Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Menanggapi hal itu, PT SMI menyampaikan ada dampak yang dirasakan perusahaan dari terbitnya ketentuan tersebut.

"Adapun dampak terhadap bisnis PT SMI adalah ditambahnya objek pembiayaan, yakni infrastruktur ekosistem industri dan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," ujar PT SMI kepada KONTAN, Sabtu (9/11).

Selain itu, PT SMI dapat melakukan pembiayaan untuk sektor atau bidang penyelenggaraan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Adapun implementasi terkait mitigasi atau adaptasi perubahan iklim itu akan dikaji lebih lanjut oleh perusahaan.

Secara umum, PT SMI menerangkan POJK 16/2024 mencabut POJK 46/2020 yang sebelumnya berlaku. Hal itu disebabkan karena berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan bahwa PT SMI merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah dan tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan.

Dengan demikian, PT SMI yang telah mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap PT SMI.

Hingga September 2024, nilai komitmen pembiayaan dan investasi PT SMI mencapai Rp 147,39 triliun dan outstanding mencapai Rp 93,15 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman berharap penerbitan POJK itu menjadi salah satu upaya regulator dalam memperkuat pengawasan PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) sekaligus fiscal tools pemerintah, untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Penerbitan POJK itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, pascaberlakuknya UU P2SK," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Agusman menerangan POJK itu memperkuat penerapan tata kelola dan pengawasan dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah terkait penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta penyampaian informasi mengenai penetapan status pengawasan PT SMI kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dia menyampaikan PT SMI telah diawasi sebagai salah satu pelaku industri perusahaan pembiayaan infrastruktur oleh OJK. Hal itu berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Namun, Pasal 106 ayat (5) huruf c UU P2SK mengatur bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah, yaitu PT SMI, tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan berdasarkan undang-undang itu.

"Dengan demikian, POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak berlaku lagi bagi PT SMI," ungkapnya.

Selain itu, Agusman mengatakan dalam Pasal 2E Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, diatur bahwa PT SMI berada dalam pengaturan dan pengawasan otoritas yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun PT SMI sudah di luar ruang lingkup usaha jasa pembiayaan, PT SMI tetap berada dalam pengawasan OJK sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (lembaga sui generis).

"Dengan terbitnya POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI, maka POJK itu menjadi landasan hukum bagi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap PT SMI yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (lembaga sui generis)," tuturnya.

Adapun POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI mengatur mengenai:

a. kelembagaan dan kepengurusan

b. penyelenggaraan usaha

c. sumber pendanaan, penyertaan, dan penempatan dana

d. penilaian Tingkat Kesehatan

e. penetapan status pengawasan

f. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud, dan pelindungan konsumen

g. pelaporan

h. aspek kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

i. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Agusman mengatakan POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ajang tahunan Association of Development Financing Institutions in Asia and Pacific (ADFIAP) International CEO Forum XVII resmi digelar dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menjadi tuan rumah.

Forum tahun ini bertema Building a Sustainable Future: The Crucial Role of DFIs in a Low Carbon Development Agenda, dan berlangsung pada 6-8 November 2024 di Sofitel Nusa Dua Bali.

ADFIAP adalah asosiasi yang beranggotakan bank pembangunan dan lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan di Asia-Pasifik.

Forum ini merupakan kegiatan yang mempertemukan direktur utama bank pembangunan dan lembaga keuangan anggota ADFIAP untuk berdialog, bertukar gagasan, serta berkolaborasi membahas isu-isu terkini terkait pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Forum tahun ini diikuti lebih dari 150 peserta yang merupakan anggota ADFIAP, stakeholder PT SMI, serta tamu-tamu undangan khusus.

Melalui keanggotaan di ADFIAP, PT SMI mampu memperluas jaringan dan membangun hubungan dengan institusi keuangan lainnya untuk berkolaborasi dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Tonggak pembangunan keberlanjutan di Asia-Pasifik

Pada hari pertama forum, Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, Chairman ADFIAP Kao Thach, hingga Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban masing-masing menyampaikan kata sambutan di hadapan para delegasi.

