Jakarta -

Sektor pelayaran internasional menyumbang sekitar dua hingga tiga persen dari emisi karbon/gas rumah kaca secara global. Sementara poros maritim Indonesia dilalui lebih dari separuh angkutan logistik dan perdagangan dunia.

Di titik inilah dibutuhkan keberpihakan industri berbasis maritim untuk mengarahkan bisnisnya pada kebijakan-kebijakan 'hijau' yang berkelanjutan. Peran inilah yang dijalankan oleh PT Pertamina International Shipping (PIS).

Atas hal itu, detikcom Awards 2024 memberi penghargaan kepada PIS sebagai Perusahaan Unggul dalam Pengembangan Infrastruktur Maritim Berkelanjutan. Penghargaan diberikan bagi lini pelayaran dan logistik maritim yang agresif menginvestasikan modalnya pada inovasi dan infrastruktur berkelanjutan.

"Ini kami dedikasikan kepada seluruh elemen di Pertamina International Shipping. Tidak lupa ada kurang lebih ada 10 ribu pelaut yang membantu kami menjalankan tugas kami mendistribusikan energi di seluruh Indonesia dan seluruh dunia melalui lebih dari 300 tanker yang kami kelola. Dan tentunya dengan award ini harapan kami bisa berkontribusi lebih banyak lagi bagi Indonesia khususnya bagi transisi energi dan juga cita-cita menuju net zero emission," kata CEO Pertamina International Shipping Yoki Firnandi.

Per tahun 2023, PIS telah meningkatkan investasi sebesar US$ 554 juta untuk penambahan 5 kapal VLGC (Very Large Gas Carrier) baru yang menggunakan bahan bakar dual fuel LPG-Fuel Oil dan ammonia-ready. Bahan bakar itu lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar konvensional.

Selain itu, kapal-kapal baru tersebut telah melalui penerapan desain kapal ramah lingkungan. Lalu, PIS dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) juga menjalin kerja sama untuk mengembangkan Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) di Kalibaru, yang direncanakan menjadi terminal energi paling canggih dan ramah lingkungan di Indonesia.

Kemudian, sebagai bagian dari pengembangan bisnis energi berkelanjutan, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), anak perusahaan PIS, menyelenggarakan lokakarya untuk merancang blueprint pengembangan Green Port di Peteka Shorebase Tanjung Batu.

PIS juga melakukan berbagai upaya dekarbonisasi, seperti menerapkan desain dual fuel pada proyek kapal baru, menggunakan bahan bakar B35, menjalankan kapal dengan kecepatan ekonomis, dan mengoptimalkan rute untuk efisiensi bahan bakar.

Selain itu, PIS terlibat dalam pengembangan Proyek Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai integrator logistik, mengelola transportasi CO2 dari sumber karbon ke lokasi penyimpanan. Pada tahun 2024, PIS juga sedang menjajaki penerapan teknologi CCS pada kapal, termasuk pemanfaatan karbon yang dihasilkan oleh kapal.

(ily/rrd)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) rayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 dengan berbagai pencapaian yang mengukuhkan perannya sebagai perusahaan marine services terdepan di sektor energi. Momentum perayaan HUT ini menjadi ajang refleksi bagi manajemen dan pekerja PTK melalui acara syukuran yang diadakan di Kantor Pusat PTK di Jakarta Utara pada senin (9/9/2024).

Milestone Go Global: Dua Kapal AHTS Beroperasi di Luar Negeri

Sebagai bukti komitmen PTK dalam mengembangkan bisnisnya ke pasar global, perusahaan berhasil mengoperasikan dua kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) di luar negeri.

Dua kapal yang beroperasi di kawasan strategis Asia Tenggara tersebut beroperasi untuk mendukung industri minyak dan gas, serta menjadi bukti kualitas dan kapabilitas PTK dalam menghadirkan layanan kelautan yang memenuhi standar global.

