Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya belum pulih seutuhnya hingga pekan keempat atau 1 bulan setelah mengalami serangan ransomware pada 20 Juni 2024.

Laporan terakhir pada 13 Juli 2024 menyebutkan bahwa jumlah layanan yang pulih ada 86 layanan yang berasal dari 16 tenant. Sementara itu total tenant yang terdampak serangan ransomware ada 282 tenant.

Di tengah proses pemulihan yang terus dipacu, pengamat keamanan siber memperingatkan agar pemerintah meningkatkan kualitas SDM yang mengelola atau bersentuhan dengan pusat data.

Pakar Teknologi Informasi sekaligus Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) Onno W. Purbo mengatakan kesadaran institusi pemerintah terhadap mitigasi dampak serangan siber masih perlu ditingkatkan.

Sebagai contoh, walaupun kasus serangan ransomware terhadap PDNS Surabaya telah memasuki fase antiklimaks, bukan berarti semua jaringan dan data-data di dalamnya aman.

Onno mewanti-wanti agar para pejabat pemerintah tidak menyepelekan dan menganggap semua baik-baik saja.

"Walaupun dikasih kunci, walaupun pusat datanya bisa kembali berjalan, kemungkinan besar si penyerang punya salinan semua data kita. Jadi sama aja data sudah bocor parah," kata Onno kepada Bisnis Bisnis, dikutip Kamis (18/7/2024).

Onno menekankan jangan pernah main-main dengan serangan siber, apalagi ransomware. Semua perangkat yang terinfeksi harus melalui audit forensik terlebih dahulu sebelum dioperasikan lagi, demi memastikan semua jaringan telah bersih.

Menurut Onno, masih banyak aparatur negara yang terbilang ceroboh dalam mengurus data-data krusial negara. Oleh sebab itu, skema reward-punishment terkait awareness akan keamanan siber di setiap kantor pemerintah pun semakin urgen.

Selain itu, audit ISO27001 secara serius dan siklus Plan-Do-Check-Act secara sistematis juga menjadi kunci agar instansi pemerintah ke depan bisa lebih kuat memitigasi dampak serangan siber.

"Banyak instansi pemerintah abai dengan ASN yang lalai dan ceroboh soal data. Kalau mau bukti analisis betapa cerobohnya mereka, lewat dorking sederhana menggunakan Google pun bisa ada banyak sekali dokumen pemerintah yang membocorkan username, password, bahkan data pribadi," kata Onno.

Sidak

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Data Center (DC) Temporer Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Tangerang Selatan, Banten.

Inspeksi mendadak tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya pengawasan terhadap pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional.

Skema pemulihan migrasi data dilakukan pemerintah untuk mengatasi serangan siber ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya.

“Saya pastikan setiap langkah-langkah pemulihan dilakukan dengan teliti. Ini penting untuk memastikan migrasi dan back up data dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” ujar Budi.

Sidak ke Data Center Tangerang Selatan tersebut kelanjutan kunjungan Menkominfo Budi Arie Setiadi ke PDNS 2 Surabaya kemarin, Selasa, (16/07/2024).

Menkominfo ingin memastikan percepatan penanganan serangan brain cipher ransomware berlangsung optimal. Upaya pemilihan layanan PDNS 2 dilakukan oleh tim Kementerian Kominfo, BSSN, PT Telkom Tbk, serta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Sejumlah layanan publik yang telah berhasil dipulihkan berupa layanan perizinan dan layanan informasi dalam bentuk portal, termasuk layanan beasiswa Kemendikbudristek.

“Inspeksi dan evaluasi akan terus saya lakukan di beberapa titik infrastruktur data nasional yang lain dalam beberapa hari ke depan,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) menyampaikan telah menerapkan manajemen sistem keamanan ISO 27001 dalam memberikan layanan kepada pelanggan sekaligus menjaga keamanan data.

ISO 27001 merupakan standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System/ISMS).

Sistem membantu perusahaan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan ISMS sehingga perusahaan mampu mengelola dan mengendalikan risiko security system serta melindungi ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi.

“Dalam hal Tata kelola keamanan siber Telkomsigma senantiasa mengedepankan aspek compliance termasuk standard ISO 27001,” kata VP Legal and Compliance Reza Permana Topobroto kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

ISO 27001 mencakup beberapa hal seperti pengelolaan risiko keamanan informasi dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur.

