Menteri BUMN Erick Thohir kedatangan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, Jumat (8/11). Dalam kesempatan itu Erick menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk terus melakukan bersih-bersih.

"Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, dimana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda. Dan tentu sekarang sama di periode kedua program bersih-bersih BUMN itu harus terus dijalankan," kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurut Erick, Kementerian BUMN dan BPPIK akan bersinergi dalam mengawal proses pembangunan oleh perusahaan pelat merah. Menurut Erick, dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan program-program melainkan juga efisiensi, serta menekan korupsi.

"Saya membuka pintu selebar-lebarnya (untuk BPPIK) karena kita yakin kita bisa maju ke depan itu karena memang efisiensi dan juga menekan yang namanya korupsi," tegasnya.

Sementara itu, Aries, Sejak BPPIK dibentuk oleh Prabowo, dirinya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga di Tanah Air. Termasuk di dalamnya adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, BPKP dan sekarang Kementerian BUMN.

"Tentunya nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, ke KPK dan beberapa kementerian yang perlu kita kunjungi untuk menindaklanjuti. Memastikan, mengawasi dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kita semuanya tahu, beliau sudah menyampaikan beberapa kali bahwa korupsi, pemborosan, kebocoran di Indonesia ini sangat luar biasa," bebernya.

Bahkan ada juga aparat atau orang dalam yang terlibat tindak pidana korupsi. Ia sempat menyinggung kasus judi online yang melibatkan orang dalam Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Oleh karena itu, kata Aries, pihaknya akan lebih concern untuk bekerjasama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti potensi kasus serupa sampai ke akar-akarnya. Apalagi Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

"Aparat jangan menjadi maling. Uang rakyat justru harus mengamankan. Oleh karena itu, kebocoran yang cukup besar di APBN dan APBD akan kita tindak lanjuti terus. Dengan kebocoran yang semakin kecil, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi," tutur Aries.

Ia juga mengajak pengusaha bersinergi dengan pemerintah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal planting, penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membeberkan tujuh modus kecurangan pemerintah daerah (pemda) yang masih sering ditemukan hingga mengakibatkan perencanaan dan penganggaran tidak efektif dan efisien. Modus itu disebut sudah berulang selama 10-20 tahun.

"Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja 10-20 tahun yang lalu, berulang-berulang, ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Modus pertama, manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini disebut paling banyak yang masih ditemukan. "Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan dan penganggaran. Arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu," ungkapnya.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan dibalik diskresi kebijakan.

"Ini selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan," tutur Ateh.

Modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa. Keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan, asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," ucapnya.

Ateh mencatat porsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.

"Kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi kecurangan dan bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini, jadi mendingan mau aja lah, datang aja," ucap Ateh.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Pemerintah berencana meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara. Badan ini digadang-gadang bakal seperti Temasek di Singapura

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan pengusaha dan dilihat detikcom, Danantara bakal mengelola aset yang sangat besar dari 7 BUMN raksasa.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara merespons informasi tersebut. Erick tidak secara gamblang memastikan ketujuh perusahaan plat merah itu akan dikelola Danantara. Sebab peluncuran Danantara masih dalam tahap pembahasan.

Karena hal itu juga Erick belum bisa memastikan akan seperti apa status Danantara nanti. Akan menjadi superholding BUMN, sovereign wealth fund (SWF), atau mungkin status kelembagaan lainnya.

"Ini (status entitas Danantara) yang masih jadi kajian. Yang pasti, kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset bank Mandiri. Cuman kalau tadi ini ditanya 'Pak, ini dealnya (peluncuran Danantara) kapan?', Nah ini lagi kajian," kata Erick kepada wartawan saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Nah sama Danantara ini masih dalam kajian. Apakah ada Peraturan Pemerintah-nya, apakah ada undang-undangnya, itu biar yang ahlinya" sambungnya.

Meski tidak memastikan 7 BUMN tersebut akan dikelola Danantaa, namun Erick menilai ketujuh perusahaan plat merah yang masuk dalam entitas pengelola investasi itu memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Kalau kami di BUMN senang (ada pembentukan Danantara), kenapa? Karena artinya kinerja kita yang selama ini diapresiasi. Di mana tujuh BUMN besar ini dinyatakan sehat. Nah sisanya nanti ya kembali, memang garis tangan saya, restutorisasi," ucapnya lagi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan yang merupakan embrio pengelola investasi besar di Indonesia ini disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN dan digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan pengusaha dan dilihat detikcom, Danantara bakal mengelola aset yang sangat besar. Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under (AUM) management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA).

Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Danantara juga akan menaungi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2.174 triliun, BRI Rp 1.965 triliun, PLN Rp 1.671 triliun, Pertamina Rp 1.412 triliun, BNI Rp 1.087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Danantara juga ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.

"Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia," tulis dokumen tersebut.

Sebelumnya, Kepala BP Investasi Danantara buka-bukaan soal nasib INA jika Danantara berhasil dibentuk. Ia menyebut nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap masih tingginya anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien. Secara total, belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu lebih dari Rp 141 T

Hal itu dikatakan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien, jadi masih mencapai rata-rata 53%. Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien melebihi Rp 141 triliun," kata Ateh.

"Ini senang nggak senang saya harus sampaikan ya kepada teman-teman semua di daerah," tambahnya.

Ateh menyebut temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023. Terdapat lima sektor yang diambil sampel yakni ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta stunting dan kemiskinan.

Buruknya perencanaan dan penganggaran di daerah itu merupakan salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pembangunan di daerah. Ateh mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah itu kepada masing-masing daerah.

"Ini sering kali saya sampaikan. Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini karena saya sudah 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun keliling-keliling Pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ucapnya.

Tantangan kedua adalah terkait pengelolaan dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal. Ketiga yakni masih banyaknya kebocoran fiskal di daerah akibat kecurangan atau korupsi.

"Ingin saya sampaikan tentang pengendalian kecurangan korupsi yang menurut hasil pengawasan kami memang masih belum memadai di pemerintah daerah," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Penundaan peluncuran BP Danantara yang sedianya berlangsung 7 November 2024 menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik.

Setelah rencana pembentukan superholding BUMN ini diumumkan, beberapa waktu lalu, antusiasme mengalir dari berbagai pihak yang berharap kehadiran Danantara bisa menjadi solusi atas banyak masalah dalam pengelolaan perusahaan negara.

Namun, penundaan ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang terjadi dan kapan superholding ini akhirnya akan diperkenalkan secara resmi?

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad memang telah menjelaskan bahwa peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada 8 November 2024.

Alasan mundurnya peluncuran BP Danantara juga disampaikan lebih karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin, sebelum badan tersebut diluncurkan.

Selain itu, pembentukan Danantara juga ditegaskan tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres).

Memang, dalam beberapa tahun terakhir, pembentukan superholding BUMN telah menjadi topik hangat di lingkungan pemerintahan dan sektor bisnis.

Ini adalah gagasan besar untuk menyatukan pengelolaan BUMN di bawah satu badan pengelola yang independen, dengan harapan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik, efisiensi operasional, serta mengurangi ketergantungan BUMN pada intervensi pemerintah.

Di balik penundaan ini, terdapat keinginan pemerintah untuk memastikan bahwa BP Danantara akan muncul dengan kesiapan optimal untuk mengelola tanggung jawab besar yang akan diembannya.

Ketika BP Danantara akhirnya diluncurkan, banyak yang berharap akan muncul sejumlah program prioritas untuk memberikan dampak nyata pada sektor BUMN.

Salah satu yang paling dinantikan adalah konsolidasi berbagai perusahaan negara ke dalam struktur yang lebih ramping dan efisien.

