.

Budi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi tegas membantah keterlibatan tersebut.

“Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi, pernahkah ada perintah baik lisan atau tertulis dari [saya] Menkominfo untuk tidak men-take down satu situs/website Judi online (Judol) saja? Tanya ke Menkomdigi saja. Saya fokus ngurus Koperasi dan rakyat,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Adapun saat ditanya apakah Budi mengetahui terkait belasan oknum internal yang melindungi situs judi saat dia menjabat. Budi enggan memberi jawaban.

Sebelumnya, warganet di media sosial menyorot Budi menyusul keterlibatan pegawai Komdigi dalam kasus judi online. Sebab, kasus penyalahgunaan wewenang ini berada di bawah kepemimpinannya sebelum dia ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menteri Koperasi.

Warganet mempertanyakan tanggung jawab Budi Arie atas penyalahgunaan wewenang sejumlah pegawainya tersebut. Bahkan, beberapa di antara netizen meminta Komdigi turut meminta keterangan dari Budi Arie yang juga pernah menjadi Menteri Kominfo.

Akun @CakKhum menuding Zulkarnaen Apriliantony, yang ditangkap oleh kepolisian merupakan anak buah Budi Arie. Dia membagikan video mengenai dugaan peran Tony dalam praktik judi online itu di Komdigi.

Akun @stefanAntonio_ menulis bahwa pegawai yang tertangkap dahulu bekerja di bawah Budi Arie. Budi dituding melindungi para pelaku saat abai untuk memblokir situs judi online.

Selama menjabat sebagai Kominfo, Budi Arie juga gencar memberantas situs judi online di Indonesia. Berdasarkan data sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, Kominfo memutus akses judi online sebanyak 3.796.902 konten bermuatan judi online. Akan tetapi untuk masalah keterlibatan pegawai Komdigi ini, Kominfo tidak pernah menyinggungnya.

Memasuki penghujung pameran Indonesia Motorcycles Show atau IMOS 2024, booth Honda di hall 10 ICE BSD, Tangerang Selatan terpantau makin ramai. Bukan hanya motor konvensional, motor listrik seperti Honda ICON e: dan CUV e: juga diserbu pengunjung.

Motor listrik Honda ICON e: dan CUV e: dipajang di selasar khusus yang berada di area timur booth. Menurut pantauan detikOto, tak sedikit pengunjung yang melihat-lihat dan memotret kedua produk baru tersebut.

"Banyak pengunjung yang bolak-balik tanya ke kita juga, mungkin karena tampilannya modern banget. Ada yang mau tahu harganya, ada yang mau tahu jarak tempuhnya. Tanggapan mereka bagus sih," kata tenaga penjual tersebut kepada detikOto di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Motor listrik Honda ICON e: dan CUV e: di Booth AHM di IMOS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Ketika masuk pameran melalui pintu utama, perhatian kita memang langsung tertuju ke Honda ICON e: dan CUV e: yang hadir dengan kombinasi warna terang. Bahkan, ada satu unit yang bodinya dibuka sebagian agar pengunjung bisa melihat jeroannya.

Kami sempat meminta tanggapan ke pengunjung IMOS 2024 mengenai Honda ICON e: dan CUV e:. Mereka mengaku suka dengan tampilannya yang kompak, unik dan futuristis.

"Motornya lucu ya, kayak dari masa depan gitu. Saya baru lihat juga sih, desainnya bagus banget. Kalau ditanya mau (punya) atau nggak, ya jelas mau dong," ujar pengunjung bernama Irma kepada detikOto di booth Honda.

Motor listrik di Booth Honda di IMOS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sementara pengunjung lain bernama Rudi juga mengaku salfok dengan motor listrik Honda di IMOS 2024. Menurutnya, ICON e: dan CUV e: tampil outstanding dan memikat mata. Dia secara pribadi mengaku minat membeli CUV e: yang lebih bertenaga.

"Pas lihat ini saya langsung bilang, nah motor listrik tuh begini. Cakep, paten. Saya suka yang itu (tunjuk Honda CUV e:). Barusan nanya, baterai sama tenaganya lebih gede. Overall suka banget sih," kata Rudi.

Khusus di IMOS 2024, AHM memang ingin menonjolkan nuansa ramah lingkungan melalui line up motor listriknya. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan mereka menyongsong tren elektrifikasi di Indonesia.

"Kembali, kami mau berkomitmen bahwa AHM berperan terhadap keberlanjutan, makanya kami menghadirkan kendaraan ramah lingkungan termasuk EV. Nanti jumlahnya setiap saat akan bertambah. Harapannya bisa mendukung pemerintah ke arah sana," kata Octavianus Dwi selaku Direktur Pemasaran PT AHM.

