Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengangkat persoalan maraknya privatisasi dan jual beli pulau kecil di Indonesia.

Berasarkan catatan lembaga ini, sedikitnya 200 pulau di Indonesia telah diprivatisasi dan diperjualbelikan. Jumlah paling banyak berada di wilayah Provinsi Jakara dan Maluku Utara.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, khawatir privatisasi terhadap pulau-pulau ini akan memiliki dampak negatif.

Sebab selain privatisasi, terdapat kegiatan industri ekstraktif di berbagai pulau-pulau kecil yang menunjukkan adanya kerentanan di kawasan pesisir. Tidak hanya secara ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.

Kegiatan industri ekstraktif tersebut seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta penangkapan ikan secara besar-besaran.

Catatan BRIN mengenai ratusan pulau di Indonesia yang telah dijual menjadi salah satu artikel dalam daftar Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga bagaimana Tokopedia Now ditutup, serta tujuh poin Perpres terbaru mengenai IKN.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. BRIN Sebut 200 Pulau RI Dijual, Terbanyak di Jakarta dan Maluku Utara

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap maraknya privatisasi dan jual beli sejumlah pulau kecil di Indonesia.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, mengatakan tercatat lebih dari 200 pulau yang sudah diprivatisasi dan diperjualbelikan hingga 2023 lalu.

Athiqah mengatakan, data tersebut dia dapatkan dari sejumlah organisasi nirlaba. "Sebanyak 200 pulau tersebut paling banyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara," ujarnya di Jakarta, Senin (15/7).

Selain privatisasi, Athiqah juga menyoroti dampak negatif dari industri ekstraktif di pulau-pulau kecil. Industri ekstraktif tersebut seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta penangkapan ikan besar-besaran bagi masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia.

Dia mengatakan, kegiatan industri ekstraktif juga bisa menyebabkan pulau kecil tenggelam. Ini menunjukkan terjadinya kerentanan di pesisir yang sifatnya tidak hanya ekologis, tapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.

"Hal itu tidak hanya karena perubahan iklim, tetapi juga aktivitas industri ekstraktif," kata Athiqah.

2. Tokopedia Resmi Tutup Tokopedia NOW!, Terakhir Hari Ini

Tokopedia akan menutup fitur Tokopedia NOW! pada hari ini (15/7). Perusahaan mengumumkan hal ini melalui notifikasi di platform.

“Tokopedia NOW! izin pamitan ya,” demikian dikutip dari notifikasi pada aplikasi Tokopedia, dikutip Senin (15/7). “Kamu masih bisa belanja sampai hari terakhir operasional 15 Juli.”

Katadata.co.id telah menghubungi GoTo dan Tokopedia, namun belum ada tanggapan.

Tokopedia NOW! merupakan fitur Tokopedia yang menjual berbagai macam produk kebutuhan harian. Fitur ini diluncurkan pada November 2021 atau saat pandemi Covid-19.

Fitur Tokopedia NOW! menggunakan teknologi geo-tagging yang membantu masyarakat mendapatkan produk kebutuhan harian, termasuk produk sembako seperti daging, sayuran, buah-buahan, makanan ringan dan lainnya, dalam waktu maksimal dua jam pengiriman setelah pembayaran.

3. Cara Cek Data Bocor dan Dijual di Dark Web

Sebanyak tiga miliar data masyarakat dan Pemerintah Indonesia bocor dan beredar di internet, menurut laporan Peris.ai.

Dark web merupakan jaringan online terenkripsi yang sulit diakses dengan mesin pencarian tradisional. Jaringan ini kadang digunakan untuk kegiatan ilegal, dan dapat berisi bocoran informasi pribadi.

Fitur pemantauan dark web memindai sudut-sudut tersembunyi dari internet untuk memperoleh detail data pribadi pengguna layanan Google seperti nama lengkap, alamat, alamat surel, dan nomor telepon.

Jika kecocokan ditemukan, maka Google akan memberi tahu pengguna dan menyarankan langkah-langkah yang perlu dijalankan, seperti mengubah kata sandi atau melaporkan kartu kredit yang dicuri.

Selain itu, bisa mengecek data bocor melalui laman Periksadata.com. Masyarakat hanya perlu memasukkan alamat email yang ingin dicek, lalu klik ‘periksa sekarang’.

4. 7 Poin Perpres Terbaru Soal IKN, Atur HGU 190 Tahun hingga Harga Tanah

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 11 Juli lalu.

Beleid yang terdiri dari 14 pasal itu memuat aturan turunan sebagai landasan dalam percepatan pembangunan IKN Nusantara.