Dalam pidatonya, Reynaldi mengatakan ADFIAP adalah tonggak pembiayaan pembangunan di kawasan Asia-Pasifik, dan telah menyatukan 94 lembaga anggota di 41 negara sejak didirikan pada 1976 silam.

"Misi (ADFIAP) yang teguh untuk memajukan pembangunan berkelanjutan telah menjadi landasan bagi kemajuan kawasan ini. Kami merasa sangat terhormat menjadi tuan rumah acara penting ini dan menghargai kepercayaan yang diberikan oleh ADFIAP kepada kami," ujarnya.

Reynaldi mengatakan Lembaga Keuangan Pembangunan (LPP) atau Development Finance Institutions (DFIs) menjadi penting saat dunia bergulat dengan tantangan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketidaksetaraan sosial yang mendesak.

"Pemerintah Indonesia melalui PT SMI berkomitmen untuk bertransformasi menjadi DFI yang lengkap, dengan berfokus pada pinjaman lunak berbasis penelitian dan menyelaraskan kegiatan kami dengan prinsip People, Planet, Profit, dan Prosperity, kami bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi kami terhadap pembangunan berkelanjutan," ujar Reynaldi lebih lanjut.

Sementara itu Kao Thach menegaskan pentingnya agenda pembangunan rendah karbon, yang bukan hanya jadi kerangka kerja kebijakan, tapi juga keharusan moral.

Menurutnya, agenda utama forum ini adalah penanganan sejumlah faktor yang saling bersinggungan, yakni mengurangi emisi karbon, mendorong ketahanan terhadap perubahan iklim, serta mendorong kemajuan ekonomi dan sosial.

"Agenda ini telah diakui secara global sebagai jalan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, sekaligus menawarkan solusi berkelanjutan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Diskusi yang akan kita lakukan, mulai dari transisi energi yang berkeadilan hingga infrastruktur, transformasi digital, dan akses air," ujar Kao Thach.

Kao Thach mengaku bangga dengan komitmen para anggotanya dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon, khususnya PT SMI.

"Di Indonesia, tuan rumah kami PT SMI telah mempublikasikan pernyataan keberlanjutan yang menyatakan komitmen mereka untuk mendukung pemerintah setempat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai titik nol pada 2060," kata Kao Tach.

Ia juga menyoroti komitmen PT SMI untuk mengurangi porsi pembiayaan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara, meningkatkan porsi pembiayaan yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim, dan menyediakan pembiayaan dan layanan untuk mendukung transisi energi menuju energi bersih.

Penandatanganan MoU dengan mitra strategis

PT SMI dalam forum ini juga menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan para mitra strategis.

MoU ini juga jadi penanda perjalanan PT SMI dalam pengembangan lebih lanjut untuk menjadi DFI di Indonesia.

Pada penandatanganan pertama, MoU terkait pengembangan dana perwalian dengan Commonwealth and Development Office (FCDO) The UK Foreign program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (MENTARI).

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Reynaldi juga perwakilan UK FCDO Ianto Jones.

Selain itu ada juga MoU antara PT SMI dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) tentang kerja sama dalam mempromosikan obligasi hijau, sosial dan berkelanjutan di Indonesia, yang ditandatangani oleh Reynaldi dan KfW Indonesia Country Director Burkhard Hinz.

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel dengan tema Showcasing Indonesia Energy Transition towards Low Carbon Economic Development.

Para panelis yang menjadi pembicara dalam sesi diskusi termasuk Reynaldi, CFO PT PLN (Persero) Sinthya Roesli, Country Director Indonesia Resident Mission Asian Development Bank (ADB) Jiro Tominaga, dan Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Iswahyudi.

Selain sesi tersebut, forum juga menyelenggarakan panel diskusi lain yang membahas tema strategi keberlanjutan hingga peran investasi dalam membangun infrastruktur.

Dalam forum ADFIAP International CEO Forum kali ini, PT SMI juga menghadirkan booth dari Kreasi Tuli Indonesia yang memperlihatkan kreasi ragam batik dan jumputan dengan kualitas premium.