Mengenal Honda ICON e: dan CUV e:

Honda ICON e: dan CUV e: sama-sama meluncur di Indonesia bulan lalu. Dua kendaraan tersebut melengkapi line up motor listrik AHM yang sebelumnya telah diisi EM1 e dan EM1 e Plus.

Honda ICON e: yang dirancang lebih advance dibandingkan Honda EM1 e series. Kuda besi ramah lingkungan tersebut menggunakan motor listrik dengan tenaga 1,8 kW yang mampu melaju hingga 55 km/jam. Baterai yang tertanam pada dek bawah mampu membawa kendaraan melesat sejauh 53 km!

Honda ICON e: dibanderol di rentang harga Rp 28-32 juta termasuk charger. Nominal tersebut sudah berstatus on the road Jakarta.

Honda ICON e: dan CUV e: di IMOS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sementara Honda CUV e: menjadi produk kasta tertinggi pabrikan di segmen terkait. Kuda besi tersebut dibekali motor listrik dengan tenaga 6 kW dan kecepatan maksimum 83 km/jam. Sementara baterainya diklaim punya jarak tempuh hingga 80,7 km.

Honda CUV e: dipasarkan di range harga Rp 53-57 juta (unit Rp 33-37 juta + dua unit baterai MPP e: seharga Rp 10 juta/baterai). Kemudian Honda CUV e: tipe RoadSync Duo ditawarkan di rentang Rp 57-61 juta (unit Rp 37-41 juta + dua unit baterai MPP e: seharga Rp 10 juta/unit baterai). Statusnya OTR Jakarta.

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Belanja online saat ini sudah jadi tren di masyarakat. Metode pembayaran juga makin bervariasi ada transfer sampai COD ongkir. Metode ini banyak dipilih karena memberikan rasa aman dan nyaman untuk pembeli, karena mereka hanya membayar ongkos kirim ketika paket sudah sampai di tempat tujuan.

Opsi pembayaran COD Ongkir tentunya juga mendatangkan banyak manfaat bagi para seller yang berjualan secara online, salah satunya adalah bisa fokus dalam meningkatkan manajemen bisnis dan penjualan, sementara menyerahkan urusan pengiriman sepenuhnya kepada layanan pengiriman. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seller agar pengiriman paket tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Teliti kembali produk yang akan dikirim ke pembeli. Pastikan semua produk sesuai dengan pesanan dan deskripsi produk. Hal ini untuk mencegah pengembalian barang oleh pembeli karena ketidaksesuaian produk yang dikirim dengan pesanan. Memastikan kesesuaian pesanan dengan paket yang dikirim juga akan meningkatkan kepuasan pembeli dan mengurangi risiko pengembalian.

Pengemasan yang baik sangat penting untuk menjaga kondisi barang selama perjalanan. Gunakan bahan kemasan yang kuat dan tidak mudah rusak. Jika perlu, tambahkan label "Fragile" untuk barang-barang yang mudah pecah atau rapuh. Dengan begitu, barang akan sampai ke pembeli dalam kondisi terbaik.

Sebelum mengirim barang dengan opsi COD Ongkir, pastikan data pembeli sudah tercantum dengan lengkap. Kamu juga bisa melakukan konfirmasi ulang alamat dan nomor telepon penerima agar dapat selalu dihubungi. Dengan begitu kurir akan lebih mudah mengantarkan paket ke alamat tujuan. Hal ini juga membantu mencegah keterlambatan pengiriman paket.

Setelah paket dikirim, jangan lupa untuk menyimpan bukti pengiriman. Hal ini penting untuk memantau status paket dan sebagai bukti jika terjadi masalah dalam proses pengiriman.

Pilih jasa pengiriman yang kredibel dan memiliki sistem yang baik untuk pembayaran COD Ongkir. Pastikan jasa pengiriman tersebut memiliki fitur pelacakan (tracking) yang akurat, agar pembeli juga bisa memantau status pengiriman paket hingga sampai ke tangan mereka dengan aman.

Salah satu jasa pengiriman yang bisa menjadi pilihan adalah Lion Parcel. Lion Parcel menyediakan layanan pembayaran COD Ongkir yang bisa dinikmati hingga ke seluruh Indonesia dengan ongkos kirim mulai dari Rp6.000. Lebih dari itu, Lion Parcel memberikan jaminan jika paket tidak sampai sesuai dengan estimasi durasi pengiriman, pelanggan tidak perlu membayar ongkos pengiriman.

Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Kwanto menjelaskan layanan COD Ongkir dapat membantu para online seller fokus pada penjualan produk tanpa harus memikirkan urusan logistik seperti perhitungan biaya ongkos kirim, proses pengiriman, hingga menerima pembayaran ongkos kirim. Dengan demikian, pengalaman berjualan para online seller dapat menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

"Sejak diperkenalkan, layanan COD Ongkir Lion Parcel mendapatkan respon yang sangat positif dari para seller. Bagi mereka, layanan ini memudahkan proses logistik karena sepenuhnya ditangani oleh Lion Parcel. Para seller tidak perlu lagi repot menghitung ongkos kirim, sehingga mengurangi risiko kesalahan perhitungan berat atau volumetrik paket yang dikirim," jelas Kenny.

Sejalan juga dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan digitalisasi di sektor logistik dan UMKM, Lion Parcel mengebangkan opsi pembayaran layanan COD Ongkir melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Fitur ini memberikan kemudahan dan keamanan lebih bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran COD Ongkir.

Layanan COD Ongkir Lion Parcel dapat diakses pelanggan melalui pengiriman di mitra agen dan aplikasi untuk seluruh layanan Lion Parcel diantaranya REGPACK, JAGOPACK, BOSSPACK, dan BIGPACK. Selain itu, untuk memberikan ekstra jaminan keamanan bagi pelanggan, layanan COD Ongkir Lion Parcel juga dilengkapi dengan asuransi.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) buka suara soal statusnya yang menjadi kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sritex kini berstatus pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menjelaskan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut. BCA juga menghargai langkah kasasi yang dilakukan oleh Sritex.

"Sehubungan dengan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi dinyatakan pailit, dapat disampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hera menyebut BCA siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

"BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada," bebernya.

Pada kesempatan itu, Hera melaporkan rasio loan at risk (LAR) BCA mencapai 6,1% pada sembilan bulan pertama tahun 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga sebesar 2,1%. Sedangkan pencadangan LAR dan NPL ada pada tingkat yang memadai, masing-masing 73,5% dan 193,9%.

Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, Liabilitas Sritex tercatat sebesar US$1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun, sementara ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta. Mengacu pada laporan keuangan per semester I-2024, liabilitas Sritex didominasi oleh liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar.

Sementara liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Utang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12.66 triliun. Hingga paruh pertama tahun ini, setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Dari 28 bank tersebut, Sritex paling banyak memiliki kredit dari BCA. Diketahui, utang bank jangka panjang SRIL di BCA mencapai US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun. BCA juga memiliki tagihan utang bank jangka pendek sebesar US$ 11,37 juta di Sritex.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) buka suara soal statusnya yang menjadi kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sritex kini berstatus pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menjelaskan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut. BCA juga menghargai langkah kasasi yang dilakukan oleh Sritex.

"Sehubungan dengan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi dinyatakan pailit, dapat disampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hera menyebut BCA siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

"BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan dalam rangka mencapai solusi dan/atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada," bebernya.

Pada kesempatan itu, Hera melaporkan rasio loan at risk (LAR) BCA mencapai 6,1% pada sembilan bulan pertama tahun 2024, membaik dari posisi setahun lalu di angka 7,9%. Rasio kredit bermasalah (NPL) berada di tingkat yang terjaga sebesar 2,1%. Sedangkan pencadangan LAR dan NPL ada pada tingkat yang memadai, masing-masing 73,5% dan 193,9%.

Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, Liabilitas Sritex tercatat sebesar US$1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun, sementara ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta. Mengacu pada laporan keuangan per semester I-2024, liabilitas Sritex didominasi oleh liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar.

Sementara liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Utang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12.66 triliun. Hingga paruh pertama tahun ini, setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Dari 28 bank tersebut, Sritex paling banyak memiliki kredit dari BCA. Diketahui, utang bank jangka panjang SRIL di BCA mencapai US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun. BCA juga memiliki tagihan utang bank jangka pendek sebesar US$ 11,37 juta di Sritex.

PT TASPEN (Persero) mencatat pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YoI) sebesar 10,55% di atas industri. Perusahaan mengungkapkan pertumbuhan ini tidak lepas dari strategi investasi yang optimal dengan meningkatkan portofolio investasi TASPEN pada instrumen Surat Utang Negara.

