Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi itu disebut merugikan negara Rp 400 miliar, di mana dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016.

"Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di Tanah Air. Terakhir ia dikenal sebagai pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin (AMIN) dalam pemilu 2024.

Berikut sepak terjang Tom Lembong:

Ditunjuk Jokowi Jadi Mendag

Tom Lembong dipercaya menjadi Mendag di pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Jusuf Kalla (JK), menggantikan Rachmat Gobel. Saat itu penunjukannya cukup mengejutkan beberapa pihak karena namanya jarang terdengar di publik.

"Pak Tom kan pelaku riil ya kan? Juga punya latar belakang di penanganan risiko pas di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), pernah di Morgan Stanley, pernah di Deutsche Bank. Saya rasa pengalaman-pengalaman seperti itu akan baik dalam manajemen pengelolaan kita," kata Jokowi menjelaskan alasan memilih Tom Lembong di Istana Negara, Jakarta, 13 Agustus 2015.

Tom Lembong dikabarkan merupakan relawan Jokowi di masa kampanye pada tahun 2014. Kedekatan secara personal itu disebut-sebut adalah titik awal Tom Lembong dipercaya untuk masuk Kabinet Kerja.

Jadi Kepala BKPM

Setahun berselang pada Juli 2016, posisi Tom Lembong digantikan dengan Enggartiasto Lukita. Jokowi kemudian menempatkannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani.

Tom Lembong menjabat sebagai Kepala BKPM selama lebih dari 3 tahun hingga 23 Oktober 2019. Selama itu, ia banyak membantu Jokowi termasuk dalam hal memberi 'contekan' di forum internasional yang sempat heboh.

Kebijakan Tom Lembong selama menjabat sebagai Kepala BKPM pun tak luput dari kritikan Bahlil Lahadalia yang menggantikannya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Salah satunya terkait realisasi investasi yang tidak seberapa.

"Kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus. Saya masuk 2019, target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat. Ini adalah perbedaan antara 2018-2019 itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard (Tom Lembong), dan 2019 sampai 2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua," ucap Bahlil saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jawa Barat, Kamis (11/7).

Jadi Oposisi

Setelah menyudahi jabatannya sebagai Kepala BKPM pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Tom Lembong tidak lagi mengisi posisi strategis di pemerintahan. Pada 2021, ia justru menyeberang kutub politik dengan bergabung bersama Anies Baswedan di masa pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA).

Tom Lembong bahkan menjabat sebagai Co-Captain di Tim Pemenangan Nasional AMIN. Saat itu lah ia banyak mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi, ia bahkan mengaku menyesal pernah menjadi bagian di dalamnya.

"Saya punya rasa sesal, nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2).

Alasan Tom Lembong menyesal menjadi bagian pemerintahan Jokowi karena strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia disebut tidak sepenuhnya berhasil. Strategi yang disepakati dinilai gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia.

"Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," beber Tom Lembong.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud adalah pemerintahan Jokowi tidak dapat memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Dia menyebut dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong menilai salah satu penyebabnya adalah aliran investasi di Indonesia yang hanya berfokus ke industri padat modal, bukan padat karya. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran angka 5% disebut manfaatnya sangat sedikit diterima masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI mengesahkan susunan keanggotaan Komisi VI untuk periode 2024-2029 dalam rapat paripurna, Selasa (22/10/2024) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Komisi VI DPR RI ini akan bertanggung jawab atas bidang-bidang yang mencakup perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta BUMN.

"Apakah nama-nama keanggotaan fraksi-fraksi pada AKD sebagaimana yang telah ditayangkan dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat, Selasa.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Adapun mitra kerja Komisi VI, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Berikut adalah susunan lengkap anggota Komisi VI:

*Komisi VI (Bidang Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, BUMN)*

PDI-P: Adisatrya Suryo Sulisto, Mufti Aimah Nurul Anam, Darmadi Durianto, Rieke Diah Pitaloka, I. G. Ngurah Kesuma Kelakan, Sadarestuwati, Ida Nurlaela Wirardinata, Budi Sulistyono, GM Totok Hedisantosa

Golkar: A. M. Nurdin Halid, GDE Sumarjaya Linggih, Ahmad Labib, Sarifah Suraidah, Doni Akbar, Firnando H. Ganinduto, Rizki Faisal, M. Sarmuji

Gerindra: Andre Rosiade, Khilmi, Muhammad Husein Fadlulloh, Mulan Jameela, Kawendra Lukistian, Untuk Basro

Nasdem: Rachmat Gobel, Asep Wahyuwijaya, I Nengah Senantara, Randi Zulmariadi, Rudi Hartono Bangun, Suhardi

PKB: Anggia Erma Rini, Rivqy Abdul Halim, Nasim Khan, Ida Fauziyah, Imas Aan Ubudiah

PKS: Amin AK, Rizal Bawazier, Ghufran, Ismail

PAN: Eko Hendro Purnomo, Nasril Bahar, Abdul Hakim Bafagih, Iskandar

Demokrat: Sartono, Tutik Kusumawardhani, E. Herman Khaeron, Faujia Helga Tampubolon

IDXChannel - Gobel Group memulai perjalanannya pada 1954 ketika mendiang Thayeb Mohammad Gobel mendirikan PT Transistor Radio Manufacturing, pelopor manufaktur transistor radio di Indonesia dengan merek dagang TJAWANG.

Mengutip laman resmi Gobel, pada 1960, PT Transistor Radio Manufacturing mengadakan perjanjian kerja sama teknis dengan Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (saat ini Panasonic Corporation), salah satu pemimpin global dunia dalam barang elektronik dan listrik.

Asian Games IV yang diadakan di Jakarta pada 1962 membantu mengembangkan bisnis Gobel. Untuk mensukseskan olahraga tersebut, perusahaan menerima pesanan untuk memproduksi 10 ribu unit televisi, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati tuan rumah Asian Games IV di negaranya.

Sejak 1970, Gobel telah menjadi mitra usaha patungan Indonesia dengan Matsushita. Kemudian pada 1994, PT Gobel International didirikan sebagai entitas untuk mengonsolidasikan kegiatan bisnis dan menjadi perusahaan induk dari Gobel Group. Pada 2020, Panasonic Corporation dan Gobel Group merayakan ulang tahun ke-60 Panasonic-Gobel.

Selama beberapa dekade, Grup Gobel telah berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Saat ini, bisnis Gobel adalah salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia dengan berbagai aktivitas bisnis, termasuk Elektronik, Kimia, Transportasi & Logistik, Makanan, Properti, dan Periklanan.

Tahun ini, Gobel Group atau Kelompok Usaha Gobel yang merupakan salah satu grup bisnis terkemuka di Indonesia merayakan momentum HUT ke-68. Momentum ini menandai perjalanan 6 dekade Gobel Group dalam mengemban reputasi sebagai “choice of partner” dalam upaya pembangunan ekosistem industri nasional dan pengembagan sumber daya manusia melalui transfer teknologi dan ilmu pengetahuan.

Direktur dan Leader of Digital Transformation Gobel Group, Arif Rachmat Gobel mengatakan, memasuki tahun ke-68, dirinya akan meneruskan perjuangan Pak Gobel dalam segala sisi.

Menurut Arif sang generasi ketiga Gobel ini, di 68 tahun perusahaan akan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk berkontribusi ke negara.

"Ini tentunya kita akan terus berkontribusi terhadap negara dengan apapun yang akan berubah, dari segi teknologi, ataupun informasi lainnya. Jadi kita akan menyesuaikan hal tersebut, perjuangan-perjuangan Pak Gobel dan akan berkembang di kemudian hari," kata Arif kepada media di kantor PT Gobel International, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (11/9).

Melalui instalasi Warisan yang Terus Bergerak, Arif ingin para generasi Gobel Group dan karyawan tidak melupakan sejarah berdirinya perusahaan manufaktur terbesar ini.

"Makanya juga kita adakan ini agar kita tidak lupa sejarah, kalau peribahasa kacang tidak lupa pada kulitnya," kata Arif.

Sebagai generasi ketiga keluarga Gobel, Arif mengatakan, punya misi khusus ke depannya. Mengemban pucuk pimpinan mengenai transformasi digital, dia ingin setiap anak usaha Gobel punya inovasi yang tetap berpegang teguh pada core business. Satu hal yang ditanamkan, semua keluarga dan karyawan Gobel bisa menjadi pengusaha.

"Rebranding enggak ada, perkuat bisnis kita berinovasi dalam teknologi, digital transformation. Tak kalah lagi menguatkan SDM, sekarang lagi berusaha karyawan jadi pejuang dan menjadi pengusaha yang bisa berkontribusi kepada negara," uja Arif.

Dengan transformasi digital yang saat ini sedang berlangsung, Arif tetap membuka peluang potensi lainnya sejalan dengan memupuk hubungan dengan mitra-mitra yang ada.

Ke depan, Arif tak menampik dan tak menutup peluang kemitraan di luar negara Jepang, karena sejalan dengan fokus utama Gobel saat ini adalah untuk berkontribusi negara sehingga kerja sama terbuka untuk siapapun.

Sejalan juga dengan sebutan Gobel atau Gerakan Organisasi Bina Ekonomi Lemah, Arif optimistis dengan target pemerintah baru yang akan membawa pertumbuhan ekonomi ke angka 8 persen.

Gobel juga terus mendukung pertumbuhan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan di beberapa pabriknya yang terletak di Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya untuk membuat produk lokal.

"Kalau dari Gobel sendiri memang kita selalu berjuang untuk mengedepankan produk-produk dalam negeri. Dengan adanya pabrik di sini, kita membuka lapangan kerja. Jadi kita men-support pemerintah untuk pertumbuhan ekonominya," kata Arif.

(Fiki Ariyanti)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel mempertanyakan efektivitas rencana penerapan bea impor tambahan berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk melindungi produk dalam negeri perlu kajian mendalam.

Rachmad mengingatkan pelaku industri dalam negeri untuk mewaspadai rencana penerapan bea impor tambahan terhadap sejumlah produk impor.

"Mekanismenya bisa rumit dan memberi pekerjaan tambahan kepada pelaku industri dalam negeri, sementara barang impor jalan terus masuk ke pasar dalam negeri," ungkap Gobel dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Gobel mengatakan kebijakan bea tambahan ini nantinya akan memaksa pelaku industri di Indonesia mendaftarkan kasusnya ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Ini namanya pelaku industri harus bekerja di luar tugasnya membuat barang. Padahal pengaduannya belum tentu diterima dan prosesnya pun lama," katanya.

Alih-alih menerapkan kebijakan ini, menurutnya akan jauh lebih efektif jika pemerintah mengembalikan kebijakan impor kepada aturan perubahan ketiga yaitu Permendag Nomor 7 Tahun 2024.

Cara ini menurutnya jauh lebih efektif dalam menekan gempuran impor dan mengembalikan produktivas industri dalam negeri.

Diketahui, penerapan bea tambahan ini dilatarbelakangi oleh maju-mundurnya sikap pemerintah dalam mengatur impor dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Kebijakan impor mulanya diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Permendag itu kemudian direvisi menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024 yang mengharuskan adanya pertimbangan teknis (pertek) untuk sejumlah produk yang sudah diproduksi di dalam negeri.

Namun, belum sempat berjalan, permendag itu kembali direvisi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024, yang mengecualikan sejumlah produk dari persyaratan pertek, yaitu produk tekstil, pakaian jadi, elektronika, dan katup.

Perubahan aturan terakhir ini menuai protes dari pelaku usaha. Pasalnya, sejumlah pabrik tekstil bangkrut dan puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan. Sejumlah kontrak untuk Original Equipment Manufacture (OEM) di bidang elektronika juga dibatalkan.

Merespon hal itu, barulah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah mengenakan bea impor tambahan BMTP dan BMAD.

Ada tujuh komoditas yang akan terkena bea impor ganda tersebut yaitu tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronika, kosmetika, barang tekstil jadi, dan alas kaki.