REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pegi Setiawan kini telah menghirup udara bebas setelah 49 hari ditahan Polda Jawa Barat (Jabar). Pegi sempat dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016 silam hingga kemudian status tersangkanya dibatalkan oleh majelis hakim sidang praperadilan pekan lalu.

Pengaca Pegi, Toni RM menilai, kasus Vina belum selesai meski kliennya telah bebas dari status tersangka. Penyidik kepolisian masih punya tanggung jawab untuk mencari pelaku sebenarnya pembunuhan Eky dan Vina. ‘’Sekarang tinggal penyidik Polda Jawa Barat mencari pelaku yang sebenarnya,’’ kata Toni, Senin (15/7/2024).

Toni mengatakan, selama hampir dua bulan menjalani penahanan, Pegi juga tidak pernah dikonfrontir atau dipertemukan dengan Iptu Rudiana, selaku pelapor kasus tersebut, yang juga merupakan ayah kandung dari Eky. ‘’Pegi Setiawan selama ditahan dan proses penyidikan itu tidak pernah dipertemukan dengan yang namanya Iptu Rudiana selaku pelapor,’’ kata Toni.

Tak hanya dengan Iptu Rudiana, lanjut Toni, kliennya selama ditahan di Polda Jabar juga tidak pernah dipertemukan dengan Aep maupun Sudirman. Kedua nama tersebut mengaku pernah melihat Pegi Setiawan dalam BAP-nya.

Padahal, lanjut Toni, dalam kasus pembunuhan berencana, jika tersangkanya tidak mengakui perbuatan tersebut, maka semestinya polisi melakukan konfrontasi antara saksi dan pelaku. Namun dalam kasus pembunuhan Vina, polisi tidak pernah mepertemukan Pegi Setiawan dengan Aep maupun Sudirman.

Toni menilai, penyidik terlalu memaksakan penetapan kliennya sebagai tersangka kasus tersebut. Meski demikian, dia bersyukur penetapan tersangka kliennya sudah dibatalkan melalui sidang praperadilan Pengadilan Negeri Bandung sehingga Pegi Setiawan bukan tersangka lagi.

Mabes Polri belum merencanakan untuk menarik penanganan lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eky Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Wahyu Widada mengatakan, penanganan kasus tersebut masih dalam penyidikan lanjutan di Polda Jabar dengan mengevaluasi putusan praperadilan yang berujung pada pembebasan status tersangka Pegi Setiawan.

“Terkait kasus Vina ini, tentunya kita harus mengkaji tentang apa yang sudah terjadi. Kita saat ini hanya memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Ditarik atau tidak (penangannya oleh Bareskrim), kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang pasti saat ini, masih dalam proses evaluasi,” begitu kata Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (15/7/2024).

Wahyu mengatakan, evaluasi bukan cuma terkait perkara pokok kasus tersebut. Tetapi, kata dia, evaluasi juga dilakukan terhadap para anggota yang menangani kasus tersebut. Wahyu juga meminta agar Polda Jabar turut mendengarkan aspirasi masyarakat perihal penyidikan lanjutan kasus tersebut.

Pun sebaliknya, kata dia, agar masyarakat yang mengetahui dan memiliki informasi yang benar perihal peristiwa kematian Vina dan Eky yang terjadi sewindu lalu itu dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti. “Karena tentunya, kita ingin kasus ini dijalankan penyidikannya secara transparan dan profesional,” begitu kata Wahyu.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon saat ini belum dihentikan penyidikannya. Pada Senin (8/7/2024), Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung melalui hakim praperadilan Eman Sulaeman memutuskan untuk membebaskan status tersangka Pegi Setiawan.

Kuli bangunan 27 tahun itu bebas setelah hampir tiga bulan dalam penahanan di Polda Jabar lantaran dituduh menjadi satu dari tiga buronan pelaku pembunuhan Vina dan Eky.

Namun, pembebasan status hukum tersebut belum berujung pada penghentian kasus. Karena Polda Jabar masih mengacu pada putusan pengadilan 2018, yang menyebutkan masih adanya tiga DPO terkait pembunuhan Vina dan Eky yang belum ditangkap.

Sementara tujuh terpidana saat ini menjalani pidana penjara seumur hidup. Dan satu terpidana yang sudah bebas dari hukuman penjara delapan tahun penjara, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah praperadilan PN Kota Bandung membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mabes Polri belum merencanakan untuk menarik penanganan lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Wahyu Widada mengatakan, penanganan kasus tersebut masih dalam penyidikan lanjutan di Polda Jabar dengan mengevaluasi putusan praperadilan yang berujung pada pembebasan status tersangka Pegi Setiawan.

“Terkait kasus Vina ini, tentunya kita harus mengkaji tentang apa yang sudah terjadi. Kita saat ini hanya memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Ditarik atau tidak (penangannya oleh Bareskrim), kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang pasti saat ini, masih dalam proses evaluasi,” begitu kata Wahyu di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (15/7/2024).

