Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim pembayaran utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha telah rampung 90%.

Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kemendag Moga Situpang menyebut, kini tinggal 7 perusahaan yang berproses penyelesaian pembayaran.

"Tujuh perusahaan lagi yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari PT. Sucofindo,” kata Moga pada Kontan.co.id, Jumat (13/10).

Menurut Moga, 10% perusahaan yang belum rampung ini lantaran masih ada ke dalam dengan perbedaan klaim utang yang dilakukan PT Sucofindo sebagai surveyor pemerintah dan klaim dari perusahaan itu sendiri.

Walau begitu, pihaknya menilai pembayaran utang ini akan rampung sebelum masa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Asal, seluruh utang yang telah terverifikasi bisa diterima oleh para pelaku usaha.

"Tidak perlu menyeberang (pemerintahan selanjutnya), kalau memang produsen tidak puas dengan hasil verifikasinya mereka bisa ke PTUN," jelasnya.

Rafaksi minyak goreng adalah pembayaran kompensasi oleh pemerintah ke peritel dan produsen akibat implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2022. Aturan tersebut hanya berlaku selama dua minggu pada 19-31 Januari 2022.

Permendag No. 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000 per liter. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Peritel menyampaikan besaran utang rafaksi minyak goreng pada awal 2023, sedangkan verifikasi Sucofindo yang menjadi dasar pemerintah melakukan pembayaran, rampung pada Juni 2023.

Adapun total utang pemerintah terhadap pengusaha minyak goreng mencapai Rp 474 miliar.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan proses pembayaran utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) 2022 masih berlangsung. Adapun total utang pemerintah kepada pengusaha minyak goreng Rp 474 miliar.

Untuk diketahui pembayaran utang pemerintah dilakukan melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang mengatakan sudah hampir 90% pembayaran telah dilakukan kepada pengusaha.

"Kan sudah jalan prosesnya. Sudah hampir 90-an persen (telah dibayar)," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Moga mengatakan kurang lebih sisa 7 perusahaan lagi yang masih dalam proses verifikasi oleh PT Sucofindo sebagai surveyor untuk pelunasan utang tersebut.

"Masih ada 7 perusahaan lagi yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari Sucofindo," lanjutnya.

Moga meyakini proses pembayaran itu akan selesai sebelum masa pemerintahan baru. Prosesnya disebut akan cepat selama produsen menyepakati hasil verifikasi dari Sucofindo mengenai nilai yang akan diganti.

"Ya selama produsennya itu menyepakati yang hasil verifikasi dari surveyor itu, selesai. Masalahnya kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali. Tidak perlu nyebrang (ke pemerintahan baru) Karena kan di situ kan hasil rapat koordinasi kalau memang produsen itu tidak puas dengan hasil verifikasi bisa ke PTUN-kan," terangnya.

Sebagai informasi, utang rafaksi merupakan selisih harga minyak goreng yang ditetapkan pemerintah. Karena pada saat program rafaksi dijalankan harga minyak goreng tengah melonjak tajam.

Perlu diketahui, program itu diluncurkan pada 19 Januari 2022 lalu sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas itu mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp 17.000-20.000 per liter. Nah selisih harga atau rafaksi itu dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah utang pemerintah terkait penugasan rafakasi atau minyak goreng satu harga telah mencapai titik terang.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) disebut sudah mulai melakukan pembayaran kepada produsen. Adapun besaran utang tersebut menurut perhitungan Kementerian Perdagangan melalui PT Sucofindo sebagai surveyor Rp 474 miliar.

Lantas bagaimana pembayaran kepada pengusaha ritel?

Pembayaran untuk pengusaha ritel sendiri memang melalui produsen minyak goreng. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang telah dicabut.

Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan beberapa anggota Aprindo ada yang sudah menerima penggantian dari produsen minyak goreng. Namun jumlahnya masih sedikit, ia menyebut sekitar 20% lebih.

"Produsen bayar ke ritel belum sampai 50%, lebih dari 20%, jadi statement saya masih di bawah 50%, belum menyeluruh," kata Roy ditemui di Hotel Borobudur, dikutip Kamis (15/8/2024).

Roy berharap utang rafakasi ini selesai sebelum masa pemerintah baru. Pihaknya pun tengah meminta data pasti bagaimana pembayarannya yang akan dilakukan produsen baik untuk modern trade dan general trade.

"Target saya sebelum transisi dong. Clear juga datanya. Kita lagi minta lagi karena mana yang modern trade dan mana yang general trade," jelas dia.

Roy berharap masalah rafaksi ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah selanjutnya karena jangan sampai ritel begitu didesak menjalankan kebijakan tetapi tidak diberikan kepastian penggantiannya.

"Tapi juga berharap ini menjadi pembelajaran, supaya lebih transparan, terbuka, saat itu dibujuk bantu pemerintah untuk satu harga, pasti kita yang minta nggak begitu. Ini supaya menjadi pembelajaran," jelas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) 2022 mulai dibayarkan kepada pengusaha. Adapun total utang pemerintah kepada produsen minyak goreng dan ritel modern sebesar Rp 474 miliar.

Pembayaran itu dilakukan melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Adapun total Rp 474 miliar itu merupakan hasil verifikasi dari PT Sucofindo yang mendapatkan penugasan untuk menjadi verifikator program tersebut.

"Rafaksi sudah, sebagian sudah (dibayar) mungkin. Ini kan proses sudah bergulir di BDPKS, jadi kita lihat saja di BPDPKS, kan masih hanya memiliah-milah dari total itu dari perusahaan A dapat berapa perusahaan B dapat berapa," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim, ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Isy menerangkan dalam proses pembayarannya, BPDPKS akan membayarkan terlebih dahulu kepada produsen minyak goreng. Kemudian nanti produsen yang akan membayar kepada ritel modern. Sayangnya Kemendag belum mengetahui berapa banyak perusahaan yang sudah dibayarkan.