Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

Sebab, pemerintah saat ini akan fokus pada swasembada pangan dan energi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan fokus kepada swasembada pangan dan energi merupakan hasil pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan.

Di sisi lain, Dody juga memastikan megaproyek ibu kota baru itu tetap dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody menjelaskan, Prabowo punya kekhawatiran perang akan semakin memanas di saat Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, tentu akan mengalami kesulitan.

Kondisi ini akan memicu permasalahan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, menurutnya ketahanan pangan menjadi fokus utama untuk saat ini.

Sebagai salah satu bentuk dukungan Kementerian PU terhadap ketahanan pangan, hingga saat ini telah dibangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia. Dody mengatakan dalam beberapa tahun ke depan akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," terang Dody.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan tanggung jawab pembangunan IKN juga melibatkan Otorita IKN sehingga koordinasi intensif masih akan terus dilakukan.

Di samping itu, lanjut Diana, Otorita IKN juga punya peran besar dalam hal investasi dari sektor swasta. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan dengan hadirnya investasi swasta.

"Tidak semuanya dengan APBN. Dari Otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

"Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," ujarnya.

Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

"Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan," kata dia.

Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

"Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden," ujar Diana, ditemui usai Raker.

Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

"Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN," kata dia.

"Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana," sambungnya.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep Twin Cities, dengan tetap melibatkan Jakarta. Menurut Mantan Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono, usulan tersebut datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

"Twin Cities. Itulah konsep yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (@aspi.indonesia) terkait pembangunan IKN ke depannya, dan "dititipkan" pada saya untuk dapat disampaikan ke pemerintah," kata Bambang di Instagramnya @bambangsusantono, Sabtu (12/10/2024).

Bambang, yang saat ini bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN mengatakan, ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya. Kemudian terdapat 4 usulan agar pembangunan IKN sesuai dengan visi dan misi awal.

"Lalu mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN Semuanya bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar "on the track" sesuai dengan visi dan misi awalnya," tulis Bambang.

Melalui konsep Twin Cities, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Sesuai dengan skenario yang diusulkan, salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto).

"Dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. ASPI berharap pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota. Saya berterima kasih pada ASPI atas masukannya," ujarnya.

Menurut Bambang, sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke, ASPI memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk bermusyawarah secara aktif dalam pembangunan ibkota bersama ini.

"InsyaAllah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," tutupnya.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2025 mendatang. Jumlah sebesar itu sudah mencakup rencana kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Namun dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, total anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN tahun depan hanya sebesar Rp 143,1 miliar. Jumlah ini tergolong sangat kecil mengingat total anggaran untuk infrastruktur RI 2025 nanti lebih dari Rp 400 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan anggaran sebesar Rp 143 miliar tadi belum termasuk kebutuhan anggaran dari Otorita IKN dalam membangun kawasan ibu kota baru itu.

Menurutnya hingga saat ini pihak Otorita belum menyampaikan usulan kebutuhan anggaran mereka. Kondisi inilah yang membuat anggaran untuk keberlanjutan mega-proyek IKN terlihat sangat kecil.

"(Rp 150 miliar) itu kamarnya saja, room-nya saja. Itu kan nanti berdasarkan UU harus diusulkan oleh si IKN-nya (OIKN), IKN-nya belum mengusulkan," kata Suharso dalam acara Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan dana sebesar Rp 143,1 miliar tadi hanyalah mencakup pagu anggaran yang disiapkan untuk menyelesaikan proyek-proyek pembangunan dari Kementerian/Lembaga terkait di IKN.

Semisal untuk penyelesaian proyek pembangunan Bandaran IKN milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub), penyelesaian proyek pembangunan jalan dan sanitasi di IKN milik Kementerian PUPR, dan kebutuhan Kementerian lainnya di kawasan itu.

"Karena ada anggaran-anggaran yang masih ada terkait di K/L yang untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan di IKN. Itu masih masuk di dalam beban dari K/L," ucap Suharso.

"Karena ada carried over di K/L yang sebelumnya kaya menyelesaikan bandara, menyelesaikan sanitasi, menyelesaikan jalan, menyelesaikan untuk digitalisasi," tambahnya lagi.

Suharso mengatakan ke depannya untuk pembiayaan yang dibutuhkan OIKN dapat diajukan dalam RAPBN 2025 melalui persetujuan Komisi II DPR RI. Menurutnya hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Kan sudah ada di dalam UU, dia (OIKN) kan diperlakukan seperti Pemdasus, Pemerintah Daerah Khusus, dan dia bisa mengajukan (anggaran) dan partner-nya adalah Komisi Pemerintahan menurut UU yaitu Komisi II," paparnya.

Sebagai informasi, dalam penelusuran detikcom di Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, disampaikan pemerintah hanya menganggarkan Rp 143,1 miliar untuk pembangunan IKN. Dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan.

"Beberapa bentuk fasilitas terkait penyiapan IKN yang telah diterbitkan persetujuannya hingga kuartal dua tahun 2024 antara lain (1) fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan (PPSP) untuk Otorita IKN; (2) fasilitas untuk penyiapan dan transaksi optimalisasi BMN; dan (3) Fasilitas Pengembangan Proyek (FPP) KPBU IKN atas prakarsa badan usaha untuk sektor perumahan dan sektor pendidikan," tulis laporan itu.

"Pada RAPBN tahun anggaran 2025, alokasi yang direncanakan Pemerintah untuk mendukung penyiapan pembangunan IKN sebesar Rp 143,1 miliar," sambung Nota Keuangan RAPBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut merupakan batas bawah atau baseline. Jadi pemerintahan selanjutnya memiliki otoritas untuk menentukan besaran anggaran pembangunan IKN tahun depan.

"Di lihat IKN anggarannya masih kecil, karena itu jadi saya sampaikan semuanya (tidak hanya anggaran IKN) di baseline dan ini untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk menentukan sesuai prioritas," kata Sri Mulyani di lokasi yang sama.

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi pun telah berbincang dan bertemu dengan Prabowo membahas terkait anggaran tahun mendatang saat gelaran Sidang Kabinet Paripurna perdana Senin (12/8/2024) lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga telah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan mega proyek IKN.