Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan penekanan Presiden Prabowo Subianto di sektor infrastruktur. Prabowo menekankan agar tidak terjadi kebocoran ke depannya di sektor infrastruktur.

AHY menyebut pembangunan infrastruktur ke depan harus berstandar global. Untuk mencapai hal tersebut, dia mengatakan pemerintah harus mencegah terjadinya kebocoran. Hal itu juga ditekankan oleh Prabowo kepadanya dan juga jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

"Kita berharap bahwa ke depan pembangunan infrastruktur berkelas dunia. Kita harus mencegah terjadinya kebocoran yang tidak perlu. Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri PU Pak Doddy kita selalu diingatkan, Bu Wamen PU Bu Diana selalu diingatkan, agar terus kita kawal kebijakan termasuk proyek strategis nasional agar bisa sukses dan bermanfaat," kata AHY dalam Opening Ceremony Konstruksi Indonesia 2024 yang disiarkan secara daring, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konstruksi merupakan tulang punggung dari pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci pembangunan ekonomi. Meskipun baru dilantik, AHY mengaku tak sungkan agar belajar cepat dari para ahli di bidang infrastruktur yang selama ini mengawal konstruksi pembangunan di Indonesia. Sebab, dia menilai tugas yang diembannya tidak ringan dan penuh tantangan.

"Kita tahu ketidakpastian dunia di tingkat kawasan juga demikian mengharuskan bangsa-bangsa Indonesia mempunyai daya saing dan daya tahan. Disrupsi juga akan terjadi, ada disrupsi yang baik ada yang tidak baik. Kita harus tangguh menghadapi termasuk kemajuan pesat di bidang teknologi termasuk teknologi konstruksi. Ini harus kita kuasai, kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain. Kita harus memiliki kemampuan produksi dalam negeri," jelas dia.

Dia berharap gelaran Konstruksi Indonesia 2024 ini dapat berjalan dengan lancar di mana menghadirkan lebih dari 150 brand baik dari nasional dan internasional. Diharapkan gelaran tersebut dapat dihadiri lebih 15 ribu pengunjung sehingga dapat menggerakkan ekonomi setempat. Gelaran tersebut dilangsungkan selama tanggal 6-8 November di ICE BSD, Tangerang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, bakal membentuk satgas khusus pariwisata. Erick mengakui, pariwisata Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Saya beserta seluruh jajaran berdiskusi dan kami bersepakat akan membuat team project management officer (PMO) bersama, untuk memastikan kolaborasi kita terus kita tingkatkan. Sudah terlalu lama kita tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara, karena itu penting bagi kita mendukung Menteri pariwisata dalam menyukseskan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Erick membeberkan bahwa dibentuknya satgas ini bertujuan memenuhi visi dari Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya menyatakan akan terus mengintegrasikan seluruh komponen yang bisa dilakukan bersama.

"Integrasi transportasi, ataupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Bisa bandara, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain. Tentu kita terus menjaga kesuksesan yang selama ini sudah kami jalankan dari kementerian, seperti Borobudur yang sekarang tidak hanya jadi destinasi wisata, tapi juga religi dan spiritual. Kita juga sudah sukses mendorong Mandalika menjadi sport tourism, ini yang menjadi salah satu tujuannya," ungkap Erick.

Mengenai harga tiket pesawat yang tinggi, Erick mengakui perlu kolaborasi dari pihak terkait dalam menyelesaikan hal ini. Targetnya, satu hingga dua minggu ke depan sudah terbentuk tim untuk mulai mengulas segala kebijakan, atau turunan dari kebijakan agar bisa diimplementasikan.

"Kemarin makanya saya kunjungan juga ke Menteri Perhubungan, dan salah satu statement saya juga mengenai pariwisata sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama, untuk memberikan solusi. Kalau dulu bicara satgas, atau versi saya PMO, itu tujuannya sama saja. Untuk menyelaraskan semua kebijakan guna menjadi sebuah keputusan yang bisa memberikan solusi, termasuk mengenai harga tiket," pungkasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap hal yang harus dilakukan BUMN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Erick Thohir menjelaskannya saat menghadiri town hall meeting Kementerian BUMN pekan lalu.

Melalui Instagramnya, Erick mengatakan, lima tahun lalu BUMN fokus pada transformasi. Transformasi itu memberikan hasil yakni setoran dividen terbesar dalam sejarah.

"BUMN lima tahun lalu berfokus kepada transformasi besar-besaran. Salah satu hasilnya adalah kontribusi dividen terbesar sepanjang sejarah," tulis Erick dikutip Rabu (30/10/2024).

Erick mengatakan, BUMN akan bekerja lebih keras lagi dalam 5 tahun ke depan. Hal itu untuk mewujudkan visi Prabowo, terutama untuk mengejar target swasembada pangan hingga mewujudkan ekonomi hijau.

"Namun kami tak berpuas diri. Lima tahun ke depan, BUMN akan bekerja lebih keras lagi demi mewujudkan visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terutama mencapai target swasembada pangan, mendorong ketahanan energi dan menciptakan ekonomi hijau," katanya.

Dalam potongan video yang diunggah, Erick meminta agar BUMN tidak kaget. Dia bilang, BUMN akan bekerja lebih keras sesuai arahan Prabowo dalam pidatonya.

"Jangan kaget kalau nanti di pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak Prabowo kita akan tentu diharapkan kerja lebih ekstra lagi, sesuai dengan pidato bicara swasembada pangan, belum lagi solusi kepada energi, yang kita dorong ke depan ESG, salah satunya ekonomi hijau," ungkap Erick.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana pemerintahan baru di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

"Sidang Kabinet Paripurna perdana dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," tulis Gibran dalam unggahan Instagram-nya (@gibran_rakabuming), Rabu (23/10/2024). Dalam kesempatan itu dirinya turut membagikan foto dirinya yang sedang duduk di sebelah Prabowo saat sidang kabinet berlangsung.

Gibran menjelaskan dalam sidang kabinet Merah Putih pertama itu, Prabowo kembali menegaskan pentingnya keberlanjutan program hilirisasi yang sudah dicetuskan Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Begitu juga dengan target pemerintah baru untuk swasembada pangan dan energi.

"Beliau menegaskan pentingnya sinergi program kerja dan hilirisasi komoditas untuk masa depan Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi," terangnya.

Di luar itu ia mengaku Prabowo juga turut membahas terkait program unggulan mereka yakni makan bergizi gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) RI.

"Selain itu, program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil juga merupakan program yang penting dan krusial bagi kebangkitan bangsa," jelas Gibran.

Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melangsungkan sidang kabinet pertamanya sore tadi, sekitar pukul 15.00 WIB. Sidang kabinet diikuti oleh para menteri yang berjumlah 48 dan pejabat setingkat menteri 12 orang.

Mereka yang telah datang di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri, hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara saat ditanya mengenai pembahasan kabinet pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahlil yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, kabinet merupakan kewenangan prerogatif Prabowo.

"Kabinet itu kan kewenangan prerogratif Bapak Presiden Prabowo. Ya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Apapun yang diputuskan, kita harus support. Dan itu kewenangan Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil di TMII, Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Saat ditanya menteri ekonomi usulan Golkar, Bahlil tak banyak bicara. Dia mengatakan, Prabowo lebih tahu siapa-siapa saja yang pantas membantunya di pemerintahan.

"Oh kalau di Golkar, Pak Presiden Prabowo lah yang tahu siapa yang paling pantas dan layak ya," katanya.

Bahlil menambahkan, pihaknya tak pernah meminta jatah menteri. Saat ditanya berapa alokasi menteri untuk Golkar ia meminta untuk ditanyakan ke Prabowo.

"Saya nggak pernah minta kursi. Mana pernah kita minta kursi," ungkap Bahlil.

"(Jatahnya berapa?) Tanya Pak Prabowo," sambung mantan Ketua Umum Hipmi tersebut.