Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Puluhan layanan terbuka setelah pekan lalu peretas yang disebut bernama Brain Cipher memberikan kunci dekripsi pada Rabu (4/7/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyatakan, pemulihan layanan dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt).

“Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” jelasnya di Jakarta Pusat, Selasa (09/07/2024).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya.

Menurut Hadi percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

“Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kemenkominfo Ismail menjelaskan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

“Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditaregetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.

Menurut Dirjen Ismail. dalam strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

“Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024. Dan selanjutnya setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” ujar Ismail

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengklaim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) memakai infrastruktur Telkomsigma sebagai tier empat atau tier tertinggi dari sebuah data center. Sayangnya, data center tier empat ini tidak mempunyai back upcenter-nya. Padahal, hal ini menjadi suatu kewajiban (mandatory) bukan dari permintaan (by request).

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mempertanyakan masalah ini.

Menurut Pratama, hal ini menjadi aneh dan membuat publik bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di PDN. Apakah tentang SDM yang menangani, teknologi, atau kebijakan dan tata kelola yang berhasil. Hal ini, kata Pratama harus segera dilakukan audit.

Pratama menyoroti pemerintah yang tidak bisa melindungi data dan sistem yang ada di PDN dengan baik. Bahkan perlindungan dasar pun tidak dilakukan yakni back up center atau recovery center bagi data center yang begitu penting seperti PDN. Dengan demikian, ketika sistem utamanya rusak, tidak ada cadangan lain

Padahal data center ini diklaim ada di level tier empat. Anehnya, kata Pratama, saat kementerian/ lembaga (KL) atau pemerintah daerah (Pemda) mau melakukan back up system harus request dulu by ticket. Padahal hal itu sudah seharusnya dilakukan atau hukumnya wajib lantaran data center tersebut merupakan milik pemerintah (government) bukan swasta.

“Ini KL enggak harus bayar dan ternyata kita juga mendengar bahwa imigrasi pun ketika request di backup data dan sistemnya setelah berbulan-bulan juga tidak dilakukan oleh pengelola PDN,” tutur Pratama dalam acara Investor Daily Talk IDTV, Senin (8/7/2024).

Dijelaskan Pratama, tidak semua sistem keamanan siber di Indonesia carut marut. Hanya saja, khusus PDN ini luar biasa berantakan karena tata kelola yang dibuat oleh pengelola pusat data sebesar ini tidak bisa melindungi data dan sistem yang ada di PDN dengan baik.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menilai, seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan dekripsi data di PDNS.

Padahal, sudah lima hari kelompok peretas Brain Cipher menepati janji memberi kunci enkripsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomware. Namun, hingga kini Pemerintah masih belum dapat memulihkan data nasional secara keseluruhan.

"Dengan besarnya sistem dan data yang ada di PDN ini, 282 Kementerian dan Lembaga, waktu yang dibutuhkan untuk mendekripsi semua servernya harusnya nggak sampai 12 jam. Tapi sampai hari ini kita masih belum mendengar, belum melihat, belum menerima informasi apapun dari Kemkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Telkom selaku vendor PDN," ungkap Pratama, kepada B-Universe, Senin (8/7/2024).

Menurut Pratama, hal ini mencurigakan. Pratama menduga bahwa ternyata kunci yang diberikan oleh hacker secara gratis itu ternyata tidak bekerja.

"Ini yang menurut saya juga harus diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menunggu-nunggu, apakah kunci yang diberikan itu adalah kunci yang benar," kata dia.

Pasalnya, apabila kunci untuk melakukan dekripsi terhadap sistem yang terenkripsi itu sudah benar, seharusnya sistem PDN saat ini sudah pulih dan bekerja seperti normal kembali.

Nyatanya, sejumlah Kementerian dan Lembaga saat ini, salah satunya Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Perhubungan, harus melakukan uploading data ulang mengandalkan data hasil backup sendiri untuk memulihkan sistem layanan imigrasi, bukan dari data di sistem PDN yang masih rusak.

Selain terkait kunci, Pratama mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia terima dari tim internal BSSN, muncul kecurigaan ada dua ransomware yang dipergunakan untuk menyerang PDNS 2 secara bersamaan.

Pratama tidak memberi detail informasi nama atau jenis kedua ransomware tersebut. Sejauh ini, yang telah dikonfirmasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah jenis ransomware LockBit 3.0 yang dilancarkan geng hacker Brain Cipher.

"Sekarang kan kita masih simpang siur, apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana dengan kunci yang sudah diberikan, apakah benar PDN ini hanya diserang oleh satu malware, apakah mungkin diserang oleh malware yang lain apakah itu ada 1, 2 atau 3 malware. Ini yang masih kita nggak tahu, karena kita hanya bisa menebak-nebak," pungkasnya.

Dikatakan Pratama, pemerintah seharusnya dapat mengumumkan segala informasi secara gamblang menyangkut masalah data nasional yang mempengaruhi layanan bagi masyarakat Indonesia ini.

"Menurut saya dalam waktu secepat-cepatnya, Kemkominfo, BSSN, Telkomsigma dan pihak-pihak lain yang terkait, harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kuncinya tidak bisa digunakan untuk membuka data-data yang tersandi di PDN," kata Pratama.

Alasannya, kalau datanya bisa dibuka dengan kunci yang diberikan, tentu pemerintah pasti akan suka cita mengumumkan kepada masyarakat bahwa PDN sudah beres dan digunakan lagi untuk melakukan layanan kepada masyarakat.

“Pasti (pemerintah) akan melakukan itu, karena itu dianggap sebagai suatu pencapaian keberhasilan," tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan, pemerintah berkomitmen dalam menangani masalah PDNS 2 yang diserang ransomware.

Dikatakan Hadi, pemerintah akan memperkuat sistem pengamanan data di PDN yang berada di tiga lokasi, yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN), Batam, dan Cikarang. PDN yang berlokasi di Cikarang diperkirakan akan selesai dibangun dan diresmikan pada 17 Agustus 2024.

“Pemerintah sedang berupaya meningkatkan kapabilitas PDN sebagai pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk memastikan adanya kemampuan cadangan ganda dengan pengamanan yang optimal,” ungkap Hadi.

Hadi menyampaikan, pasca PDNS 2 diserang ransomware, layanan masyarakat berbasis digital telah kembali normal sejak awal Juli 2024. Upaya peningkatan kemampuan terus dilakukan.

Sebagai informasi, PDNS 2 diketahui mengalami gangguan akibat serangan ransomware oleh hacker sejak 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB. Masalah ini berdampak pada terhambatnya beberapa layanan publik.

Setelah dilakukan analisis gangguan dan hasil koordinasi serta eskalasi ke principle cloud platform pada PDNS, terkonfirmasi bahwa terjadi serangan ransomware Brain Chiper pada PDNS 2. Serangan ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi.

Kisruh Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan siber membuat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya.

Samuel beralasan, pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral Dirjen Aptika terkait dengan peretasan PDNS 2 yang menyebabkan banyak layanan publik mengalami hambatan.

“Per tanggal 1 Juli, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menkominfo,” ujar Semuel, Kamis (4/7/2024).  

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News