"TASPEN senantiasa memprioritaskan keamanan dan kelangsungan dana pensiun peserta dengan mempertimbangkan risiko, dan mengejar hasil yang optimal dalam pengambilan keputusan investasi berlandaskan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan, Aman, Hasil, Andal, Likuid dan Antisipatif," kata Corporate Secretary TASPEN Henra dikutip dari siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Dari pertumbuhan hasil investasi Yield on Investment (YoI) sebesar 10,55% di atas industri, portofolio investasi TASPEN didominasi pada instrumen Surat Utang Negara. Selain itu, dana diinvestasikan pada instrumen Obligasi, Deposito, Saham, dan Reksadana yang terdaftar di OJK, serta penyertaan pada anak usaha yang aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.

TASPEN juga menerapkan sistem tiga garis pertahanan (three lines of defense) yang melibatkan komite investasi, manajemen risiko, dan fungsi pengawasan internal.

Seiring dengan upaya mengejar imbal hasil yang tinggi, TASPEN tetap berkomitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik serta mengalokasikan 80% portofolio pada instrumen berisiko rendah, memastikan ketersediaan dana tunai serta memberikan jaminan likuiditas untuk memenuhi kewajiban klaim peserta dan operasional perusahaan. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko gagal bayar.

Selain itu, penerapan GCG juga diwujudkan dengan aktif mengadakan kegiatan TASPEN GRC Insight Forum (TGIF) 2024 untuk menginternalisasi nilai-nilai Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) dalam lingkungan perusahaan serta berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat sejak 2019, Most Consistent Keterbukaan Informasi Publik pada Kompetisi BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) Kementerian BUMN, serta Trusted Company untuk keempat kalinya dalam ajang Indonesia Good Corporate Governance Award sejak 2020 hingga 2024.

Selama lebih dari 60 tahun, TASPEN telah mengelola dana pensiun dengan penuh kehati-hatian. Hal ini sesuai arahan Menteri BUMN RI Erick Thohir agar seluruh pengelolaan BUMN dilakukan secara bersih, yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency) dan Kewajaran (Fairness). TASPEN secara proaktif memproyeksikan kebutuhan jangka panjang untuk menjaga likuiditas dan memastikan keberlanjutan dana pensiun.

KPK Sita Dokumen Hasil Geledah Kantor Sekuritas Jakpus Terkait Kasus Taspen

KPK Sita Dokumen Hasil Geledah Kantor Sekuritas Jakpus Terkait Kasus Taspen

Pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nampak belum bisa terwujud. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo

Badan Penerimaan Negara rencananya dibentuk sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Dradjad Badan Penerimaan Negara tertunda karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Lalu bagaimana respons Sri Mulyani? Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) sebelum acara makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani enggan berkomentar soal Badan Penerimaan Negara.

Dia cuma diam mendengar pertanyaan soal Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk dan langsung berjalan cepat masuk ke Istana Negara.

Saat keluar dari Istana Negara, Sri Mulyani kembali ditanyai soal hal ini. Responsnya tetap sama, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah ditanya, dia langsung bergegas masuk ke mobilnya, melempar senyum ke awak media, dan mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih ya," ujar Sri Mulyani sambil melempar senyum kepada para awak media di Istana.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 49 orang ke Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) sore hingga malam. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya.

Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronica Tan (46). Veronica tiba di Kertanegara sekitar pukul 19.37 WIB. Ia mengenakan blouse berwarna putih yang dipadukan dengan rok berwarna ungu kemerahan.

Veronica merupakan mantan istri dari politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet.

"Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau," kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa (15/10).

Eks Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Sebelumnya Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara.

"Saya dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan presiden terpilih, Pak Prabowo ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu untuk Pak Presiden yang mengumumkan," ujar Vero.

Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo-Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak.

"Ya beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu-ibu, anak-anak," kata dia.

Apakah itu artinya Vero menjadi calon kuat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)?

"Menunggu dari Pak Prabowo," singkat Vero.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil 49 orang ke Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10) sore hingga malam. Mereka semua adalah calon menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahannya.

Salah satu nama yang dipanggil adalah Veronica Tan (46). Veronica tiba di Kertanegara sekitar pukul 19.37 WIB. Ia mengenakan blouse berwarna putih yang dipadukan dengan rok berwarna ungu kemerahan.

Veronica merupakan mantan istri dari politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok buka suara soal mantan istrinya yang dipanggil Prabowo dan digadang jadi calon anggota kabinet.

"Hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden terpilih untuk menentukan siapa saja calon menteri beliau," kata Ahok ketika dikonfirmasi, Selasa (15/10).

Eks Gubernur Jakarta ini sempat ditanya apakah dirinya akan mendukung penuh mantan istrinya jika benar nanti dilantik jadi wakil menteri. Veronica digadang-gadang menjadi wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Sebelumnya Veronica hanya beberapa menit berbincang dengan Prabowo di Kertanegara.