Pencapaian ini menjadi titik penting dalam sejarah perusahaan, yang menegaskan visi PTK untuk terus berinovasi dan bersaing di tingkat global, sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.

Komitmen terhadap ESG: Menuju Operasi yang Lebih Berkelanjutan

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, PTK berkomitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Perusahaan terus melakukan berbagai inisiatif dan inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung Net Zero Emission (NZE), dengan mengadopsi teknologi hijau pada kapal dan operasional serta meningkatkan efisiensi bahan bakar.

Di samping itu, PTK juga berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program-program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pembangunan ekonomi bahari dan perlindungan lingkungan pesisir.

"Merayakan ulang tahun ke-55 bukan hanya soal melihat ke belakang, tetapi juga memperkuat langkah ke depan dengan fondasi yang kokoh. Kami akan terus berinovasi, memperkuat kehadiran kami di pasar global, dan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Direktur Utama PTK, I Ketut Laba dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Di usia yang ke-55 ini, kata Dia, PTK tidak hanya akan memperkuat kapabilitas operasionalnya di bidang marine services, tetapi juga meningkatkan fokus pada ESG sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Mengangkat tema “Shaping Marine Sustainability”, PTK menunjukkan visi dan misinya dalam membentuk keberlanjutan sebagai perusahaan marine industry di setor energi yang menekankan pada tanggung jawab dan inovasi.

"Perjalanan PTK selama lima dekade lebih ini adalah bukti dedikasi perusahaan untuk terus memberikan layanan terbaik. Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, PTK siap menghadapi masa depan yang lebih cerah, baik di pasar domestik maupun global," tutupnya.

KOMPAS.com - Keamanan fasilitas pelabuhan merupakan aspek krusial dalam menjaga kelancaran operasional serta melindungi aset negara.

Salah satu elemen vital dalam menjaga keamanan tersebut adalah jaringan komunikasi yang solid antarinstitusi terkait. Utamanya, dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.

Terkait hal itu, Koordinator Recognized Security Organization PT Pertamina Trans Kontinental (RSO PTK) Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, keamanan fasilitas pelabuhan merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan stabilitas dan kelancaran operasional sektor maritim.

Hal itu dikatakan Marcellus dalam kegiatan Table Top Exercise FSRT Lampung yang diselenggarakan oleh PT PGN LNG Indonesia (PLI), Jumat (23/8/2024).

Marcellus melanjutkan, pelabuhan sebagai gerbang utama arus perdagangan dan logistik rentan terhadap berbagai ancaman keamanan.

"Oleh karena itu, kolaborasi antarinstitusi dalam menjaga keamanan tidak bisa diabaikan. Kegiatan seperti Table Top Exercise sangat penting untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam menghadapi berbagai ancaman," ujar Marcellus dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (31/8/2024).

Marcellus menambahkan, pelabuhan merupakan infrastruktur vital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari otoritas pelabuhan hingga aparat keamanan.

Setiap pemangku kepentingan, lanjutnya, memiliki peran serta tanggung jawab spesifik dalam menjaga keamanan fasilitas tersebut.

“Hal itu diuji dengan latihan dan prosedur yang terstruktur secara rutin,” imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Pelabuhan Maringgai, Wibowo Budiarto, menekankan bahwa implementasi International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut.

“ISPS Code adalah standar internasional yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan,” terangnya.

Sementara itu, Marine Operation Manager PT PGN LNG Indonesia Fajar Kurniawan mengatakan, Table Top Exercise FSRT Lampung bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk otoritas pelabuhan, perusahaan pengelola fasilitas, dan aparat keamanan, memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.

"Kepatuhan terhadap ISPS Code sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas fasilitas pelabuhan di Indonesia," ujar Fajar.

Dengan menguji jaringan komunikasi dan menerapkan prosedur yang sesuai, PT PGN LNG Indonesia turut berkomitmen terhadap keamanan fasilitas pelabuhan serta kepatuhan terhadap regulasi yang ketat.

