IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggagas program tol laut sejak awal menjabat. Program tersebut pun mampu meningkatkan konektivitas transportasi laut di pelosok Timur Indonesia.

Tol laut sebagai penghubung transportasi dengan sarana penunjangnya sejak beberapa tahun lalu terus ditingkatkan, khususnya di kawasan Timur Indonesia.

Seperti terlihat di Pelabuhan Kokas, Fak-Fak, Papua Barat, yang punya peran besar karena menjadi hub atau pusat distribusi barang dari dan ke Fak-Fak. Fasilitas ini pun diletakan sebagai pelabuhan sandar kapal tol laut.

Untuk menyamakan harga barang di Pulau Jawa dan Indonesia timur, khususnya Papua, Presiden Jokowi menginstruksikan membangun Pelabuhan Depapre, Jayapura. Sejak 2015, proyek tersebut mulai dikerjakan dan rampung pada 2020.

Pada awal 2021, Pelabuhan Depapre resmi melayani rute baru tol laut yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. Bahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyiapkan Depapre menjadi hub pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

Kala itu, sejumlah persiapan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis.

Memasuki satu dekade pemerintahan Jokowi, tol laut sudah menjangkau masyarakat di pinggiran negeri. Berbagai jenis barang diangkut dari Pulau Jawa ke sejumlah daerah terpencil dan terluar demi menekan disparitas harga yang membebani masyarakat.

Kemudahan pun diakui dan diapresiasi Hariyanto Samiun (32 tahun) warga asal Ternate, Maluku Utara (Malut), sekaligus pengguna transportasi laut, kapal milik PT Pelni (Persero) dan angkutan feeder. Menurut dia, konektivitas transportasi di beberapa titik sentral di Timur Indonesia sudah mumpuni.

“Kalau menurut saya sudah sangat bagus, dalam arti konektivitas itu sudah terjadi ya di sejumlah titik, bahkan bisa dibilang sudah dominan di wilayah timur ya,” ujar Hariyanto saat dihubungi IDX Channel, Minggu (22/9/2024).

^{(Hariyanto merasakan manfaat tol laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Foto: Dok. pribadi)}

Sebagai kawasan dengan banyak pulau, pria yang akrab disapa Anto ini memandang tol laut menjadi akses penting bagi masyarakat.

“Di bagian timur itu sering menggunakan kapal laut karena dari angkutan udara biayanya sangat mahal, sementara menggunakan angkutan laut itu bisa 40 persen lah lebih murah daripada menggunakan angkutan udara. Misalnya dari Makassar ke Jakarta atau dari Maluku Utara (Ternate) ke Jakarta,” tuturnya.

“Belum lagi ditambah angkutan-angkutan feeder lainnya, jadi kalau ada di daerah pelosok kita mau ke daerah terpencil lainnya itu sudah bisa terakses, itu lewat kapal penyebrangan, jadi itu dikelola oleh ASDP dan lainnya,” ujarnya menambahkan.

10 Tahun Lebih Masif

Sejak 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, infrastruktur pelabuhan sebagai instrumen utama konektivitas transportasi laut di timur disebut lebih masif. Kendati begitu, Anto masih menyoroti pelayanan dan kualitas sarana transportasi laut lainnya, salah satu soal kapal milik Pelni yang sudah tergolong jadul alias tua.

“Kalau 10 tahun ke belakang tentu lebih masif pembangunannya, persoalannya masih pada kualitas pelayanan dan kualitas sarana itu sendiri, misalnya sarana itu kan angkutannya, jadi kapal-kapalnya, Pelni misalnya memiliki kapal yang sudah sangat tua usianya, bahkan rata-rata hampir 30 tahun,” tuturnya.

Untuk diketahui, sejumlah program berhasil dibangun Jokowi sepanjang 10 tahun memimpin Indonesia. Di sektor infrastruktur pelabuhan misalnya, pemerintah berhasil menyelesaikan 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah.

Terbaru, Presiden meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok tanah air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

“Kalau biaya logistik bisa dibilang sudah efisien, tapi harusnya lebih efisien lagi dari yang ada sekarang, persoalannya belum semuanya memainkan peran, misalnya seperti ini kalau ada tol laut, di mana aktivitas logistik barang yang diangkut dari Jawa ke luar Pulau Jawa, terutama di daerah Indonesia Timur, itu secara logika itu harusnya turun,” ujarnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, salah satu alasan APBN 2025 dipatok defisit sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 triliun dari PDB untuk memastikan keberlanjutan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai lengser pada Oktober nanti.

Sri Mulyani menjelaskan, defisit anggaran Rp616,2 triliun pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut untuk menjaga tingkat keseimbangan antara tiga hal.

"Satu, keberlanjutan program-program prioritas pemerintah [Jokowi]," jelas Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Kedua, sambungnya, untuk memberikan ruang kepada pemerintahan Prabowo nantinya melaksanakan program-program yang sesuai dengan janji-janji kampanyenya. Ketiga, untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal pada jangka menengah panjang.

Sri Mulyani tidak menampik, untuk mengakali defisit anggaran tersebut pemerintah merancang harus menarik utang. Kendati demikian, dia menyatakan pembiayaan utang tersebut akan terus dikelola secara hati-hati.

"Rasio utang tetap dijaga pada batas aman dan relatif rendah dibandingkan negara-negara peer [rekan dagang]," jelasnya.

Bendahara negara tersebut mengklaim, pemerintah juga terus lakukan pendalaman pasar untuk bisa menciptakan pembiayaan yang semakin efesien dan stabil. Sejalan, lanjut Sri Mulyani, pemerintah terus mendorong skema pembiayaan inovatif, kreatif, dan berkesinambungan dengan partisipasi swasta.

Sebelumnya, ketika bacakan Nota Keuangan dan Penyampaian RAPBN 2025, Presiden Jokowi juga menyampaikan, APBN akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Jokowi menjelaskan, pendapatan negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

"Reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Sementara itu belanja negara pada 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi.