Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) meyakini diberlakukannya bea masuk antidumping (BMAD) keramik asal perusahaan China dapat mendorong investasi dan perluasan kapasitas produksi.

Penerapan BMAD keramik telah disahkan melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/2024 yang berlaku pada 28 Oktober 2024 hingga lima tahun ke depan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan kehadiran BMAD dapat menjadi awal kebangkitan bagi industri keramik nasional yang mengalami tekanan 10 tahun terakhir akibat praktik dumping.

“Industri keramik telah tercidera berat hampir 10 tahun terakhir ini akibat praktik dumping dan telah mengakibatkan sejumlah pabrik berhenti produksi serta tingkat utilisasi produksi nasional mengalami penurunan,” kata Edy dalam siaran pers, Kamis (17/10/2024).

Tingkat utilitas kapasitas produksi nasional saat ini masih dalam tren penurunan di level 63% pada semester I/2024, turun dari tahun 2023 sebesar 69% dan tahun 2022 di level 75%.

Kehadiran BMAD dinilai dapat memulihkan tingkat utilisasi produksi keramik nasional ke level 67-68% di akhir tahun 2024.

“Kami memasang target tingkat utilisasi produksi nasional tahun 2025 di level 80% dan tahun 2026 di level 90%,” ujarnya.

Untuk diketahui, besaran BMAD yang resmi ditetapkan berkisar 14%–94%. Meski masih di bawah harapan produsen lokal namun tarifnya serupa dengan negara-negara lain seperti Mexico dan Amerika Serikat dengan besaran di atas 100%.

Selain itu, Indonesia saat ini merupakan produsen keramik terbesar ke-4 di dunia dengan kapasitas terpasang sebesar 675 juta meter² per tahun. Posisinya berada di bawah China, India dan Brazil.

Namun secara kapasitas produksi aktual Indonesia tertinggal berada di peringkat ke 8 terbesar dunia. Pihaknya menargetkan pada 2025 bisa masuk sebagai Top 5 negara produsen manufaktur keramik terbesar dunia.

“Kesempatan untuk ekspansi terbuka lebar di mana tingkat komsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata komsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 meter² per kepala,” ujarnya.

Sementara itu, rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand berada di atas 3 meter² per kapita, bahkan Vietnam dan China di atas 5 meter² per kapita.

Dia juga meyakini salah satu yang dapat mendorong penyerapan keramik lokal yakni program pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pembangunan rumah rakyat 3 juta per tahun.

“Yang tentunya membutuhkan produk-produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik dan sanitary ware,” tuturnya.

Pihaknya juga mengapresiasi kehadiran dan keberpihakan pemerintahan era Presiden Jokowi yang masih berupaya melindungi industri keramik nasional melalui BMAD dan penerapan SNI Wajib lewat Permenperin 36/2024.

Ke depannya, produsen keramik juga berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard dapat diberlakukan pada November mendatang agar dapat melengkapi persentase tarif BMAD yang dinilai belum maksimal.

“Kehadiran BMAD, kebijakan SNI Wajib dan BMTP diyakini akan menarik investasi-investasi baru baik dari domestik maupun luar negeri terutama investor dari China,” jelasnya.

Pihaknya menyambut kehadiran pemain-pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptkan lapangan kerja baru.

“Mari kita bersaing secara fair, kita adu efisiensi dan innovasi. Saya yakin kita pemain lokal tidak akan kalah bersaing,” pungkasnya.