Kreasi Tuli Indonesia mengikutsertakan teman tuli berkreasi dalam suatu pagelaran seni yang bertujuan untuk menambah kepercayaan atas potensi diri.

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) melakukan kunjungan kerja bersama ke Kanada dalam kegiatan The Canadian Institutional Investors Roundtable on the Indo-Pacific (CIIRIP), Senin (28/10/2024) lalu.

Keikutsertaan ketiga lembaga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) tersebut pada gelaran CIIRIP dalam rangka menjajaki berbagai potensi kerja sama investasi di Indonesia di berbagai sektor, khususnya pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang strategis.

Melalui pertumbuhan ekonomi rata-rata lima persen selama 10 tahun terakhir, penghasilan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp5.536,5 pada Triwulan II-2024 hingga bonus demografi, menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan.

"Partisipasi ini merupakan kesempatan berharga bagi IIF untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia pada kancah Internasional. Partisipasi ini merupakan kesempatan berharga bagi IIF untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia," ujar Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF, Rizki Pribadi Hasan, dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

CIIRIP sendiri diselenggarakan oleh Canada’s Indo-Pacific Trade Representative (CIPTR) untuk memungkinkan komunitas investor institusional Kanada berkumpul dan terlibat dalam isu-isu kunci terkait investasi di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia.

Dengan nilai total aset investasi lebih dari USD1 triliun (CAD), CIIRIP membuka peluang investasi yang sangat besar di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Indonesia.

"IIF meyakini bahwa kerja sama antara Indonesia dan Kanada akan semakin memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dari sektor Infrastruktur," ujar Rizki.

(taufan sukma)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan POJK itu akan memperkuat landasan hukum, serta kerangka pengaturan dan pengawasan bagi OJK.

"Adapun sejumlah poinnya, yakni untuk melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, penilai tingkat kesehatan, penetapan status pengawasan, serta penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada PT SMI," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sementara itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (POJK Satuan Tugas). Adapun POJK itu merupakan tindak lanjut amanat Pasal 247 UU P2SK yang mengatur pembentukan, kelembagaan, dan tata kelola satuan tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin yang merugikan masyarakat.

OJK menyebut POJK itu menjadi landasan hukum otoritas, kementerian, lembaga dalam berkolaborasi atau bersinergi untuk mencegah dan menangani investasi ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang mana OJK bertindak sebagai koordinator sehingga semakin memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat.

IDXChannel- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) kolaborasi dengan LEN Group atas proyek Palapa Ring Paket Tengah sebesar Rp975 miliar, melalui kredit sindikasi bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI).

Kolaborasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi di seluruh nusantara, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

"Atas kolaborasinya perseroan berhasil mendapatkan penghargaan Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024 yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia," kata Head of Legal and Corporate Secretary Division of IIF, Nastantio W. Hadi dalam rilis Sabtu (12/10/2024).

Selain itu, IIF juga menginvestasikan Rp340 miliar kepada PT Surya Energi Indotama untuk proyek pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di wilayah Papua Barat dan Papua Tengah.

Nastantio menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan, "Kami berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk BUMN dalam memajukan pembangunan infrastruktur Indonesia pada aspek telekomunikasi dan informasi," tuturnya.

Melalui kolaborasi tersebut, IIF berharap dapat terus berkontribusi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertinggal.

Hal ini akan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

(kunthi fahmar sandy)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, RPOJK itu akan memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan PT SMI.

Agusman menerangkan RPOJK tersebut juga akan memperkuat landasan hukum bagi OJK untuk melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas PT SMI.

"Adapun kewenangannya, antara lain pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, penilaian tingkat kesehatan, penetapan status pengawasan, dan penerapan APU PPT," katanya dalam keterangan resmi RDK OJK, Senin (8/7).

Selain RPOJK itu, Agusman menyampaikan OJK juga sedang melakukan finalisasi RPOJK Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK Satgas).

Dia bilang RPOJK itu yang akan menjadi dasar penguatan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 16 kementerian/lembaga.

"Dengan adanya pengaturan itu, pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal ke depannya akan makin optimal dan efektif," ucap Agusman.