Wahyu mengatakan, evaluasi bukan cuma terkait perkara pokok kasus tersebut. Tetapi, kata dia, evaluasi juga dilakukan terhadap para anggota yang menangani kasus tersebut. Wahyu juga meminta agar Polda Jabar turut mendengarkan aspirasi masyarakat perihal penyidikan lanjutan kasus tersebut.

Pun sebaliknya, kata dia, agar masyarakat yang mengetahui dan memiliki informasi yang benar perihal peristiwa kematian Vina dan Eky yang terjadi sewindu lalu itu dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti. “Karena tentunya, kita ingin kasus ini dijalankan penyidikannya secara transparan dan profesional,” begitu kata Wahyu.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon saat ini belum dihentikan penyidikannya. Pada Senin (8/7/2024), Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung melalui hakim praperadilan Eman Sulaeman memutuskan untuk membebaskan status tersangka Pegi Setiawan.

Kuli bangunan 27 tahun itu bebas setelah hampir tiga bulan dalam penahanan di Polda Jabar lantaran dituduh menjadi satu dari tiga buronan pelaku pembunuhan Vina dan Eky.

Namun, pembebasan status hukum tersebut belum berujung pada penghentian kasus. Karena Polda Jabar masih mengacu pada putusan pengadilan 2018, yang menyebutkan masih adanya tiga DPO terkait pembunuhan Vina dan Eky yang belum ditangkap.

Sementara tujuh terpidana saat ini menjalani pidana penjara seumur hidup. Dan satu terpidana yang sudah bebas dari hukuman penjara delapan tahun penjara, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah praperadilan PN Kota Bandung membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka.

Euforia kebebasan Pegi pun terlihat dari banyaknya warga yang menyambut kepulangan Pegi ke rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa (9/7/2024). Masyarakat bahkan ada yang sengaja datang dari luar Jawa Barat.

Namun, di tengah euforia atas kebebasan Pegi Setiawan, pengacara kondang Hotman Paris, menyatakan, ada kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka. Pasalnya, Pegi belum bebas dari pokok perkara.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

‘’Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi,’’ tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

‘’Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci,’’ ucap Toni.

Toni menambahkan, di dalam Pasal 83 KUHAP, putusan pra peradilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan pra peradilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). ‘’Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan,’’ jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut. ‘’Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi,’’ terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. ‘’Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan,’’ katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

‘’Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni. N lilis sri handayani

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Kebebasan Pegi Setiawan dari status sebagai tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, turut disyukuri masyarakat luas. Mereka bahkan memberikan hadiah untuk Pegi Setiawan sebagai bentuk rasa syukur.

Hadiah itu salah satunya diberikan oleh Tiara Rahmi, seorang pengusaha asal Tasikmalaya, yang dikenal dengan sebutan ‘Ratu Durian’. Bos durian itu memberikan satu buah motor merk Suzuki Smash, yang mirip dengan sepeda motor Pegi yang disita oleh polisi pada 2016 silam.

Pemberian motor itu merupakan nazar dari Ratu Durian, jika Pegi Setiawan bebas atau dikabulkannya praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Sepeda motor tersebut diserahkan oleh adik dari Tiara, Ziran Zibrani, dan diterima langsung oleh Pegi Setiawan di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Ahad (14/7/2024).

"Alhamdulillah, saya dan keluarga merasa sangat terharu, sangat bahagia. Ini hadiah terindah buat saya," ujar Pegi.

Pegi mengatakan, sepeda motor itu akan digunakannya untuk keperluan pekerjaan di Cirebon. Selain itu juga untuk mengantar jemput adiknya sekolah.

"Rencananya motor ini buat dipakai sehari-hari, buat kerja di Cirebon, atau antar jemput adik saya sekolah," ungkap Pegi.

Sementara itu, kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menilai, Ratu Durian merupakan sosok yang dermawan, peduli, dan perhatian. Dia pun menyampaikan terima kasih untuk hadiah yang diberikan kepada kliennya itu.

"Saya atas nama keluarga Pegi Setiawan dan atas nama penasehat hukumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tiara Rahmi, Ratu Durian dari Tasikmalaya. Beliau bukan siapa-siapanya Pegi Setiawan, tapi begitu peduli dan perhatian," kata Toni.

Toni menerangkan, Tiara selama ini mengikuti perkembangan kasus Pegi Setiawan hingga akhirnya bisa bebas setelah adanya putusan pra peradilan di PN Bandung. "Ibu Tiara nazar, kalau Pegi bebas, akan membelikan motor yang (mirip dengan motor yang) dulu pada tahun 2016 disita kepolisian," ucapnya.

Tak hanya sepeda motor, Tiara juga memberikan sejumlah hadiah lainnya untuk Pegi dan keluarganya, seperti jaket, mukena dan lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pegi Setiawan, yang sempat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, kini telah menghirup udara bebas usai gugatan praperadilannya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Di tengah euforia kebebasan Pegi, pengacara kondang Hotman Paris, mengeluarkan opini yang soal kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan pra peradilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

"Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi," tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

"Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci," ucap Toni, menambahkan.