Dengan pengelompokan berdasarkan sektor dan fungsi yang lebih jelas, setiap BUMN di bawah Danantara diharapkan dapat beroperasi dengan fokus yang lebih terarah.

Selain itu, konsolidasi ini diyakini akan menghilangkan tumpang tindih dalam pengelolaan, yang selama ini sering kali menyebabkan duplikasi tugas dan sumber daya yang tidak perlu.

Di sisi lain, akuntabilitas adalah aspek fundamental yang akan mendapat perhatian utama dari BP Danantara.

Sebagai superholding yang memayungi berbagai perusahaan pelat merah dengan nilai aset triliunan rupiah, BP Danantara harus mampu menunjukkan transparansi dan tata kelola yang profesional.

Momentum GCG

Danantara di Indonesia akan menjadi embrio superholding BUMN yang menaungi beberapa BUMN besar dengan dana kelolaan mencapai hampir Rp9.000 triliun.

Bahkan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan bahwa Danantara siap bersaing dengan lembaga investasi global untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan target investasi Indonesia senilai Rp1.905 triliun pada tahun 2025.

Bagi Indonesia sendiri sebenarnya, kehadiran superholding ini bisa menjadi momentum untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang selama ini menjadi standar bagi perusahaan multinasional.

Harapannya, dengan mengadopsi GCG, Danantara mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di antara BUMN.

Selain tata kelola dan konsolidasi, program prioritas BP Danantara tidak bisa dilepaskan dari upaya pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu kritik yang sering diarahkan kepada BUMN adalah kurang maksimalnya pengembangan SDM, yang berdampak pada rendahnya daya saing di tengah persaingan global.

Dengan struktur superholding, pelatihan dan pengembangan SDM dapat dilakukan secara terpusat, terukur, dan berkesinambungan.

Inilah kesempatan untuk membekali SDM BUMN dengan kemampuan dan pengetahuan yang setara dengan tenaga kerja di perusahaan internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi BUMN di tingkat global.

Tidak kalah penting, BP Danantara juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek operasionalnya.

Transformasi digital yang menyentuh berbagai sektor harus menjadi bagian dari program prioritas, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dengan menerapkan teknologi, seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan sistem manajemen yang terotomatisasi, BP Danantara bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi biaya operasional, dan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari setiap unit usaha di bawahnya.

Seiring berjalannya waktu, BP Danantara diharapkan mampu menavigasi tantangan besar lainnya, yaitu pengelolaan investasi dan aset yang lebih strategis.

Sebagai superholding yang mengelola berbagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia, BP Danantara diharapkan dapat menarik investor asing untuk berpartisipasi dalam pengembangan BUMN.

Dengan pengelolaan yang profesional dan kebijakan yang lebih fleksibel, superholding ini berpotensi menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi asing, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai aset dan daya saing global BUMN.

Di tengah semua harapan dan antusiasme ini, BP Danantara tentu akan menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemandirian dan pengaruh pemerintah.

Selama ini, BUMN seringkali menjadi alat intervensi pemerintah dalam berbagai kebijakan ekonomi. Agar BP Danantara benar-benar mampu bergerak dengan profesional, pemerintah perlu memberikan keleluasaan bagi superholding ini untuk mengambil keputusan strategis, tanpa terlalu banyak campur tangan politik.

Hanya dengan independensi yang kuat, BP Danantara dapat berfungsi secara optimal, sesuai visi awalnya.

Secara keseluruhan, penundaan peluncuran BP Danantara bukanlah akhir dari antusiasme publik terhadap inisiatif ini.

Justru, penundaan ini harus dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk menyempurnakan semua aspek persiapan, agar BP Danantara dapat hadir dengan pondasi yang kokoh dan siap mengemban tanggung jawab besar dalam pengelolaan BUMN.