"Saya dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan presiden terpilih, Pak Prabowo ya. Semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu untuk Pak Presiden yang mengumumkan," ujar Vero.

Meski belum mengetahui posisinya di kabinet Prabowo-Gibran, Vero mengaku siap membantu pemerintahan, khususnya bagi ibu dan anak.

"Ya beliau maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu-ibu, anak-anak," kata dia.

Apakah itu artinya Vero menjadi calon kuat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)?

"Menunggu dari Pak Prabowo," singkat Vero.

IM57+ Institute merespons pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, yang berjanji akan menuntaskan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan eks Ketua KPK, Firli Bahuri, terhadap mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo.

Ketua IM57+, Praswad Nugraha, mengapresiasi pernyataan Karyoto. Menurutnya, hal ini sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku pimpinan Polda Metro Jaya.

"Kedua, yang paling penting adalah tahapan dan proses penegakan hukum yang harus terus berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga janji tersebut dapat direalisasikan," kata Praswad dalam keterangannya, Sabtu (12/10).

Praswad menilai, dengan pengalaman Karyoto di bidang pemberantasan korupsi, menangani kasus Firli Bahuri bukanlah hal yang sulit. Sehingga, tak perlu waktu yang lama untuk menyelesaikannya.

"Mengkonstruksikan kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri ini sebenarnya tergolong perkara korupsi yang sederhana," ucap Praswad.

"Harapan kami tentu saja janji tersebut bisa tervalidasi tanpa menunggu waktu lebih lama lagi. Kombinasi antara komitmen dan pengalaman panjang Kapolda dalam penanganan kasus korupsi menjadi kunci penting dalam proses ini," tambah dia.

Apalagi, Praswad mengatakan, penyelesaian kasus Firli ini banyak ditunggu oleh masyarakat. Mengingat, adalah sebuah hal yang memalukan ketika seorang pimpinan lembaga antirasuah malah tersandung kasus korupsi.

"Kami optimis publik dapat segera melihat Firli Bahuri memakai baju oranye," pungkasnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto sebelumnya menegaskan komitmennya terkait penanganan kasus pemerasan SYL oleh Firli Bahuri yang telah berlarut-larut. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan.

Karyoto menyatakan kasus itu sebagai utang di masa kepemimpinannya.

"Insyaallah, semuanya, termasuk Pak Firli, nanti segera kita selesaikan, utang saya itu," tegas Karyoto.

Aplikasi Temu telah resmi diblokir oleh Kominfo. Pemerintah juga telah bersurat ke Google untuk penghapusan aplikasi asal China ini.

"Iya sudah bersurat ke playstore juga ke apps store. Seperti dijelaskan oleh Pak Menteri, blokir Temu itu guna menyelamatkan produk lokal, produk UMKM kita," kata Wamenkominfo Nezar Patria saat ditemui wartawan di UGM, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, kata Nezar, pemerintah masih menunggu sikap Google terkait permintaan tersebut.

"Ya kita tunggu respons Google. Ya kita masih menunggu," ujarnya.

Nezar melanjutkan, pemblokiran dilakukan untuk menciptakan iklim transaksi yang sehat. Sebab, aplikasi Temu ini menjual barang langsung dari pabrik sehingga harga yang ditawarkan lebih murah.

"Jadi itu dilakukan agar adanya transaksi yang lebih sehat. Karena selama ini di Temu kenali bahwa Temu ini langsung dari pabrik jualnya ke konsumen. Sehingga dia bisa memberikan harga yang sangat murah yang membuat produk-produk lokal yang sejenis tidak bisa bersaing," ujarnya.

Dengan diblokirnya Temu, Nezar berharap ada iklim persaingan usaha yang lebih sehat.

"Oleh karena itu kita mengingat daya tahan dari produk-produk lokal kita bersaing dengan global sehingga kita menginginkan persaingan produk yang lebih sehat, dan temu ini kelihatannya tidak mendukung iklim persaingan sehat," bebernya.

Dilansir detikNews, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kementerian Kominfo memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. Aplikasi tersebut sempat viral karena dinilai dapat merugikan UMKM.

"Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi Temu tidak terdaftar sebagai PSE," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, berdasarkan keterangan tertulisnya, Rabu, (9/10).

Pemblokiran itu dilakukan demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini produk asing mengancam produk UMKM, baik melalui penjualan daring maupun luring.

Singgung Upskilling Talenta Digital, Wamenkominfo Ungkit Kasus PDNS

Singgung Upskilling Talenta Digital, Wamenkominfo Ungkit Kasus PDNS