Jakarta: Real Estat Indonesia (REI) mengungkapkan dukungan terhadap program tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Asosiasi pengusaha real estate di Tanah Air tersebut optimistis program dapat terealisasi.

Optimisme tersebut diungkapkan Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar. Ia menilai program tiga juta rumah per tahun dapat berjalan baik dengan perlu memperhatikan beberapa hal penting, salah satunya insentif perizinan.

"Kami sebagai developer sangat optimis bahwa 3 juta rumah ini dapat direalisasi. Soal perizinan, kami para developer mengharapkan adanya insentif untuk perizinan. Supaya cost-nya tidak terlalu tinggi dan juga dapat melakukan pembangunan perizinan ini supaya lebih cepat," kata Arvin di sela-sela Rakerda (Rapat Kerja Daerah) REI DKI Jakarta 2024 pada Kamis, 7 November 2024.
Pada acara yang sama, semangat mendukung program tiga juta rumah per tahun ini juga dikemukakan Ketua Panitia Penyelenggara Rakerda REI DKI Jakarta 2024 Ghofar Rozaq Nazila.

"Dalam kacamata kita sebagai pelaku usaha dan industri menyambut baik karena yang pertama, sebelumnya tidak ada kementerian khusus perumahan. Lalu yang sekarang di pemerintahan Pak Prabowo itu ada. Kami sangat apresiasi. Artinya, secara industri realestat punya bapak atau induk kementerian," ujar Ghofar.

Ghofar juga menilai program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah era Prabowo terhadap meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam memiliki perumahan.

"Program ini luar biasa ambisius dan berani. Dalam arti apa? Kami memahami bahwa permasalahan backlog, keluarga yang belum memiliki hunian, rumah atau tempat tinggal itu ada jutaan. Data memang variatif. Ada yang mengatakan 10 juta, 12 juta, 14 juta, tapi saya anggap jutaan," katanya.

Selain dari sisi masyarakat, program ini juga akan menjadi angin segar bagi industri properti. Di mana harapannya pemerintah bisa menjalin sinergi dengan para pelaku industri properti untuk menyukseskan program ini.

"Tentunya, ini akan menggairahkan industri properti. Mungkin gambaran kami adalah bagaimana kami, REI DKI, akan digandeng sebagai mitra. Mitra strategis dari kementerian dan pemerintah untuk bisa bagaimana 3 juta ini bisa di-breakdown. Tentunya bukan pembangunan baru semua. Tentunya bukan di kota semua. Ada sebelumya disosialisasikan 2 juta di pedesaan, 1 juta perkotaan. Tapi, bentuknya macam-macam," kata Ghofar.


Ketua Panitia Penyelenggara Rakerda REI DKI Jakarta 2024 Ghofar Rozaq Nazila. (Foto: Medcom)

"Jadi goal utama yang kami tangkap adalah pemerintah punya itikad yang sangat kuat untuk menyelesaikan isu perumahan. Bahasa lainnya adalah bagaimana cara rakyat Indonesia bisa tinggal di rumah layak dan bisa memiliki properti sehingga itu akan menjadi aset dari mereka semuanya. Ini akan menumbuhkan kesejahteraan dan meningkatkan pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Prabowo mencanangkan program tiga juta rumah per tahun pada Oktober 2024. Beberapa hari sebelum ia dilantik menjadi presiden. Dengan program ini, ia berharap sebanyak 15 juta rumah terbangun selama lima tahun ia menjabat sebagai presiden.

Salah satu alasan program ini adalah menciptakan perumahan yang layak untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Dalam program ini, Prabowo menargetkan pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun. Tujuan dibangunnya perumahan di desa yakni agar ekonomi dan lapangan pekerjaan di desa juga ikut berkembang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Kabinet Merah-Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (21/10) lalu. Hal itu menandai adanya perhatian yang positif dari pemerintah terhadap sektor perumahan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

?Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI,? ungkapnya, Kamis (24/10/2024).

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

?Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,? kata CEO Buana Kassiti Group itu.

Untuk itu, anggota Satgas Perumahan tersebut mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.

REI sebagai pelaku usaha optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan. Kementerian ini, kata Joko, nantinya akan menjadi konduktor, regulator dan juga eksekutor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Dia juga merasa yakin berbagai persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama.