“Dengan begitu, dapat meningkatkan kepercayaan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional,” kata Fajar.

KOMPAS.com - Keamanan fasilitas pelabuhan merupakan aspek krusial dalam menjaga kelancaran operasional serta melindungi aset negara.

Salah satu elemen vital dalam menjaga keamanan tersebut adalah jaringan komunikasi yang solid antarinstitusi terkait. Utamanya, dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.

Terkait hal itu, Koordinator Recognized Security Organization PT Pertamina Trans Kontinental (RSO PTK) Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, keamanan fasilitas pelabuhan merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan stabilitas dan kelancaran operasional sektor maritim.

Hal itu dikatakan Marcellus dalam kegiatan Table Top Exercise FSRT Lampung yang diselenggarakan oleh PT PGN LNG Indonesia (PLI), Jumat (23/8/2024).

Marcellus melanjutkan, pelabuhan sebagai gerbang utama arus perdagangan dan logistik rentan terhadap berbagai ancaman keamanan.

"Oleh karena itu, kolaborasi antarinstitusi dalam menjaga keamanan tidak bisa diabaikan. Kegiatan seperti Table Top Exercise sangat penting untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam menghadapi berbagai ancaman," ujar Marcellus dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (31/8/2024).

Marcellus menambahkan, pelabuhan merupakan infrastruktur vital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari otoritas pelabuhan hingga aparat keamanan.

Setiap pemangku kepentingan, lanjutnya, memiliki peran serta tanggung jawab spesifik dalam menjaga keamanan fasilitas tersebut.

“Hal itu diuji dengan latihan dan prosedur yang terstruktur secara rutin,” imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Pelabuhan Maringgai, Wibowo Budiarto, menekankan bahwa implementasi International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut.

“ISPS Code adalah standar internasional yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan,” terangnya.

Sementara itu, Marine Operation Manager PT PGN LNG Indonesia Fajar Kurniawan mengatakan, Table Top Exercise FSRT Lampung bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk otoritas pelabuhan, perusahaan pengelola fasilitas, dan aparat keamanan, memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.

"Kepatuhan terhadap ISPS Code sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas fasilitas pelabuhan di Indonesia," ujar Fajar.

Dengan menguji jaringan komunikasi dan menerapkan prosedur yang sesuai, PT PGN LNG Indonesia turut berkomitmen terhadap keamanan fasilitas pelabuhan serta kepatuhan terhadap regulasi yang ketat.

“Dengan begitu, dapat meningkatkan kepercayaan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional,” kata Fajar.

KOMPAS.com - Keamanan fasilitas pelabuhan merupakan aspek krusial dalam menjaga kelancaran operasional serta melindungi aset negara.

Salah satu elemen vital dalam menjaga keamanan tersebut adalah jaringan komunikasi yang solid antarinstitusi terkait. Utamanya, dalam menghadapi potensi gangguan keamanan.

Terkait hal itu, Koordinator Recognized Security Organization PT Pertamina Trans Kontinental (RSO PTK) Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, keamanan fasilitas pelabuhan merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan stabilitas dan kelancaran operasional sektor maritim.

Hal itu dikatakan Marcellus dalam kegiatan Table Top Exercise FSRT Lampung yang diselenggarakan oleh PT PGN LNG Indonesia (PLI), Jumat (23/8/2024).

Marcellus melanjutkan, pelabuhan sebagai gerbang utama arus perdagangan dan logistik rentan terhadap berbagai ancaman keamanan.

"Oleh karena itu, kolaborasi antarinstitusi dalam menjaga keamanan tidak bisa diabaikan. Kegiatan seperti Table Top Exercise sangat penting untuk memastikan kesiapan semua pihak dalam menghadapi berbagai ancaman," ujar Marcellus dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (31/8/2024).