Toni menerangkan, di Pasal 83 KUHAP, putusan praperadilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan," jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut.

"Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi," terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. "Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan," katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

"Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni.

Terkait apakah perkara Pegi dihentikan atau dilanjutkan, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sricahyawijaya menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada penyidik Polda Jabar. Sebab hingga saat ini berkas masih berada di penyidik.

Kasipenkum menyebut pihaknya menunggu terkait perkembangan berkas tersebut apakah dikirimkan kembali atau ada tindakan hukum lain. Berkas perkara yang harus dilengkapi penyidik diberi waktu 14 hari.

"Kalau berkas dikembalikan kami akan tetap meneliti sesuai KUHAP," kata Nur, Rabu (10/7/2024).

Nur mengatakan berkas perkara kasus Pegi Setiawan telah dikembalikan kepada penyidik Polda Jabar sebelum hasil sidang praperadilan. Selain itu, Kejati Jabar tetap menyiapkan enam jaksa untuk menangani kasus tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ucapan terima kasih Pegi Setiawan terhadap Presiden Joko Widodo, dan Presiden 2024 Prabowo Subianto usai dibebaskan hakim pengadilan dari status tersangka pembunuhan, menuai kritik. Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri mengatakan, bebasnya buruh bangunan 27 tahun itu dari status hukum terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky, mestinya tak perlu melibatkan nama-nama politikus, maupun pejabat dari pemerintahan dalam ucapan.

Reza mengatakan, rangkaian terima kasih Pegi untuk Jokowi, dan Prabowo itu terkesan adanya intervensi politik dalam bebasnya Pegi. Padahal kata Reza, kasus yang menyeret Pegi sebagai pesakitan, sampai dengan usaha pembebasannya, adalah murni karena persoalan hukum.

“Kasus Pegi Setiawan ini, adalah semata-mata masalah hukum. Tapi di mana relevansi penegakan hukumnya ketika Pegi Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi (dan Prabowo),” kata Reza dalam pesannya kepada Republika, Kamis (11/7/2024).

Menurut Reza, ucapan terima kasih Pegi terhadap Jokowi dan Prabowo itu justeru merugikan. Sebab, kata Reza, mengundang spekulasi adanya intervensi politik dalam proses hukum selama ini.

“Sekali lagi, apa relevansinya atau kontribusi Presiden Jokowi (dan Prabowo), atas kasus Pegi. Justeru bisa dianggap seolah-olah ada intervensi politik atas kasus Pegi. Dan anggapan seperti itu, justeru merugikan Pegi sendiri, di samping memunculkan aroma kurang sedap tentang independensi otoritas penegak hukum,” kata Reza.

Reza melanjutkan, publik mungkin masih menerima ucapan terima kasih Pegi terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Meskipun ucapan terima kasih Pegi kepada Kapolri itu, pun mulanya membikin bingung. Tapi kata Reza, ucapan terima kasih Pegi kepada Jenderal Sigit itu dapat ditakar selubung maksudnya.

Karena menurut Reza, bisa saja memang ada asistensi, maupun kritik Kapolri menyangkut prosedural penetapan tersangka Pegi oleh Polda Jawa Barat (Jabar). Pun juga kritik Kapolri atas kinerja penyidikan Polda Jabar.

Bahkan, menurut Reza, kemungkinan adanya penekanan dari Kapolri terhadap Polda Jabar agar kasus Pegi ini, memang tak layak untuk diteruskan.

“Siapa tahu memang Kapolri juga menekankan agar Kapolda selekasnya mengeluarkan SP-3 (penghentian perkara) atas Pegi, demi memenuhi rasa keadilan, dan kemanusiaan pascaputusan praperadilan. Dan itu, bisa dipahami mengapa Pegi mengucapkan terimakasih kepada Kapolri,” ujar Reza.

Namun ucapan terima kasih Pegi terhadap Jokowi, dan Prabowo semestinya tak perlu disampaikan. “Jadi jangan sampai ucapan terimakasih dari Pegi untuk Presiden Jokowi (dan Prabowo) itu menambah beban baru seolah-olah ada cawe-cawe politik dalam proses hukum,” kata Reza.

Dan hal tersebut, kata Reza, sudah tegas dinyatakan oleh hakim tunggal praperadilan Eman Sulaeman yang mengatakan, bebasnya Pegi sebagai tersangka adalah hasil dari proses objektif penegakan hukum. “Tegasnya perkataan Hakim Eman Sulaeman, mengatakan tidak ada kepentingan yang bisa merusak objektivitasnya dalam membuat putusan sidang praperadilan,” kata Reza.

Pada Rabu kemarin, ratusan warga bahkan sudah berdatangan sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka rela menunggu Pegi yang baru tiba pukul 15.30 WIB.

Warga pun langsung merangsek saat Pegi baru turun dari mobil. Mereka berebut untuk memotret Pegi.

"Pegi udah kayak artis," celoteh sejumlah warga.

