Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) menanggapi keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 6,25% terhadap kredit kepemilikan rumah (KPR).

Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Eka Jaya menyatakan bahwa 3/4 dari konsumen properti merupakan pengguna KPR, dengan demikian hal ini menjadi faktor penentu pembeli untuk membeli properti.

Dalam pemaparan-nya, Bambang menjelaskan bahwa tipe rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi sebuah kebutuhan mutlak dengan konsumen berlebih, namun suplai yang terbatas. Jenis KPR bersubsidi ini hanya menjadi target bank pemerintah.

"Kita lihat dengan target penjualan 1 juta rumah, kami hanya dapat kuota 166.000 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam Agustus menjelang September ini, kapasitas atau kuota sudah mendekati hampir habis, maka kami dari REI ajukan kembali ke PUPR agar bisa menambah APR subsidi," jelasnya dalam siaran langsung, Kamis (22/8).

Bambang menggambarkan, permintaan rumah dan FLPP tidak ada masalah, tetapi REI berpendapat pihak perbankan dan pemerintah perlu memberikan subsidi khusus bagi Gen Z atau kelompok menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

REI menyampaikan sekitar 30% generasi Z merupakan konsumennya. Secara pendapatan, kelompok ini berada di atas MBR, namun dengan selisih angka Rp1 juta sampai dengan Rp2 juta, masih kesulitan membeli rumah.

"MBR itu fasilitasnya non-PPN. Lalu kelompok ini mendapatkan bunga subsidi sedangkan di atas MBR, mereka berhadapan dengan bunga krusial. Jika berbicara KPR, awalnya selalu memakai subsidi atau suku bunga yang ditekan serendah mungkin untuk menjadi daya tarik, namun yang dikhawatirkan jika subsidi itu berakhir. Lonjakan subsidi yang tadinya 1% hingga 2% menjadi 5% lalu 7%, itu membuat mereka kesulitan untuk mempersiapkan dana," urainya.

Bambang melanjutkan, perlunya mempertimbangkan keberadaan suku bunga komersial yang dimulai sebanyak 9% melalui lembaga perbankan yang dapat memberikan tawaran yang kompetitif.

REI juga berharap pemerintah dapat melaksanakan terobosan tertentu untuk kelompok generasi Z atau kelompok kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Terobosan tersebut, menurut Bambang, dapat berupa subsidi hybrid setengah MBR sehingga suku bunga bisa difasilitasi perbankan sehingga kelompok ini bisa bergerak bersamaan dengan ekonomi.

Bambang juga mencatat, adanya penurunan pemasukan kelompok tersebut dari 21% menjadi 17%, selaras dengan penurunan daya beli yang terjadi.

"Jika daya beli menurun, maka properti adalah hal terakhir yang mereka beli, padahal sektor properti merupakan salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Lebih dari 100 industri akan bergerak dengan properti. Dengan ini, kita bisa sama-sama bergerak," ucapnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga properti di Indonesia diperkirakan akan semakin tinggi. Ini merupakan imbas pengurangan Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Semula, mulai 1 Januari 2024 sampai 30 Juni, besarsan insentif PPN DPT yang diberikan persentasenya 100%, tetapi sejak 1 Juli - 31 Desember 2024 berkurang menjadi 50%. Sedangkan PPN direncanakan akan naik dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya memperkirakan harga rumah berpotensi semakin tinggi. Menurutnya selama ini PPN DTP cukup meningkatan penjualan rumah menengah atas dengan harga mulai Rp2 miliar - Rp5 miliar.

“Untuk PPN DPT memang membantu peningkatan penjualan rumah-rumah menengah ke atas, terutama rumah dan apartemen yang ready stock. Namun ini lebih banyak dinikmati pengembangan besar yang punya stok,” ujar Bambang kepada Kontan, Minggu (21/7).

Ia juga berharap di pemerintahan yang baru, bisa menjadikan kebijakan PPNDTP sebagai peraturan permanen dan diberlakukan juga untuk kelas MBT (Masyarakat Berpenghasilan Tanggung).

"Misal di-range (harga rumah) sampai dengan Rp 1 miliar. Karena umumnya segmen ini didominasi anak muda gen Z yang pendapatannya sedikit diatas MBR tapi harus menanggung PPN 11%," katanya.

Namun besaran insentifnya tidak sebesar pada yang diterapkan pada golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Misalnya. PPN bisa diterapkan 5% dan ada bunga khusus untuk rumah pertama.

Lanjut Bambang, jika PPNDTP bisa dilanjutkan secara permanen dan menyentuh masyarakat MBT, maka kewajiban negara menyedikan hunian bagi masyarakatnya bisa terwujud.

Bukan hanya itu, ia pun berharap pemerintah bisa menyelesaikan angka backlog perumahan yang sudah mencapai 12,7 juta.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka backlog perumahan di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah. Hal tersebut terakumulasi oleh tingginya angka kelahiran, besarnya demografi penduduk Indonesia, dan probabilitas penduduk yang tinggal di perkotaan yang akan mencapai 66,6 persen di tahun 2035.