Marcellus menambahkan, pelabuhan merupakan infrastruktur vital yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari otoritas pelabuhan hingga aparat keamanan.

Setiap pemangku kepentingan, lanjutnya, memiliki peran serta tanggung jawab spesifik dalam menjaga keamanan fasilitas tersebut.

“Hal itu diuji dengan latihan dan prosedur yang terstruktur secara rutin,” imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Pelabuhan Maringgai, Wibowo Budiarto, menekankan bahwa implementasi International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) menjadi fokus utama dalam kegiatan tersebut.

“ISPS Code adalah standar internasional yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan,” terangnya.

Sementara itu, Marine Operation Manager PT PGN LNG Indonesia Fajar Kurniawan mengatakan, Table Top Exercise FSRT Lampung bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk otoritas pelabuhan, perusahaan pengelola fasilitas, dan aparat keamanan, memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku.

"Kepatuhan terhadap ISPS Code sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas fasilitas pelabuhan di Indonesia," ujar Fajar.

Dengan menguji jaringan komunikasi dan menerapkan prosedur yang sesuai, PT PGN LNG Indonesia turut berkomitmen terhadap keamanan fasilitas pelabuhan serta kepatuhan terhadap regulasi yang ketat.

“Dengan begitu, dapat meningkatkan kepercayaan berbagai pihak, baik domestik maupun internasional,” kata Fajar.

Jakarta: Aplikasi Verval PTK atau Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan memudahkan kebutuhan verifikasi dan validasi guru dan tenaga kependidikan. Salah satunya, memperbaiki NIP PTK ASN (Nomor Induk Pegawai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara).

Verval PTK diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk sejumlah hal. Mulai dari memvalidasi data master GTK, menambah PTK baru, hingga memproses penerbitan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) bagi GTK yang memenuhi syarat.

Nah, buat PTK yang masih kesulitan memperbaiki NIP PTK ASN di Verval PTK, simak yuk caranya berikut ini dikutip dari akun Instagram @data.pendidikan:

Persyaratan

1. Perbaikan NIP dilakukan di tingkat Satuan Pendidikan oleh Operator Satuan Pendidikan pada aplikasi Verval PTK
2. Perbaikan NIP hanya bisa dilakukan bagi PTK yang memiliki data Identitas Kependudukan yang sudah valid
3. Sistem akan memadankan/melakukan validasi terhadap NIP yang dimasukkan melalui formulir perbaikan ke Dapodik berdasarkan: NIP, NIK, Nama, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin

Catatan: Tempat lahir tidak dipadankan

Tahapan

1. Buka Aplikasi Verval PTK, kemudian klik fitur Perbaikan Identitas
2. Pilihan PTK dengan status Valid Dukcapil (centang hijau) dan NIP residu/Tidak Valid (silang merah)
3. Klik tombol Perbaikan NIP pada baris data PTK yang akan diperbaiki
4. Isikan NIP pada kolom perbaikan NIP
5. Klik tombol Perbaikan NIP

Catatan:

1. Jika Padan, NIP akan terupdate
2. Jika Tidak Padan, perbaikan NIP gagal dan akan diinformasikan ketidaksesuaiannya (contoh: nama tidak sesuai, dsb).

Itulah cara melakukan perbaikan NIP PTK ASN pada Verval PTK. Semoga informasi ini membantu yaa.

Baca juga: Cara Mengecek Status Guru Honorer di Dapodik

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah yang melakukan pengangkatan guru honorer tanpa rekomendasi dinas. Pasalnya, pembayaran upah guru honorer yang menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tanpa mekanisme menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, temuan BPK itu yang menjadi dasar diberlakukannya kebijakan pembersihan (cleansing) terhadap guru honorer. Pasalnya, para guru honorer itu tak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK).