Perusahaan yang menerapkan ISO 27001 juga memenuhi persyaratan hukum dan peraturan terkait keamanan informasi termasuk privasi data, peraturan perlindungan data pribadi, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keamanan informasi.

Dilansir dari website Sucofindo, perusahaan dengan ISO 27001 juga mengatur pengelolaan risiko keamanan informasi yang terkait dengan vendor dan mitra bisnis. Organisasi akan meninjau dan mengevaluasi keamanan informasi dari pihak ketiga yang mereka bekerja sama.

Reza juga mengatakan hingga saat ini perusahaan selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) PDNS 2 Surabaya, fokus dalam upaya pemulihan (recovery) serta menjalankan Disaster Recovery Plan secara intensif melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 Always On.

Telkomsigma juga memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2. Saat peristiwa peretasan terjadi PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

“Perusahaan sangat kooperatif dalam proses digital forensik dan menunggu hasilnya dari badan yang ditunjuk pemerintah. SCC telah bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Kemenkominfo,” kata Reza.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) menyampaikan telah menerapkan manajemen sistem keamanan ISO 27001 dalam memberikan layanan kepada pelanggan sekaligus menjaga keamanan data.

ISO 27001 merupakan standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Information Security Management System/ISMS).

Sistem membantu perusahaan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan ISMS sehingga perusahaan mampu mengelola dan mengendalikan risiko security system serta melindungi ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi.

“Dalam hal Tata kelola keamanan siber Telkomsigma senantiasa mengedepankan aspek compliance termasuk standard ISO 27001,” kata VP Legal and Compliance Reza Permana Topobroto kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

ISO 27001 mencakup beberapa hal seperti pengelolaan risiko keamanan informasi dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur.

Perusahaan yang menerapkan ISO 27001 juga memenuhi persyaratan hukum dan peraturan terkait keamanan informasi termasuk privasi data, peraturan perlindungan data pribadi, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keamanan informasi.

Dilansir dari website Sucofindo, perusahaan dengan ISO 27001 juga mengatur pengelolaan risiko keamanan informasi yang terkait dengan vendor dan mitra bisnis. Organisasi akan meninjau dan mengevaluasi keamanan informasi dari pihak ketiga yang mereka bekerja sama.

Reza juga mengatakan hingga saat ini perusahaan selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) PDNS 2 Surabaya, fokus dalam upaya pemulihan (recovery) serta menjalankan Disaster Recovery Plan secara intensif melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 Always On.

Telkomsigma juga memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2. Saat peristiwa peretasan terjadi PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

“Perusahaan sangat kooperatif dalam proses digital forensik dan menunggu hasilnya dari badan yang ditunjuk pemerintah. SCC telah bekerja sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Kemenkominfo,” kata Reza.

Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya yang dikelola oleh Telkomsigma masih belum dapat beroperasi optimal setelah 3 minggu lalu mendapat serangan. Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan Menteri BUMN Erick Thohir buka suara.

Menteri BUMN Erick Thohir meminta agar pihak yang tidak kompeten menjalankan tugas agar dicopot dari jabatannya, imbas lumpuhnya sistem layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang dikelola Telkomsigma.

Erick menyampaikan bahwa dirinya mendukung kebijakan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.

“Yang pasti kita mendukung kalau ada yang tidak kompeten, kita copot juga,” ujar Erick, Rabu (10/7/2024).

Saat ditanya terkait indikasi kelalaian yang dilakukan karyawan, Erick enggan menjawab pertanyaan itu lantaran masih tahap indikasi. Meski demikian, Erick mendorong untuk dilakukan audit investigasi.

“Saya mendorong namanya investigasi audit, tetapi saya tidak mau berpolemik politik, saya bukan orang politik, saya orang profesional, mendorong pembersihan individu yang korupsi atau individu yang tidak baik,” tandasnya.

VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto mengatakan bahwa hingga saat ini Telkomsigma selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) terus aktif mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra terkait lainnya dalam upaya pemulihan (recovery) data secara intensif.

“Melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 always on, serta memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Reza menyampaikan bahwa Telkomsigma juga fokus melaksanakan prosedur disaster recovery plan (DRP) dan menunggu hasil digital forensik dari badan yang ditunjuk pemerintah.