Lebih lanjut, nantinya REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

?Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,? ujar Joko Suranto

Partisipasi REI

Pemerintahan Prabowo Subianto menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu pintu masuk untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui penyediaan perumahan layak huni akan dibangun sebanyak 3 juta unit rumah setiap tahun, dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan.

Joko Suranto menegaskan, REI siap berpartisipasi dan diandalkan pemerintah untuk pembangunan 3 juta rumah, baik di perkotaan maupun di pedesaan Di pedesaan, partisipasi asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan.

Menurutnya, REI bersedia memberikan program coaching dan mentoring untuk meningkatkan kemampuan kelompok komunitas desa dalam membangun rumah sesuai standar pemerintah. Terlebih, REI telah memiliki badan pendidikan dan diklat (diklat) yang berpengalaman. Bahkan, REI juga dapat menjadi mitra pembangunan.

?Anggota kami tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan merupakan pengembang lokal skala kecil yang jika dibutuhkan dapat diandalkan sebagai mitra dari komunitas atau entitas pembangunan desa,? ungkapnya.

Disebutkan, pendekatan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (berpenghasilan tidak tetap). Selain itu, program ini akan menyasar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menurut data mencapai 26 juta rumah.

Selain berpartisipasi dalam pembangunan 2 juta rumah di pedesaan karena akan membuka lebih banyak kawasan dan pasar hunian baru hingga ke pedesaan, REI juga siap mendukung pembangunan 1 juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal (high rise). Pembangunan apartemen terjangkau ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.

?Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu,? jelas Joko Suranto.

Permintaan hunian di perkotaan dinilai sangat besar. Pasalnya, ke depan hampir 70% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan, namun lahannya semakin terbatas. Karena itu, arah pembangunan hunian harus tegas diarahkan ke penyediaan apartemen terjangkau agar masyarakat lebih dekat ke lokasi bekerja.

Jakarta, Investor.id- Para developer diimbau agar mengembangkan perumahan yang sehat dan ramah lingkungan sehingga bermanfaat untuk masyarakat.

Hal itu dilontarkan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno ketika membuka Bimbingan Teknis Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan (Bimtek SRP2), di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/10/2024).

Bimtek SRP2 tersebut digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Realestat Indonesia (LSP REI) sebagai lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Menjaga lingkungan itu dampaknya memang tidak bisa instan, akan tetapi jangka panjang. Kami berharap developer bisa memberi manfaat kepada masyarakat," kata Sumarno, dalam keterangan persnya, Jumat (25/10/2024).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jateng, Arief Djatmiko, menyatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 24 Tahun 2018 yang mempersyaratkan pengembang tersertifikasi.

“Kegiatan ini bertujuan dapat mencetak pengembang yang berkompeten. Melalui kegiatan SRP2 ini, diharapkan para developer di Jawa Tengah menjadi taat aturan dan dapat membangun rumah yang layak huni serta berkelanjutan bagi masyarakat,” ucap Arief Djatmiko. 

Ketua LSP REI, Hendra Susanto, mengatakan, standardisasi sumber daya manusia (SDM) perumahan akan memastikan hunian yang dibangun developer dikerjakan oleh SDM memenuhi standar. Dengan begitu rumah dan lingkungan perumahan yang dibangun oleh pengembang dapat memenuhi kebutuhan dasar penghuninya seperti keamanan, kenyamanan, dan kesehatan.

Selain dapat meningkatkan nilai jualnya, yang terpenting adalah rumah dan lingkungan perumahan yang nyaman, aman, dan sehat akan membuat anak-anak betah di rumah. Hal itu akan menjamin pendidikan karakter anak dalam keluarga dapat terlaksana dengan baik,” jelas Hendra.

Andi Kurniawan, mewakili Forum Komunikasi (Forkom) Developer Jawa Tengah selaku penyelenggara kegiatan, mengatakan manfaat sertifikasi ini penting bagi pengembang perumahan di masa mendatang. “Sertifikasi ini akan menjadi syarat agar pengembang teregistrasi dan memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang perumahan,” ujar Andi.

Sertifikasi SRP2 yang diikuti sebanyak 95 pengembang perumahan ini merupakan uji kompetensi pada aspek Penilaian Kelayakan Lokasi, Penilaian Kelayakan Invenstasi, Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Layak Huni.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News