Padahal, sejak 2017, Disdik DKI telah memberikan sosialisasi dan instruksi agar kepala sekolah tak lagi mengangkat guru honorer tanpa adanya rekomendasi. "Kenapa kepsek angkat guru honorer? Karena kebutuhan juga. Apakah kita menyalahkan? Ini kebutuhan mereka," kata Budi saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut Budi, Disdik DKI tak bisa serta merta memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk melakukan pengangkatan guru honorer. Di sisi lain, kepala sekolah sebagai pengguna dana BOS diperbolehkan mengangkat guru honorer, asalkan anggaran yang digunakan tak sampai 50 persen.

Budi mengakui, sekolah telah mengajukan ihwal kebutuhan guru kepada suku dinas (sudin). Namun, dinas baru bisa memfasilitasi dengan mekanisme perekrutan tenaga pendidik melalui Kontrak Kerja Individu (KKI), yang tak bisa dilaksanakan setiap waktu.

"Proses ini lah akhirnya agak sedikit buntu. Di satu sisi mereka butuh, tapi yang jadi masalah kebanyakan pengangkatannya yang tidak sesuai aturan. Mereka tidak publish, mungkin sebagian besar ada kedekatan akhinya mereka memasukkan, tidak ada persyaratan lain. Ini yang terjadi kondisinya," ujar Budi.

Dia menjelaskan, guru honorer yang diangkat kepala sekolah akhirnya terdampak pemutusan hubungan kerja. Hal itu karena di satu sekolah ada kondisi kelebihan guru. "Ini yang ramai diperdebatkan," kata Budi.

Karena itu, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan terhadap guru honorer. Guru honorer yang sudah tidak mendapatkan jatah jam pelajaran di satu sekolah akan diredistribusi ke sekolah yang membutuhkan.

"Kami sudah rapat sejak Jumat dan Sabtu, Pj Gubernur (Heru Budi) memutuskan untuk mengambil kebijakan. Kami juga melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dalam rangka mengantisipasi hal tak diinginkan dan pembinaan yang selama ini agar tidak salah. Kami sampaikan kepsek yang bandel akan kita tertibkan," ujar Budi.

Sementara itu, Kepala SMAN 112 Jakarta Barat Mutia mengatakan, pihaknya sengaja mengangkat guru honorer karena kebutuhan tenaga pengajar. Dia mengeklaim, sebelum mengangkat honorer, lebih dulu mengirimkan surat ke suku dinas (sudin) pendidikan.

Namun, perekrutan guru tak kunjung dilakukan. "Sedangkan untuk sekolah saya, saya gambarkan. Tahun 2023, tiga orang pensiun. 2024 ini sudah empat orang pensiun sampai bulan ini. 2025 nanti lima orang pensiun. Apa yang harus kami lakukan?" kata Mutia di hadapan para anggota dewan.

Guru pensiun...

Menurut Mutia, pensiunnya sejumlah guru itu tak boleh membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) berhenti. Dalam beberapa kasus, pihak sekolah menugaskan guru dengan bidang linier untuk menggantikan peran guru yang pensiun. Namun, tak semua mata pelajaran yang kosong bisa diisi oleh setiap guru.

Sementara guru PPPK yang didatangkan oleh Disdik DKI tak sesuai dengan kebutuhan "Misalnya, guru ekonomi mengajar agama. Tentu tidak mungkin," ujar Mutia.

Karena alasan itulah, Mutia mengungkapkan, sekolahnya melakukan pengangkatan guru honorer secara mandiri. Meski tahu langkah itu melanggar aturan, sambung dia, hanya hal itu yang bisa dilakukan sekolah untuk mengisi kebutuhan.

"Itu biarlah menjadi kesalahan kami. Dilakukan peminaan, kami terima. Dimarah-marahi, kami terima. Karena masalah kami, tapi itu meminimalisir resiko," kata Mutia.

Dia pun menolak apabila pengangkatan guru honorer itu dilakukan atas dasar kedekatan. Ihwal proses rekrutmen yang tidak terbuka, Mutia menilai, langkah itu sengaja dilakukan karena tak mendapat izin dari dinas.