Sayangnya, perusahaan yang merupakan bagian dari Telkom Group itu enggan berkomentar lebih jauh atas terjadinya insiden serangan ransomware.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kemenko Polhukam sebagai narasumber tunggal dalam insiden serangan ransomware terhadap PDNS 2,” tuturnya.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2 yang dikelola Telkomsigma pada Kamis (20/6/2024) lalu. Perlu diketahui, PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha Telkom Group, PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) memberikan kabar terbaru atas insiden serangan Brain Cipher ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Telkomsigma merupakan pengelola PDNS 2.

VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto mengatakan bahwa hingga saat ini Telkomsigma selaku salah satu bagian dari kerja sama operasi (KSO) terus aktif mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta mitra terkait lainnya dalam upaya pemulihan (recovery) data secara intensif.

“Melalui aktivasi crisis center SCC yang beroperasi 24x7 always on, serta memastikan pemulihan layanan dapat dikendalikan dengan efektif dan aman,” kata Reza kepadaBisnis, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Reza menyampaikan bahwa Telkomsigma juga fokus melaksanakan prosedur disaster recovery plan (DRP) dan menunggu hasil digital forensik dari badan yang ditunjuk pemerintah.

Sayangnya, perusahaan yang merupakan bagian dari Telkom Group itu enggan berkomentar lebih jauh atas terjadinya insiden serangan ransomware.

“Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kemenko Polhukam sebagai narasumber tunggal dalam insiden serangan ransomware terhadap PDNS 2,” tuturnya.

Insiden serangan ransomware telah melumpuhkan sistem PDNS 2 yang dikelola Telkomsigma pada Kamis (20/6/2024) lalu. Perlu diketahui, PDNS 2 mengelola 282 instansi kementerian/lembaga.

Berdasarkan catatan Kemenkominfo, per 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi yang terdampak atas insiden serangan Brain Cipher ransomware. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terdampak.

Jika melihat urutan kejadiannya, telah ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi.

Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan filesystem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024, pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) mendesak pemerintah menerapkan tata kelola dan manajemen yang lebih baik lagi terkait pusat data nasional sementara (PDNS), mengingat anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini cukup besar mencapai Rp700 miliar.

Ketua Umum ACCI Alex Budiyanto menuturkan bahwa praktik tata kelola yang baik akan mempercepat pemulihan jika terjadi suatu insiden seperti yang terjadi saat ini di PDNS 2 saat ini.

Untuk diketahui, PDNS terbagi menjadi tiga lokasi. PDNS pertama terletak di Serpong dikelola oleh Lintasarta, PDNS 2 terletak di Surabaya dikelola oleh Telkomsigma dan PDNS ketiga terletak di Batam, juga dikelola oleh Telkom.

“Praktik tata kelola dan manajemen risiko yang baik wajib dilakukan, sehingga ketika terjadi insiden bisa dilakukan mitigasi sehingga pemulihan bisa dilakukan dengan cepat,” kata Alex kepadaBisnis, Senin (8/7/2024).

Pasalnya, Alex menilai bahwa insiden lumpuhnya PDNS 2 di Surabaya berdampak pada kepercayaan kepada pemain lain. Menurutnya, insiden ini akan memicu instansi lain enggan menggunakan PDN apabila tidak ada jaminan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.

Perlu diketahui, per 26 Juni 2024, sebanyak 239 instansi pengguna terdampak imbas sistem layanan PDNS 2 yang mengalami gangguan sejak 20 Juni 2024. Sementara itu, hanya ada 43 instansi pengguna yang layanannya tidak terdampak dari insiden serangan siber ini.

Gangguan sistem PDNS 2 salah satunya berdampak pada sistem layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang mengharuskan 853.393 mahasiswa melakukan reclaim akun KIP Kuliah serta mengunggah kembali dokumen dan pendaftaran KIP Kuliah.

Kendati demikian, ACCI memandang bahwa masa depan pusat data di Indonesia masih akan ciamik di tengah adanya insiden peretasan PDNS 2.

Dengan catatan, lanjut dia, apabila Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam mengimplementasikan PDN melakukan kerja sama dengan para pelaku pusat data dan cloud computing di Tanah Air.

