Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengantongi kontrak baru per September 2024 senilai Rp 15,5 triliun. Di antara jumlah tersebut, terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Adapun proyek baru yang akan dibangun di IKN ialah peningkatan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku 4. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dengan porsi WIKA senilai Rp 945 miliar.

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen WIKA untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, termasuk di Ibu Kota Negara (IKN)," kata Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberi kepercayaan kepada KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Prima Maju Jaya (WIKA-PMJ KSO). Pengerjaan proyek ini dimulai pada Oktober 2024 dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.

WIKA ditugaskan mengerjakan pekerjaan utama, yang terdiri dari pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sepanjang 6,89 km. Jalan ini nantinya akan menghubungkan jalan nasional di Kawasan Lingkar Sepaku ke Kawasan Hankam.

Dalam pengerjaannya, WIKA menggunakan teknologi digital Building Information Modeling (BIM) Level 5D yang dapat mengidentifikasi potensi kesalahan dalam tahap perencanaan, mengefisiensikan biaya, serta memastikan estimasi dan kebutuhan material.

Selain itu, WIKA juga membangun Multi-Utility Tunnel (MUT) yakni terowongan yang berfungsi untuk menampung semua jaringan pipa air hingga fiber optik dan kabel listrik di IKN.

"Melalui proyek ini, WIKA berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang memberikan manfaat kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus mendorong konektivitas di Ibu Kota Nusantara," ujar Agung.

Secara keseluruhan, kontribusi terbesar pada kontrak baru yang diperoleh WIKA senilai Rp 15,5 triliun berasal dari segmen Infrastruktur dan Gedung, diikuti oleh segmen Industri, Properti dan EPCC. Selain IKN, ada beberapa proyek lainnya yang masuk ke dalam kontrak baru itu.

Proyek tersebut antara lain Pembangunan Jembatan Kaca Bendungan Sukamahi di Jawa Barat, Proyek Penanganan Banjir di Kota Demak Jawa Tengah, serta beberapa perolehan kontrak lainnya baik di induk maupun Anak Perusahaan.