"Jadi saya infokan di grup MGMP. MGMP itu adalah Musawarah Kerja Guru Mata Pelajaran. Di sana ada tidak yang mau? Ada jam? Ada beberapa? Di sana kami seleksi," kata Mutia menjelaskan.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalkan. Kami mohon maaf untuk itu. Kami bersedia disalahkan, karena memang kami salah, tetapi untuk hal-hal tujuannya yang Ada Tanda kutipnya, insya Allah kami tidak," ujar Mutia menambahkan.

Jakarta: Penghimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) membantah pernyataan Disdik bahwa ratusan guru-guru honorer yang dipecat dalam kebijakan cleansing Disdik baru-baru ini dikarenakan tidak memiliki Dapodik dan NUPTK.

Sebelumnya, saat ditemui di gedung Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu sore. Budi Awaludin, selaku pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengutarakan bahwa guru-guru yang dipecat tidak sesuai prosedur dan dibayar menggunakan dana BOS.

Budi menjelaskan, dalam Permendikbud, guru yang mendapatkan dana BOS harus memenuhi empat kriteria. Pertama, bukan ASN. Kedua, terdata dalam Dapodik. Ketiga, mempunyai NUPTK. Keempat, tidak ada tunjangan guru.
“Dari keempat kriteria tersebut, ada dua yang tidak dimiliki, yaitu, mereka tidak terdata dalam Dapodik dan mereka tidak memiliki NUPTK”, Ujar Budi.

Budi mengungkapkan, persyaratan NUPTK berdasarkan Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 (Pasal 5) adalah guru honorer harus diangkat oleh Kepala Dinas, sementara guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa proses administrasi ke tingkat dinas.

Merespons klaim tersebut, Iman Zanatul Haeri, selaku Kepala Bidang Advokasi Guru P2G membantah pernyataan Disdik.

“Dari laporan yang kami terima 76 persen dari mereka memiliki Dapodik dan NUPTK, yang berarti mereka seharusnya tidak terkena pemecatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh permendikbud,” Imbuh Iman dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Rabu.

“Ini menunjukkan adanya kesalahan informasi yang disebabkan oleh Disdik Jakarta, dan kami menilai ini sebagai kebohongan publik” Lanjut Iman.

Imam kemudian menguraikan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat.

“Kamu melihat ini bukan hanya sebagai masalah administratif, tapi juga sebagai tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak memartabatkan guru,” Tambah Iman.

(Riza Aslam Khaeron)

(WAN)

Bisnis.com, BANDUNG--DPP dan DPK Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Jawa Barat merapatkan barisan di Kabupaten Majalengka, Minggu (14/7/2024). Sekitar 500 anggota mengikuti silaturahmi sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan pelantikan.

Ketua DPP IKAPTK Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan kehadiran ratusan anggota IKAPTK ke Majalengka bukan hanya bagian dari silaturahmi. Tapi sebagai upaya menjaga kekompakan dalam meresonansi kebaikan dan menebarkan kebermanfaatan.

"Tujuannya selain silaturahmi, konsolidasi juga membahas tentang berapa program. Dan nanti di tahun 2025 akan ada Munas tingkat nasional. Maka juga menyiapkan bahan bahan untuk rencana pelaksanaan Munas di tingkat nasional," ujar Dedi Supandi.

Dedi Supandi yang merupakan Penjabat (Pj) Bupati Majalengka ini mengatakan sedikitnya hampir 3.000 anggota IKAPTK yang tersebar di 27 Kabupaten Kota Jawa Barat. Total se-Jawa Barat ada di 2.890 (anggota) yang tersebar di seluruh kabupaten kota dengan terdiri dari beberapa jabatan, dari camat hingga kepala dinas.