Dalam salinan dokumen dijelaskan, Perpres dibuat untuk memberi panduan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara.

Secara spesifik, Perpres tersebut dikeluarkan Jokowi untuk mengakomodir kepentingan dunia usaha yang ingin terlibat dalam pembangunan IKN.

“Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial, serta mendorong keterlibatan pelaku usaha pelopor dalam rangka percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara diperlukan peran dan kebijakan pemerintah,” tulis Jokowi dalam aturan terbaru seperti dikutip Senin (15/7).

Melalui Perpres percepatan pembangunan IKN, Jokowi mengeluarkan kebijakan yang memberi kepastian hukum pada investor yang ingin berinvestasi.

5. The Fed Pengaruhi Gerak IHSG, Saham ADMR dan ASII Masuk Rekomendasi

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini diperkirakan menguat di awal pekan. Phintraco Sekuritas menyebutkan sentimen utama masih berasal dari ekspektasi pemangkasan suku bunga The Federal Reserve di September 2024.

"Peluang pemangkasan sebesar 90.3% di September 2024," tulis tulis Phintraco Sekuritas dalam riset resminya, Senin (15/7).

Ekspektasi atas kebijakan The Fed menurut Phintraco memicu ekspektasi pemangkasan lanjutan Bank Sentral Eropa yang direspon positif oleh indeks-indeks di Eropa.

Di sisi lain, pasar menantikan dua rilis data neraca dagang Indonesia dan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang akan dirilis masing masing pada Senin (15/7) dan Rabu (17/7).

Konsensus memperkirakan surplus neraca dagang naik menjadi US$ 2,98 miliar di Juni 2024 dari US$ 2,93 miliar di Mei 2024. Selain itu rapat dewan gubernur BI diyakini akan menahan suku bunga acuan di 6,25%.

"Pasar menantikan pandangan dari BI terkait peluang pemangkasan di 2024, seiring perkembangan kondisi terkini di eksternal," tulis Phintraco Sekuritas dalam riset resminya, Senin (15/7).

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap maraknya privatisasi dan jual beli sejumlah pulau kecil di Indonesia. Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, mengatakan tercatat lebih dari 200 pulau yang sudah diprivatisasi dan diperjualbelikan hingga 2023 lalu.

Athiqah mengatakan, data tersebut dia dapatkan dari sejumlah organisasi nirlaba. "Sebanyak 200 pulau tersebut paling banyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara," ujarnya di Jakarta, Senin (15/7).

Selain privatisasi, Athiqah juga menyoroti dampak negatif dari industri ekstraktif di pulau-pulau kecil. Industri ekstraktif tersebut seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta penangkapan ikan besar-besaran bagi masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia.

Dia mengatakan, kegiatan industri ekstraktif juga bisa menyebabkan pulau kecil tenggelam. Ini menunjukkan terjadinya kerentanan di pesisir yang sifatnya tidak hanya ekologis, tapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.

"Hal itu tidak hanya karena perubahan iklim, tetapi juga aktivitas industri ekstraktif," kata Athiqah.

Athiqah menyebut beberapa tahun terakhir pihaknya mencermati bagaimana kebijakan hilirisasi dan masifnya kegiatan pertambangan serta perluasan industri ekstraktif.

Ia menilai kegiatan industrialisasi, seperti proyek hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, juga pertambangan biji besi dan tambang emas di Sulawesi Utara, berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem di pesisir laut dan pulau-pulau kecil.

"Dampak lingkungannya jelas, bahwa terjadi pencemaran logam berat, misalnya di sungai-sungai di sekitar pabrik di wilayah tersebut. Khususnya di pertambangan nikel yang tidak hanya pencemaran air, tapi juga pencemaran udara, hancurnya hutan, serta penggusuran kebutuhan petani akibat ekspansi tambang nikel," ujarnya.

Menurutnya, aktivitas industri ekstraktif tersebut berdampak kepada masyarakat setempat. Ruang hidup mereka seolah terampas, yang ditandai dengan semakin terbatasnya akses masyarakat untuk melaut.

Untuk itu Athiqah menekankan kepada pemangku kepentingan terkait untuk kembali merefleksi berbagai peraturan yang ada sebelum memutuskan sebuah tindakan, seperti yang belum lama ini terjadi di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Regulasi tersebut misalnya terkait pengelolaan pulau-pulau kecil sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014,

"Pada regulasi tersebut pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia mestinya bertujuan untuk melindungi konservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya alam, serta sistem ekologi secara berkelanjutan," ucap Athiqah.