Berdasarkan pantauan Republika, hingga sekitar pukul 20.00 WIB, sekitar seratusan warga masih terlihat memenuhi halaman depan rumah Pegi. Mereka mengaku baru datang karena tidak sempat melihat kedatangan Pegi pada siang hari.

"Tadi siang saya kerja. Jadi baru bisa ke sini barusan," kata seorang warga Desa Karyabakti, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Sutini (44), kepada Republika.

Sutini mengatakan ingin bertemu langsung dengan Pegi. Dia pun mengaku ikut gembira dengan kebebasan Pegi.

"Pengin ketemu Pegi, pengin salaman, pengin foto sama Pegi," ucapnya.

Hal senada diungkapkan warga asal Desa Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Tuti (36). Dia juga baru datang di malam hari ke rumah Pegi.

"Ingin ketemu sama Pegi. Ingin foto," ucapnya.

Tuti juga mengaku ikut bahagia Pegi bisa bebas. Dia berharap agar pelaku pembunuh Vina dan Eky yang sebenarnya bisa terungkap.

"Alhamdulillah ikut senang Pegi bebas. Semoga tersangka sebenarnya bisa ketemu," tukasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengapresiasi hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Mahfud turut memberikan hormat kepada pengacara maupun Polda Jawa Barat atas putusan itu.

"Saya tabik kepada hakim yang telah memutus praperadilan dengan, ya dengan berani, jujur dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Pegi. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan praperadilan ini," kata Mahfud dalam keterangan pers, Selasa (9/7/2024).

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu menyerahkan langkah selanjutnya terkait kasus Vina ke polisi. Bagi Mahfud, yang penting putusan ini pertimbangannya mengambil dari dakwaan jaksa dan berarti ada tiga orang yang masih jadi buron.

Selama ini, Mahfud mengingatkan, ada kesan yang terus beredar di publik kalau mereka yang menjadi buron itu disembunyikan. Bahkan, selama delapan tahun itu sudah berlalu mereka seakan dibiarkan saja dan seperti tidak ingin dibuka kembali.

"Lalu, ketika terungkap oleh sebuah film lalu dicari, kan gitu kesannya, dan itulah sebabnya lalu dibatalkan oleh praperadilan di Bandung, bagus," ujar Mahfud.

Menkopolhukam periode 2019-2024 itu berpendapat, putusan dari Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan sudah bagus. Hal ini sesuai dengan yang sudah disampaikannya sejak awal tentang penangkapan Pegi.

"Bagus, bagus, memang sejak awal saya berpikir memang praperadilan harus menerima permohonan praperadilan dari Pegi," kata Mahfud.

Pasalnya, seperti yang sudah dikatakan Mahfud, penanganan kasus itu bukan hanya terlihat tidak profesional, melalinkan menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif.

Ia mengingatkan, kasus itu sudah ada delapan tahun lalu, dibiarkan, lalu kasus itu baru dibuka kembali sesudah film Vina: Sebelum 7 Hari tayang. Mahfud menilai, pembiaran atas kasus itu saja sudah masuk kategori sangat tidak profesional.

"Kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada 3 orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya satu, katanya yang dua fiktif. Kemudian, Pegi-nya juga diragukan bahwa itu orangnya," ujar Mahfud.

Oleh sebab itu, Anggota DPR RI periode 2004-2008 itu menyampaikan, praperadilan memang lebih baik diterima daripada tidak jelas. Sebab, selain obyek yang sudah jelas yaitu pembunuhan Vina, subyek pelaku tidak jelas dan tidak jelas kesalahannya apa.

"Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada Anda menghukum satu orang saja yang tidak bersalah, itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya," kata Mahfud.

Sebelumnya, penetapan status tersangka kepada Pegi Setiawan yang sempat disebut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon, Jawa Barat, dibatalkan. Putusan ini dibacakan hakim tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri Bandung.

Hakim Eman menyatakan, penetapan Pegi sebagai tersangka dengan surat ketetapan Nomor SK/90/VRes1224/2024 pada 221 Mei 2024 tidak sah dan batal demi hukum. Pegi belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan.

Selain itu, PN Bandung memerintahkan kepada termohon yaitu Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan kepada termohon, Pegi Setiawan. Lalu, memerintahkan termohon melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam bakal melaporkan saksi Aep dan Dede kepada kepolisian. Mereka menilai sosok Aep telah memberikan keterangan palsu atau bohong sehingga kliennya harus dijatuhi hukuman seumur hidup.

Seperti diketahui Aep merupakan saksi kunci yang melihat kejadian tersebut. Ketujuh terpidana yang tengah menjalani hukuman yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Rivaldi, Eko dan Jaya dan Sudirman.

Roely Panggabean kuasa hukum para terpidana mengatakan kebebasan Pegi Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Selanjutnya, bukti dan saksi akan digunakan untuk novum dalam proses peninjauan kembali.

"Kita masih dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti ya ketidaksesuaian bukti dengan saksi, barang bukti dengan saksi," ucap dia, Selasa (9/7/2024).

Ia mengatakan kebebasan Pegi Setiawan menjadi jalan masuk terhadap kejanggalan-kejanggalan kasus tersebut. Pihaknya akan menyusun itu semua dalam satu uraian kejadian.