Semua pihak harus menyadari bahwa pembentukan superholding ini adalah upaya besar yang tidak hanya akan mengubah wajah BUMN, tetapi juga memberi dampak pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Masa depan BP Danantara penuh dengan tantangan, namun juga diwarnai dengan harapan besar.

Apabila program prioritasnya terlaksana dengan baik, BP Danantara berpotensi menjadi kekuatan baru yang membawa BUMN Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk memberikan ruang gerak, regulasi yang tepat, dan tentu saja, dukungan dari semua pihak yang terlibat.

Kini, masyarakat hanya perlu menunggu saat yang tepat bagi peluncuran BP Danantara yang telah lama dinanti-nantikan sebagai bagian dari transformasi besar BUMN di Tanah Air.

Copyright © ANTARA 2024

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Attila menjelaskan, kolaborasi ini mayoritas terjalin dengan BUMN. Melihat kesiapan sistem dan ekosistem kolaborasi ini, pihaknya mempertimbangkan untuk menerapkan sistem ini di tol Indonesia pada kuartal I-2025.

"Berdasarkan kesiapan dan kolaborasi dengan mitra kami, kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan go live kami pada kuartal I-2025," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RITS Renaldi Utomo Djojohadikusumo mengatakan, selama tiga tahun menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, pihaknya terus melakukan perbaikan dari sisi kolaborasi dengan mitra tol.

RITS telah melakukan serangkaian uji coba pertamanya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Aldi menambahkan, pihaknya juga telah memproses permintaan Kementerian PU agar sistem ini ditransisikan masih dengan palang untuk awalannya.

"Kita secara sistem ready dengan teknologi ini. Kami juga mendapatkan input dan direction dari Kementerian PUPR bahwa untuk melakukan sistem MLFF, tol yang tanpa gerbang itu tidak setahun-dua tahun bisa serta merta membuka gerbang. Ini harus ada transisinya, dan dari awal kami sudah mempersiapkan transisi itu," terang Aldi dalam kesempatan yang sama.

Berbagai uji coba telah beberapa kali dilakukan. Namun, memang salah satu pekerjaan rumah (PR) mendorong kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

"Kalau dari sistem mungkin teknologi sepertinya tidak akan ada masalah, yang kami butuhkan sekarang adalah bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan badan usaha terkait dan stakeholders terkait di ekosistem jalan tol Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria. RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

Keberadaan MLFF semakin kuat dengan dukungan dari pemerintah, setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, pada Mei 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sistem pembayaran tol telah mengadopsi sistem MLFF ini sejak 12 Desember 2023, yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sistem MLFF ini diterapkan secara bertahap dimulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merapat ke Istana Negara untuk melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan utamanya adalah mengenai perhatian pemerintah pada kelas menengah.

Usai rapat, Airlangga menjabarkan ada penurunan daya beli di tengah kelas menengah. Dia dan Luhut membahas usulan-usulan yang bisa menjaga daya beli kelas menengah dengan Prabowo. Sayangnya Airlangga enggan merinci program apa saja yang mau dilakukan.

"Ada usulan-usulan terkait program ke depan, yang jadi perhatian adalah kelas menengah, di mana ada penurunan daya beli di kelas menengah dan di mana ini bisa menjadi pengungkit ke depan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

"Semua masih kami proses di pemerintahan dan dalam waktu dekat akan dibuat menjadi langkah kebijakan sampai akhir tahun dan ke depan," lanjutnya.

Kemudian pihaknya juga membahas soal kebijakan subsidi energi yang mau diubah menjadi lebih tepat sasaran.

Airlangga hanya bilang subsidi akan diberikan dalam bentuk-bentuk yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia tak mau mendalami opsi apa saja yang dibahas, yang jelas pemerintah masih melakukan kajian.

"Kami memperdalam itu dan menghitung langkah kompensasi apa yang mau dilakukan. Usulannya diharapkan bisa dalam bentuk langsung ke masyarakat. Itu pun pemerintah sedang melakukan kajian," sebut Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga juga bilang dirinya dan Luhut sempat bicara soal hasil dari Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit. Satgas itu dibentuk sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Luhut yang kala itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi menjadi Ketua Satgas.

