Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melihat inflasi yang terekam dalam kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan berada di batas bawah target pemerintah, yakni 2,5±1%.

"Inflasi relatif terkendali pokoknya di bawah 2,5%, sesuai APBN 2,5±1% [atau di rentang 1,5%—3,5%]," ungkapnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (1/10/2024).

Airlangga mengaku tidak khawatir dengan deflasi bulanan yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, sepanjang Indeks Keyakinan Konsumen yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) masih dalam kondisi optimistis, yakni di atas 100 poin.

Pemerintah kini akan fokus mendorong daya beli di berbagai sektor, khususnya bagi kelas menengah yang mengalami penurunan jumlah.

"Termasuk salah satunya kelas menengah itu pembelian sesudah makanan adalah bahan bangunan ataupun perumahan properti," lanjutnya.

Sebagaimana pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. No. 61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang diteken pada 11 September 2024.

Pemberian insentif ini hanya berlaku mulai 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024. Bukan sejak 1 Juli 2024, sebagaimana kebijakan awal PPN DTP 100% yang berakhir pada akhir Juni, dan berlanjut dengan PPN DTP 50% mulai Juli.

Di sisi lain, Airlangga menuturkan pemerintah tengah menfinalisasi kebijakan terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terkait penambahan kuota rumah.

Sebelumnya pada tahun ini pemerintah merencanakan kuota FLPP sebanyak 166.000 unit. Namun, kuota tersebut telah habis. Sementara pemerintah berencana mendorong perekonomian dengan penambahan kuota FLPP.

"Sekarang FLPP sudah habis, tidak ada lagi yang bisa disalurkan. Kemarin sudah disetujui di rapat kabinet paripurna bahwa FLPP naik ke 200.000," ungkapnya.

Adapun, tingkat inflasi Indonesia September 2024 mencapai 1,84% secara tahunan (year on year/YoY). Namun, terjadi deflasi 0,12% secara bulanan (month to month/MtM) yang menyebabkan Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun.

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau, dengan deflasi sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi 0,17%.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 mencatatkan deflasi sebesar 0,12% secara bulanan (month to month/MtM) atau secara tahunan terjadi inflasi 1,84% (year on year/YoY).

Sementara secara tahun berjalan, inflasi mencapai 0,74% (year to date/YtD), lebih rendah periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 1,70% (YtD).

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan bahwa deflasi bulanan yang terjadi selama 5 bulan beruntun mencerminkan pasokan domestik yang kuat, terutama pada sektor pangan. Peningkatan produksi telah mendorong penurunan harga.

Namun demikian, deflasi ini kata Andry masih bersifat sektoral, dengan penurunan yang paling signifikan terjadi di sektor makanan dan transportasi.

Andry memperkirakan, stabilitas harga energi global dan tidak adanya perubahan besar pada subsidi bahan bakar domestik akan menjaga inflasi tetap rendah sepanjang sisa tahun ini. Meski demikian, menurutnya tekanan inflasi menjelang akhir tahun masih berpotensi meningkat.

"[Tekanan inflasi] didorong oleh pemilihan kepala daerah dan efek musiman, yang dapat meningkatkan pengeluaran untuk barang dan jasa impor," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Andry mengatakan, bank-bank sentral telah menurunkan suku bunga, yang menandakan meningkatnya dukungan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Federal Reserve atau The Fed yang baru-baru ini memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebesar 50 basis poin dan memberi sinyal penurunan lebih lanjut telah menciptakan sentimen pasar yang positif, yang mengarah pada apresiasi rupiah.

Bank Indonesia (BI) pun telah menurunkan BI Rate, yang didukung oleh membaiknya kepercayaan di pasar keuangan global dan stabilitas rupiah.

"Dengan perkembangan ini, kami memperkirakan dampak dari imported inflation akan berkurang. Secara keseluruhan, kami telah merevisi turun proyeksi inflasi domestik menjadi 2,57% [YoY] untuk tahun ini, lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya," kata Andry.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal memproyeksikan inflasi di Indonesia akan berada di bawah 2% pada 2024, terutama usai terjadi deflasi selama lima bulan berurut-urut yaitu selama Mei—September.

Faisal menjelaskan seharusnya pemerintah menjaga angka inflasi tetap rendah secara bulanan, tetapi yang terjadi malah deflasi. Dia melihat, kondisi sekarang tidak jauh beda ketika masa pemulihan pandemi Covid-19 pada 2020—2021.

"Jadi, ada kemungkinan 2024 ini inflasinya bisa di bawah 2% seperti masa krisis pandemi kemarin, 2020—2021, yang inflasinya itu dikisaran 1,5—1,8% sepanjang tahun," jelas Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia berpendapat deflasi berbulan-bulan merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5%. Faisal menjelaskan notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan.

Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah. Faisal meyakini bahwa pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra-pandemi, bahkan banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena PHK saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka, sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," ujar Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontribusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter, tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

Secara historis, data Badan Pusat Statistik mengungkap angka deflasi lima bulan terakhir secara berurut-urut yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).