Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi langkah pemerintah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2024 menjadi 220.000 unit.

Ketua Umum REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah menambah kuota FLPP ini dipercaya bakal mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki hunian.

“Kita pasti mensyukuri dan terima kasih atas apa yang tadi diputuskan [soal penambahan kuota FLPP]. Ini, otomatis akan ada percepatan,” tuturnya saat dihubungi, Selasa (27/8/2024).

Meskipun demikian, penambahan kuota FLPP yang direalisasikan pemerintah ini masih berada di bawah usulan yang diajukan oleh REI agar dapat mencapai 225.000 unit.

Dengan demikian, REI memproyeksi tambahan kuota yang disediakan akan terserap sepenuhnya pada November 2024.

Pasalnya, Joko merinci, rata-rata serapan FLPP per bulan mencapai 16.000 unit. Mengacu pada asumsi tersebut, tambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 yang diguyurkan pemerintah ini akan habis dalam 2 bulan saja.

“Jadi setidaknya di 34.000 itu bisa bertahan sampai di November. Karena kan buat Januari kan sudah ada anggaran baru, semoga itu tidak terlalu lama. Kalau misalkan, di akhir November [tambahan FLPP habis] berarti kan hanya satu bulan itu kosongnya,” tegasnya.

Asal tahu saja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah resmi menambah kuota FLPP sebesar 34.000 unit pada tahun ini. Dengan demikian, total kuota FLPP yang tersedia pada Tahun Anggaran 2024 yakni sebanyak 200.000 unit.

Airlangga menuturkan, Keputusan mengerek kuota rumah subsidi itu dilakukan lantaran pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan dua insentif tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelas menengah.

Tak hanya itu, Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang periode implementasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga Desember 2024.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September, diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," pungkas Airlangga.