Tidak hanya itu, pihaknya sudah melaporkan Pasreh ketua RT ke aparat kepolisian. Ia menilai ketua RT tersebut berbohong saat memberikan kesaksian atau tidak berkata sesuai sebenarnya.

"Pekan lalu kami sudah melaporkan pak Pasreh ketua RT kita melihat dia berbuat kebohongan atau berkata tidak sesuai sebenarnya," kata dia.

Besok, ia menyebut bakal melaporkan Aep dan Dede. Roely mengatakan kesaksian Aep dan Dede membuat para terpidana ditangkap dan ditahan seumur hidup.

"Bayangkan dia (Aep) melihat dari jarak 125 meter kondisi malam dan hujan, delapan tahun lalu. Kondisi hari ini terang benderang dulu gelap rasanya mustahil dia melihat hal itu," kata dia.

Tidak hanya itu, satu alat bukti bisa menangkap para terpidana dan ditangkap oleh anggota yang tidak berwenang melakukan penangkapan.

"Sebelum membuat laporan dia melakukan interogasi ini yang ingin kita luruskan kami bukan mencari salah benar tapi kami ingin melihat kondisi ini dalam sebenarnya," kata dia.

Ia mengatakan apabila terpidana mengakui perbuatan karena dalam tekanan semisal dipukuli maka itu bukan pengakuan sebenarnya.

Pemeriksaan Aep

Jika menengok penjelasan Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri, polisi mesti memeriksa satu saksi atas nama A, yang dijadikan saksi kunci oleh Polda Jabar.

“Aep (A) perlu diproses hukum keterangannya selama ini adalah barang yang paling merusak pengungkapan fakta,” kata Reza, kemarin.

Reza meminta Polda Jabar agar mengusut motif A dalam memberikan kesaksian palsu. “Keterangan palsu atau false confession yang disampaikan Aep datangnya dari mana? Apakah itu datang dari dirinya sendiri, ataukah ada pengaruh dari pihak eksternal lainnya? Jika kesaksian palsu itu datang dari pihak eksternal, siapa pihak itu,” begitu kata Reza.

Selain itu, kata Reza, saksi S yang pengakuannya dijadikan dasar bagi penyidik Polda Jabar dalam menetapkan Pegi sebagai tersangka, dan daftar pencarian orang (DPO) alias buron juga mesti diperiksa.

“Sudirman (S) yang terindikasi memiliki perbedaan dari sisi intelektualitas boleh jadi tergolong sebagai individu dengan suggestibility tinggi. Sudirman sesungguhnya sosok yang rapuh," ujarnya.

Menurut Reza Indragri, ingatan perkataan, cara berpikir S bisa berdampak kontraproduktif bahkan destruktif bagi proses penegakan hukum. "Perlu pendampingan yang bisa menetralisasi segala bentuk pengaruh eksternal yang dapat menyalahgunakan saksi dengan keunikan seperti Sudirman,” begitu ujar Reza.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duadji juga menyoroti nama Aep. Menurut Susno, pada sidang 2017 ada pengakuan saksi yang cukup penting yakni saksi bernama Aep dan Ketua RT. Tapi ia bertanya-tanya mengapa Aep tidak hadir dalam persidangan. Padahal, saksi itu tidak mau mati dan juga bukan orang penting.

"Harusnya hakim menolak, harus dihadirkan, saksi penting kok diterima seharusnya tidak boleh," ujar Susno di akun podcast-nya.

Aep disebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon berusia 22 tahun pada 2016. Ia kabarkan bekerja di bengkel cuci steam di Cirebon. Ia merantau dari Bekas ke Cirebon pada 2011.

Menurut Susno, putusan ini baik buat Pegi. Artinya tersangka itu, bukan Pegi yang dibekuk sehingga tidak ada alat bukti yang bisa menjeratnya. "Pegi yang ini tidak persoalkan lagi."

Kuasa Hukum Keluarga Vina, Hotman Paris dalam pernyataan terdahulu juga bertanya-tanya soal saksi Aep. Pegi yang disebut sebagai DPO tertangkap jadi tersangka, kata ia, didukung oleh kesaksian Aep dan Dede.

"Mohon perhatian dari penyidik polda, kalau skearang Pegi jadi TSK atas kesaksian Aepa dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun Aep dan Dede ini di dalam putusan pengadilan, menyebut kan nama di TKPm tidak termasuk Pegi," ujarnya.

"Jadi klo benar dua saksi in Pegi dia kenal, berarti bertolak belakang dengan putusan terdahulu."

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pegi Setiawan, yang telah dibebaskan dari tuduhan sebagai pembunuh Vina dan Muhammad Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016 silam, tiba di rumahnya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Selasa (9/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kerumunan warga yang menyambut kedatangan Pegi Setiawan di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, ternyata juga dimanfaatkan oleh pencopet untuk beraksi, Selasa (9/7/2024). Akibat aksi pencopetan itu, dua orang wartawan kehilangan handphone-nya.

