Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, merespons soal besaran bea masuk antidumping (BMAD) produk ubin keramik impor yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yaitu sekitar 45%-50%.

Menurut Edy, besaran BMAD tersebut masih jauh di bawah ekspektasi Asaki. Adapun, Asaki sebelumnya mendukung usulan besaran BMAD yang disampaikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk produk ubin keramik impor asal China di kisaran 100% -199,9%.

"Lalu dari angka yang tadi itu, menurut kami ya di bawah harapan dan ekspektasi kami," ujar Edy usai menghadiri Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Kendati begitu, Edy mengapresiasi pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah berupaya menerapkan BMAD untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri.

Namun, diakuinya besaran BMAD perlu memadai untuk mengadang produk ubin keramik impor asal China. Pasalnya, dari segi harga, produk ubin keramik impor asal China jauh lebih murah dibandingkan harga pokok produksi (HPP) pabrik lokal.

"Karena harga impor itu US$2,3 [per meter] sedangkan cost production kami itu di range US$4,5-5 [per meter persegi], harusnya hitungan matematikanya sudah jelas mesti berapa persen," tuturnya.

Edy membeberkan, pihaknya mempercayai hasil penyelidikan dan perhitungan KADI ihwal BMAD produk ubin keramik impor. Musababnya, menurut dia, penyelidikan anti dumping dilakukan secara komprehensif dengan waktu yang cenderung panjang.

Dia menyebut, Asaki pertama kali mengajukan anti dumping kepada KADI pada Desember 2022. Kemudian, setelah KADI mulai melakukan penyelidikan pada Maret 2023 setelah data-data dan bukti dikumpulkan.

Adapun, penyelidikan tersebut berlangsung hingga Juli 2024 dan mendapati hasil bahwa terbukti adanya dumping pada produk ubin keramik asal China.

Laporan KADI mengusulkan besaran BMAD di kisaran 100% - 199,9%. Menurut Edy, besaran BMAD itu telah diperhitungkan dengan baik oleh KADI dengan berbagai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan di World Trade Organization (WTO).

"Sampai Juli 2024, ini [penyelidikan] setahun lebih makanya saya sampaikan kita mesti percaya ke KADI, nyatanya kan sudah terbukti ini ada dumping," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (7/8/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bahwa Kemendag melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah menyelesaikan hasil perhitungan besaran BMAD untuk produk ubin keramik. Menurutnya, rata-rata BMAD yang ditetapkan untuk ubin keramik di kisaran 45%-50%.

"Yang keramik, kami sudah dapat, sudah selesai. Rata-rata itu 45%-50%," ujar Zulhas, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial menyebut, terdapat 11 kode HS produk ubin keramik yang akan dikenakan BMAD. Nantinya, besaran BMAD tidak akan dipukul rata untuk seluruh 11 kode HS produk ubin keramik itu.

"BMAD ini bukan per negara, tapi ke produsen atau eksportir di negara asal," ucapnya.

Danang pun menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk penetapan besaran BMAD kepada tiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Di antaranya seperti kerugian industri yang ditimbulkan, selisih harga jual antar negara, dan keterkaitan antara selisih harga jual dengan kerugian industri.

"Beda-beda besaran BMAD, tergantung hasil penyelidikan, banyak parameter sebelum ditetapkan berapa persennya," jelasnya.

IDXChannel - Penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk keramik tengah memasuki tahap akhir. Pemerintah disebut-sebut bakal menerapkan BMAD keramik sampai 199 persen.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Forum Suplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSSBI), Antonius Tan, mengatakan rencana penerapan BMAD keramik oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tidak sesuai aturan yang berlaku, termasuk memenuhi ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurutnya, perhitungan tarif Anti Dumping Final dari KADI melanggar ketentuan WTO lantaran menggunakan secondary data yang didapat dari sumber Direktorat Jenderal Bea Cukai.

“Bukan menggunakan primary data yang didapat dan sudah diverifikasi secara langsung, terutama terhadap sistem pembukuan perusahaan oleh KADI berdasarkan hasil verifikasi lapangan di China pada periode 18 sampai dengan 29 September 2023 yang lalu di 9 pabrik produsen keramik di RRT,” ujar Antonius Tan, Jumat (12/7/2024).

“Hasil perhitungan sementara KADI berdasarkan primary data ini disampaikan pada Laporan Data Utama (Essential Facts), dengan temuan 6 - 99 persen,” ujar dia menambahkan.

Namun demikian, dia menilai KADI pada laporan akhir secara sepihak memutuskan untuk tidak menggunakan Primary Data masing-masing perusahaan tersebut karena adanya tuduhan terkait keabsahan data produsen keramik China yang disampaikan oleh pihak industri dalam negeri. Anton menyebut, data dari industri dalam negeri pun tidak memiliki dasar yang kuat.

“Lebih jauh, sistem cara perhitungan berdasarkan Secondary Data ini juga tidak dapat diberikan kepada pihak eksportir untuk dikonfirmasi dan diklaim oleh KADI sebagai data rahasia, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan pembelaan,” tuturnya.

Apalagi pihak yang mengajukan petisi anti dumping hanya diwakili oleh tiga perusahaan di bawah Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) yakni PT Jui Shin Indonesia, PT Satyaraya Keramindoindah, dan PT Angsa Daya. Ketiganya beralasan geliat industri keramik sedikit melambat akibat kerasnya persaingan di pasar.

“Saat penyampaian Petisi Anti Dumping Ubin Keramik, yang melakukan hanya 26 persen dari total produsen dalam negeri, yang artinya 74 persen lainnya tidak terpengaruh dengan import,” kata Antonius.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap keramik khusus seperti ubin porcelain sangat besar, dengan kapasitas produksi maksimum yaitu kurang lebih 70 Juta M2, sedangkan kebutuhan dalam negeri per tahun mencapai 150 Juta m2. Artinya terdapat selisih sebesar kurang lebih 80 juta m2 yang dipenuhi melalui impor.

“Adanya selisih antara kebutuhan pasar domestik dengan kemampuan produksi produsen keramik dalam negeri mengakibatkan impor menjadi satu-satunya solusi yang logis oleh importir legal yang melakukan impor dengan membayar Pajak Bea Masuk, yang sudah dikenakan Lartas SNI, Surveyor SGS, Safeguard Tax (BMTP), PPh dan PPn Impor,” ujarnya.

(FRI)