Dedi Supandi melanjutkan, bertepatan dengan kegiatan konsolidasi ini, sekaligus melantik ketua DPK IKAPTK di 7 daerah. Adapun 7 daerah tersebut, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran, Garut, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

"Kebetulan dari 27 kabupaten kota ada tujuh yang belum dilantik. Akhirnya saya melakukan (melantik) sekaligus. Setelah selesai dengan kesepakatan di Majalengka, kita lakukan Raker," paparnya.

Dedi memastikan, IKAPTK Jawa Barat bakal mengedepankan keserasian. Khususnya dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang notabene mitra yang harus didukung guna meresonansi kebaikan dan menebarkan kebermanfaatan.

"Selain sosialisasi, kita lakukan pembinaan dan saling tukar konsep konsep inovasi untuk dibawa ke daerah-daerah. Karena pada kenyataannya meresonansi kebaikan dan menebarkan kebermanfaatan akan cepat dilakukan apabila pemimpin-pemimpin di daerah itu visioner," paparnya.

Menurut Dedi, di usia IKAPTK Jabar yang mencapai 14 tahun di 2024 ini maka diharapkan dapat lebih bergeliat dengan praktik-praktik positif. Termasuk untuk terus menumbuhkan kekompakan.

Dedi bersyukur, sebab baru kali pertama dalam sejarah Rakerda dilaksanakan. Bahkan, seluruh pengurus di 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat hadir dalam kegiatan

"Hari ini kita menujukan bawah IKAPTK Jawa Barat itu solid. Terus maju, dan berharap bisa menjadi bagian yang terlibat dalam menyongsong Indonesia emas," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPK IKAPTK Majalengka Gatot Sulaeman mengatakan dalam rapat kerja daerah (Rakerda) IKAPTK Jawa Barat ini membahas tentang usulan perubahan ad art organisasi.

"Rakerda ini digelar di Majalengka karena selain Ketuanya adalah Pj Bupati Majalengka juga Majalengka merupakan kawasan pertumbuhan baru. Kita ketahui, bawah Majalengka masuk ke dalam Kawasan Rebana. Karena itu, kita merasa perlu memperkenalkan hal tersebut ke setiap Anggota IKAPTK se-Jawa Barat," ujar Gatot.

Adapun Ketua Panitia Rakerda IKAPTK Asep Yudi mengatakan, bahwa kegiatan kali ini adalah Rakerda pertama yang dilaksanakan oleh pihaknya. Dia mengatakan, Majalengka dipilih menjadi venue lantaran daerah disebut Kota Angin salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar.

"Fasilitas yang kami gunakan di kawasan pendopo yaitu statusnya meminjam tempat. Pembiayaan non APBD semuanya," kata Asep Yudi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengajak pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Jabar untuk berperan aktif dalam mengakselerasi pembangunan.

"Kami berharap keluarga besar IKAPTK terdepan dalam turut mengakselerasi pencapaian indikator makro pembangunan Jawa Barat, agar Jawa Barat menjadi (provinsi) termaju di Indonesia," ucap Herman saat menghadiri acara silaturahmi DPP dan DPK IKAPTK Provinsi Jabar di Pendopo Kabupaten Majalengka, Minggu (14/7/2024).

Untuk merealisasikan hal itu, Herman meminta jajaran pengurus agar meningkatkan kompetensi dan keilmuan guna menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat.

"Tingkatkan kualifikasi, bukan keluarga IKAPTK kalau tidak meningkatkan kualifikasi. Artinya teman-teman IKAPTK harus menjadi yang terbaik dalam kinerja, teman-teman harus menjadi yang terbaik untuk rakyat," tuturnya.

Tak hanya itu, Herman meminta IKAPTK Jabar memberikan kontribusi yang masif bagi kebermanfaatan masyarakat.

"Tentu harapan kami adalah bagaimana keluarga besar IKAPTK bisa one step ahead bisa menunjukkan kinerja lebih dalam memberikan kontribusi terbaik bagi Jawa Barat," ucapnya.