Adapun kedua wartawan yang kehilangan HP dalam peristiwa tersebut, yakni Candra Kurnia, wartawan dari B-Universe dan Dede, wartawan RMOL. Selain itu, seorang wartawan dari Net TV, Kholid Mawardi, juga hampir kehilangan dompetnya. Beruntung, aksi pencopetan dompet itu berhasil digagalkan dan terduga pelaku berhasil diamankan.

Tak hanya itu, adik Pegi Setiawan yang bernama Amelia, juga kehilangan dompetnya. Salah satu korban pencopetan, Candra Kurnia, seorang jurnalis dari B-Universe, mengatakan, aksi pencopetan itu terjadi saat dirinya sedang live report di dalam rumah Pegi. Saat itu, rumah Pegi dipadati oleh warga yang berdesak-desakan ingin melihat Pegi.

"Saat itu saya sedang live report di dalam rumah Pegi yang penuh sesak oleh warga," kata Candra.

Candra menjelaskan, HP itu sedang digunakan untuk keperluan hotspot HP lainnya. HP yang hilang itu ditaroh di tas yang tertutup. Namun kemudian tasnya sudah dalam keadaan terbuka.

"Di dalam itu desek-desekan. Posisi saya lagi live, kok tiba-tiba nge-freeze gambarnya, lihat sinyal kok jadi drop, tahunya sudah nggak ada HP yang dipakai hotspot-nya,” jelasnya.

Seperti diketahui, ratusan warga menyambut kedatangan Pegi Setiawan, yang baru dibebaskan dari tahanan Polda Jabar. Warga rela berdesak-desakan demi bisa melihat Pegi secara langsung.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sosok Eman Sulaeman hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mendapatkan citra dan penilaian positif di mata masyarakat Indonesia. Ia dinilai objektif dalam memutus perkara praperadilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016.

Seperti diketahui, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan pada Senin (8/7/2024) kemarin. Putusan tersebut membuat penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum serta diminta untuk dibebaskan.

Dalam persidangan jelang putusan, Eman Sulaeman mengatakan akan memutus perkara secara objektif. Ia pun memutus perkara tanpa mendapatkan tekanan dari siapapun.

"Tidak ada tekanan dari mana pun, saya akan objektif, saya akan memberikan keputusan yang terbaik," ucap dia kepada para pihak di sidang praperadilan PN Bandung, Jumat (5/7/2024).

Ia menegaskan putusan yang akan dibacakan merupakan putusan terbaik. Namun, bukan untuk pemohon yaitu kuasa hukum Pegi atau termohon yaitu tim hukum Polda Jabar.

"Terbaik ini bukan untuk pemohon atau termohon, tapi keputusan yang terbaik untuk Indonesia," kata dia.

Mengutip di laman Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman memiliki gelar S.H. Ia merupakan Hakim pengadilan Negeri Bandung dengan NIP 197504102000121001 dan pangkat golongan pembina tingkat I IV/b.

Ia lahir di Karawang pada 10 April tahun 1975. Sosok Eman Sulaeman lulusan S1 pada 1999.

Sedangkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) tahun 2023, Eman Sulaeman memiliki tanah dan bangunan seluas 421 meter persegi di Kabupaten/Kota Pemalang dengan nilai Rp 600 juta. Selain itu, tanah dan bangunan seluas 104 meter persegi di Bogor.

Ia pun tercatat hanya memiliki satu kendaraan sepeda motor Honda NC11CF1C Scoopy tahun 2013 hasil sendiri seharga Rp 6.500.000. Harta bergerak lain 12.400.000 dan kas setara kas 35.565.736.

Kekayaannya mencapai Rp 774.465.736. Namun, ia memiliki utang sebanyak Rp 480.434. 229. Total kekayaannya dikurangi utang mencapai Rp 294.031.507.

Adapun, Pegi mengaku ingin beristirahat sebentar dilanjutkan bekerja usai bebas dari tahanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar, Senin (8/7/2024) malam. Ia pun bersyukur telah bebas dari kasus yang menjeratnya.

"Pulang, beristirahat terus bekerja," ucap Pegi didampingi belasan pengacara dan keluarga di Mapolda Jabar, Senin (8/7/2024) malam.

Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya termasuk kepada presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk kepada para kuasa hukum yang memperjuangkannya.

"Saya Pegi Setiawan bersama keluarga dan kuasa hukum terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia yang mendoakan dan mendukung saya," ucap dia.

Selama di tahanan, ia mengaku bersyukur dalam kondisi sehat dan aktivitas yang dikerjakan makan dan tidur.

Sebelumnya, hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016 silam. Total berkas putusan yang dibacakan hakim tunggal mencapai 115 halaman.

"Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ucap dia di ruang satu sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (8/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dikabulkannya praperadilan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka oleh Polda Jawa Barat (Jabar) dinilai belum menuntaskan masalah dari perkara tersebut. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel memerincikan sejumlah permasalahan yang perlu dituntaskan usai putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung terhadap gugatan Pegi Setiawan, yakni saksi Aep diduga memberikan keterangan palsu harus diproses secara hukum.

"Keterangannya, sebagaimana perspektif saya selama ini, adalah barang yang paling merusak pengungkapan fakta. Persoalannya, keterangan palsu (false confession) Aep itu datang dari mana? Dari dirinya sendiri ataukah dari pengaruh eksternal? Jika dari pihak eksternal, siapakah pihak itu?" ujar Reza dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Persoalan berikutnya, Reza melanjutkan, saksi Sudirman yang terindikasi memiliki perbedaan dari sisi intelektualitas, boleh jadi tergolong sebagai individu dengan suggestibility tinggi. Dengan kondisi tersebut, kata dia, Sudirman sesungguhnya sosok rapuh. Ingatannya, perkataannya, cara berpikirnya bisa berdampak kontraproduktif bahkan destruktif bagi proses penegakan hukum.

"Perlu pendampingan yang bisa menetralisasi segala bentuk pengaruh eksternal yang dapat "menyalahgunakan" saksi dengan keunikan seperti Sudirman," ujarnya.

Kemudian, patahnya narasi Polda Jabar bahwa Pegi adalah sosok yang mengotaki pembunuhan berencana, berimplikasi serius terhadap nasib kedelapan terpidana. Bagaimana otoritas penegakan hukum dapat mempertahankan tesis bahwa kedelapan terpidana itu adalah kaki tangan Pegi? Benarkah mereka pelaku pembunuhan berencana, ketika interaksi masing-masing terpidana (selaku eksekutor) dengan Pegi (selaku mastermind) ternyata tidak pernah ada?

Lebih lanjut, kata dia, terkait kerja scientific Polda Jabar yang selama ini dibahas sebatas terkait DNA, CCTV, dan autopsi mayat. Reza menyebut dirinya terus mendorong eksaminasi terhadap scientific crime investigation Polda Jabar pada 2016.

"Saya mencatat ada satu hal yang belum pernah diangkat. Yakni, bukti elektronik berupa detail komunikasi antarpihak pada malam ditemukannya tubuh Vina dan Eky di jembatan pada 2016," katanya.

Ini juga termasuk komunikasi via gawai yang masing-masing korban lakukan dengan pihak-pihak yang dikenalnya. "Siapa, dengan siapa, tentang apa, jam berapa. Itulah empat hal yang semestinya secara rinci diperlihatkan sebagai alat bukti. Sekali lagi, siapa menghubungi siapa terkait apa pada jam berapa," ujarnya.

Reza berfirasat, Polda Jabar memiliki data yang diekstrak dari gawai para pihak tersebut. Dan, juga, data itu sangat potensial mengubah 180 derajat nasib seluruh terpidana kasus Vina Cirebon.

Reza juga mengingatkan, korban salah tangkap mendapat ganti rugi. Demikian praktik di banyak negara. "Ketimbang melalui mekanisme hukum yang bersifat memaksa bahkan mempermalukan, institusi kepolisian biasanya memilih penyelesaian secara kekeluargaan guna memberikan kompensasi itu," ujar Reza.

Saksi lain yang belakangan menjadi sorotan adalah Ketua RT Abdul Pasren yang rumahnya menjadi tempat sejumlah terpidana tidur pada malam peristiwa pembunuhan Vina. Namun, pernyataan para terpidana itu dibantah oleh Pak RT Pasren. Sejumlah keluarga terpidana pun telah melaporkan Pak RT Pasren ke polisi atas dugaan memberikan keterangan palsu.

Salah satu kuasa hukum Pasren, Pitra Romadoni Nasution, pekan lalu mengungkapkan, di malam pembunuhan Vina dan Eky pada 27 Agustus 2016, Pasren dan anaknya yang bernama Muhammad Nurdhatul Kahfi, sedang berada di rumahnya.

"Beliau tidur di rumahnya. Dia tidak melihat adanya para terpidana, anaknya juga ada di situ, dan ada saksi-saksi yang namanya kita rahasiakan agar tidak terjadi intimidasi," ujar Pitra, saat menggelar konferensi pers di Kota Cirebon, Senin (1/7/2024).

Ketika ditanya oleh wartawan di rumah yang mana Pasren tidur kala itu, mengingat Pasren memiliki dua rumah, Pitra enggan menjawabnya. "Nanti kita akan jelaskan lagi detailnya di sesi berikutnya. Kalau saya sampaikan semuanya, bisa tidak seru lagi," ujar Pitra berdalih.

Pitra mengatakan, alasan tidak menyampaikan secara detail karena proses penyidikan oleh polisi masih berlangsung. "Jadi teman-teman saya tidak menyampaikan semuanya ini karena sedang proses hukum, jadi setelah proses hukum, baik di Polda Jabar ataupun Mabes Polri akan kami paparkan," tukasnya.

"Kalau kita menjelaskan secara detail semuanya, artinya kita semua tidak menghargai penyidik yang sedang melakukan penyidikan, baik terhadap obstruction of justice atau laporan polisi terhadap klien kami," katanya.