“Jangan membangun dan mengoperasikan sendiri, Kemenkominfo cukup jadi regulator yang membuat regulasi seperti apa compliance layanan data center atau cloud computing untuk melayani pemerintah,” ujarnya.

Namun, lanjut Alex, apabila Kemenkominfo menjadi pemain dalam industri data center dan cloud computing, maka hanya akan mempersempit ceruk pasar. “Karena instansi pemerintah diwajibkan menggunakan PDN,” tandasnya.

JAKARTA,investor.id - Pakar keamanan siber menilai kelalaian pemerintah hingga pihak vendor dalam menjaga keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ada pun pihak pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam kasus pembobolan sistem PDNS ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo). Sementara, dari pihak vendor PDNS adalah PT Telkom Indonesia, melalui anak usahanya Telkomsigma dan PT Indosat Tbk melalui anak usahanya, Lintasarta.

Menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, pelanggaran terhadap UU tersebut dapat terancam sanksi pidana, sanksi perdata, hingga sanksi administratif.

"Itu bisa dilakukan setelah kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Siapa yang lalai, siapa yang bersalah dalam pengelolaan data pribadi masyarakat karena di PDN itu isinya adalah data-data pribadi masyarakat. Ada data imigrasi, data LKPP, data KIP kuliah, kemudian ada data sertifikat halal dan lain-lain," jelas Pratama, kepada B-Universe, Senin (8/7/2024).

Pratama menilai, perlu ada audit dan investigasi lebih lanjut terkait kasus PDN ini. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga dinilai harus turun tangan mengusut penyebab dan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam permasalahan ini.

"Yang paling penting adalah dilakukan pengusutan investigasi yang benar, mungkin Polri bisa masuk, apakah ada unsur-unsur pidana yang kira-kira menyebabkan pusat data nasional ini bisa diretas sampai seperti ini, karena kelalaian yang sangat luar biasa pusat data nasional ini bisa diretas," kata Pratama.

Pratama juga menekankan agar akar masalah dari kasus ini harus segera ditemukan. Dia menilai, permasalahan dari kasus pembobolan data PDNS ini bisa dari tata kelola hingga pengadaan dan lainnya.

"Perlu dicari tahu masalahnya di mana, apakah masalahnya hanya masalah tata kelola atau ada masalah misalnya di pengadaan atau ada masalah yang tidak melaksanakan perintah dan lain-lain. Itu yang menurut saya perlu didalami," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengklaim Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) memakai infrastruktur Telkomsigma sebagai tier empat atau tier tertinggi dari sebuah data center. Sayangnya, data center tier empat ini tidak mempunyai back upcenter-nya. Padahal, hal ini menjadi suatu kewajiban (mandatory) bukan dari permintaan (by request).

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mempertanyakan masalah ini.

Menurut Pratama, hal ini menjadi aneh dan membuat publik bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di PDN. Apakah tentang SDM yang menangani, teknologi, atau kebijakan dan tata kelola yang berhasil. Hal ini, kata Pratama harus segera dilakukan audit.

Pratama menyoroti pemerintah yang tidak bisa melindungi data dan sistem yang ada di PDN dengan baik. Bahkan perlindungan dasar pun tidak dilakukan yakni back up center atau recovery center bagi data center yang begitu penting seperti PDN. Dengan demikian, ketika sistem utamanya rusak, tidak ada cadangan lain

Padahal data center ini diklaim ada di level tier empat. Anehnya, kata Pratama, saat kementerian/ lembaga (KL) atau pemerintah daerah (Pemda) mau melakukan back up system harus request dulu by ticket. Padahal hal itu sudah seharusnya dilakukan atau hukumnya wajib lantaran data center tersebut merupakan milik pemerintah (government) bukan swasta.

“Ini KL enggak harus bayar dan ternyata kita juga mendengar bahwa imigrasi pun ketika request di backup data dan sistemnya setelah berbulan-bulan juga tidak dilakukan oleh pengelola PDN,” tutur Pratama dalam acara Investor Daily Talk IDTV, Senin (8/7/2024).

Dijelaskan Pratama, tidak semua sistem keamanan siber di Indonesia carut marut. Hanya saja, khusus PDN ini luar biasa berantakan karena tata kelola yang dibuat oleh pengelola pusat data sebesar ini tidak bisa melindungi data dan sistem yang ada di PDN dengan baik.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News