"Kemudian ketiga tentu terkait dengan satgas sawit, dan langkah lanjutannya, ini sedang diperhatikan," sebut Airlangga.

Kemudian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memaparkan soal beberapa catatan pada penyelenggaraan proyek strategis yang belum selesai. Percepatan proyek strategis yang mampu meningkatkan kemudahan berusaha diharapkan segera dilakukan.

"Diharapkan ini bisa dirampungkan. Diharapkan dengan penyelesaian itu proyek yang bisa meningkatkan ICOR juga jadi catatan," pungkas Airlangga.

Anggota DPR Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR dalam Rapat Komisi XII yang berlangsung di Gedung Nusantara 1, Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Jakarta.

Sebagai bagian dari kepemimpinan Komisi XII, Putri berkomitmen mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujar Putri Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai pimpinan Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan berjanjit mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahkan, Erick Thohir menyatakan telah menyiapkan kantor untuk badan yang digadang-gadang sekelas Temasek Singapura tersebut.

Erick Thohir mengatakan, kantor yang akan digunakan adalah salah satu aset PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Ya pasti kami mendukung dengan hadirnya Danantara. Saya sudah sampaikan bahwa bahkan kita menyiapkan fasilitas untuk kantor Danantara-nya. Kantor Danantara-nya sudah kita siapkan. Itu salah satu aset Bank Mandiri. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam. Supaya sinergisitasnya seperti apa," terangnya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad mengatakan peluncuran lembaganya akan dilakukan pada 8 November 2024 mendatang oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Hal ini diungkapkan Muliaman usai melakukan rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara, persiapan sedang kita lakukan," ujar Muliaman usai rapat yang dilakukan pada Senin (28/10) lalu.

Muliaman juga mengatakan pemerintah pun akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk membuat aturan baru bagi pendirian Danantara. Sebab, Danantara nantinya akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN.

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," sebut Muliaman.

Lihat video 'Momen Erick Thohir Tinggalkan Rapat Komisi VI DPR':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri BUMN Erick Thohir sempat meninggalkan ruangan saat rapat dengan Komisi VI DPR. Erick Thohir meninggalkan ruang rapat karena diminta bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Pertemuan itu salah satunya membahas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Erick T menegaskan mendukung terbentuknya Danantara. Badan ini digadang-gadang bakal sekelas Temasek di Singapura.

Erick juga telah menyiapkan kantor untuk Danantara. Kantor yang digunakan salah satunya adalah aset PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Ya pasti kami mendukung dengan hadirnya Danantara. Saya sudah sampaikan bahwa bahkan kita menyiapkan fasilitas untuk kantor Danantara-nya. Kantor Danantara-nya sudah kita siapkan. Itu salah satu aset Bank Mandiri. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam. Supaya sinergisitasnya seperti apa," terangnya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Hal ini pula yang menjadi salah satu poin pembicaraannya dengan Dasco. Dia bilang, Dasco memberikan dukungan.

"Tadi arahan dari Pak Dasco jelas dukung. Karena itu sesuai dengan target-targetnya rencana tanggal 7 atau tanggal 8. Makanya kami di BUMN menyiapkan fasilitas tadi perkantorannya nanti kajiannya kita sinergikan. Seperti itu infonya. Saya cuma menyiapkan kantornya saja," ungkapnya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan Dasco menghubungi Komisi VI dan meminta Erick Thohir untuk bertemu dirinya.

"Sebelum saya lanjutkan teman-teman, ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta untuk Pak Menteri bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN dan Danantara," katanya di Komisi VI.

Meski demikian, Erick Thohir kembali hadir di Komisi VI. Erick Thohir kemudian mengikuti rapat lagi hingga usai.

Saksikan Live DetikSore: