Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Basuki akan memimpin pembangunan di ibu kota baru.

Pelantikan Basuki baru saja dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri Jokowi. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Usai dilantik, Basuki mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto. Dia bercerita Prabowo langsung menyalaminya usai pelantikan saat itu juga Prabowo meminta Basuki segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan.

Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi itu disebut merugikan negara Rp 400 miliar, di mana dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016.

"Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di Tanah Air. Terakhir ia dikenal sebagai pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin (AMIN) dalam pemilu 2024.

Berikut sepak terjang Tom Lembong:

Ditunjuk Jokowi Jadi Mendag

Tom Lembong dipercaya menjadi Mendag di pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Jusuf Kalla (JK), menggantikan Rachmat Gobel. Saat itu penunjukannya cukup mengejutkan beberapa pihak karena namanya jarang terdengar di publik.

"Pak Tom kan pelaku riil ya kan? Juga punya latar belakang di penanganan risiko pas di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), pernah di Morgan Stanley, pernah di Deutsche Bank. Saya rasa pengalaman-pengalaman seperti itu akan baik dalam manajemen pengelolaan kita," kata Jokowi menjelaskan alasan memilih Tom Lembong di Istana Negara, Jakarta, 13 Agustus 2015.

Tom Lembong dikabarkan merupakan relawan Jokowi di masa kampanye pada tahun 2014. Kedekatan secara personal itu disebut-sebut adalah titik awal Tom Lembong dipercaya untuk masuk Kabinet Kerja.

Jadi Kepala BKPM

Setahun berselang pada Juli 2016, posisi Tom Lembong digantikan dengan Enggartiasto Lukita. Jokowi kemudian menempatkannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani.

Tom Lembong menjabat sebagai Kepala BKPM selama lebih dari 3 tahun hingga 23 Oktober 2019. Selama itu, ia banyak membantu Jokowi termasuk dalam hal memberi 'contekan' di forum internasional yang sempat heboh.

Kebijakan Tom Lembong selama menjabat sebagai Kepala BKPM pun tak luput dari kritikan Bahlil Lahadalia yang menggantikannya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Salah satunya terkait realisasi investasi yang tidak seberapa.

"Kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus. Saya masuk 2019, target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat. Ini adalah perbedaan antara 2018-2019 itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard (Tom Lembong), dan 2019 sampai 2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua," ucap Bahlil saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jawa Barat, Kamis (11/7).

Jadi Oposisi

Setelah menyudahi jabatannya sebagai Kepala BKPM pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Tom Lembong tidak lagi mengisi posisi strategis di pemerintahan. Pada 2021, ia justru menyeberang kutub politik dengan bergabung bersama Anies Baswedan di masa pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA).

Tom Lembong bahkan menjabat sebagai Co-Captain di Tim Pemenangan Nasional AMIN. Saat itu lah ia banyak mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi, ia bahkan mengaku menyesal pernah menjadi bagian di dalamnya.

"Saya punya rasa sesal, nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2).

Alasan Tom Lembong menyesal menjadi bagian pemerintahan Jokowi karena strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia disebut tidak sepenuhnya berhasil. Strategi yang disepakati dinilai gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia.

"Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," beber Tom Lembong.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud adalah pemerintahan Jokowi tidak dapat memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Dia menyebut dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong menilai salah satu penyebabnya adalah aliran investasi di Indonesia yang hanya berfokus ke industri padat modal, bukan padat karya. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran angka 5% disebut manfaatnya sangat sedikit diterima masyarakat.

Posisi Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan akan berakhir. Budi Karya telah menjabat selama 8 tahun, sejak 2016, menggantikan posisi Ignasius Jonan kala itu.

Itu artinya, Budi Karya telah membantu Jokowi sejak berada di Kabinet Kerja hingga Kabinet Indonesia Maju. Pada awal jabatannya, ia mendapat dua pesan dari Jokowi yakni memperbaiki masalah konektivitas dan memberdayakan masyarakat. Menurutnya, titipan Jokowi tersebut ada yang belum tuntas.

"Tentu namanya hidup, bekerja, optimum selalu jadi cita-cita. Saya mengaku memang belum tuntas, karena ketuntasan itu tidak pernah terjadi," kata Budi Karya di Gramedia Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Di samping itu, ia menyampaikan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih di sektor perhubungan yakni masalah keamanan atau safety. Padahal, menurutnya keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting. Berikutnya, ia juga menyoroti tentang keseriusan transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Keberlanjutan juga harus ada komitmen. EV, nggak ada satu komitmen tentang EV. Dianggap itu berat betul. Bagaimana China kurang dalam 10 tahun jadi EV semua. Tugas kita untuk melalukan itu, sayang ini belum maksimal," ujarnya.

Selain itu, menurutnya juga ada pekerjaan rumah (PR) besar untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Di Jakarta sebagai satu pionir, pihaknya telah mencoba melakukan banyak hal. Kira-kira hampir 30% masyarakat Jakarta menggunakan transportasi umum.

"Yang menggembirakan itu bahwa pemda-pemda di seluruh Indonesia itu eager untuk membuat ini. Sayang fiskalnya belum mungkin. Jadi kalau nanti angkutan masalah perkotaan yang modern seperti Jakarta ini dibuat di tempat lain, insyaallah kemacetan di daerah berubah," kata dia.

Budi Karya menambahkan, sejumlah langkah kerja sama dengan pihak asing telah diupayakan untuk mendorong transportasi massal di kota-kota lain, seperti Jerman yang mau membantu KRL di Surabaya, lalu World Bank yang membantu Bus Raya Terpadu (BRT) di Medan dan Bandung.

Saat ditanya lebih lanjut terkait pesan untuk Menteri Perhubungan Era Prabowo Subianto, Budi Karya enggan bicara. Ia juga tidak menanggapi dengan serius pertanyaan tentang rencananya usai purnatugas.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dikabarkan telah menerima daftar nomenklatur kementerian untuk kabinet pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, terdapat dokumen terkait gambaran nomenklatur mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri dari 13 komisi dan Badan Anggaran.

Adapun dalam dokumen tersebut, banyak nomenklatur kementerian yang dipecah. Di antaranya yakni adanya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat.

Berikut daftar AKD DPR RI berserta mitra kementerian masing-masing yang masih bersifat sementara dan belum pasti:

Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU

5. Badan Intelijen Negara (BIN)

6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

10. Dewan Pers

11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

12. Komisi Informasi Pusat (KIP)

13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)

6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawas

7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)

10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI)

11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III (Penegakan Hukum)

1. Kejaksaan Agung

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan)

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Badan Urusan Logistik (Bulog)

5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)

6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan)

1. Kementerian Pekerjaan Umum

2. Kementerian Perumahan Rakyat

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

5. Kementerian Transmigrasi

6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha)

1. Kementerian Perdagangan

2. Kementerian BUMN

3. Kementerian Koperasi

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi)

1. Kementerian Perindustrian

2. Kementerian Pariwisata

3. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Barekraf

4. Kementerian UMKM

5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)

6. Lembaga Penyiaran Publik RRI

7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI

8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA

Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak)

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Ketenagakerjaan

3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga

4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

8. Badan Gizi Nasional

Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Riset)

1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi

2. Kementerian Pendidikan Tinggi

3. Kementerian Kebudayaan

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga

5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan)

1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Bank Indonesia (BI)

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)

6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII (Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi)

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Kementerian Lingkungan Hidup

3. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

6. Dewan Energi Nasional (DEN)

7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII (Hukum dan HAM)

1. Kementerian Hukum

2. Kementerian HAM

3. Kementerian Sekretariat Negara

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Komnas HAM

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

9. Sekretariat Jenderal DPR

10. Sekretariat Jenderal DPD

11. Sekretariat Jenderal MPR

12. Sekretariat Kabinet

13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)

5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.