Pitra menyatakan Pasren saat ini dalam kondisi baik. Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdhatul Kahfi, kini telah mendapatkan perlindungan hukum dari tim kuasa hukum yang tergabung dalam Law Firm Jagratara Merah Putih.

"Terkait keberadaan beliau, kita rahasiakan tempatnya. Mengingat situasinya lagi tidak kondusif. (Apakah sudah daftar ke LPSK?) Itu rahasia karena kita sifatnya silent fighter. Tidak perlu harus kita sampaikan," kata Pitra.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Eman Sulaeman di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (8/7/2024) membebaskan Pegi Setiawan dari tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky. Menanggapi putusan tersebut, keluarga Vina meminta ayah kandung Eky, yakni Iptu Rudiana, untuk muncul di hadapan publik guna memberikan keterangan terkait kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam.

Kakak kandung Vina, Marliyana, mengatakan, sejak awal peristiwa pembunuhan yang menimpa adiknya, keluarganya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada Rudiana.

"Kalau kata saya pribadi dan keluarga, Pak Rudiana harus muncul ya, karena memang dari awal kami menyerahkan semuanya ke Pak Rudiana kasus ini," kata Marliyana, Selasa (9/7/2024).

Marliyana mengungkapkan, Rudiana harus muncul untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. Apalagi, saat ini isu yang berkembang di masyarakat adalah petugas kepolisian telah melakukan salah tangkap.

"Pak Rudiana harus memberikan penjelasan, karena ini isunya salah tangkap semua. Harusnya sedikitnya dia muncul untuk kasih klarifikasi, kasih keterangan," ucapnya.

Seperti diketahui, hakim tunggal sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaeman, mengabulkan gugatan terhadap penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Senin (8/7/2024).

"Mengadili, memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan," ujar Eman.

Menanggapi putusan itu, keluarga Vina juga meminta petugas kepolisian kembali mencari ketiga DPO yang sempat dirilis dalam kasus pembunuhan Vina. "Ibu sih serahkan ke kepolisian. Harapan ibu, (polisi) mau mencari tiga DPO itu, mencari pelaku yang sebenarnya," kata ibu kandung Vina, Sukaesih.

Sebelumnya, kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM mengatakan, pihaknya akan melaporkan Iptu Rudiana. Laporan akan dibuat terkait keterangan dalam putusan PN Cirebon yang menyatakan CCTV ada namun belum dibuka.

"Kami akan melaporkan Pak Rudiana dengan tuduhan dugaan perintangan penyidikan, obstruction of justice," cetus Toni.

Selain melaporkan Rudiana dengan pasal perintangan penyidikan, lanjut Toni, pihaknya juga akan melaporkan Rudiana dengan pasal 317 KUHP tentang laporan yang dipalsukan. "Kalau kemudian dia sudah mengetahui CCTV, terus isinya dia tahu misalnya, lalu dia tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, berarti rangkaian ceritanya diduga palsu. Artinya ada rekayasa kalau memang benar sudah dibuka. Sehingga dugaan itu akan clear kalau kami laporkan dengan Pasal 317 KUHP tentang laporan yang dipalsukan," kata Toni.

"Jadi peristiwanya benar ada, pembunuhan. Tetapi kronologinya yang disampaikan termasuk pelaku-pelakunya, seandainya Pak Rudiana sudah membuka CCTV, berarti paling tidak dari situ tahu siapa yang ada dalam CCTV, lalu beda dengan orang yang sudah terlanjur diamankan, berarti kan ada kebohongan di situ. Jadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu bisa dilaporkan dengan Pasal 317 KUHP,’’ tegas Toni.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya, Rudiana sempat muncul dalam sebuah foto yang beredar di grup Whatsapp Humas Polres Cirebon Kota, dalam rilis kegiatan turnamen bulutangkis pada akhir Juni lalu. Rudiana, yang merupakan Kapolsek Kapetakan, Kabupaten Cirebon, diketahui turut serta dalam Turnamen Bulutangkis Kapolres Cirebon Kota Cup, dalam rangka HUT Bhayangkara ke-78.

Turnamen itu digelar di salah satu GOR Bulutangkis di Jalan Tuparev, Kota Cirebon, Selasa (25/6/2024). Dalam foto tersebut, Rudiana terlihat berfoto bersama dengan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadiyanto dan sejumlah jajarannya.

Rudiana memakai kaos olah raga berwarna putih dengan corak warna biru bertulisan 'Samawa'. Rudiana juga mengenakan celana selutut berwarna hitam dan memegang sebuah raket.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadiyanto, mengungkapkan, turnamen bulutangkis itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi di antara anggota Polres Cirebon Kota.

"Dalam rangkaian HUT Bhayangkara ke-78, Polres Cirebon Kota melaksanakan kejuaraan badminton antara Polsek dengan satuan yang ada di Polres. Tujuannya adalah untuk mempererat silaturahmi. Kemudian, dengan berolahraga, kita berharap semua anggota Polres menjadi sehat, segar, semangat, dan bahagia," katanya dalam rilis tertulis.